Beranda blog Halaman 744

DP3AP2KB PPU Gelar Pelatihan PPRG bagi Focal Point

PPU – Untuk implementasi pengarusutamaan gender, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), menyelenggarakan pelatihan khusus, Kamis (5/10/2023). Yaitu perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi focal point perangkat daerah.

Kegiatan pelatihan ini dihadiri langsung Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) Pribudiarta Nur Sitepu beserta rombongan. Serta narasumber dari Fasilitator Nasional Pakar Gender serta Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional ( PATTIRO).

Kedatangannya disambut langsung Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun di Istana Pantai Amal Penajam. Dalam pembukaan pelatihan PPRG, Makmur menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sekretaris Kementerian PPPA Republik Indonesia beserta rombongan di Serambi Nusantara Kabupaten PPU.

”Semoga kehadirannya dapat menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan di daerah ini,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) sebuah strategi yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Yang mengamanatkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan.

Kemudian perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun. Untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya di Kabupaten PPU.

“Saya berharap peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mengikuti hingga akhir agar ilmu dan pengetahuan secara maksimal dapat diserap dengan baik,” tuturnya.

Makmur juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

“Harapannya nanti bisa meningkatkan keterampilan dan pemahaman khususnya kepada tim focal point perangkat daerah dalam melakukan analisis gender, dan memiliki kemampuan untuk membuat gender analisis pathway (GAP), gender budget statement (GBS) dan kerangka acuan kerja (KAK),” pungkasnya. (ADV/SBK)

DP3AP2KB PPU Dorong Peran Keluarga untuk Turunkan Prevelansi Stunting

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) mengajak peran serta keluarga dalam menurunkan angka stunting daerah. Sebagai ruang terdekat yang memilki peranan untuk mencegah penyebab terjadinya stunting.

Pada tahun ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan momentum Hari Keluarga Nasional ke-30 untuk mendorong peran keluarga dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, keluarga memiliki peran yang sangat penting.

“Terutama dalam memberikan praktik pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan,” kata Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin.

Peringatan itu menjadi momen yang tepat untuk menguatkan komitmen bersama. Untuk seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat peran keluarga dalam menurunkan stunting.

Stunting, jelas Chairur, merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Serta stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar, masih menjadi persoalan bagi Indonesia saat ini.

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, angka prevalensi stunting mencapai 21,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting.

“Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga serta komunitas berperan penting dalam pencegahan stunting dan mempersiapkan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi yang maju,” jelasnya.

Dalam rangka memperkuat peran keluarga dalam menurunkan stunting, ditekankan perlunya berbagai upaya. Maka itu ke depan diharapkan dapat menjadi pendorong keberhasilan program dan menguatkan komitmen bersama dalam menurunkan stunting.

“Untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, menekankan pentingnya intervensi langsung kepada anak-anak yang mengalami stunting dengan melibatkan semua pihak secara bersama-sama,” pungkas Chairur. (ADV/RM)

Dorong Bunga Tabebuya jadi Ikon Benuo Taka

0

PPU – Semarak bermekarannya bunga tabebuya beberapa hari terakhir menjadi fenomena tersendiri di Penajam Paser Utara (PPU). Atmosfer (vibes) di sekitar Kilometer 9 Nipah-Nipah jadi sesaat berbeda dari biasanya.

Selain bunga tabebuya, mekar juga bunga bungur dan bunga kertas (bugenvil). Ketiganya memiliki mekar dengan beragam warna, mulai kuning, pink, putih dan ungu serta orange.

Pohon-pohon ini ditanam ketika Abdul Gafur Mas’ud (AGM) masih menjabat sebagai Bupati PPU. Di awal tahun memipin, ia menggagas adanya penanaman pohon hias untuk meningkatkan estetika ruang tebuka hijau (RTH).

“Itu era AGM. Berkeinginan PPU ini seperti negara sakura. dan ditanamlah pohon-pohon itu,” kata Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron, Selasa (3/10/2023).

Dari penelusuran laman lpse.penajamkab.go.id, program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Pengadaan ratusan pohon hias dengan pagu anggaran sekira Rp 1,1 miliar.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron. (Robbi/MediaKaltimGroup)

Sebagai komisi yang membidangi soal pertamanan, Thohiron termasuk legislatif yang mendukung program tersebut. Sepakat dengan perlu adanya lingkungan yang estetik. “Kalau Saya, terinspirasi juga dengan yang ada di Malang,” sebutnya.

Pun dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai aset yang ada ini terpelihara dan menjadi ikon khusus.

“Tinggal dirawat dengan baik. Sehingga itu menjadi pemandangan yang indah, menjadi ikon daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan perlu adanya sinergitas dalam menyikapi fenomena kali ini. Selain Disperkimtan, DInas Lingkungan Hidup (DLH) juga dianggap memiliki andil dalam menjaga kebersihannya.

“Yang tahun ini memang lebih banyak yang mekar. Kemudian bunga itu gugur, tinggal dinas kebersihan. Jangan juga sampai berhari-hari yang gugur dibiarkan, harus dibersihkan, supaya lingkungan menjadi tetap nyaman dilihat,” pungkas Thohiron. (SBK)

DP3AP2KB PPU Terus Sosialisasikan pencegahan KTP/A serta TPPO

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus menyosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sekretaris DP3AP2KB Siti Aminah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban. Tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga.

Saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi di lingkungan domestik dalam rumah tangga. Di samping terjadi di lingkungan publik maupun di umum atau di suatu komunitas.

”Banyak faktor yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami permasalahan, antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara mendidik,” katanya.

Faktor yang sering terjadi tersebut disebabkan pula faktor budaya, kemiskinan, dan faktor lain yang tidak memberikan perlindungan serta perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak. Sehingga mengakibatkan kekerasan, eksploitasi diskriminasi dan perampasan hak-hak perdata perempuan dan anak.

”Begitu juga terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dimana, TPPO ini, seringkali disebut sebagai perbudakan modern dan merupakan tindak kejahatan yang menguntungkan yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, Masyarakat hingga Negara,” jelas Aminah.

Ia menekankan, kekerasan khususnya dalam rumah tangga dapat dicegah salah satunya dengan menghindari pola asuh otoriter. “Sementara kurangnya pendidikan seksual pada anak jadi faktor penyebab resiko korban pelecehan seksual dan perdagangan orang, ”tutupnya. (ADV/RM)

‘Vibes’ Jepang di Penajam, Bunga Tabebuya Bermekaran di Depan Kantor Bupati

0

PPU –  Bunga pohon tabebuya bermekaran menghiasi di pusat Penajam Paser Utara (PPU). Bunga yang mirip bunga sakura ini rupanya membuat warga merasakan vibes (atmosfer) di negara Jepang.

Pantauan MediaKaltimGroup, Senin (2/10/2023), bunga tabebuya semarak mekar di sepanjang jalur dua Kilometer 9 Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. Tepatnya berada di depan Masjid Agung Al-Ikhlas hingga di depan Kantor Bupati PPU.

Berwarna beragam, mulai merah muda, putih, dan kuning menyala dan ungu. Selain bunga tabebuya, menambah kesemarakkan, juga terdapat bunga kertas (bougenville) dan bunga bungur yang turut mekar.

Warga pun menikmati suasana berbeda ini. Salah satunya Ely, menyebutkan sengaja mampir untuk mengabadikan momen mekarnya bunga ini.

“Keren Penajam, bunga sakuranya mekar. Serasa di Jepang,” tuturnya.

Hal ini lantas menambah semangatnya untuk menikmati pemandangan sore di taman depan Kantor Bupati PPU

“Jadinya cantik, mekarnya bersamaan. Apalagi yang warnanya pink,” tegas Ely.

Senada dengannya, Tina juga menyebutkan suasana ini jarang terjadi di Benuo Taka. Maka dari itu, ia turut mengajak kerabatnya untuk sengaja datang menikmati sore di taman yang biasa disebut alun-alun itu.

“Harus dijaga, biar bisa mekar terus seperti ini tiap tahunnya,” katanya.

Diketahui, mekarnya bungan ini memang terjadi tidap tahun. Namun, bunga yang biasa mekar tiap musim kemarau ini, di tahun ini berbunga lebih banyak dan bersamaan.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

Diskominfo PPU Usul Pembangunan 2 BTS di Wilayah Blank Spot Sepaku

0

PPU – Jumlah wilayah yang belum tersentuh atau tercover oleh sinyal komunikasi (blank spot) di Penajam Paser Utara (PPU) terus bertambah. Usulan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) juga mengalami peningkatan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mengusulkan pembangunan BTS untuk meningkatkan akses jaringan internet di seluruh wilayah PPU. Terutama karena sebagian wilayah tersebut menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya, hanya ada 7 kawasan di PPU yang masih kesulitan mendapatkan akses internet. Jumlah tersebut telah diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

“Kami telah mengajukan usulan ini melalui sistem yang terintegrasi dalam Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI,” ucap Khairudin, Kepala Diskominfo PPU, pada hari Senin (2/10/2023).

Perlu dicatat bahwa tujuh wilayah yang awalnya masuk dalam kategori blank spot sinyal terletak di Kecamatan Penajam dan Babulu, meliputi Desa Bukit Subur, Sidorejo, Giripurwa, Rintik, Sumbersari, Labangka Barat, dan Bumi Harapan.

Namun, belakangan ini, warga di Kecamatan Sepaku juga melaporkan masalah serupa di wilayah mereka.

Menghadapi keluhan ini, Diskominfo PPU segera melakukan survei dan pendataan lokasi yang dimaksud. Dua wilayah tambahan yang diajukan adalah Desa Karang Jinawi dan Kelurahan Mentawir.

“Masyarakat bertanya, ‘Mengapa masih ada blank spot di daerah kami?’ Oleh karena itu, kami telah mengusulkan tambahan dua wilayah ini pada tahun ini,” ungkap Khairudin.

Lebih lanjut, tujuh usulan awal telah mendapatkan tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan telah disetujui untuk dibangun.

“Kementerian akan datang bulan ini untuk mengecek lokasi dan melakukan verifikasi terhadap beberapa persyaratan yang diperlukan,” tambahnya.

Verifikasi ini melibatkan data titik koordinat, ketersediaan listrik, pertumbuhan penduduk, serta yang paling penting adalah izin lahan yang akan digunakan untuk pendirian tower BTS.

Jika hasil verifikasi cukup memuaskan dan memenuhi syarat, pemetaan akan dilakukan pada Desember 2023, diikuti dengan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. (SBK)

Polres PPU Kerahkan Sepertiga Personel Amankan Pemilu 2024

0

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) menggelar tactical floor game (TFG) terkait strategi pengamanan tahapan Pemilu 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Polres PPU bersama forkopimda setempat.

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahlawan mengatakan, TFG merupakan salah satu skenario yang dirancang untuk menghadapi ke rawanan konflik menjelang Pemilu.

“Tujuannya agar personel dapat memahami tindakan apa yang harus dilakukan saat menghadapi ricuh dalam tahapan Pemilu 2024,” ujar AKBP Hendrik, Senin (2/10/2023).

Lanjutnya, TFG ini dilakukan untuk memberikan gambaran serta menyamakan persepsi, pola pikir, dan tindakan saat konflik atau kesalah pemahaman yang terjadi dilapangan.

“Semuanya harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, mulai dari penempatan personel, pergeseran pasukan, pengendalian, cara bertindak maupun pelaporan dalam pengamanan dimaksud,” jelas AKBP Hendrik.

Sementara itu Kabag Ops Polres PPU AKP Jajat Sudrajat menambahkan, ada beberapa tingkat kerawanan mulai dari kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.

“Akan tetapi untuk PPU sendiri, tidak ada TPS dengan tingkat kerawanan yang sangat rawan melainkan hanya ada masuk dalam kategori rawan, TPS rawan ini pun salah satunya yaitu berada di 2 TPS khusus yang berada di IKN,” terang Kabag Ops Jajat.

Dari tingkat rawan inilah segala persiapan dilakukan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin akan terjadi, Sepertiga dari 554 Personil Polres PPU akan dikerahkan.

“Sepertiga personil 554 personel Polres PPU akan dikerahkan, serta ada beberapa pula personel dari TNI, Satpol PP, Brimob, Pol Air, PM dan Perhubungan serta BPBD,” tutupnya. (NRD)

Terima Penghargaan Penyerapan DAK Terbaik 2022, DP3AP2KB PPU Tingkatkan Kinerja Tahun Ini

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) meningkatkan pelaksanaan setiap program. Khususnya program yang dianggarkan melalui anggaran pusat, dana alokasi khusus (DAK).

Untuk diketahui, pada Maret lalu, DP3AP2KB PPU telah mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Yakni Terbaik II dalam hal penyerapan anggaran DAK.

“Itu penghargaan terbaik ke 2 penyerapan anggaran DAK dan fisik Bidang KB. Jadi itu sifatnya se-Kaltim dari BKKBN,” kata Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan bahwa penghargaan ini adalah atas prestasi tersendiri bagi pihaknya. Chairur mengungkapkan bahwa penghargaan ini diterima atas pengelolaan keuangan pada 2022 lalu dengan capaian 93 persen.

“Padahal tahun kemarin keuangan kabupaten begitu tidak stabil. Tapi masih mampu. Inshaallah tahun penyerapan 2023 keuangan daerah mulai membaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, pada 2023 ini, bukan target utama mencapai prestasi penghargaan terbaik 1. Chairur lebih menginginkan capaian penyerapan anggaran bisa sesuai target yang coba ditetapkan BKKBN.

“Tidak berfikir terbaiknya tapi terpikir serapannya sesuai yang ditargetkan BKKBN. Kalau bisa dengan kegiatan yang lancar berharap 100 persen,” pungkasnya. (ADV/RM)

Warga Butuh Bantuan Sumur Bor Hadapi Kekeringan

0

PPU – Mengatasi krisis air yang sedang terjadi, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan ikut serta dalam mencari solusinya. Salah satu usulan yang diajukan adalah pengadaan sumur bor untuk masyarakat.

Kekeringan air telah menjadi masalah di Benuo Taka, khususnya di wilayah Kecamatan Sepaku. Musim panas ekstrem dalam beberapa bulan terakhir telah mengakibatkan penurunan drastis pasokan air dari sungai, yang merupakan sumber utama kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Anggota DPRD PPU dari dapil Sepaku, Sakka Said, mengungkapkan bahwa dia telah menerima keluhan dari warga sehubungan dengan masalah ini. Warga meminta solusi berupa pembangunan sumur bor.

“Ibukota itu banyak penduduk yang mengeluh karena kesulitan air akibat kemarau yang berkepanjangan. Mereka meminta adanya sumur bor,” ujarnya pada Minggu (1/10/2023).

Dikenal bahwa krisis air ini telah menjadi permasalahan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun saat ini sedang dibangun Bendungan Sepaku-Semoi dengan kapasitas air baku 2.500 liter per detik, namun pemanfaatannya adalah 2.000 liter per detik untuk wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 500 liter per detik untuk wilayah Kota Balikpapan.

“Warga berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan pembangunan sumur bor di beberapa daerah di Kecamatan Sepaku,” katanya.

Sakka mengungkapkan bahwa dia telah mengusulkan pembangunan sumur bor ini kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pokok-pokok aspirasi legislatif.

“Kami telah mengusulkan ini dalam pokir, tetapi dinas terkait tampaknya tidak berminat untuk melaksanakannya. Saya merasa bingung,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk merealisasikan usulan ini di masa yang akan datang. Dengan adanya sumur bor, ini akan menjadi jaminan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Sepaku.

“Jika sumur bor sudah ada, itu akan sangat bermanfaat bagi warga. Mereka dapat memperoleh air dari sumber tersebut,” tambahnya. (SBK)

Seluruh OPD Pemkab PPU Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

PPU – Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi lintas sektor menyatakan siap mendukung percepatan penurunan stunting. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam bersama-sama menekan angka stunting sesuai target nasional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU dalam hal ini berlaku sebagai leading sector. Mengampu berbagai program sosialisasi dan edukasi.

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairuru Rozikin menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting. Yaitu menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan orang tua, terutama yang berada di desa.

“Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten PPU untuk memberikan perawatan dalam keluarga, baik untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan,” jelasnya.

Segala tindakan ini bertujuan agar stunting di PPU dapat cepat dicegah dan ditangani sejak dini. Memberikan pendidikan dam pemahaman, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya stunting pada anak.

“Seperti salah satunya dengan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir, usia 0 – 6 bulan, sebagai wujud komitmen dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten PPU,” kata Chairur.

Kemudian, setiap OPD yang berkaitan langsung dengan masyarakat, juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi serupa. Termasuk juga dalam setiap prgram yang dapat bersinggungan dengan masyarakat.

“Jadi ini upaya bersama-sama, karena memang harus dilakukan bersama dengan komitmen yang kuat,” tutupnya. (ADV/RM)