Beranda blog Halaman 70

Kunjungan Lapangan DPRD Fokus Evaluasi Layanan Disabilitas Anak

0

BONTANG — Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, berencana melakukan kunjungan lapangan ke Autis Center pada pekan depan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autisme.

“Insyaallah minggu depan kita akan lakukan kunjungan lapangan ke Autis Center. Kita ingin melihat langsung bagaimana kondisi di sana, apakah sudah optimal, bagaimana pola penanganannya, dan berapa jumlah anak yang dilayani,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, kunjungan tersebut penting untuk memastikan fasilitas dan sistem pelayanan di Autis Center benar-benar berjalan maksimal, baik dari sisi kapasitas layanan maupun metode penanganan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan autisme merupakan bagian dari ragam disabilitas yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan.

Namun demikian, DPRD juga ingin memastikan apakah layanan di Autis Center hanya difokuskan bagi anak dengan autisme atau turut mencakup jenis disabilitas lainnya.

“Kalau namanya Autis Center tentu fokusnya pada anak dengan autisme. Tapi kita juga ingin memastikan apakah layanan ini hanya untuk autis atau bisa menjangkau disabilitas lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas non-autisme sebenarnya sudah tersedia di Bontang melalui sekolah inklusif maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih layanan antar lembaga.

“Kan ada sekolah inklusif dan SLB untuk disabilitas lain. Ini yang akan kita dudukkan bersama supaya penanganannya tidak tumpang tindih dan bisa maksimal,” tambahnya.

DPRD berharap melalui kunjungan tersebut dapat diperoleh gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan sehingga kebijakan yang disusun ke depan benar-benar sesuai kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bontang. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

DPRD Bontang Siapkan Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

0

BONTANG — DPRD Kota Bontang menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan penyandang disabilitas di Kota Taman.

Tidak hanya fokus pada aspek pendidikan dan terapi anak, DPRD juga mendorong program pemberdayaan yang lebih luas bagi kaum disabilitas, termasuk akses pelatihan dan kesempatan kerja.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang masuk terkait kebutuhan ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja.

“Aspirasi yang masuk cukup banyak. Kita ingin ke depan tidak hanya fokus pada penanganan anak, tapi juga bagaimana pemberdayaan kaum disabilitas, termasuk membuka ruang kerja dan peluang di perusahaan bagi mereka,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki potensi yang harus didukung melalui kebijakan yang tepat, termasuk penyediaan akses terhadap pelatihan, kesempatan kerja, hingga lingkungan yang ramah dan inklusif.

Karena itu, DPRD menilai penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai objek layanan sosial, tetapi harus diberikan ruang untuk mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Bontang juga berencana melakukan kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi serta kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

“Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh penyandang disabilitas di Kota Bontang,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Digitalisasi Pemerintahan Masuk Prioritas Pembangunan Mahulu

SAMARINDA — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, memaparkan arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Dalam paparannya, Suhuk menegaskan fokus pembangunan Mahakam Ulu diarahkan pada pemerataan pembangunan dan keberlanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah, yakni pemerataan layanan dasar dan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.

“Pembangunan kita harus benar-benar terarah. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat, maka setiap program harus difokuskan pada prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhuk menjelaskan target pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, strategi pembangunan disusun secara realistis dan bertahap dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya program, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan wilayah.

Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya ruas jalan Long Bagun–Long Pahangai, Long Bagun–Long Boh, pembangunan Jembatan Long Bagun Seberang, hingga penyelesaian ruas Long Pakaq menuju jalan poros.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga terus mempersiapkan berbagai dokumen teknis seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Suhuk turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memfasilitasi usulan pembangunan ke pemerintah pusat, khususnya pada ruas Long Pahangai–Tiong Ohang dan pembukaan jalan Sungai Kacu menuju Long Apari.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan sekadar membuka akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

“Membangun Mahulu bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh wilayah dapat berjalan bersama dan merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Sembilan SMP Ambil Bagian dalam FLS3N Tingkat Kabupaten Mahulu

0

UJOH BILANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahakam Ulu menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kreativitas dan Apresiasi Seni Budaya” tersebut resmi dibuka Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, Jumat (1/5/2026).

Dalam laporannya, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Pertama Disdikbud Mahakam Ulu, Silvanus Silam Luhat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 94 siswa dari sembilan SMP di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Kami sebenarnya membuka kesempatan bagi seluruh 17 SMP yang ada, namun yang mendaftar hanya sembilan sekolah dan dari Kecamatan Laham belum ada perwakilan,” jelasnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada tahapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dimulai dari proses pendaftaran Februari–Maret hingga seleksi tingkat kabupaten.

Adapun cabang lomba yang dipertandingkan meliputi menulis cerita, ilustrasi, ansambel musik, menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, dan mendongeng atau bertutur lisan.

“Tahun ini kegiatan dilaksanakan secara luring di ibu kota kabupaten agar anak-anak bisa hadir langsung, saling bertemu, dan mengenal Ujoh Bilang sebagai pusat pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Samson Batang mengatakan ajang FLS3N merupakan tindak lanjut surat Pusat Prestasi Nasional terkait pelaksanaan ajang talenta tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Kemendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025.

“Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Mahakam Ulu ke tahap selanjutnya hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang seni dan sastra, tetapi juga sarana melestarikan budaya daerah dan kearifan lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi, daya inovasi generasi muda, serta mempererat interaksi sosial antar peserta dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, guru pembina, dan peserta didik yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Seleksi tingkat kabupaten ini bertujuan menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Mahakam Ulu ke tingkat provinsi,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Angela Ajak Semua Pihak Bergerak Bersama Majukan Pendidikan

0

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan sistem pendidikan dan pemerataan akses belajar di Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal tersebut disampaikannya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Menurut Angela, pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Mahakam Ulu Melaju yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Hari Pendidikan Nasional adalah kunci untuk mewujudkan Mahakam Ulu Melaju, maju, merata, dan berkelanjutan. Bersama, kita membangun generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas,” ujarnya dalam unggahan di media sosial pribadinya, Minggu (3/5/2026).

Angela mengatakan setiap melihat semangat dan antusiasme belajar anak-anak di Mahakam Ulu, dirinya selalu merasakan harapan besar sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Menurutnya, ruang-ruang kelas menjadi tempat awal dibangunnya fondasi peradaban masa depan daerah.

“Karena dari ruang-ruang kelas inilah fondasi peradaban masa depan mulai dibangun,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan memastikan seluruh anak di Mahakam Ulu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Mari kita terus bergandengan tangan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi generasi penerus tangguh yang akan membawa Kabupaten Mahakam Ulu menuju kemajuan yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Distribusi LPG 3 Kg dan BBM Subsidi Jadi Perhatian Serius Pemkab Kubar

0

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan distribusi LPG 3 kilogram bersama pengusaha SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).

Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Rustam, Kabag Ekonomi Iwan, sejumlah kepala perangkat daerah teknis, dan para camat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kamius Junaidi, pemerintah daerah menegaskan rakor tersebut bertujuan memastikan subsidi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang berhak.

“Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait BBM dan LPG 3 kilogram menjadi perhatian nasional, mulai dari potensi kelangkaan di beberapa daerah, penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak, hingga fluktuasi harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Kamius saat membuka rakor di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi.

Beberapa fokus utama yang dibahas dalam rakor tersebut meliputi ketepatan sasaran subsidi, pencegahan kelangkaan, menjaga stabilitas harga, peningkatan pengawasan distribusi, hingga sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kamius menilai langkah tersebut penting agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang membutuhkan.

“Ia menilai, apabila langkah-langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat. Di antaranya terwujudnya subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga dan pasokan yang terjaga, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan dalam distribusi BBM dan LPG,” katanya.

Ia juga menegaskan pengendalian distribusi BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial di masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu terus meningkatkan stabilitas harga, menjamin ketersediaan stok, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tandasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Digitalisasi OSS Didorong untuk Permudah Perizinan Kapal Ferry

0

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Barat menggelar sosialisasi izin usaha, izin trayek, serta tata cara penginputan dan penyerahan Pas Kecil maupun Pas Besar kepada para pemilik usaha kapal ferry.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan transportasi sungai di Kutai Barat yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas operasional kapal penyeberangan tradisional.

Pasalnya, masih banyak kapal ferry yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti Pas Kecil maupun Pas Besar.

Sementara itu, jumlah kapal ferry yang telah memiliki legalitas lengkap tercatat masih terbatas, yakni sekitar 10 unit.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, pemerintah menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penataan sektor transportasi sungai.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah memfasilitasi penerbitan izin usaha, izin trayek, serta kelengkapan dokumen kapal agar operasional angkutan sungai berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan,” ujar Rita Nursandy di Ruang Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, secara nasional isu keselamatan transportasi dan penataan perizinan kini menjadi perhatian serius pemerintah.

Selain itu, digitalisasi layanan melalui sistem OSS (Online Single Submission) juga terus didorong guna menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Meningkatnya mobilitas masyarakat turut menuntut adanya sistem transportasi sungai yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, seluruh kapal yang beroperasi diharapkan memiliki legalitas lengkap serta memenuhi standar keselamatan pelayaran,” jelasnya.

Menurut Rita, kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kapal memiliki dokumen sah, mendorong penerbitan izin usaha dan trayek, memberikan pemahaman teknis penginputan dokumen kapal, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha.

Ia menilai jika seluruh proses tersebut berjalan baik, maka pelaku usaha dapat terhindar dari sanksi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, berbagai manfaat dapat dirasakan, seperti terhindarnya pelaku usaha dari sanksi hukum, terciptanya kepastian rute operasional, berkurangnya konflik antaroperator, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rita juga menegaskan bahwa legalitas kapal bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia dan ketertiban usaha.

“Perizinan bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut keselamatan jiwa manusia, ketertiban usaha, dan keadilan antar pelaku usaha. Jangan sampai ada kapal yang beroperasi tanpa izin,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Muara Pahu Mauliddin Said, Camat Melak Asrin Suryanto, perwakilan Jasa Raharja Samsat Kubar, serta para pemilik kapal ferry di wilayah Kutai Barat.

Pemkab Kutai Barat berharap sinergi bersama KSOP, DPMPTSP, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna menciptakan transportasi sungai yang tertib, aman, dan berkelanjutan. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Tiga Tipe Rusun Negara untuk MA Akan Dibangun di KIPP IKN

0

NUSANTARA — Pemerintah mulai merancang pembangunan rumah susun negara untuk staf hingga pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Tim Naskah Urgensi Mahkamah Agung pun datang langsung ke IKN guna melihat desain kawasan dan fasilitas hunian yang akan dibangun.

Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan kawasan rumah susun negara untuk Mahkamah Agung akan berada sekitar 1,2 kilometer dari gedung kantor MA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Konsep tersebut dirancang agar para penghuni dapat berjalan kaki menuju kantor sehingga mengurangi penggunaan kendaraan.

“Sehingga diharapkan seluruh staf MA nantinya dapat berjalan kaki menuju gedung kantor MA, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan,” jelas Cakra saat memberikan paparan kepada Tim Naskah Urgensi MA di IKN, Rabu (29/4/2026).

Dalam pemaparannya, rumah susun negara untuk Mahkamah Agung direncanakan terdiri dari tiga tipe hunian.

Rinciannya, tipe 65 sebanyak empat tower, tipe 45 sebanyak enam tower, dan tipe 390 sebanyak lima tower.

Pembangunan hunian tersebut ditargetkan selesai paling lambat Januari 2029.

“Pembangunan rumah susun negara untuk MA direncanakan selesai maksimal pada Januari 2029,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Tim Naskah Urgensi MA, Fikri Habibi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung konsep hunian negara yang telah dibangun di IKN.

“Kami Tim Naskah Urgensi MA mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah susun negara di IKN. Melihat secara langsung bentuk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan rumah susun negara tersebut,” ujarnya.

Tim Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tersebut terdiri dari gabungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA serta Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA.

Kunjungan ke IKN dilakukan untuk memperoleh data dan masukan riil dalam penyusunan standar rumah dinas hakim, kendaraan fungsional, serta bangunan kantor berbasis beban perkara guna meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan.

Dalam kunjungan itu, Tim Naskah Urgensi MA juga disambut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar bersama jajaran pejabat Otorita IKN di Gedung Kemenko 3 Tower 1, IKN. (MK)

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Bangunan Semi Permanen Bikin Api Cepat Membesar di Sangatta

0

SANGATTA — Kebakaran hebat melanda mess karyawan Hotel Royal Victoria di Jalan A.W. Syaharanie RT 04, Teluk Lingga, Jumat (1/5/2026) malam.

Dalam hitungan menit, bangunan berisi enam pintu tersebut ludes dilalap api hingga rata dengan tanah.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.54 WITA. Api disebut muncul secara tiba-tiba dan langsung membesar, memicu kepanikan para penghuni mess.

Sebagian penghuni bahkan hanya sempat menyelamatkan diri tanpa membawa barang berharga.

Bangunan itu dihuni beberapa kepala keluarga dan pekerja, di antaranya Yusuf (46), Mardiana (45), Javira (1), Widodo (46), Aji (28), Umi (40), Mufit (30), Elma Yanti (25), hingga Zafik (1).

Kepala Seksi Pemadaman, Pengendali Operasi dan Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kutai Timur, Eko Purnomo, memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar karena seluruh bangunan hangus terbakar.

“Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Api cepat membesar karena bangunan semi permanen,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan dua unit armada dari Pos Pendidikan, satu unit dari Sangatta Utara, serta dua unit suplai tambahan termasuk bantuan dari Kantor Bupati.

Petugas berjibaku di lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar kawasan padat tersebut.

Setelah beberapa waktu, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, enam pintu mess karyawan itu sudah habis terbakar dan rata dengan tanah.

Eko Purnomo juga mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik yang bermasalah.

“Kami mengimbau masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, tidak menggunakan sambungan berlebihan, serta memastikan perangkat listrik dimatikan saat tidak digunakan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Indosiar Gelar Audisi Gratis DA8 untuk Talenta Dangdut Muda

BALIKPAPAN — Ajang pencarian bakat dangdut D’Academy kembali hadir menyapa masyarakat melalui audisi offline “D’Academy 8 (DA8)” yang digelar di Kota Balikpapan, Sabtu (2/5/2026).

Audisi berlangsung di Hotel Horison Sagita dan disambut antusias peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Kehadiran dua nama besar jebolan D’Academy turut menambah semarak suasana, yakni Fildan Rahayu sebagai juri dan Valen DA7 sebagai bintang tamu.

Kesuksesan musim sebelumnya yang melahirkan sejumlah penyanyi dangdut muda seperti Tasya DA7, April DA7, Arbil DA7, dan Mila DA7 menjadi modal kuat penyelenggara untuk kembali mencari talenta baru.

Direktur Emtek Media, Harsiwi Achmad, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut.

“Kami berharap kehadiran para alumni D’Academy dan LIDA dalam audisi offline ini dapat menginspirasi peserta untuk tampil maksimal dan siap melangkah ke panggung besar di Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, audisi offline DA8 telah digelar di sejumlah daerah seperti Musi Banyuasin, Medan, Sidenreng Rappang, dan Makassar.

Setelah Balikpapan, audisi akan berlanjut ke Kabupaten Cirebon pada 3 Mei, Surabaya 9 Mei, dan Jakarta 10 Mei 2026.

Audisi ini terbuka bagi masyarakat umum berusia 14 hingga 23 tahun dengan syarat merupakan warga negara Indonesia, tidak terikat kontrak dengan label atau manajemen artis, serta memiliki kemampuan menyanyikan lagu dangdut atau melayu.

Pihak penyelenggara juga menegaskan seluruh proses audisi tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Indosiar.

Salah satu peserta asal Samarinda, Zahra, mengaku langsung mempersiapkan diri begitu mengetahui audisi digelar di Balikpapan.

“Tau akan ada audisi di Balikpapan ini aku langsung menyiapkan diri pastinya. Aku belajar nyanyi biar nggak gerogi aja. Dan sekarang aku siap sih sudah,” ujarnya.

Sementara itu, Fildan Rahayu mengaku sangat antusias bertemu langsung dengan para peserta audisi di Balikpapan.

“Tadi bagus-bagus ya, beragam punya ciri khas masing-masing,” katanya.

Ia berharap Kalimantan Timur kembali melahirkan penyanyi dangdut berbakat yang mampu menembus panggung nasional hingga internasional, seperti Putri DA.

“Kan sudah pernah ada Putri DA ya, dengan audisi ini pastinya kami berharap akan ada Putri-putri lainnya lagi yang bisa nasional atau internasional. Karena dangdut saat ini sudah mendunia,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S