Beranda blog Halaman 747

DP3AP2KB PPU Minta Dukungan DPRD Wujudkan Rumah Aman

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU Minta Dukungan DPRD Wujudkan Rumah Aman

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menangani korban kekerasan perempuan dan anak secara optimal. Maka itu, DPRD PPU juga diminta untuk turut mendorong adanya rumah aman hadir di enuo Taka.

Pada April 2023 lalu, DPRD PPU, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD PPU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022. Disebutkan perlunya pemerintah PPU mengakomodir usulan rumah aman.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) di DP3AP2KB PPU, Nurkaidah menjelaskan pihaknya telah berupaya untuk mewujudkan rumah aman. Pihaknya juga telah melakukan audiensi ke tingkat kementerian.

“Jadi memang kemarin audiensi ke kementerian itu yang penting ada lokasinya. Intinya itu yang penting ada lokasinya,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dari hasil audiensi tersebut, Nurkaidah berkesimpulan bahwa yang terpenting dalam mewujudkan rumah aman adalah lahan yang diperlukan untuk pembangunan rumah aman tersebut. Untuk memperoleh tanah tersebut, DP3AP2KB PPU telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dissos) PPU.

“Dissos PPU mengaku telah menyiapkan lahan serta memiliki legalitas sertifikat,” sebutnya.

Sementara untuk pembangunan rumah aman itu, menurutnya bakal menjadi tanggung jawab kementerian terkait. DP3AP2KB Kabupaten PPU sendiri telah mengajukan pembangunan rumah aman melalui proposal yang sudah diserahkan ke kementerian.

“Nah sekarang itu lokasinya sudah disiapkan Dinsos dan sudah sertifikat. Itu nanti terkait anggarannya dari kementrian. Kami sangat membutuhkan. Kemarin kan sudah disampaikan proposal, kami sudah sampaikan,” tuturnya.

Menurut Nurkaidah, terwujudnya rumah aman sangat penting bagi korban kekerasan di PPU. Selama ini dinasnya selalu merujuk korban kekerasan ke Kota Samarinda, lantaran PPU belum memiliki rumah aman.

Adapun peran legislator sangat dibutuhkan dalam hal ini. Memberikan dukungan politis, agar rencana ini dapat segera terwujud di PPU.

“Penting sekali karena memang selama ini ketika ada korban seharusnya kan dititip di rumah aman. Nah selama ini ketika ada korban selalu dirujuk ke Samarinda. Maka itu, dukungan dari DPRD PPU juga sangat diharapkan untuk mewujudkan Rumah Aman ini,” pungkasnya. (ADV/RM)

Presiden Jokowi Buka Bendungan IKN, Ribuan Warga Sepaku Malah Krisis Air Bersih

admin3
-
0
Presiden Jokowi Buka Bendungan IKN, Ribuan Warga Sepaku Malah Krisis Air Bersih

PPU – Meskipun Bendungan Sepaku-Semoi telah mencapai tahap pengisian awal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), warga Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) justru belum merasakan manfaatnya.

Bahkan, dampak dari pengisian awal ke Bendungan Sepaku-Semoi ini distribusi air bersih untuk ribuan pelanggan PAM Danum Taka disetop. Gara-garanya debit air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Unit Sepaku mengalami penurunan drastis, yang memaksa PAM Danum Taka menghentikan operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Pengisian awal atau impounding Bendungan Sepaku-Semoi dilakukan Kamis (21/9/2023), dengan harapan dapat menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Presiden Jokowi secara langsung memutar tuas untuk mengendalikan aliran air di bendungan.

Pengisian awal ini sudah dapat dilakukan karena bendungan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Debit awal impounding sebesar 100 liter/detik akan cukup untuk mengisi bendungan hingga Desember 2023, sesuai dengan target penyelesaian pembangunan.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 97 persen, meliputi pembangunan main dam, kantor Unit Pengelola Bendungan (UPB), Gardu Pandang, dan Gerbang Utama.

Sebagai informasi, Bendungan Sepaku-Semoi adalah infrastruktur dasar yang diperlukan bagi masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bendungan ini diprediksi akan siap menyediakan air baku hingga tahun 2030.

Bendungan tersebut mampu menyuplai air baku berkapasitas 2.000 liter/detik untuk IKN dan 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain itu, Bendungan Sepaku-Semoi juga akan membantu mengurangi risiko banjir di kawasan IKN dan Kecamatan Sepaku sekitarnya hingga 55 persen atau setara dengan 232 m3/detik.

AIR BERSIH DI SEPAKU DISETOP

Sehari setelah pengisian awal bendungan, yaitu pada Jumat (22/9/2023), terjadi gangguan pelayanan air bersih di beberapa wilayah Kecamatan Sepaku. Debit air baku yang menopang IPA Unit Sepaku mengalami penurunan drastis, yang memaksa PAM Danum Taka untuk menghentikan pengoperasian mesin air di unit tersebut. Akibatnya, sekitar 1.614 sambungan rumah (SR) di 6 kelurahan/desa di Sepaku harus menghentikan sementara pasokan air bersih mereka.

IPA atau Water Treatment Plant (WTP) ini memiliki kapasitas 30 liter/detik yang sumber air bakunya dari Sungai Sepaku di Desa Tengin Baru. “PAM Danum Taka terpaksa melakukan pemberhentian pada pompa produksi akibat keringnya air sungai. Hal ini berdampak pada proses pendistribusian air ke pelanggan,” demikian disampaikan dalam surat pemberitahuan PAM Danum Taka yang diterbitkan pada Jumat (22/9/2023).

Dalam surat tersebut, terlampir kondisi terkini IPA Unit Sepaku, di mana pompa air yang seharusnya berada di bawah permukaan air Sungai Sepaku terangkat ke permukaan.

Tentu saja, kondisi ini mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Salah satu warga, Opi, mengeluhkan disetopnya aliran air bersih. “Terpaksa beli air tandonan lagi. Mau tidak mau,” keluhnya. Warga lainnya, Ridwan, menambahkan, “Kalau tidak punya sumur, ya harus beli air.”

Warga juga menyebutkan bahwa kondisi surutnya Sungai Sepaku sudah terjadi beberapa waktu lalu, terutama pada musim panas saat cuaca ekstrem dan penguapan air tinggi.

Ada juga pendapat bahwa kondisi surut sungai ini terjadi setelah pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. “Tahun ini, Sungai Sepaku jadi lebih surut dibandingkan sebelumnya,” ungkap salah satu warga.

Kondisi ini sebenarnya telah disadari oleh PAM Danum Taka sejak awal. Oleh karena itu, mereka telah menurunkan kemampuan mesin IPA Unit Sepaku dari 30 liter/detik menjadi 20 liter/detik pada awal Maret.

Abdul Rasyid, Direktur PAM Danum Taka, menyatakan bahwa hal ini sudah dibicarakan sejak awal. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan Satgas Pembangunan IKN dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PUPR.

Rasyid juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali berupaya memastikan bahwa masyarakat Sepaku dapat mendapatkan manfaat dari Bendungan Sepaku-Semoi secara langsung, termasuk pembagian kuota air baku yang ideal dan pelayanan dari bendungan.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi ini. Sebab, yang jelas menerima dampaknya ialah masyarakat PPU yang berada di Sepaku. “Jika kondisinya seperti itu, harusnya ada kajian ulang,” ucapnya.

Agar, permasalahan ini mendapatkan solusi yang tepat. Baik itu pembagian air baku yang ideal, atau membagi porsi pelayanan dari Bendungan Sepaku-Semoi.

“Yang Kami tidak mau, di sana (IKN) berlimpah air, tapi di sekitarnya justru kekeringan. Kalau begitu kenyataanya, kan salah,” demikian Syahrudin. “Kita ini kan ibaratnya ibu kandung dari IKN, jangan sampai, sekarang ini IKN sudah banyak hartanya tapi melupakan ibunya,” pungkasnya. (SBK)

Pewarta: Robbi Syai’an
Editor: Agus Susanto

DP3AP2KB PPU Tingkatkan Peran Pekka untuk Pembangunan Perempuan Daerah

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU Tingkatkan Peran Pekka untuk Pembangunan Perempuan Daerah

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya untuk meningkatkan peranan perempuan di daerah. Salah satunya dengan menyingkronisasikan program pembangunan dengan sudut pandang Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kalimantan Timur (Kaltim).

Pekka Kaltim kini menempati 18 persen dari total kepala keluarga atau berjumlah 1.286.470 kepala keluarga. Kelompok Pekka merupakan kelompok yang cukup rentan mengalani marginalitas, subordinasi, kekerasan seksual, beban ganda, dan pelabelan.

“Namun disatu sisi kelompok Pekka merupakan kelompok potensial dalam pemberdayaan perempuan,” kata Sekretaris DP3AP2KB PPU, Siti Aminah.

Pada tahun ini, Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU juga telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam kesempatan itu, membahas terkait kelembagaan Pekka yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Seperti diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada sumbangan pendapaatan perempuan. Sebagai salah satu komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur yaitu mencapai 24 persen.

Untuk menuju kesetaraan 50 persen maka terdapat 26 persen potensi yang harus perjuangkan dalam kesetaraan gender bidang ekonomi. “Tidak ada cara lain, maka Kita perlu melakukan berbagai inovasi tentu dengan memperhatikan berbagai kebijakan terkait,” ujar Aminah.

Di antaranya adalah dengan meningkatkan  partisipasi Pekka dalam pembangunan. Harapannya hal ini menjadi awal komitmen dalam memenuhi prasyarat PUG. “Tidak saja untuk mempertahankan dan meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE), namun juga untuk memperkecil kesenjangan pembangunan berbasis gender di Kaltim,” tutupnya. (ADV/RM)

Ketua DPRD Syahrudin dan Media Kaltim Grup: Bersinergi Sambut IKN

admin3
-
0
Ketua DPRD Syahrudin dan Media Kaltim Grup: Bersinergi Sambut IKN

PPU – Suasana hangat dan akrab mewarnai pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, bersama Manajemen Media Kaltim Grup dalam kegiatan “Roadshow Partnership Trip” di Benuo Taka, Jumat (22/9/2023).

Selain memperkuat jalinan kerjasama, pertemuan ini juga sebagai langkah untuk memperkuat jalinan kemitraan yang lebih baik. Khususnya dalam memajukan pemerintah darah, dari sisi informasi publik legislatif.

Syahrudin, yang menjamu rombongan di kediamannya di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, menyambut CEO Media Kaltim, Agus Susanto, Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, Kepala Biro PPU Media Kaltim, Robbi Syai’an, dan Jurnalis Radar Ibukota, Deddy Pz.

Dalam pertemuan ini, Syahrudin mengungkapkan penghargaannya terhadap peran Media Kaltim Grup selama tiga tahun terakhir, khususnya dalam menginformasikan kegiatan legislatif kepada masyarakat PPU.

“Semoga Media Kaltim terus sukses dalam mendukung perkembangan PPU menuju Ibu Kota Nusantara (IKN),” ucapnya.

Menurutnya, kemajuan PPU sebagai induk daerah IKN merupakan keniscayaan, dan dukungan setiap elemen terhadap kemajuan itu harus terus diberitakan melalui saluran informasi publik.

Syahrudin juga menekankan komitmennya sebagai corong aspirasi masyarakat PPU untuk memastikan masa depan yang sejahtera bagi warga di masa mendatang. “Saya berbicara bukan sebagai pejabat, tapi sebagai wakil rakyat. Ini adalah tugas wajib saya,” tegas Syahrudin.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, Manajemen Media Kaltim Grup memberikan poster eksklusif Media Kaltim dengan gambar sosoknya, yang bertuliskan “Tegas Solidaritas.” Penggambaran ini mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan semangat solidaritas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Humanis, tapi tetap harus tegas. Dan solidaritas adalah hal yang tidak boleh dilepaskan dalam perjuangan,” tutupnya.

Pewarta: Nur Robbi Syai’an
Editor: Agus Susanto

Media Kaltim Grup dan PAM Danum Taka Saling Apresiasi: Fasilitas Baru dan Inovasi yang Mengesankan

admin3
-
0
Media Kaltim Grup dan PAM Danum Taka Saling Apresiasi: Fasilitas Baru dan Inovasi yang Mengesankan

PPU – Roadshow Partnership Trip Media Kaltim Grup di Penajam Paser Utara (PPU), mengunjungi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Danum Taka di Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (22/9/2023).

Dari manajemen Media Kaltim Grup, dipimpin CEO Agus Susanto, didampingi Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, Kepala Biro PPU Nur Robbi Syai’an
serta jurnalis Radar Ibukota.

Saat tiba di Kilometer 1 Penajam, rombongan Media Kaltim Grup disambut hangat Direktur PAM Danum Taka, Abdul Rasyid, di pintu masuk ruang pertemuan kantornya.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban, di mana berbagai informasi dan gagasan saling berbagi.

Abdul Rasyid, dalam obrolannya, mengungkapkan pengalaman dan dedikasinya dalam memimpin PAM Danum Taka sebagai perusahaan umum daerah yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Benuo Taka.

“Bekerja semaksimal mungkin dan berkontribusi dalam membangun pelayanan yang baik untuk seluruh masyarakat, itu kuncinya,” ujar Abdul Rasyid.

Abdul Rasyid kemudian memaparkan capaian dan kinerja PAM Danum Taka dalam memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga PPU. Perusahaan ini berhasil meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya dalam Kategori Sehat menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejalan dengan peningkatan cakupan layanan yang terus meningkat, PAM Danum Taka telah berhasil meningkatkan persentase layanan dari 21,60 persen pada tahun 2019 menjadi 30,69 persen pada tahun 2020. Kini, persentasenya mencapai sekitar 36 persen pada tahun 2023, melayani lebih dari 14 ribu pelanggan dari berbagai wilayah, termasuk daerah terjauh dan pesisir PPU.

“Meskipun terkendala anggaran, namun Perumda terus mencari alternatif agar lebih banyak masyarakat PPU dapat menikmati air bersih,” ujar Rasyid.

PAM Danum Taka juga terus berupaya meningkatkan kenyamanan layanan kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas kantor pelayanan yang ideal.

Dalam kesempatan ini, manajemen Media Kaltim Grup dibawa untuk meninjau fasilitas baru, termasuk kantor pelayanan, ruang arsip, dan ruang pertemuan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap dedikasi Abdul Rasyid, Manajemen Media Kaltim Grup memberikan poster eksklusif Media Kaltim yang bertuliskan “Ulet dan Inovatif.”

Kejutan lainnya, PAM Danum Taka juga memberikan apresiasi serupa kepada pimpinan Media Kaltim Grup dengan memberikan cinderamata yang serupa. “Terima kasih banyak, semoga kerja sama dan kemitraan ini terus bersinergi. Mari maju dan sukses bersama,” ucap Rasyid.

Sementara itu, CEO Media Kaltim Grup, Agus Susanto mengatakan kunjungan ini menandai langkah awal dalam membangun kerjasama yang positif antara Media Kaltim Grup dan PAM Danum Taka dalam upaya bersama untuk memberikan informasi yang berguna dan mendukung pelayanan air minum yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan PAM Danum Taka untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya air bersih dan layanan air minum yang baik,” kata Agus.

Rini Ernawati, Direktur Media Kaltim, juga menambahkan, “Kami yakin bahwa kolaborasi antara Media Kaltim Grup dan PAM Danum Taka akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Benuo Taka dan sekitarnya.”

Pewarta: Nur Robbi Syai’an
Editor: Agus Susanto

Ketua Forum Anak Siap Bersinergi dengan DP3AP2KB PPU

admin3
-
0
Ketua Forum Anak Siap Bersinergi dengan DP3AP2KB PPU

PPU – Maulidaturrahmah, siswa SMA Negeri 1 Penajam terpilih menjadi Ketua Forum Anak Penajam Paser Utara (PPU). Ia terpilih sebagai Ketua Forum Anak periode 2022–2024. Setelah terpilih, dirinya berkomitmen bersinergi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU dalam melaksanakan program kerja .

Terpilihnya dirinya berlangsung dalam kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kegiatan tersebut dihadiri 5 Sekolah Menengah Atas dan 4 Sekolah Menengah Pertama serta guru pendamping masing-masing sekolah.

Proses pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Menemani Maulidaturrahimah sebagai ketua, Wakil Ketua Fauzan Faqihuddin SMA Negeri 1, Sekretaris I Khayla Syakkirah dari SMAN 2, Nia Ramadhani Sebagai Sekretaris II dari MA Darul Ulum, Rafael Oktavian Saputra dari SMPN 1 sebagai Bendahara Umum.

Maulidaturrahimah ketua terpilih mengatakan akan mengakomodir hak-hak anak dan bersinergi dengan berbagai lembaga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

“Saya ucapkan terimakasih atas dipercayainya sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten PPU tahun 2022-2024, yang nantinya akan mengakomodir semua hak-hak anak dan bersinergi atau bekerjasama dengan berbagai lembaga,” ucapnya.

Ia menegaskan kinerja Forum Anak tak akan lepas dari kaidah Kota Layak Anak. Selain itu juga akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan DP3AP2KB PPU guna mencapai Kota Layak Anak.

“Insyaallah akan selalu berkoordinasi dengan Dinas DP3AP2KB Kabupaten PPU sebagai Liding Sektor dalam Program ini dan akan berusaha semaksimal mungkin bersama kawan-kawan nantinya, sebagaimana tugas, pokok dan fungsi Kami,” pungkasnya. (ADV/RM)

DP3AP2KB PPU: Cegah Perkawinan Usia Anak, Benyuk Pola Asuh yang Positif di Keluarga

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU: Cegah Perkawinan Usia Anak, Benyuk Pola Asuh yang Positif di Keluarga

(Grafis DP3AP2KB PPU)

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya ialah menekankann pada masyarakat tentang usiap perkawinan yang ideal untuk membentuk pola asuh yang positif.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) 2022, ada sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus. Sedikit lebih rendah 17,54 persen dibandingkan pada 2021 yaitu sebanyak 61.449 kasus.

Sementara data perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan angka yang fluktuatif. Yakni di 2018 sebanyak 953 anak, 2019 sebanyak 845 anak dan 2020 meningkat kembali sebanyak 1159 anak.

Pada 2021, angka perkawinan usia anak mengalami sedikit penurunan yakni 70 anak, sehingga menjadi 1089 anak. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan lagi yang cukup signifikan sebanyak 309 anak, yakni 780 anak dengan anak perempuan sebanyak 633 dan anak laki-laki sebanyak 147 anak.

Analis Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) DP3AP2KB PPU, Nadhiratul Amalia menjelaskan dengan adanya penurunan angka perkawinan usia anak yang terus diupayakan. Diharapkan ini bisa sejalan dengan mandat yang diamanahkan Presiden Jokowi dalam RPJMN 2020-2024 dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA).

“Dalam Stranas PPA, pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21 persen (2018) menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024 dan 6,9 persen pada 2030,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga telah merubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Melalui Undang-Undang 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan.

Lalu kemudian melalui Instruksi Gubernur Nomor: 463/5665/III/DKP3A Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. “Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pencegahan perkawinan anak masuk ke dalam tujuan kelima mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan,” kata Amalia.

Perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Indonesia sejak lama yang mendukung atau menormalisasi perkawinan anak. Seperti perspektif agama yang berpandangan bahwa menikah adalah cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina.

Kemudian perspektif keluarga yang berpandangan bahwa perkawinan anak sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Sehingga tidak menjadi masalah jika hal serupa tetap dilakukan dan perspektif komunitas yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi.

“Pandangan-pandangan ini menjadikan perkawinan anak direstui dan difasilitasi oleh orangtua, keluarga dan masyarakat,” sebutnya.

Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak, dan berdampak secara fisik serta psikis bagi anak-anak. Bahkan dapat memperparah tingginya angka kemiskinan, stunting, putus sekolah dan penyakit berbahaya.

“Salah satu kunci penting dengan pengasuhan yang positif bagi anak oleh orang tua dan lingkungan masyarakat, sehingga dapat menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak,” tutup Amalia. (ADV/RM)

DP3AP2KB PPU Gelar Rapat Pokja Persiapan Evaluasi PUG 2021-2022

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU Gelar Rapat Pokja Persiapan Evaluasi PUG 2021-2022

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan rapat kelompok kerja (Pokja) Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2021-2022. Digelar secara nasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan manusia melalui kebijakan dan program, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (21/09/2023)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Chairur Rozikin mengungkapkan PUG dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

“Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dari seluruh program PUG dari skala nasional hingga ke daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” ungkapnya yang juga Tim Driver PUG PPU.

Lebih lanjut diungkapkan, evaluasi ini diperlukan untuk mengukur capaian dalam penyelenggaraan PUG di pemerintahan daerah. Sekaligus sebagai acuan pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023.

“Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia,“ jelas Chairur.

Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dari kementerian akan turun untuk evaluasi mandiri guna evaluasi implementasi. Juga verifikasi lapangan, verifikasi pelayanan dan pemberian penghargaan.

“Dengan demikian pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dilaksanakan setiap dua tahun sekali namun penilaiannya dilakukan setiap tahun,” tutupnya. (ADV/SBK)

Pimpin Apel Perdana, Pj Bupati PPU: ASN Harus Kerja Profesional dan Inovatif

admin3
-
0
Pimpin Apel Perdana, Pj Bupati PPU: ASN Harus Kerja Profesional dan Inovatif

PPU – Perdana melakukan apel di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pj Bupati PPU Makmur Marbun memberikan pesan serius pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Yakni menuntut peran dan tanggung jawab yang diberikan dalam memastikan kemajuan daerah dan roda pemerintahan Benuo Taka.

“ASN adalah tulang punggung dari pelaksanaan pemerintahan di daerah. Bapak-Ibu adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis, (21/9/2023).

Salah satu yang mesti dilakukan ialah, bisa bekerja cepat dan tanggap dalam menjawab setiap situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Serta secara terus menerus mengembangkan kemampuan yang kita miliki.

“Waktu Kita tidak banyak. Berbagai regulasi dan kebijakan memerlukan tindak lanjut secara nyata agar dapat memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Sebagai abdi dan pelayan masyarakat, kita perlu merespon perubahan yang terjadi sehingga kita dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah,” jelas Makmur.

Ia juga meyakini seluruh pegawai dapat bekerja secara cepat, profesional serta inovatif di bidang kerja masing-masing. Terlebih pada era digital seperti saat ini, yang diawasi langsung dan berhadapan dengan masyarakat.

“Melalui sosial media, masyarakat memantau kinerja para abdi negara dan tidak segan memberikan kritik pedas atas setiap program kerja yang dilakukan,” sebutnya.

Selain itu, imbauan untuk ASN jelang Pemilu 2024 jga tak luput dari pandangannya. Ia mengatakan seluruh ASN di lingkungan PPU agar senantiasa menjaga netralitas. Segala bentuk praktik politik praktis atau memperlihatkan pemihakannya kepada pasangan calon tertentu, dilarang.

“Saya ingin mengingatkan, semua akan pentingnya integritas dan netralitas sebagai ASN. Apalagi di tahun 2023 menjelang tahun politik 2024. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Setiap tindakan dan keputusan kita harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas,” pungkasnya. (SBK)

Makmur Dinilai Layak Menjadi Pj Bupati, Bijak; Punya Peran dalam Pemekaran PPU

admin3
-
0
Makmur Dinilai Layak Menjadi Pj Bupati, Bijak; Punya Peran dalam Pemekaran PPU

PPU – Makmur Marbun resmi diangkat menjadi Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (19/9/2023). Ia dinilai menjadi sosok yang layak, karena memiliki peran penting dalam pembentukan Kabupaten PPU.

Pelantikan berlangsung Selasa (19/9/2023) sore di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk melantik Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD PPU.

Pelantikan Makmur Marbun didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 tahun 2023 tentang Pengangkatan Pj Bupati PPU. Sebelumnya, Makmur Marbun menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri dan ditugaskan untuk menggantikan Hamdan Pongrewa.

Namun, beberapa masyarakat mengungkapkan penolakan melalui pemasangan spanduk di beberapa lokasi. Spanduk tersebut berisi pesan “KAMI MENOLAK TEGAS PJ BUPATI PPU DARI LUAR KALTIM” dan “PENJABAT BUPATI PPU DI LUAR KALTIM KAMI TOLAK, DEMI MENJAGA STABILITAS PENAJAM PASER UTARA YANG KONDISIF.”


Salah satu dari spanduk ini sempat dipasang di pagar Kantor DPRD PPU dan Kantor Bupati PPU, sebelum akhirnya ditertibkan oleh petugas Satpol-PP PPU.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, juga berpendapat serupa. Menurutnya, penolakan ini tidak memiliki dasar yang objektif. Menurutnya, penolakan ini bertentangan dengan fakta.

“Alasan apa yang mendasari penolakan ini? Jika kita berbicara tentang asal usul, menurut saya, Pak Makmur Marbun juga merupakan bagian dari lokal,” ucapnya.

Bijak menekankan bahwa Makmur Marbun memiliki peran penting dalam proses pembentukan Kabupaten PPU, terutama dalam peranannya sebagai pejabat pusat yang terlibat dalam proses pemekaran dari Kabupaten Paser, yang merupakan daerah induk.

“Oleh karena itu, kontribusinya sangat besar bagi kita. Saya pernah bertemu dengan beliau di Jakarta, dan beliau menyampaikan komitmennya yang kuat terhadap PPU. Oleh karena itu, menurut saya, Makmur Marbun adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi ini selama satu tahun hingga Bupati definitif terpilih pada tahun 2024,” ungkap Bijak.

Selain itu, Bijak juga melihat bahwa pemilihan Makmur Marbun sebagai Pj Bupati adalah langkah yang paling tepat untuk mengawal pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kecamatan Sepaku. Hal ini terutama dalam konteks memimpin pembangunan PPU sebagai pendukung ibu kota negara yang baru.

“Pasti! Karena IKN ini adalah “proyek terbesar di dunia,” tentu saja dibutuhkan konsentrasi dan sinergi yang kuat. Bagaimana kita bisa menjaga agar Kabupaten PPU terus berjalan seiring dengan pembangunan IKN,” pungkasnya. (SBK)

 

1...746747748...856Halaman 747 dari 856