spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

APBD 2023 PPU Tembus Rp 2,15 Triliun

PPU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Penajam Paser Utara (PPU) 2023 telah disahkan, melalui sidang paripurna DPRD, Senin, (18/9/2023). APBD PPU 2023 naik menjadi Rp 2,15 triliun, naik 10 persen dari yang ditetapkan pada APBD 2023 Murni.

Rapat paripurna ini menjadi akhir kehadiran Bupati PPU Hamdam Pongrewa dalam periode kepemimpinan 2018-2023. Yakni Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupati PPU terhadap Perubahan APBD 2023.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Syahrudin M Noor, mengatakan dengan telah disetujui dan disahkannya raperda ini menjadi perda, rencana pembangunan daerah tahun dapat segera dirampungkan. Kemudian diharapkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran. “Semoga ini dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah di PPU,” kata Syahrudin.

Dalam penyampaiannya, ditetapkan dalam APBD Perubahan PPU 2023 sebesar Rp 2.151.101.515.043. Terdapat kenaikan sebesar Rp 204.200.630.985 atau 10 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni PPU 2023 sebesar Rp 1.946.900.884.058.

Baca Juga:   Sujiati Minta Pemkab PPU Dorong Realisasi Pembangunan Bendung Telake

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama ini tentu mempengaruhi hal-hal yang ada pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, juga akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada kebijakan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal memenuhi target-target sasaran pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Utamanya mencermati dan konsisten dalam menjabarkan dokumen dan arah kebijakannya.

“Di sinilah pentingnya kearifan kita bersama khususnya dua pilar utama pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menentukan program-program pembangunan ke depan,” ujarnya.

Senada, Hamdam juga menegaskan pada seluruh pimpinan OPD agar dalam pengelolaan keuangan lebih berhati-hati dan cermat. Dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian terhadap program kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

“Kepada segenap jajaran Pemkab PPU untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kinerjanya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena pengabdian yang kita lakukan ini merupakan tanggung jawab kita, selaku abdi negara dan abdi masyarakat,” pungkasnya. (SBK)

Baca Juga:   Daftar Tunggu hingga 30 Tahun, Kuota Haji PPU Diharap Bertambah
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER