Beranda blog Halaman 743

DP3AP2KB PPU Tingkatkan Pelayanan Perlindungan Bersama UPTD PPA

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU Tingkatkan Pelayanan Perlindungan Bersama UPTD PPA

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus menjalankan upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya. Salah satunya dengan mengadakan pelayanan tindak lanjut, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU.

Peresmian itu dilakukan pada pada 9 Agustus 2023 lalu. Diharapkan badan ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ada 6 layanan yang harus dilakukan yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (yang saat ini belum tersedia), mediasi dan pendampingan korban,” ungkap Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin.

Lebih lanjut, PPU juga telah 4 kali bertururturut mendapatkan Penghargaan KLA dengan kategori Pratama. Sementara pada 2023 ini meningkat menjadi Madya.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dan bekerja keras guna mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah ramah anak, menuju Kabupaten Layak Anak,“ katanya

Selanjutnya, ia memastikan pihaknya untuk selalu mendukung dan membimbing dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. ”Setelah terbentuknya UPTD PPA di PPU walaupun kantornya masih menumpang segera mengkonsultasikan, mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan dan efektivitas tugas-tugas sebagai UPTD PPA dan perlunya dukungan sarana prasarana dari pemerintah kabupaten karena sudah menjadi keharusan namun tetap sesuai pada kemampuan daerah,” pungkasnya. (ADV/RM)

Rumjab PPU Lanjut Dibangun, Pj Bupati Beri Target Akhir Tahun

admin3
-
0
Rumjab PPU Lanjut Dibangun, Pj Bupati Beri Target Akhir Tahun

PPU – Pembangunan rumah jabatan bupati (rumjab) Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan berlanjut akhir tahun ini. Pengerjaan bahkan dikebut agar pada awal 2024 nanti sudah bisa ditinggali.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU saat ini berupaya mempercepat penyelesaian proyek yang dimulai 2020 lalu itu. Agar pada 2024 mendatang, Pj Bupati PPU Makmur Marbun dapat segera menempatinya pula.

“Bupati beri atensi, beliau mau tahun depan sudah tinggal di sana (rujab),” ungkap Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor Sabtu (7/10/2023).

Untuk diketahui, Pemkab PPU mengalokasikan Rp 6 miliar di APBD PPU 2023. Terbagi dalam tiga paket pengerjaan, penyelesaian landskap, interior serta fasad bangunan. “Sudah berkontrak dan ini pembangunannya sementara berjalan,” imbuh dia.

Sekadar informasi, bangunan yang berada di pesisir Kelurahan Sungai parit ini telah menghabiskan anggaran Rp 34 miliar. Dengan kelanjutan pembangunan ini, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 40 miliar.

Meski sudah menelan anggaran banyak, rumah yang belum difungsikan hingga saat ini masih beluh seluruhnya rampung seperti blueprint-nya.

Seperti pembangunan pendopo, pos jaga, serta vegetasi taman depan dan belakang bangunan utama. “Jadi ada beberapa bagian yang belum teranggarkan tahun ini,” sebut Rivianan.

Soal ini, pada 2024 kekurangan tersebut akan kembali dihitung kebutuhan anggarannya lagi. Walau begitu, Riviana memastikan bangunan bernuansa putih ini sudah fungsional di tahun depan. “Pada prinsipnya kalau secara bangunan induk mudah-mudahan sudah terselesaikan. Tahun depan semoga pak Pj sudah menikmati rujab baru,” pungkas dia. (SBK)

DP3AP2KB PPU Sosialisasi Pelayanan Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak

admin3
-
0
DP3AP2KB PPU Sosialisasi Pelayanan Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus menjalankan upaya perlindungan anak di wilayahnya. Melalui pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman sebagai ujung tombak pencegahannya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU melaksanakan kegiatan sosialisasi Penyediaan Layanan Aduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan program kerja dinas yakni program Kabupaten Layak Anak (KLA).

Di mana dalam pelaksanaannya, PPU mendapatkan predikat pratama pada 2022 dan Madya pada 2023. Ia mengharapkan dukungan semua pihak sehingga target PPU mengapai predikat 1 tingkat nasional bisa tercapai.

“Harapan terbesar adalah dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA dengan predikat 1 tingkat nasional ke depannya,” ucapnya.

Kegiatan ini adalah program Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) DP3AP2KB PPU. Dijelaskan juga bahwa kemudahan juga potensi kekerasan seksual, bahkan penanganan traumatis bagi anak yang mengalami kekerasan pasca-kejadian.

“Pelaku kekerasan terhadap anak, maka langkah lpencegahan dengan memberi pemahaman dengan sosialisasi. Kegiatan ini juga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dimana pelaku kekerasan adalah orang terdekat,” terangnya.

Lebih lanjut, jika ada warga atau perempuan dan anak disekitar mengalami kekerasan atau diskriminasi, masyarakat juga telah disediakan layanan aduan Hotline SAPA129. Layanan Call Center SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya.

Sedangkan, jika masyarakat mempunyai aspirasi atau aduan terhadap pelayanan publik di Kemen PPPA, bisa segera laporkan ke SP4N LAPOR. Layanan ini merupakan layanan sarana aspirasi dan pengaduan terhadap pelayanan yang berbasis online dengan prinsip mudah, terpadu dan tuntas.

“Ayo sebarkan info ini ke warga sekitar. Untuk itu, Kita sebagai masyarakat harus terus mengedukasi diri dan orang-orang di sekitar kita mengenai cara pencegahan dan penanganan apabila mengalami atau melihat tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” tutup Chairur. (ADV/RM)

Pemkab PPU Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih 2 Desa Babulu

admin3
-
0
Pemkab PPU Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih 2 Desa Babulu

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengerahkan mobil tangki untuk memberikan pasokan air bersih kepada warga di daerah berjuluk Benuo Taka itu yang mengalami krisis air karena kekeringan akibat kemarau panjang.

“Kami siapkan mobil tangki untuk pasok air kepada warga yang mengalami krisis air bersih,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso di Penajam, Sabtu (7/10/2023)

Sementara ini, lanjut dia, sebanyak empat unit mobil disiapkan dan dikerahkan untuk memberikan pasokan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air.

Empat unit mobil tangki itu antara lain satu unit dari BPBD, satu unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Pos Babulu, satu unit Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) dan satu unit dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka.

“Penambahan armada dan besaran penyaluran air bersih bakal dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Penyaluran pasokan air bersih untuk masyarakat yang mengalami krisis air karena kekeringan, tambah dia, sudah berjalan sesuai skala prioritas setiap wilayah.

Pengiriman bantuan air bersih telah dilakukan untuk warga Desa Sumber Sari dan Desa Rintik di Kecamatan Babulu yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau.

Warga di Desa Sumber Sari yang mengalami krisis air bersih dampak kekeringan akibat kemarau tersebar pada 16 RT dengan total 1.720 jiwa, kemudian di Desa Rintik tersebar di tiga RT dengan total 31 jiwa.

Di setiap Rukun Tetangga (RT) pada dua desa itu, kata dia, dibuatkan kolam terpal dengan kapasitas daya tampung 10.000 liter.

Pasokan air bersih untuk masyarakat dilakukan dengan menggunakan mobil tangki, kemudian air bersih disimpan dalam kolam penampungan yang terbuat dari terpal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pendataan wilayah dan menerima laporan menyangkut kekeringan membantu mengatasi krisis air bersih yang potensi terjadi di lingkungan warga dampak El Nino, demikian Budi Santoso. (Ant/MK)

Turnamen Basket 3×3 Pertama di PPU Resmi Dibuka

admin3
-
0
Turnamen Basket 3×3 Pertama di PPU Resmi Dibuka

PPU – Liga Basketball 3 on 3 Pj Bupati Cup 2023 Penajam Paser Utara (PPU) resmi dibuka. Pj Bupati PPU Makmur Marbun dampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) PPU, membuka yang digelar di Alun-alun Kantor Bupati PPU, Sabtu (7/10/2023). Kompetisi ini merupakan ide Pemkab PPU bersama Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) PPU.

Merupakan liga basket pertama yang diadakan di PPU. “Kegiatan liga ini tidak hanya sekedar pertandingan. Tetapi juga merupakan ajang silaturahmi dan tukar pengalaman antar peserta,” ucapnya.

Kegiatan ini berlangsung setiap Sabtu. Mulai sore hingga malam harinya. Pertandingan ini berlangsung sampai dengan Desember mendatang. Kategori yang dipertandingkan dalam ajang bola basket ini ialah 3 on 3 yang dibagi 2 kelas umum dan pelajar se-PPU.

“Kita akan terus berupaya melahirkan bibit-bibit unggul dari Kabupaten Penajam Paser Utara ini ke kancah nasional dan internasional,” lanjutnya.

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang publik, yang dianggap kurang dimanfaatkan. Kemudian menggandeng pula UMKM dan para musisi lokal.

Makmur berharap dengan adanya kompetisi ini dapat memupuk semangat sportivitas, kejujuran dan kerja sama tim. Sebagai nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya juga sampaikan jangan bermimpi Kita dapat ke kancah internasional, kalau Kita tidak persiapkan sejak dini,” tutupnya. (SBK)

Tren Karhutla di PPU Kembali Meningkat Awal Oktober

admin3
-
0
Tren Karhutla di PPU Kembali Meningkat Awal Oktober

PPU – Tren bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penajam Paser Utara (PPU) kembali meningkat. Pemerintah Kabupaten PPU menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Pemerintah Desa (Pemdes) untuk aktif dalam melakukan bantuan penanganan.

Pemerintah Kabupaten PPU kembali mengeluarkan surat edaran kepada seluruh elemen yang harus siaga darurat pada hari Senin (2/10/2023). Surat Edaran ini bernomor 005/1533/TU-PIMP/506.BPBD Tahun 2023 dan berisi penekanan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes).

“Kami menekankan kepada seluruh OPD untuk terlibat dan berperan aktif dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan kebencanaan,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Budi Santoso (6/10/2023).

“Kedua, kepala desa dan kepala wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT, diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Peran ini termasuk aktif dalam penanganan bencana dan penggunaan anggaran untuk penanganan bencana, khususnya di desa, yang harus mengikuti peraturan yang berlaku.

“Kami menginstruksikan seluruh perangkat desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Terutama dalam hal larangan membuka lahan dengan cara membakar atau melakukan aktivitas lain yang membahayakan,” tambah Budi.

Untuk diketahui, sejak Juli 2023, telah terjadi 70 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 137,27 hektar. Kejadian tersebut terbagi menjadi 49 kasus di Kecamatan Penajam dengan luas lahan terbakar mencapai 95,92 hektar, 6 kasus di Waru dengan luas lahan 5,15 hektare.

Sedangkan di Kecamatan Babulu, tercatat 14 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 35,45 hektar dan 1 kasus di Sepaku dengan luas lahan 0,75 hektar. Budi mengingatkan bahwa surat edaran ini juga mencakup penggunaan anggaran untuk mengatasi kekeringan atau karhutla. Penggunaan anggaran darurat ini harus dilakukan secara hati-hati.

“Bantuan (anggaran) yang dimaksudkan dalam keadaan tanggap darurat ini akan berbeda jika bantuan yang diberikan pada saat pasca bencana, seperti banjir yang terjadi kemarin,” tutupnya. (SBK)

Disdikpora PPU Bersama Perbasi Siap Gelar Kompetisi Pj Bupati Cup 3×3

admin3
-
0
Disdikpora PPU Bersama Perbasi Siap Gelar Kompetisi Pj Bupati Cup 3×3

PPU – Jelang kompetisi Basketball Pj Bupati Cup Penajam Paser Utara (PPU) 2023 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) bersama Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) PPU meninjau kesiapan lapangan bola basket di Taman Alun-Alun.

Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin mengatakan pemantauan ini dilakukan agar beberapa kesiapan dapat terkoordinir secara baik dan lancar, adapun kegiatan ini akan dilaksanakan Sabtu (7/10/2023) mendatang.

“Kondisi lapangan saat ini sudah dalam kondis siap pakai, inshallah dipembukaan akan di awali dengan eksebisi dari Forkopimda,” ujarnya, Jumat (6//10/2023).

Kegiatan ini berlangsung disetiap Sabtu sampai dengan malam harinya, dan pertandingan ini berlangsung sampai dengan Desember mendatang. Kategori yang dipertandingkan dalam ajang bola basket ini ialah 3×3 saja, dibagi 2 kelas Umum dan Pelajar Se-PPU.

“Kegiatan berlangsung disetiap sabtu sore sampai dengan malam saja, dan bergulir sampai dengan Desember 2023. Peserta dibagi menjadi 2 kelas yaitu umum dan pelajar Se-PPU, adapun jumlah peserta yang sudah mendaftar pada kelas Umum 10 Peserta dan Kelas Pelajar 12 Peserta yang akan digulir sistem Liga,”jelasnya.

Kegiatan ini dikakukan dalam rangka pemanfaatan ruang publik yang dianggap kurang dimanfaatkan dan kegiatan yang dilaksanakan pun bukan hanya olahraga saja melainkan menggandeng pula UMKM dan para Musisi, dalam hal ini Disdikpora tidak bekerja sendirian melainkan bersama Perbasi PPU.

“Pemanfaatan ruang publik disetiap Sabtu ini bukan hanya dibidang olahraga saja, akan tetapi dari UMKM dan Para musisi pun ikut handil dalam pemanfaatan ruang publik ini,” tutupnya. (NRD)

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan ke Masyarakat PPU Rampung Bulan Ini

admin3
-
0
Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan ke Masyarakat PPU Rampung Bulan Ini

PPU – Sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Pj Bupati PPU Makmur Marbun menargetkan pendistribusian rampung Oktober 2023  ini.

Secara simbolis penyerahan dilakukan langsung oleh Makmur Jumat (6/10/2023). Ia juga sekaligus melaunching pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat.

Pada periode Oktober ini untuk didistribusikan di 3 kecamatan lainnya di PPU masing-masing kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku. Makmur meminta untuk percepatan pendistribusian cadangan pangan yang bersumber dari pemerintah pusat khususnya pada bulan Oktober ini.

“Saya minta untuk bantuan pangan ini agar dapat segera didistribusikan kepada para keluarga penerima manfaat yang ada di PPU. Tolong dinas terkait bantuan ini agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ungkapnya.

Ada beberapa alasan pemerintah pusat melakukan pendistribusian cadangan pangan ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengatasi krisis pangan dan mencoba mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh oleh keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.

“Seluruh perangkat daerah yang bertugas, yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan ini harus bersinergi dengan stakeholders terkait. Harus biasa berkolaborasi ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU, Mulyono mengatakan bahwa rentang September hingga November 2023 ini ada sebanyak 9.899 KPM. Jumlah itu dari empat kecamatan yang tersebar di 54 desa dan kelurahan di PPU.

Adapun bantuan bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebesar 10 kilogram setiap bulan kepada masing-masing keluarga.

“Diharapkan dengan pendistribusian CPP di kabupaten PPU tersebut bisa membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk dapat meringankan dampak adanya El Nino saat ini,” tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

Pemkab PPU Dukung Puspaga Antisipasi Fenomena Tindak Kekerasan Anak dan Rumah Tangga

admin3
-
0
Pemkab PPU Dukung Puspaga Antisipasi Fenomena Tindak Kekerasan Anak dan Rumah Tangga

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) telah menggelar advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengantisipasi fenomena tindak kekerasan anak dan rumah tangga di wilayah Benuo Taka.

Dalam mengemban tugas itu, leading sector pekerjaan ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU. Melalui perpanjangan tangannya, ialah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) PPU.

Asisten III Setkab PPU Ahmad Usman menuturkan paradigma pembangunan yang harus dikembangkan ke depan ialah pembangunan yang parsitipatif. Semua itu menitikberatkan pada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.

“Meningkatnya partisipasi masyarakat tercemin dalam peningkatan kesertaan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Peran Puspaga, lanjutnya, sebagai salah satu lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas keluarga di PPU. Pasalnya Pemkab melihat fenomena terkait tindak kekerasan anak dan rumah tangga semakin hari sangat mempengaruhi perkembangan anak ke depannya.

“Permasalahan ini hanya dapat diketahui Sebagian kecil dari puluhan ribu permasalahan yang ada,” sebut Usman.

Patut disadari pula, permasalahan anak sebagai kelompok rentan menunjukkan keperihatinan. Apalagi banyaknya permasalahan keluarga yang timbul bagaikan fenomena.

Pemkab PPU juga berharap dengan melalui kegiatan ini dapat mengatisipasi hal-hal atau fenomena terkait tindak kekerasan anak dan rumah tangga. “Saya berharap dengan untuk mengatasi masalah ini, Puspaga bisa menjadi sarana penyambung informasi dari masyarakat kepada pemerintahan PPU ini” tutupnya. (ADV/SBK)

Pemkab PPU Fokus Peningkatan IPG dan Partisipasi Perempuan

admin3
-
0
Pemkab PPU Fokus Peningkatan IPG dan Partisipasi Perempuan

PPU – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) berharap partisipasi perempuan di tiap daerah bisa lebih meningkat. Khususnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sejalan dengan meningkatnya kesetaraan gender.

Termasuk juga di Penajam Paser Utara (PPU), yang disampaikan Sekretaris Kementeriaan PPPA RI, Pribudiarta Nur Sitepu, Kamis (5/10/2023). Dalam kegiatan pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi focal point perangkat daerah.

Kegiatan ini dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender (PUG) yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden 9/2000. Yang mengamanatkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan.

Pribudiarta menuturkan bahwa IPG di PPU pada 2022 berada di atas nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini harusny mampu menunjukkan kemajuan yang positif.

Namun, sambungnyam keseteraan antara laki-laki dan perempuan di PPU masih belum terjadi. “Artinya kualitas hidup perempuan di Kabupaten PPU masih tertinggal dibandingkan laki-laki,” ujarnya.

Tentu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Salah satunya perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun. Untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral, maka perlu memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya di Kabupaten PPU.

Lanjutnya, Prabudiarta menyampaikan terkait IDG pada 2022 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan PPU dalam parlemen capaiannya masih jauh di bawah angka Kaltim.

”Artinya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan kontribusi dalam ekonomi belum cukup baik,” pungkasnya. (ADV/SBK)

1...742743744...857Halaman 743 dari 857