BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai mengevaluasi sistem penarikan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala (BK) setelah menuai sorotan masyarakat dan pelaku UMKM.

Salah satu perubahan yang disiapkan adalah memindahkan titik pemungutan retribusi dari jalan dan dekat permukiman warga ke kawasan pelantaran BK yang dianggap lebih sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Selain lokasi, sistem tarif juga akan diubah. Jika sebelumnya penarikan dilakukan per orang, ke depan retribusi direncanakan diberlakukan per kendaraan, termasuk kendaraan bentor.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi, mengatakan evaluasi dilakukan setelah pemerintah kembali menelaah ketentuan dalam perda terkait retribusi jasa layanan pemerintah.

“Kami membaca di dalam perda, yang dimaksud retribusi dalam perda adalah jasa yang dipungut pemerintah dan pelayanan yang diberikan pemerintah,” kata Eko Mashudi, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, kawasan pelantaran BK masuk dalam aset dan fasilitas milik pemerintah yang dibangun menggunakan anggaran daerah mencapai sekitar Rp24 hingga Rp26 miliar.

Karena itu, area tersebut dinilai lebih tepat menjadi lokasi penarikan retribusi dibanding jalan umum atau dekat kawasan permukiman warga.

“Artinya fasilitas di pelataran BK ini kurang lebih menghabiskan anggaran sekitar Rp24-26 miliar. Ini termasuk aset dan fasilitas yang dibangun pemerintah,” ujarnya.

Eko juga mengakui penarikan retribusi sebelumnya menjadi bahan evaluasi karena dilakukan di titik yang dianggap tidak masuk dalam kawasan wisata secara langsung.

“Mungkin kesalahan kami memungut retribusi di jalanan atau dekat pemukiman warga, sehingga akan kami lakukan evaluasi,” katanya.

Meski demikian, perubahan kebijakan tersebut diperkirakan tetap akan memunculkan tantangan baru, terutama dari pelaku UMKM di kawasan BK.

Menurut Eko, sekitar 40 pelaku usaha sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penarikan retribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas perdagangan mereka.

“Awalnya kami lakukan pemungutan di situ, para UMKM bilang bakal terdampak dari pemungutan retribusi,” ucapnya.

Namun demikian, Dispopar menilai pemungutan di area pelantaran tetap menjadi pilihan paling memungkinkan karena dianggap sesuai dengan aturan perda yang berlaku.

“Karena sesuai dengan perda, mau tidak mau kami akan melakukan pemungutan retribusi di pelataran BK, tidak lagi di jalan atau dekat dengan pemukiman warga,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – Di tengah banyaknya perusahaan besar yang berdiri di Kota Bontang, lulusan SMA dan SMK lokal ternyata masih kesulitan mendapatkan kesempatan pertama untuk masuk ke dunia kerja.

Persoalan itu disoroti Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, saat melakukan kunjungan ke PT Badak LNG beberapa waktu lalu. Ia menilai generasi muda Bontang sebenarnya tidak menuntut gaji besar ketika baru lulus sekolah, tetapi hanya membutuhkan ruang untuk belajar dan memperoleh pengalaman kerja awal.

“Anak-anak SMA/SMK ini sebenarnya tidak menuntut soal honor, mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman. Itu saja sebenarnya,” ucapnya.

Menurut Heri, kondisi tersebut menjadi ironi bagi Bontang yang dikenal sebagai kota industri. Banyak perusahaan besar beroperasi, namun lulusan lokal masih kesulitan masuk karena terbentur syarat pengalaman kerja.

Akibatnya, banyak tenaga kerja muda dari Bontang kalah bersaing dengan pelamar dari luar daerah yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi di sektor industri.

Heri menilai persoalan utama bukan pada kemampuan dasar lulusan baru, melainkan minimnya kesempatan yang diberikan perusahaan untuk memulai karier dari nol.

Karena itu, ia meminta perusahaan lebih terbuka menyediakan program magang, pelatihan kerja, hingga pembinaan tenaga kerja pemula secara berkelanjutan.

“Kalau bisa perusahaan agar lebih terbuka dalam menyediakan program magang, pelatihan kerja, hingga pembinaan tenaga kerja pemula secara berkelanjutan,” tambahnya.

Ia menegaskan, memberikan akses pengalaman kerja sejak dini bukan hanya membantu anak muda mendapatkan keterampilan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten.

“Kalau tidak diberi ruang belajar dari awal, mereka akan terus tertinggal dalam persaingan kerja. Jangan hanya menerima karyawan yang sudah berpengalaman saja, coba kasih sedikit buat mereka yang belum bisa untuk pengalaman pertama di dunia kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Pjs Vice President Business Support Badak LNG, Ravito Karismael, menjelaskan pihak perusahaan sebenarnya telah menjalankan sejumlah program pengembangan sumber daya manusia, seperti management trainee dan graduate development program.

Ia juga menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama mengikuti seleksi kerja. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi menyusul antrean panjang Biosolar yang terus terjadi di sejumlah SPBU. Dugaan penyalahgunaan barcode hingga praktik modifikasi tangki kendaraan menjadi perhatian serius dalam evaluasi distribusi BBM bersubsidi tersebut.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bahkan meminta pengawasan di lapangan diperkuat agar penyaluran Biosolar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.

Hal itu disampaikan Agus Haris saat memimpin rapat koordinasi evaluasi distribusi BBM subsidi di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah persoalan mulai dari antrean kendaraan di SPBU, sinkronisasi data kendaraan pengguna barcode, hingga rencana penambahan SPBU baru di Kota Bontang.

“Data kendaraan operasional dan pengguna barcode harus diverifikasi ulang, agar kuota yang tersedia dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak,” ucapnya.

Agus Haris menegaskan antrean Biosolar yang terus terjadi tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap indikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

“Maka dari itu saya meminta pengawasan diperketat terhadap antrean kendaraan di SPBU, termasuk dugaan penyalahgunaan barcode dan praktik modifikasi tangki kendaraan, untuk memperoleh BBM subsidi lebih banyak,” tegas Agus Haris.

Dalam rapat itu, pihak Pertamina menjelaskan antrean Biosolar bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi sudah menjadi persoalan nasional. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya peralihan pengguna Dexlite dan Pertamina Dex ke Biosolar subsidi akibat selisih harga yang cukup tinggi.

Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk Bontang, evaluasi surat edaran pengendalian distribusi BBM, pendataan ulang kendaraan pengguna Biosolar, hingga penguatan pengawasan barcode dan antrean di SPBU.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean panjang sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai menguji potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata melalui uji coba penarikan retribusi di kawasan Bontang Kuala (BK). Hasilnya, hanya dalam beberapa jam pelaksanaan, pemasukan yang diperoleh sudah mencapai jutaan rupiah.

Namun, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menegaskan penarikan retribusi tersebut belum diberlakukan secara penuh dan masih sebatas tahap percobaan atau try out.

Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, mengatakan uji coba pertama dilakukan pada 8 Mei 2026 dengan waktu penarikan retribusi selama empat jam, mulai pukul 16.00 hingga 20.00 Wita.

“Kami coba melaksanakan retribusi di 8 Mei 2026. Kami melaksanakan ini sebenarnya terbilang try out, ibaratkan ini hanya try out, yang dimana kami hanya menggelar retribusi selama 4 jam saja, mulai dari pukul 16.00 sampai 20.00 Wita,” jelas Eko, Selasa (12/5/2026).

Dari pelaksanaan hari pertama, Dispopar mencatat jumlah kunjungan mencapai sekitar 631 orang dengan pendapatan retribusi lebih dari Rp3 juta.

Sementara pada hari berikutnya, tepatnya Sabtu (9/5/2026), pendapatan meningkat cukup signifikan hingga mencapai sekitar Rp4,5 juta dengan jumlah kunjungan sekitar 894 orang.

Meski demikian, Eko menegaskan penarikan retribusi tidak dilakukan secara kaku maupun memaksa seluruh pengunjung.

Ia menyebut sejumlah aktivitas masyarakat seperti jogging, bersepeda, pergi mengaji hingga les tetap diperbolehkan melintas tanpa dikenakan pungutan. Bahkan, pengunjung yang tidak membawa uang tetap diizinkan masuk kawasan wisata.

“Ini kami lakukan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, jadi tidak semua orang yang mau lewat kami tarik untuk retribusi,” ujarnya.

Eko juga mencontohkan kendaraan bentor yang membawa beberapa penumpang namun memiliki uang terbatas tetap diberikan kelonggaran agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan berbelanja di kawasan BK.

Menurutnya, pelaksanaan uji coba tersebut penting untuk mengetahui pola kunjungan, respons masyarakat, hingga potensi riil PAD dari sektor wisata sebelum kebijakan diterapkan lebih luas.

Ia juga menegaskan seluruh kekurangan dan kendala selama pelaksanaan uji coba menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala dinas.

“Bila ada kesalahan dan kelalaian, itu semua menjadi tanggung jawab saya. Teman-teman yang sudah berjuang di lapangan untuk pejuang PAD ini saya patut memberikan apresiasi yang luar biasa,” katanya.

Eko menilai pemerintah tidak akan pernah mendapatkan bahan evaluasi apabila tidak berani mencoba menerapkan kebijakan di lapangan.

“Kalau kita tidak mencoba hal seperti ini, kita tidak akan pernah coba melakukan evaluasi,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S