Beranda blog Halaman 748

Bupati PPU Minta Petani Tingkatkan Produksi Panen Jelang IKN

redaksi
-
0
Bupati PPU Minta Petani Tingkatkan Produksi Panen Jelang IKN

PPU – Petani padi di Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan dapat terus meningkatkan produksivitas dan kualitas hasil panennya. Hal ini untuk menangkap peluang kebutuhan pangan dii Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati Hamdam Pongrewa mengaku bangga dan mengapresiasi seluruh petani di PPU khususnya di Babulu. Karena keuletannya dalam mengelola lahan pertanian padi mereka menjadikan wilayah kabupaten ini surplus beras di Kaltim.

“Saya menyebutnya petani-petani Kita ini adalah pahlawan pangan. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa makan nasi. Oleh karenanya Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pahlawan pangan khususnya yang ada di kecamatan Babulu ini,” katanya saat kegiatan panen raya padi 3 varietas Kelompok Tani Subur di Kecamatan Babulu, Selasa (14/2/2023).

Ia mengungkapkan menjadi petani bukanlah profesi yang tidak menjanjikan. Sebab jika dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh pastilah menghasilkan pendapatan yang menjanjikan.

“Ya contohnya lahan padi milik Bapak Zainal dan keluarga yang kita panen ini. Beliau hanya dua orang mampu mengelola 11 hektare lahan padi dimana setiap hektar mampu menghasilkan 6-7 ton gabah. Itu artinya sangat luar biasa tentunya, termasuk bagi penghasilan keluarga,” katanya.

Apalagi saat ini IKN akan berada sangat dekat dengan PPU. Tentu saja ke depan petani PPU mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan banyaknya penduduk di sana.

Maka dari itu, adanya potensi peningkatan kebutuhan pangan yang drastis, Hamdam berharap petani PPU mampu meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada selama ini. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pertanian yang lebih baik.

Selain itu kualitas hasil pertanian khususnya pasca panen juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para petani agar mampu menjaga standar jual kepada pembeli. Pun, Pemkab PPU dipastikan berkomitmen untuk mendukung setiap upaya yang diperlukan.

“Harapan kita bagaimana produktivitas dapat terus meningkat dengan baik namun biaya produksi menurun. Sehingga nilai ekonomisnya tinggi. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pemkab PPU Minta Kejelasan Regulasi Soal Penghapusan THL

redaksi
-
0
Pemkab PPU Minta Kejelasan Regulasi Soal Penghapusan THL

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengharapkan kejelasan dari pusat terkait isu penghapusan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintahan.

Ketegasan yang diminta ialah adanya regulasi resmi dan mengakomodir seluruh THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hingga kini, gejolak masih terjadi di tubuh pemerintahan daerah Benuo Taka soal kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Thahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Sekira 3.500 THL di PPU juga terus mempertanyakan nasib mereka ke depannya.

Sekkab PPU, Tohar menyebutkan pihaknya saat ini masih menunggu tindak lanjut atas kebijakan itu. Pasalnya hingga saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut terkait wacana itu.

“Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut, mengenai nasib THL. Padahal, kelanjutannya ditunggu oleh daerah, sebab isunya sempat menggemparkan,” ucapnya, Selasa (14/2/2023).

Adapun informasi yang ia terima hanya sebatas peluang untuk mengakomodir THL yang ada menjadi PPPK. Dengan beberapa ketentuan seperti mengikuti tes.

“Tapi pasca itu, tidak ada lagi kelanjutannya seperti apa. Kami juga masih menunggu,” sebutnya.

Adanya kejelasan kebijakan baru ini, agar pemerintah daerah bisa segera menindaklanjutinya juga seusia arahan. Tentunya untuk menjawab keresahan seluruh pegawai honorer serta menstabilkan isu penghapusan yang beredar di kalangan THL.

“Harapan kami mudah-mudahan pusat mentreatmen isu ini, agar nantinya ada kearifan dan kebijaksanaan, sampai membuat kestabilan,” jelas Tohar.

Menurutnya, jika memang arahan untuk mengangkat menjadi PPPK, THL yang ada saat ini bisa seluruhnya terakomodir. Sebab, jumlah itu merupakan jumlah kebutuhan pegawai tambahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau sekarang treatmennya melalui PPPK, tidak apa-apa. Tapi setidaknya, THL yang ada ini dihabiskan dengan cara diangkat,” pungkas Tohar. (SBK)

Festival Seafood Ke-III, Ajang Promosi Potensi Desa Babulu Laut

redaksi
-
0
Festival Seafood Ke-III, Ajang Promosi Potensi Desa Babulu Laut

PPU – Kepala Desa Babulu Laut, Ismail Subli menjadikan Festival Seafood kali ini sebagai sarana memperkenalkan potensi yang ada di desanya. Kemudia juga sebagai langkah strategis dalam mengembangkan dan memajukan desa serta masyarakatnya.

Festival Seafood ke-3 ini digelar oleh Pemdes Babulu Laut bersama dengan kelompok pemudan dan masyarakat setempat mulai Rabu sampai Sabut (15-18/2/2023). Acara ini merupakan acara tahunan yang digelar sebagai ajang setrategis memperkenalkan potensi desa.

“Semua elemen sepenuhnya mendukung kegiatan tahunan ini,” sebutnya, Selasa (14/2/2023).

Kegiatan kali ini diketuai oleh Saharman dan berbagai unsur diantaranya dari BPD Desa Babulu Laut Rahmad, tokoh pemuda dan kreator Darwis dan Juda. Serta seluruh pengurus Karang Taruna Karya Sinar Laut atau yang biasa disebut Tim 13.

Subli meyakini adanya kegiatan ini akan berdampak kepada PPU secara keseluruhan. Berkaca dari 2 kegiatan serupa sebelumnya, Festival Seafood I dan II, yang mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak.

“Banyak UMKM yang ikut berpartisipasi dan mengambil peran di acara ini. Nanti ada stand-stand yang menjual berbagai produk lokal Babulu. Sebagian besar hasil lautnya,” ungkapnya.

Ia berharap festival kali ini juga akan memberikan banyak manfaat kepada penggiat UMKM. Selain itu jug untuk penggiat seni yang ada di PPU.

“Ajang ini juga akan memberikan kesempatan untuk tampil dan mengambil peran dalam event,” jelas Subli.

Gelaran kali ini masih mengusung konsep humanis dengan tema ‘Back to the Past’ atau ‘kembali ke masa lampau’. Semua kalangan bisa menikmati festival dengan item-item acara yang menarik.

Kemudian setiap harinya akan ada ada acara maupun perlombaan yang mengandung unsur seni. Mulai tari, live music, malam puisi hingga action mural hingga senam zumba.

Acara ini pertama kali digelar pada 2018 lalu. Cuma sempat tertunda selama pandemi Covid-19. Jadi pada 2020 sampai 2022 lalu tidak dilaksanakan.

“Semoga acara kali ini bisa sukses dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas di PPU,” pungkas Subli. (SBK)

Sinergi dengan Paguyuban, Polres PPU Bantu Jaga Kenyamanan Pasar Induk Penajam

redaksi
-
0
Sinergi dengan Paguyuban, Polres PPU Bantu Jaga Kenyamanan Pasar Induk Penajam

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) memberikan bantuan pada Pasar Induk Penajam untuk mendukung kenyamanan. Peralatan yang diberikan berupa tujuh unit Artco, lima unit tong sampah, lima buah sapu lidi, 10 buah sapu ijuk, lima unit sekop dan lima unit cangkul.

Penyerahan bantuan itu dilakukan langsung bertempat di pasar yang bertempat di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam. Dilakukan Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan, melalui Kasat Intelkam Polres PPU AKP Juwadi diwakilkan Kanit II Sat Intelkam IPTU Hartono diserahkan pada Ketua Paguyuban Pasar Induk Penajam, Abdul Karim pada Selasa (14/2/2023).

Adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Utamanya dalam hal menjaga kebersihan pasar dan kenyamanan para pedagang dan pengunjung.

“Saya juga meminta kepada paguyuban untuk dapat bersinergi dengan pihak Kepolisian khususnya Polres PPU, dalam memelihara situasi kamtibmas, agar tetap aman dan kondusif di wilayah PPU,” tuturnya.

Adanya bantuan ini dinilai sangat membantu mengatasi beberapa permasalahan yang ada di Pasar Induk Penajam. Abdul mengungkapkan bahwa bantuan alat kebersihan ini juga membantu kepengurusan soal berbagai permasalahan lainnya.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen, di pasar Induk Penajam terdapat beberapa permasalahan pada umumnya seperti kebersihan dan tata pola atur letak,” bebernya.

UPT Pasar Induk Penajam selama ini juga telah rutin mengimbau para pedagang untuk dapat berjualan di kios atau petak masing-masing yang telah disediakan. Pasalnya selama ini mereka kerap kali pedagang berjualan di lorong-lorong pasar.

“Selain dapat mengganggu kelancaran transaksi jual beli, pedagang yang berjualan di lorong-lorong Pasar Induk juga dapat membuat Pasar menjadi kotor dan membuat keributan antar pedagang. Karena dianggap menghalangi pedagang yang ada di belakangnya dari para pembeli,” jelas Abdul.

Sekadar informasi, Pasar Induk Penajam merupakan salah satu pasar tradisional modern di PPU. Rampung dibangun pada 2014, memiliki luas lahan 5,1 hektare dan luas bangunan 1,5 hektare.

Memiliki 188 kios, 84 los kering dan 400 basah dengan ukuran masing-masing kios seluas 3,3 meter kali 3,3 meter dan ukuran los 1,8 meter kali 1,8 meter. Bangunan cukup megah dan tertata rapi sehingga menjadi tempat representatif sebagai pusat perbelanjaan.

Lebih lanjut, dengan terjalinnya sinergi ini, pihaknya berharap permasalahan itu dapat diatasi bersama. Dengan begitu ke depan aktivitas jual-beli antar masyarakat dan pedagang semakin nyaman dan aman.

“Kami meminta kepada Kepolisian dalam hal ini Polres PPU untuk bersama-sama memberikan himbauan serta teguran kepada para pedagang yang masih berjualan di lorong pasar, agar keberlangsungan transaksi jual beli jadi tertib dan damai,” tutupnya. (SBK)

AMPP ke Polda Kaltim, Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bronjong di PPU

redaksi
-
0
AMPP ke Polda Kaltim, Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bronjong di PPU

BALIKPAPAN – Aliansi Masyarakat Peduli Penajam (AMPP) merasa geram dengan ketidakjelasan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan bronjong di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kecamatan Waru, Desa Api-Api.

Hingga akhirnya mereka mendatangi Makopolda Kaltim Senin (13/2/2023). Mereka mempertanyakan sudah sampai mana tahapan kasus tersebut, dan mengapa belum sampai masuk ke tahap persidangan.

Koordinator AMPP, Rizqi Usman mengatakan, dalam laporannya mulai dari Polres PPU hingga Polda Kaltim sudah disertakan bukti-bukti kejanggalan dalam kasus tersebut.

“Terutama aliran dana. Ini kan tidak sedikit. Kemudian proyek ini kan penunjukan langsung. Otomatis ada pra proyek yang juga perlu kami soroti,” ujarnya di Makopolda Kaltim.

Lebih lanjut Usman menjelaskan, dalam laporan ini kerugian negara berdasarkan kalkulasi dari BPKP dengan nomor surat 524/PW17/5/2018 tanggal 28 Desember 2018, yakni sekitar Rp 2,8 miliar.

Sehingga dirinya menyesalkan bahwa hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap P19 padahal sudah bergulir sejak tahun 2016 lalu.

“Mungkin saja kasus ini tidak hanya berhenti pada batas tindak pidana korupsi semata,” jelasnya.

Usman menduga, dalam kasus ini juga ada unsur nepotisme yang melibatkan korporasi persero berinisial PT RUG dengan salah satu oknum pejabat di Penajam Paser Utara.

“Jadi langkah follow up kami terkait kasus bronjong. Tadi sudah disambut baik oleh Polda Kaltim. Kemudian tuntutan kami InsyaAllah dua minggu ke depan akan ada supervisi dari KPK,” tambah Usman.

Sementara itu, Kanit II Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kompol Rido Doly mengatakan, pihaknya menerima dengan baik kedatangan dari AMPP.

“Kami bisa teruskan ke Polres PPU. Nanti supervisi bisa jadi guidance mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Disinggung penetapan tersangka, Rido menyatakan jika hal tersebut bisa dikonfirmasi langsung ke Polres Penajam Paser Utara. “Kami lakukan supervisi sehingga bisa cepat P21,” tambah Rido. (Bom)

Ayo ke Babulu Laut! Makan Sea Food Sepuasnya di Festival Seafood Ke-3

redaksi
-
0
Ayo ke Babulu Laut! Makan Sea Food Sepuasnya di Festival Seafood Ke-3

PPU – Pemdes Babulu Laut, bersama pemuda dan masyarakat setempat siap menggelar Festival Seafood yang ke-III tahun ini. Dalam gelaran kali ini, pangunjung dipersilahkan untuk makan sepuasnya olahan sea food.

Agenda tahunan sudah yang ketiga kalinya diselenggarakan. Pada 2023 ini, berlangsung sejak Rabu hingga Sabtu (15-88/2/2023) di Lapangan Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Festival dimulai pukul 15.30 hingga 24.00 Wita, kecuali hari pembukaan yang digelar sejak pagi hari.

“Acara ini pertama kali digelar pada 2018 lalu. Cuma sempat tertunda selama pandemi Covid-19. Jadi pada 2020 sampai 2022 lalu tidak dilaksanakan,” ucap salah satu panitia, Dedi Sulaiman, Senin (13/2/2023).

Gelaran kali ini masih mengusung konsep humanis dengan tema ‘Back to the Past’ atau ‘kembali ke masa lampau’. Semua kalangan bisa menikmati festival dengan item-item acara yang menarik.

Kemudian setiap harinya akan ada ada acara maupun perlombaan yang mengandung unsur seni. Mulai tari, live music, malam puisi hingga action mural hingga senam zumba.

“Selain untuk mempromosikan Desa Babulu sebagai desa wisata, kegiatan ini juga sebagai pelepas rindu akan masa lalu. Apalagi masa-masa sebelum pandemi,” sebutnya.

Di tiap sudut lapangan bakal terdapat stand-stand seafood dan UKM yang menjual hasil olahan laut. Pengunjung diajak menikmati olahan seafood yang siap konsumsi, baik ikan, udang, cumi-cumi, kepiting hingga kerang.

Warga saat bergotongroyong mendirikan stand UMKM untuk Festival Seafood Babulu Laut III. (Robbi/MediaKaltimGroup)

“Panitia juga menyedian makan seafood gratis sepuasnya pada saat pembukaan,” kata Dedi.

Selain itu, acara ini juga ditujukan untuk mengedukasi masyarakat luas tentang budaya makan ikan. “Untuk semua warga PPU dan luar PPU, catat harinya dan datang ke Babulu Laut,” pungkasnya. (SBK)

Hamdam Anggap Pelaku UMKM dan IKM PPU Mampu Tahan Inflasi Daerah

redaksi
-
0
Hamdam Anggap Pelaku UMKM dan IKM PPU Mampu Tahan Inflasi Daerah

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menyebut bahwa adanya pelaku UMKM dan IKM di daerahnya mampu menahan inflasi yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan terhadap sektor usaha dan industri diyakini mampu membantu pembangunan PPU dalam menyingsing IKN.

Hamdam mendampingi langsung Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dalam penyerahan bantuan alat untuk 29 pelaku UMKM dan IKM di PPU di Aula lantai I kantor Bupati, Senin (13/22023). Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih dan apresiasinya terhadap Pemprov Kaltim atas bantuan pengembangan usaha untuk daerahnya tersebut.

”Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada para pelaku UMKM dan IKM di PPU. Dengan bantuan ini, tentu untuk menyambut semangat para pelaku UMKM di PPU kian bergelora. Utamanya dalam melihat peluang yang terbuka dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara,” ucapnya.

Hamdam menyakini dengan adanya penguatan di sektor perekonomian daerah tersebut bakal mampu menangkal isu perekonomian yang kian santer pada 2023 ini. Menurutnya adanya bantuan ini juga sejalan dengan program daerah di sektor penguatan ekonomi lainnya.

“Dari data empiris membuktikan bahwa UMKM dan IKM telah membuktikan dirinya sebagai penopang ekonomi di daerah Kita. PPU juga turut berkontribusi menahan angka inflasi, sehingga Kaltim termasuk provinsi yang inflasinya cukup terkendali dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan perkembangan ekonomi seiring pindahnya IKN juga membuka potensi usaha lainnya. Yang mana hal ini sudah banyak disadari masyarakat untuk membuka usaha di berbagai bidang.

“Tidak semua warga PPU yang tertarik bekerja di sektor kontruksi yang ada di IKN, tentu dengan bantuan ini sangat berarti sekali bagi warga penerima yang tidak mau bekerja di bidang konstruksi. Sehingga mereka membuka usaha-usaha produksi skala kecil menengah,” terangnya.

Untuk diketahui,  ada sebanyak 15 UMKM dan 14 IKM di Benuo Taka, berkesempatan mendapatkan bantuan alat-alat produksi. Masing-masing sebanyak 129 unit untuk UMKM dan 21 unit untuk IKM.

“Mudah-mudahan dengan bantuan ini terus kita perbanyak membuat kita menjadi pelaku pelaku usaha yang tidak perlu harus menjadi pekerja pekerja konstruksi,” pungkas Hamdam. (SBK)

UMKM dan IKM di PPU Terima Bantuan 150 Alat Usaha dan Industri

redaksi
-
0
UMKM dan IKM di PPU Terima Bantuan 150 Alat Usaha dan Industri

PPU – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan alat produksi dari Pemprov Kaltim. Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis langsung diberikan oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Senin (13/2/2023).

Sebanyak 15 pelaku UMKM dan 14 pelaku IKM yang dinilai layak untuk menerima manfaat. Adapun alat-alat produksi yang diberikan berjumlah 150, terinci 129 unit untuk UMKM dan 21 unit untuk IKM.

“Ini merupakan pemberian bantuan atas intensif yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk prestasi Kaltim yang bisa menjaga inflasi terbaik untuk se-Kalimantan, ada bantuan kurang lebih Rp 19 miliar bagi 10 kabupaten/kota,” ucapnya.

Kegiatan pengadaan bantuan peralatan bagi UMKM dan IKM ini telah dilakukan pada 2022 dengan pengadaan melalui Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022. Adanya bantuan ini, sambungnya, untuk memulihkan perekonomian di daerah pasca situasi pandemi Covid-19.

“Kita berharap masyarakat Kaltim bangkit untuk memberdayakan perekonomian kita, UMKM menjadi penggerak yang luar biasa. Alhamdulillah Kaltim walaupun mengalami pandemi, ekspor kita terbesar kedua setelah Jawa Barat, itu artinya perekonomian kita cukup baik,” ungkap Hadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim Sa’duddin menjelaskan jumlah UMKM penerima alat se-Kaltim sebanyak 602 pelaku. Dengan jumlah barang sebanyak 3,839 unit. Kemudian untuk IKM berjumlah 102 pelaku dengan jumlah sebanyak 141 unit.

“Untuk Kabupaten PPU jumlah penerima bantuan ada 15 UMKM dengan jumlah alat sebanyak 129 unit dan untuk IKM jumlah penerima ada 14 IKM dengan total alat sebanyak 21 unit,” sebutnya.

Bantuan tersebut beragam mulai peralatan tersebut diantaranya adalah peralatan masak, pembuat kue/bakeri, pengolahan hasil perikanan, pendingin, pengolah kopi. Lalu pelaralatan sablon, laundry dan pencucian kendaraan serta alat-alat untuk industri kecil menengah.

Ia memberikan catatan untuk pelaku UMKM dan IKM untuk tidak memperjual belikan atau berpindah tangankan kepada orang lain. Selain itu juga bersedia untuk melaporkan penggunaan alat tersebut kepada Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim atau Dinas KUKM Perindag PPU.

“Selanjutnya bersedia dialihkan barang bantuan yang sudah diterima kepada UMKM atau IKM lainnya apabila selama tiga bulan barang bantuan tersebut tidak digunakan atau dioperasikan, dan gunakanlah bantuan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan volume usaha, dan pengembangan usaha,” tutup Sa’duddin. (SBK)

PAM Danum Taka Setop Beri Kelonggaran Penunggak Tagihan Air Bersih

redaksi
-
0
PAM Danum Taka Setop Beri Kelonggaran Penunggak Tagihan Air Bersih

PPU – Tahun ini Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka, Penajam Paser Utara (PPU) akan lebih tegas pada para penunggak. Yaitu dengan mengurangi masa dispensasi pelunasan tunggakan. Diketahui jumlah tunggakan pelanggan salah satu BUMD di Benuo Taka ini mencapai sekira Rp 800 juta sejak 2022 lalu. Terinci dari lebih 700 pelanggan dari total sekira 1.200 pelanggan.

Direktur Utama PAM Danum Taka, Abdul Rasyid memaparkan kategori pelanggan yang banyak menunggak itu merupakan pelanggan A2 atau rumah tangga, serta A3 atau usaha. Tunggakan ini terjadi biasanya karena pelanggan suka untuk merapel pembayaran.

“Kebanyakan mereka mengira tunggakan yang harus dibayar masih rendah, ataupun karena tidak punya kesempatan untuk melakukan pembayaran di Kantor PDAM,” katanya, Minggu (12/2/2023).

Adanya tunggakan ini sejatinya bukan hal baru di PPU. Hampir selama perusahaan ini beroperasi, tunggakan pelanggan tak pernah kosong.

Proses penyegelan meteran air oleh petugas PAM Danum Taka beberapa waktu lalu. (Ist)

Maka dari itu, Rasyid menegaskan pihaknya pada 2023 ini akan menerapkan pola baru. Upaya yang dilakukan ini diakui berbeda dari tahun sebelumnya. “Dulu diberikan kesempatan tiga bulan sebelum ditindak, namun saat ini diberlakukan untuk 2023, yang menunggak lebih dari sekian hari langsung ditindak,” terangnya.

Pada 2023 ini, pelanggan yang menunggak pembayaran akan langsung disegel. Setelah itu mereka akan diberikan waktu 10 hari untuk melakukan pembayaran. Pelanggan yang menunggak juga diberikan opsi pembayaran, yakni dengan diangsur selama dua hingga tiga kali.

Jika tetap abai, petugas PAM Danum Taka juga taka akan segan melakukan penyegelan permanen. Hal ini, ingat Rasyid, agar masyarakat tidak lagi abai dalam melunasi pembayaran air bersih yang digunakan. “Kalau mereka tidak mau bayar kami segel. Kemudian dalam membayar tunggakan juga kita beri opsi, bisa dicicil dua kali atau tiga kali,” tutupnya. (SBK)

Soal Pemekaran PPU, Syahrudin Titip Pesan ke Moeldoko

redaksi
-
0
Soal Pemekaran PPU, Syahrudin Titip Pesan ke Moeldoko

PPU – Persoalan urgennya pemekaran wilayah di Penajam Paser Utara (PPU) terus digulirkan. Baru-baru ini, Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menyampaikan hal itu pula ke Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat menyambangi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku.

Kebutuhan pemekaran kecamatan dan kelurahan/desa di PPU memang perlu segera dilakukan. Satu hal alasanya untuk memenuhi persyaratan UU 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan setidaknya satu kabupaten memiliki 5 kecamatan.

Mengingat semenjak berdiri 2002 silam, Kabupaten PPU memang hanya memiliko 4 kecamatan saja. Yakni Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku.

Urgensi lainnya ialah karena bakal hilangnya satu kecamatan karena terambil menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Sepaku. Deret kebutuhan itulah yang disampaikan lagi ke Moeldoko tersebut.

“Memang sampai saat ini Kami sudah roadshow mengenai (pemekaran) itu. Mulai ke Mendagri, ke Kemendes dan yang terakhir ke Bappenas juga,” ujarnya diwawancarai, Minggu (12/2/2023).

Secara langsung, dalam kunjungannya pada Kamis (9/2/2023) itu juga turut disampaikan salah satu kendala yang masih dihadapi. Ialah adanya moratorium pemekaran wilayah berkaitan dengan penomoran desa, berkaitan dengan adanya Pemilu 2024.

“Dengan kondisi itu kami sebenarnya ada kendala sedikit moratorium tetapi proses pemekaran itu. Namun hal ini seharusnya juga tidak bisa dihambat, karena ini benar benar aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Ia sangat berharap beberapa hal itu dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Maka dari itu, dukungan dari KSP untuk percepatannya sangat dibutuhkan.

“Sebab, dari informasi Kemendagri, harus ada yang memprakarsai, harus ada yang menginisiasi dari atas. Karena itu juga aturan dari salah satu lembaga atau kementerian,” sebut Syahrudin.

Terlepas dari itu, ia optimis pemekaran ini bisa terwujud dalam waktu cepat. Sejalan dengan pemerintah daerah, baik eksekutif dan juga legislatif terus berupaya hingga saat ini tengah berprogres di tahap pengajian wilayah.

“Saya kira dengan adanya proyek strategis Nasional (PSN) hal ini jadi prioritas. Saat ini Kita tinggal menunggu respon lebih lanjut dari KSP. Aspirasi ini juga dijanjikan akan dimusyawarahkan di sana,” pungkasnya. (SBK)

1...747748749...802Halaman 748 dari 802