spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kerawanan PPU Kategori Sedang, Bawaslu Gandeng Pegiat Medsos di Pemilu 2024

PENAJAM – Badan Pengawas Pemilu Penajam Paser Utara (Bawaslu PPU) bakal meluncurkan beberapa program pengawasan khusus dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya ialah menggandeng pegiat media sosial (medsos) dalam pengawasan berbagai platform digital.

Bawaslu RI baru saja meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Jumat (16/12/2022). Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan melibatkan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Moh Khazin, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu PPU mengatakan, pemetaan kerawanan dalam pemilu serentak 2024 sangat penting. Tujuannya sebagai alarm, memotret dan memformulasikan proses pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan pemilu.

PPU sendiri, lanjut dia, ditetapkan masuk dalam kategori kerawanan sedang, dengan skor 20,55. Adapun skor itu melalui 4 dimensi yaitu dimensi sosial dan politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

“Dari empat dimensi yang menjadi acuan dalam menyusun indeks kerawanan pemilu di PPU, hanya ada dua yang sangat berpotensi yaitu dari sisi kontestasi (42.07) konteks sosial politik (37.17),” jelasnya Rabu (21/12/2022).

Baca Juga:   Pola Penanganan dan Pengurangan, Dasar DLH PPU Kelola Sampah

Sementara dua sisanya, kerawanan  dalam konteks penyelenggaraan pemilu serta konteks partisipasi skornya 0 (nol). Diketahui pula, potensi kerawanan dalam kajian kali ini meningkat dibandingkan pemilu 2019 maupun Pilkada 2018 dan Pileg 2019.

“Ada perbedaan indikator memang. Tapi secara keseluruhan yang berpeluang terulang pada kampanye calon. Untuk penyebab nanti akan disampaikan setelah pemetaan tahapan pertahapan pada masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Menyikapi hasil IKP, Bawaslu PPU akan melakukan upaya pencegahan melalui program strategis. Pada 2023 mendatang, pihaknya akan meluncurkan dua program.

Pertama, program desa pengawasan, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat secara luas, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dimulai dari wilayah desa.

“Desa pengawasan nanti akan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa, untuk dijadikan pilot project. Dengan target 2023, 1 kecamatan 1 desa,” sebut Khazin.

Yang kedua, Jarimu Mengawasi.  Program yang akan mengajak pegiat sosial media untuk terlibat dalam pengawasan di seluruh platform. Jadi fokus pengawasan, juga akan fokus dilakukan di dunia digital.

Ia berharap semua lapisan masyarakat dapat turut aktif mengawasi dan menyemarakkan kontestasi 5 tahunan ini. Dengan catatan semua tetap taat prosedur.

Baca Juga:   Pemkab PPU Optimis Lakukan Pemekaran Kecamatan Dengan Percepatan Strategis Nasional

“Lebih dari itu, bagi yang terbiasa bermain d sosial media, marilah kita menjadi pengguna sosial media yang bijak. Lebih-lebih nanti masuk pada tahapan kampanye, karena postingan yang salah akan berakibat pada sesuatu yang tidak baik dari sisi hukum maupun sosial,” pungkasnya. (sbk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER