BPBD PPU Tingkatkan Kewaspadaan Lewat Rambu Bencana

redaksi

-

25/02/2023

BPBD PPU Tingkatkan Kewaspadaan Lewat Rambu Bencana

PPU – Beberapa titik di Kecamatan Penajam dan Babulu dipasang rambu rawan banjir. Hal ini sebagai langkah antisipatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dalam menyosialisasikan potensi bahaya ke masyarakat.

Kepala Pelaksanan BPBD PPU, Marjani mengutarakan pihaknya tahun ini berfokus pada pemasangan rambu kawasan berbahaya mulai dari banjir, longsor juga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Sebelum memasang rambu-rambu itu, BPBD PPU telah melakukan kajian terlebih dahulu

“Sejumlah kawasan yang telah kami pasang rambu rawan banjir antara lain di Kelurahan Lawe-Lawe, Nenang, dan di kawasan Babulu. Untuk kawasan lain akan menyusul dipasangi rambu yang sama,” ujarnya, Jumat (24/2/2023).

Pemasangan rambu-rambu kebencanaan secara fisik saat ini masih terbatas. Namun untuk peringatan secara digital telah masif dilakukan di hampir semua lokasi rawan.

“Sistem digital yang disebar melalui laman resmi, dan berbagai media sosial akun BPBD Kabupaten PPU seperti melalui facebook, instagram, twitter, dan lainnya,” jelasnya.

Marjani meyebutkan peringatan rambu rawan banjir secara digital itu tersebar untuk Kelurahan Gunung Steleng, Nipah-Nipah di Kecamatan Penajam. Kemudian di Kecamatan Sepaku untuk Bukit Subur, dan beberapa desa di Kecamatan Babulu seperti Desa Sumber Sari dan Desa Babulu Laut.

Ke depan, lanjut Marjani, pemasangan rambu secara fisik rawan banjir akan tetap dilakukan di semua kawasan yang rawan. Agar kewaspadaan masyarakat saat terjadi hujan lebat maupun pasang laut terjadi.

Selain pemasangan rambu kawasan banjir, BPBD PPU juga akan segera melakukan pemsangan rambu rawan longsor. Pasalnya hal ini juga kerap menjaci ancaman ketika hujan lebat melanda.

“Biasanya juga ada beberapa titik yang berpotensi longsor agar masyarakat bisa berhati-hati saat beraktivitas maupun berada di lokasi rawan longsor,” sebut Marjani.

Termasuk pemasangan rambu rawan karhutlah. Namun pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti KLHK yang juga berfokus di bidang ini. “Ada dinas yang bertanggung jawab sehingga harus dilakukan secara bersama,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Revisi Perbup Kenaikan Gaji THL Masih Dievaluasi Pemprov Kaltim

redaksi

-

25/02/2023

0

Revisi Perbup Kenaikan Gaji THL Masih Dievaluasi Pemprov Kaltim

PPU – Rencana kenaikan honor para tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini masih belum dilakukan. Alasannya karena revisi peraturan bupati (perbup) mengenai kenaikan gaji THL hingga kini masih dievaluasi oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim.

Beberapa poin evaluasinya di seputaran nominal kenaikan yang diusulkan. Khususnya terkait dampaknya pada APBD PPU. “Kenaikan gaji THL itu berkisar Rp 200 ribu. Jadi dievaluasi, soal besaran kenaikan itu dan konsekuensi dengan APBD PPU,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab PPU, Pitono, Sabtu (25/2/2023).

Meski besarannya disebutkan, ia masih belum dapat memastikan skema penerapan kenaikan gaji tersebut. Sebab ada 2 kemungkinan, yang diterapkan secara kumulatif atau bervariatif tergantung beban kerjanya.

Seperti diketahui, revisi perbup mengenai besaran gaji baru pada honorer di PPU ini mestinya sudah berlaku pada Januari 2023 seperti kemauan Bupati PPU. Karena hingga kini proses evaluasi belum selesai, sekira 3.000 pegawai non-PNS di lingkungan Pemkab PPU ini masih menerima gaji normal.

Kendati begitu, saat perbup ini berlaku, para THL tetap akan merasakan kenaikan gaji sejak awal tahun. Jadi besaran kenaikan itu nantinya ditambahkan setelahnya.

“Sudah ada edaran dari BKAD untuk melaksanakan penggajian berdasarkan perbup lama, kalau ada Perbup baru mereka melakukan penyesuaian,” ungkap Pitono.

Proses pengajuan evaluasi ke Biro Hukum Pemprov Kaltim dilakukan di awal Februari lalu. Ia berharap hasil evaluasi bisa selesai segera agar bisa cepat diterapkan.

“Minggu depan kita berharap sudah selesai, atau bisa lebih cepat. Semoga sebelum habis bulan ini sudah selesai,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Persiapan Pemekaran Kecamatan Babulu jadi Sebakung Buen

redaksi

-

25/02/2023

0

Persiapan Pemekaran Kecamatan Babulu jadi Sebakung Buen

PPU – Kecamatan baru di Penajam Paser Utara (PPU) salah satunya akan bernama Kecamatan Sebakung Buen. Wilayah baru ini hasil pemekaran Kecamatan Babulu, dan nantinya beribukota di Desa Seabkung Jaya.

Asisten I Setkab PPU, Sodikin menegaskan hingga saat ini rencana pemekaran wilayah terus berprogres. Saat ini Pemkab PPU melalui Tim Percepatan Pemekaran yang dibentuk lebih dulu memproses percepatan kecamatan dibanding desa.

“Kami mendorong pemekaran kecamatan lebih dulu. Setelah itu baru desa,” ujarnya, Jumat, (24/2/2023).

Hal ini berkaitan dengan adanya moraturium pemekaran wilayah yang masih berlaku hingga 2024 mendatang. Jadi harapannya, saat moraturium itu tidak diberlakukan lagi, proses pemekaran bisa lebih cepat.

“Jadi nanti setelah moraturium itu tidak ada, pemekaran bisa lebih cepat dilakukan. Agar nanti saat wilayah Kecamatan Sepaku masuk ke IKN, jumlah kecamatan di PPU sudah bertambah,” jelas Sodikin.

Adapun hingga saat ini ada dua kecamatan yang akan dimekarkan, yaitu Penajam dan Babulu. Ketimbang Penajam, pemekaran di Babulu hingga hingga kini bisa dikatakan lebih maju.

Sodikin menyebutkan Penajam masih membahas nama kecamatan baru serta ibu kota kecamatan baru nantinya. “Terkait dengan nama dan lokasi ibu kota kecamatan kalau di Babulu sudah,” ungkapnya.

Rencananya Babulu akan dimekarkan menjadi dua kecamatan. Salah satu kecamatan baru hasil pemekaran Babulu nantinya akan bernama Sebakung Buen, dengan ibu kotanya berada di Sebakung Jaya.

Sementara di Kecamatan Penajam akan dimekarkan menjadi empat kecamatan. “Di Penajam ini masih dikejar, saya informasikan ke camat harus segera mengumpulkan warga untuk membahas segera itu,” tandas Sodikin.

Pihaknya meminta pemerintah kecamatan bersama tim pemekaran agar segera mendiskusikan hal tersebut dengan masyarakatnya. Tujuan percepatan ini sebagai tahapan pemekaran kecamatan yang akan dilakukan pada 2024 mendatang.

“Pokoknya tahun ini Pemkab PPU fokus dengan pemekaran ini, untuk segera menata wilayahnya, pasca satu kecamatan, yakni Sepaku menjadi wilayah IKN,” pungkasnya. (SBK)

Raup Muin Peduli Stunting Daerah

redaksi

-

24/02/2023

0

PPU – Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin berharap permasalahan stunting di daerah bisa ditekan dengan sebagai mungkin. Tidak hanya pemerintah, perhatian terhadap isu ini perlu dilakukan juga oleh seluruh masyarakat Benuo Taka.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap jumlah kasus kekerdilan di Benuo Taka, ia berkunjung langsung ke anak stunting di RT 010 dan RT 015 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam. Di sana, selain melihat kondisinya ia juga memberikan bantuan tambahan gizi kepada kelurga itu.

“Bantuan itu untuk membantu memenuhi gizi anak penderita stunting agar tercukupi kebutuhan gizinya,” katanya, Jumat (24/2/2023).

Bantuan secara pribadi yang diberikan tersebut diharapkan dapat sedikit membantu pertumbuhan anak sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik. Penderita stunting yang ditemuinya itu dipastikan akan terus menjadi perhatiannya.

“Jangan diliat dari apa yang diberikan, tapi dilihat dari niatnya. Insya Allah nanti ada bantuan lanjutan,” terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra PPU.

Lebih lanjut, Raup juga berharap masyarakat dapat turut membantu pemerintah daerah dalam menekan kasus stunting di PPU. Hal yang bisa dilakukan ialah memberikan perhatian terhadap warga stunting yang ada di sekitar wilayahnya.

“Kepedulian ini perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat. Sejalan dengan program pemerintah, Kami di DPRD juga terus bergerak,” tutup Raup. (SBK)

DLH PPU Gelar ‘Compos Day’ Peringati HPSN

redaksi

-

24/02/2023

0

DLH PPU Gelar ‘Compos Day’ Peringati HPSN

PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi hari pengomposan atau “Compos Day” Jumat (24/2/2023). Lewat kegiatan ini, setiap insan di Benuo Taka dapat memulai menggalakkan budaya sehat mengelola sampah organik.

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati menuturkan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023. Selain di DLH PPU, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) d PPU juga diberikan edaran untuk melaksanakn giat serupa di wlayah kerjanya masing-masing.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai rangkaian peringatan HPSN 2023. Sesuai dengan edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatan (KLHK), untuk menggelar acara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Kami buatkan panduannya, semacam praktik membuat kompos dengan sederhana,” ujar dia.

Selain pada organisasi pemerintahan hingga elemen terbawah, edaran juga disampaikan ke sekolah-sekolah di PPU untuk menggelar kegiatan serupa. Selain melaksanakan kegiatan mengelola sampah organik menjadi kompos, aksi yang dianjurkan lainnya ialah pembuatan biopori, eco enzyme dan lain sebaganya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai sampah organik dalam rangka program pengurangan sampah dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pupuk yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman,” jelas Tita.

Untuk pelaksanaan di DLH PPU hari ini, setiap pegawai diminta untuk membawa sampah organik hasil rumah tangganya ke kantor. Selain itu, sampah dedaunan di sekitar Kantor DLH PPU dii Komplek Islamic Center juga turut dikumpulkan.

Tak kurang terkumpul sekira 221,5 kilogram sampah organik dibuat menjadi kompos. “Kita lakukan beberapa cara pengomposan, dengan tidak menggunakan bahan kimia, salah satunya dengan menggunakan air beras,” kata dia.

Lebih lanjut, Tita berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya dalam momemntum HPSN, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuanya ialah untuk mengatasi permasalahan sampah. Pengelolahan sampah juga bisa mulai dilakukan dari tingkat paling bawah, seperti dari pengurus lingkungan, komunitas hingga masyarakat umum.

“Pada intinya, kolaborasi sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan sampah di PPU. Kalau bisa dilakukan tidak hanya dsaat HPSN saja, tapi berkelanjutan,” pungkas Tita. (ADV/SBK)

Ditkrimum Polda Dapat Award Usai Ungkap Kasus Pencurian Sparepart Alat Berat di IKN

redaksi

-

24/02/2023

0

Ditkrimum Polda Dapat Award Usai Ungkap Kasus Pencurian Sparepart Alat Berat di IKN

BALIKPAPAN – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia memberikan penghargaan “Presisi Award” kepada Polda Kaltim, dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) atas keberhasilan Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) mengungkap kasus pencuri sparpart monitor alat berat di kawasan IKN, beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan mengatakan, pemberian penghargaan “Presisi Award” ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Dit Reskrimum Polda Kaltim yang menjamin kelancaran pembangunan IKN.

“Ini bentuk apresiasi kami kepada Polda Kaltim, khususnya Dit Reskrimum dan Subdit Jatanras. Beberapa bulan ini kami memantau pemberitaan dan masyarakat memberikan respons positif terhadap kesuksesan Polda Kaltim mengungkap sindikat pencurian di kawasan IKN,” ujarnya, Kamis (23/2/2023).

Lebih lanjut Hasibuan menjelaskan, apa yang dilakukan Polda Kaltim diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dan pemberian penghargaan ini juga dibarengi peningkatan kinerja kepolisian.

“Jelas dengan penghargaan ini bisa kembali meningkatkan kepercayaan kepolisian. Dan harus meningkat lagi dong kinerjanya,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Kaltim, AKBP Roni Faisal yang mewakili Direktur Kriminal Umum, Kombes Kristiaji mengungkapkan terima kasihnya kepada Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, yang telah memberikan “Presisi Award”.

“Penghargaan ini menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Roni Faisal juga memastikan kepolisian akan bersikap terbuka dan tidak alergi terhadap kritik masyarakat. “Silahkan saja disampaikan, ini akan jadi pelecut agar kami bisa semakin baik,” jelasnya.

Kasubdit Jatanras Dit Reskrimum, AKBP Suryadi menambahkan, kawasan IKN memang menjadi atensi utama kepolisian. Sepanjang 2022-2023, pihaknya mengungkap 5 kasus pencurian sparpart monitor alat berat di kawasan IKN.

“Ada juga monitor yang tidak bertuan. Ada dua monitor alat berat yang sampai saat ini kami tidak ketahui siapa pemiliknya,” tambahnya.

Suryadi menegaskan, agar siapa pun yang menjadi korban kejahatan di kawasan IKN langsung memberikan laporan kepada kepolisian, baik Polres PPU maupun Polda Kaltim. (Bom)

Pembangunan Rumah Menteri di IKN Rampung Juni 2024

NUSANTARA

redaksi

-

24/02/2023

0

Pembangunan Rumah Menteri di IKN Rampung Juni 2024

SEPAKU – Pembangunan kawasan ibu kota Baru IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut pemerintah. Salah satunya proyek rumah menteri.

Lokasi proyek tersebut langsung dicek Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (23/2/2023). Jokwoi meninjau langsung progres pembangunan rumah menteri itu yang berada dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Begitu tiba di lokasi, Jokowi mendengarkan penjelasan mengenai pembangunan rumah menteri di IKN. Setelah itu, Jokowi bersama sejumlah menteri kemudian menuju titik lain. Lokasi Pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara.Pengerjaan di lokasi saat ini masih dilakukan. Ada beberapa ekskavator yang diturunkan.

Selain itu, ada sejumlah papan penjelasan tentang rencana pembangunan rumah menteri. Sejumlah orang tampak sibuk melakukan pengerjaan pembangunan. Jokowi menjelaskan, ada 36 rumah menteri yang bakal dibangun di lokasi itu. Dia menargetkan pembangunan rumah menteri selesai pada 2024.

“Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri, ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara,” ujar Jokowi di lokasi, dikutip dari detiknews Kamis (23/2/2023).

Jokowi menambahkan pembangunan rumah menteri sudah 14 persen, dan optimistis bisa selesai sesuai target. “Sudah nggak ada masalah, jadi bismillah ini sudah dimulai, sekali lagi kita harapkan Juni selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya baik infrastruktur berupa nanti kantor dan ini rumah menterinya,” ujar Jokowi. (dtc)

Presiden Jokowi Optimis Tol IKN Rampung Akhir 2024

redaksi

-

24/02/2023

0

Presiden Jokowi Optimis Tol IKN Rampung Akhir 2024

PPU – Presden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan optimisme pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini rampung pada 2024. Bahkan ia meyakini pada upacara bendera peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus nanti sudah dapat dilaksanakan di sini.

Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Jokowi meninjau pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023). Infrastruktur jalan tol ini nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju jantung IKN.

“Nantinya infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya 30 menit,” jelasnya.

Saat ini sudah berjalan pada tiga segmen, yakni Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 kilometer, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 kilometer. Jokowi optimis bahwa proyek Jalan Tol IKN ini akan rampung pada akhir 2024.

1 dari 5

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meninjau pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).

Presiden Jokowi mengatakan, bahwa nantinya infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, jaraknya kurang-lebih 40-an kilometer, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya 30 menit.

Presiden menyampaikan optimismenya bahwa proyek Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada tiga segmen, yakni Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km akan rampung akhir 2024.

Dalam kesempatan tersebut ia berpesan agar pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tetap berprinsip terhadap konsep yang ditetapkan. Sejalan bersama dalam pembangunan IKN yaitu kota hutan dan kota pintar (smart forest city).

“Karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan. Sehingga sekecil apa pun yang berkaitan dengan lingkungan ini harus diperhatikan sehingga kalau ada hal yang berkaitan dengan lingkungan tidak diperhatikan, maka saya pastikan akan saya tegur. Karena konsepnya sekali lagi adalah lingkungan,” paparnya.

Jokowi menuturkan kini sudah tidak ada kendala pembebasan lahan dalam pembangunan proyek jalan tol ini. Persoalan pembebasan lahan, katanya, sudah diselesaikan dan akan mulai dibayarkan pada Maret 2023.

“Ini akan diselesaikan, insyaallah di 2024, akhir. Akhir 2024, akan diselesaikan Balikpapan ke kawasan inti akan selesai,” pungkas Jokowi. (dtc/mk)

6 Raperda PPU Disahkan Menjadi Perda

redaksi

-

23/02/2023

0

PPU – Sekkab Penajam Paser Utara (PPU), Tohar mengapresiasi kerja DPRD PPU dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) 2022 menjadi peraturan daerah (perda). Ia berharap adanya perda yang baru disahkan dapat menjadi penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk masyarakat Benuo Taka.

Rapat Paripurna DPRD PPU dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus) DPRD digelar, Kamis, (23/2/2023) di Gedung Paripurna DPRD PPU. Terhadap pandangan atas dua Raperda usulan Pemkab PPU dan empat Raperda Inisiatif DPRD PPU.

Mewakili Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, Tohar mengatakan bahwa pelaksanaan paripurna adalah bagian prosedur pembentukan produk hukum perda. Tahapan ini merupakan bentuk persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Proses penyusunan 6 raperda ini telah melewati tahapan pembahasan bersama. Pada kesempatan hari ini telah memasuki tahapan terpenting, sebelum penetapan dan pengundangan yaitu penyampaian laporan pansus DPRD yang menentukan kelanjutan terhadap proses pembentukan 6 perda,” jelasnya.

Adapun keenam raperda telah diselesaikan pembahasannya dan telah mendapatkan hasil fasilitasi Gubernur Kaltim Isran Noor dan disetujui dengan beberapa penyempurnaan. Raperda yang disahkan ialah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas, Raperda tentang dukungan dan fasilitasi bagi pondok pesantren.

Kemudian tentang keterbukaan informasi publik, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan tentang perlindungan perempuan korban kekerasan.

“Alhamdulillah, dari penyampaian laporan pansus DPRD menyatakan memberikan persetujuan atas 6 raperda tersebut menjadi perda. Pemkab PPU sangat mengapresiasi persetujuan tersebut,” ujarnya.

Perda baru ini dianggap sangat penting sebagai bagian penataan peraturan perundang-undangan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Seperti pelayanan keterbukaan informasi publik, peningkatan peran pemerintah daerah dibidang keagamaan khususnya pesantren, perkuatan regulasi BPD, perkuatan regulasi dalam upaya perlindungan dan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas dan perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender di daerah,” papar Tohar.

Ia berharap, adanya kebijakan daerah ini dapat memberikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk masyarakat PPU. Juga terkait melindungi hak para warga dalam berkehidupan. (sbk)

Peringatan HPSN, Kepala DLH PPU Imbau Masyarakat Pilah Sampah

redaksi

-

23/02/2023

0

Peringatan HPSN, Kepala DLH PPU Imbau Masyarakat Pilah Sampah

PPU – Memperingati Hari Pedulu Sampah Nasional (HPSN) 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) mengajak masyarakat Benuo Taka untuk bijak mengelola sampah mulai hal terkecil. Yakni dengan cara memilah sampah organik dan anorganik untuk meminimalisir permasalahan lingkungan.

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati dalam momentum HPSN tahun ini mengungkapkan sejarah lahirnya peringatan ini. Yaitu untuk mengenang tragedi peristiwa longsornya TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 silam.

“Hari ini, 21 Februari 2023 menjadi pengingat kita, untuk terus mendoakan korban jiwa dari tragedi longsornya TPA Leuwigajah,” ungkap dia, Kamis (23/2/2023).

Peristiwa kala itu terjadi akibat timbunan gas metana dan curah hujan tinggi yang meledakkan timbunan sampah di TPA Leuwigajah. Akibat peristiwa ini, ratusan warga di sekitar lokasi TPA Leuwigajah menjadi korban.

Mari bersama kita terus peduli dan bijak mengelola sampah dimulai dari hal yang paling sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengelola sampah organik menjadi kompos dan lain sebagai nya agar tidak terjadi lagi tragedi seperti di TPA Leuwigajah.

“Momen ini menjadi pengingat Kita semua, untuk terus mendoakan korban. Mari Kita bersama terus peduli dan bijak mengelola sampah. Dimulai dari hal yang paling sederhana,” ucap Tita.

Menurut dia, sampah tak akan menjadi permasalahan di PPU jika penghasil sampah mampu mengelola sampah. Sampah organik jika dibuang di lingkungan mungkin tidak berdampak banyak. Namun sampah anorganik jika dipilah dapat menambah nilai ekonomi.

“Maka itu mari mulai memilah sampah dari rumah, mengelola sampah organik menjadi kompos dan lain sebagainya. Agar kejadian di Leuwigajah tidak terjadi lagi,” tegas dia.

Dalam memperingati HPSN, DLH PPU juga akan menggelar kegiatan bertajuk “Compos Day”. Kegiatan ini dimulai sejak 21 Februari lalu dengan mengintruksikan semua OPD di lingkungan Pemkab PPU dan masyarakat luas untuk memilah sampah, dan mengomposnya pada Jumat 24 Februari 2023 esok.

“Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2023. Mari tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat,” tutu Tita. (ADV/SBK)