Mobilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Diharapkan Lebih Efisien

KALTIM

redaksi

-

18/06/2026

Mobilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik Diharapkan Lebih Efisien

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya penerbangan perdana Wings Air rute Samarinda–Melak melalui Bandar Udara Melalan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Frederick Edwin saat menghadiri acara penyambutan penerbangan perdana Wings Air rute Samarinda–Melak di Bandar Udara Melalan, Rabu (17/6/2026).

Menurut Frederick Edwin, kehadiran rute penerbangan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas Kabupaten Kutai Barat dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Melalan, pihak maskapai Wings Air, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung hingga rute penerbangan tersebut dapat beroperasi.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga pembukaan rute penerbangan ini dapat terwujud,” ujarnya.

Frederick menjelaskan, akses transportasi udara yang semakin mudah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mempercepat waktu tempuh perjalanan, keberadaan rute ini juga diharapkan mampu meningkatkan mobilitas pemerintahan, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Menurutnya, transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki jarak tempuh cukup jauh melalui jalur darat.

“Dengan akses transportasi udara yang semakin mudah, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Hal ini tentu akan mendukung mobilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat,” katanya.

Bupati juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan tersebut secara optimal sehingga keberlanjutan operasional rute Samarinda–Melak dapat terus terjaga.

Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar layanan penerbangan tersebut tetap berjalan dan berkembang di masa mendatang.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaannya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah,” ujarnya.

Frederick Edwin menambahkan, hadirnya konektivitas udara yang lebih baik sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

DPRD Kubar dan Pemkab Perkuat Sinergi dalam Evaluasi APBD 2025

KALTIM

redaksi

-

18/06/2026

0

DPRD Kubar dan Pemkab Perkuat Sinergi dalam Evaluasi APBD 2025

SENDAWAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna IV Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPA) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPPA Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Barat, Rabu (17/6/2026), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutai Barat Agustinus didampingi Wakil Ketua II Cepe Martinus. Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kutai Barat Yuli Permata Mora, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rapat tersebut, tiga fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda RPPA Tahun Anggaran 2025, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK).

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Suharna menyampaikan bahwa fraksinya menyambut baik penyampaian Raperda RPPA Tahun Anggaran 2025 dan mendukung untuk dibahas lebih lanjut.

Menurutnya, pembahasan harus dilakukan secara mendalam, objektif, transparan, dan akuntabel. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar panitia khusus yang dibentuk diberikan ruang dan kewenangan yang memadai untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah.

“Fraksi juga meminta Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar mendukung proses pembahasan. Hasil evaluasi APBD Tahun 2025 harus menjadi bahan perbaikan pembangunan ke depan agar selaras dengan RPJMD serta visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Golongan Karya melalui Eri Sugianto menekankan bahwa pembahasan RPPA APBD harus berfokus pada efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran program, serta dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Sebagai mitra pemerintah, Fraksi Golkar berkomitmen memberikan masukan konstruktif guna mendukung visi Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab,” katanya.

Adapun Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) yang disampaikan Sadli menilai pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, dokumen RPPA juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas program pembangunan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pada prinsipnya Fraksi GDK dapat menerima Raperda RPPA Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari agenda paripurna tersebut, DPRD Kutai Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) RPPA Tahun Anggaran 2025. Pansus akan bertugas melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara lebih rinci.

Pembentukan pansus diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan komprehensif guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembahasan RPPA Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum evaluasi yang konstruktif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

SAMARINDA

redaksi

-

18/06/2026

0

Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

SAMARINDA – Sulam Tumpar sebagai wastra tradisional khas etnik Dayak Benuaq di Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut diyakini akan semakin kuat apabila dipadukan dengan modernisasi dan digitalisasi yang tepat.

Kesadaran itulah yang mendorong Novaritha, pemilik UMKM Jo-E Craft, untuk terus mengembangkan produknya agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Berdiri sejak 2018, Jo-E Craft tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal.

Saat ini, Jo-E Craft membina sekitar 10 hingga 15 pengrajin perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang dibekali keterampilan menyulam hingga mampu bekerja secara mandiri.

“Prinsip saya, saya ingin memberdayakan orang lokal. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau berkorban untuk melestarikan budaya daerah? Walaupun waktu dan biaya jadi kendala, saya tetap berusaha karena visi saya adalah membantu sesama,” ujar Novaritha.

Kelompok Creative saat memberikan pelatihan desain grafis dan optimalisasi penggunaan AI.

Upaya pelestarian budaya yang dilakukan Jo-E Craft mendapat dukungan dari generasi muda melalui Kelompok Creative, mahasiswa Universitas Mulawarman penerima Beasiswa Bakti BCA. Melalui program Bakti Champions Movement, mereka melakukan pendampingan untuk memperkuat manajemen usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk Jo-E Craft di era digital.

Selama ini, hampir seluruh operasional usaha dijalankan sendiri oleh Novaritha. Mulai dari perancangan motif, pengelolaan bahan baku, administrasi usaha hingga pemasaran produk dilakukan di tengah kesibukannya menempuh pendidikan magister di Universitas Mulawarman.

Melihat tantangan tersebut, Kelompok Creative melakukan pendampingan digitalisasi tata kelola usaha secara bertahap. Sistem pencatatan keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual mulai diintegrasikan ke dalam ekosistem digital menggunakan Google Workspace yang dilengkapi sistem resi transaksi otomatis.

Selain itu, tim mahasiswa juga membantu memperkuat identitas visual produk dengan melakukan pemotretan profesional, pembuatan template desain promosi, hingga pengembangan hang tag produk agar lebih menarik dan kompetitif di pasar modern.

Produk-produk unggulan seperti pouch sulam tumpar, tas ulap doyo, hingga berbagai produk kriya lainnya diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui penguatan branding tersebut.

Tidak hanya itu, Kelompok Creative juga memberikan pelatihan desain grafis menggunakan Canva serta memperkenalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu promosi kreatif dan pengelolaan konten media sosial.

Humas Kelompok Creative, M. Nabil Faadhilah, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

“Kami melihat Jo-E Craft memiliki fondasi budaya yang sangat kuat. Melalui pendampingan ini, kami ingin membantu menyederhanakan sistem manajemen operasional sekaligus meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing lebih luas,” ujar Nabil.

Melalui perpaduan antara pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan teknologi digital, Jo-E Craft kini semakin optimistis memperluas pasar produknya. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal bagi Sulam Tumpar untuk semakin dikenal di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus memperkuat posisi ekonomi kreatif Kalimantan Timur yang berbasis budaya dan berkelanjutan.

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S.

Mobil Diduga Tak Kuat Menanjak hingga Terperosok di Jalan S Parman

BONTANG

redaksi

-

18/06/2026

0

Mobil Diduga Tak Kuat Menanjak hingga Terperosok di Jalan S Parman

BONTANG – Sebuah mobil tangki bermuatan minyak goreng curah milik CV Saro Jaya Abadi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan S Parman KM 6, tepatnya di kawasan tanjakan Stitek, Rabu (17/6/2026) malam. Insiden tersebut mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp150 juta.

Pemilik usaha minyak goreng Saro, Imam Ahmad Riskan, mengatakan dirinya menerima informasi bahwa kendaraan pengangkut minyak goreng tersebut terperosok saat berusaha melintasi tanjakan.

Akibat kecelakaan itu, tangki mengalami kerusakan sehingga sebagian besar muatan minyak goreng curah tumpah ke sekitar lokasi kejadian.

Meski harus menanggung kerugian yang cukup besar, Imam memilih mengikhlaskan minyak goreng yang tumpah untuk dimanfaatkan masyarakat daripada terbuang percuma.

“Tadi dapat info kalau mobilnya terperosok. Kondisinya juga minyak di tangki sudah pada tumpah-tumpah, lebih baik diambil saja sama warga daripada terbuang sia-sia. Semoga menjadi berkah,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Imam menjelaskan kendaraan tersebut mengangkut sekitar 8 ton minyak goreng curah dari kawasan EUP menuju Rawa Indah untuk proses pengemasan.

Namun perjalanan tidak berjalan sesuai rencana setelah kendaraan diduga tidak mampu menanjak dan akhirnya mengalami kecelakaan.

“Mobil ini tadinya dari EUP mau ke Rawa Indah buat minyaknya dikemas. Tapi malah mengalami musibah, mau diapakan lagi,” katanya.

Berdasarkan informasi di lapangan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.06 Wita. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Namun posisi kendaraan yang terperosok menyebabkan minyak goreng keluar dari tangki dan mengalir di sekitar lokasi kejadian.

Pantauan di lapangan menunjukkan area sekitar mobil tangki dipadati warga yang datang membawa jerigen, ember, hingga berbagai wadah lainnya untuk menampung minyak goreng yang masih dapat diselamatkan.

Kerumunan warga berlangsung hingga malam hari, sementara proses penanganan kendaraan masih terus dilakukan oleh pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kecelakaan. Namun dugaan sementara kendaraan mengalami kesulitan saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S.

Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi KUR Diperkirakan Masih Bisa Bertambah

SAMARINDA

redaksi

-

18/06/2026

0

Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi KUR Diperkirakan Masih Bisa Bertambah

SAMARINDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Temindung dan Unit Sei Pinang.

Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Samarinda, Rabu (17/6/2026) malam. Para tersangka diduga terlibat dalam rekayasa data pencairan kredit sepanjang periode 2023 hingga 2025.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Samarinda, Arif, menjelaskan kedelapan tersangka masing-masing berinisial WW, MGF, SM, NA, MA, AB, NL, dan II.

Dari jumlah tersebut, dua orang merupakan mantan pegawai BRI yang bertugas sebagai mantri atau pemrakarsa kredit. Sementara enam lainnya merupakan pihak eksternal yang berperan sebagai calo atau penopang.

Menurut Arif, para pelaku menjalankan modus dengan mencari warga yang memiliki riwayat BI Checking bersih untuk meminjamkan identitas mereka. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk mengajukan kredit meskipun debitur tidak memiliki usaha yang memenuhi syarat.

“Para pelaku merekayasa surat izin usaha, bahkan foto rumah dan tempat usaha disesuaikan seolah-olah memenuhi syarat. Surat keterangan domisili pun diubah hanya demi melancarkan pencairan kredit. Setelah cair, buku rekening dan ATM debitur dikuasai oleh calo, sementara dana digunakan untuk kepentingan mereka sendiri,” jelas Arif.

Berdasarkan hasil Special Audit Investigasi internal BRI dan keterangan ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP), penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar.

Di Unit Temindung ditemukan 87 rekening fiktif dengan total pencairan kredit mencapai Rp3,07 miliar. Dari jumlah tersebut, kerugian negara tercatat sebesar Rp1.142.909.101.

Sementara di Unit Sei Pinang ditemukan 23 rekening fiktif dengan total pencairan kredit Rp897,15 juta dan kerugian negara sebesar Rp338 juta.

Secara keseluruhan, total kerugian negara yang teridentifikasi sementara mencapai Rp1.480.909.101. Namun, Kejari Samarinda menegaskan angka tersebut masih dapat bertambah seiring perkembangan penyidikan.

Untuk kepentingan penyidikan, seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Samarinda selama 20 hari, terhitung mulai 17 Juni hingga 6 Juli 2026.

Para tersangka dijerat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penyidikan,” tegas Arif.

Kejari Samarinda memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat tersebut.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Laporan Dugaan Pelecehan Seksual di Kubar Ditindaklanjuti, Polisi Diminta Usut Tuntas

KALTIM

redaksi

-

18/06/2026

0

Laporan Dugaan Pelecehan Seksual di Kubar Ditindaklanjuti, Polisi Diminta Usut Tuntas

SENDAWAR – Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap dua perempuan di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), kini menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan saat ini masih dalam proses penanganan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, terduga pelaku merupakan seorang pria yang telah berstatus menikah. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum maupun pendampingan terhadap korban masih terus berjalan.

Kuasa hukum korban, Adhe Rehatta Tarigan, menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

“Kasus kekerasan seksual merupakan delik yang merugikan korban secara fisik dan psikologis,” ujar Adhe kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Menurut Adhe, aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani perkara tersebut secara serius dan tuntas agar memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah korban diduga lebih dari satu orang. Bahkan, salah satu peristiwa disebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang pada tahun 2023.

Namun pada tahun 2026 ini, keluarga korban bersama kuasa hukum kembali melaporkan kasus tersebut ke Polres Kutai Barat dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Keluarga korban berharap proses hukum berjalan cepat agar keadilan dapat ditegakkan. Hingga saat ini terduga pelaku masih bebas,” ungkapnya.

Pihak keluarga berharap aparat dapat memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap korban cukup besar.

Sementara itu, hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kutai Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses penyelidikan yang sedang berjalan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Program Perikanan Kukar Mulai Beri Dampak Langsung bagi Masyarakat Pesisir

Kutai Kartanegara

redaksi

-

18/06/2026

0

Program Perikanan Kukar Mulai Beri Dampak Langsung bagi Masyarakat Pesisir

TENGGARONG – Bantuan sarana perikanan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dirasakan manfaatnya oleh nelayan di berbagai wilayah. Program tersebut membantu nelayan memenuhi kebutuhan dasar dalam beraktivitas, mulai dari mesin kapal, perahu, hingga alat tangkap.

Di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, bantuan mesin diesel satu silinder berbahan bakar solar membantu nelayan mengganti mesin lama yang selama ini digunakan untuk melaut.

Bagi nelayan, mesin kapal bukan sekadar perlengkapan kerja. Mesin yang andal menjadi faktor penting untuk menunjang keselamatan dan kelancaran aktivitas di laut.

Rusdiansyah, nelayan asal Handil Terusan, mengatakan bantuan tersebut membuat nelayan lebih tenang saat beraktivitas. Sebelumnya, sebagian nelayan masih menggunakan mesin lama yang rawan mengalami kerusakan saat berada di laut.

“Yang jelas sangat bermanfaat sekali bagi nelayan di desa kami. Karena kemarin mesin kami sudah tua. Jadi kami tidak mengkhawatirkan lagi ada kerusakan di laut,” kata Rusdiansyah.

Menurutnya, bantuan yang diterima nelayan tidak hanya berupa mesin. Ada pula bantuan perahu, mesin penggerak perahu, hingga alat tangkap yang menjadi kebutuhan utama nelayan sehari-hari.

Dengan sarana yang lebih memadai, nelayan dapat bekerja lebih aman dan produktif. Kehadiran bantuan tersebut juga dinilai meringankan beban nelayan kecil yang selama ini harus menanggung sendiri biaya pengadaan sarana perikanan.

Meski demikian, Rusdiansyah berharap pemerintah juga memperhatikan persoalan bahan bakar minyak, khususnya solar yang menjadi kebutuhan utama nelayan. Saat ini harga solar eceran di wilayahnya mencapai Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

“Satu galon kemarin Rp300 ribu, sekarang Rp650 ribu. Satu hari habis,” ujarnya.

Karena itu, rencana pembangunan SPBU Nelayan di Kecamatan Anggana menjadi harapan baru bagi para nelayan. Menurut Rusdiansyah, keberadaan SPBU Nelayan akan membantu memastikan ketersediaan BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kalau sudah beroperasi, sangat terbantu,” katanya.

Manfaat bantuan serupa juga dirasakan nelayan di kawasan Danau Melintang, Kecamatan Muara Muntai. Muhammad Yusuf mengatakan bantuan mesin dan alat tangkap membantu mengurangi beban biaya operasional nelayan.

“Alhamdulillah, mengurangi beban untuk pembelian alat tangkap,” ujarnya.

Namun, menurut Yusuf, tantangan yang dihadapi nelayan danau berbeda dengan nelayan pesisir. Saat musim banjir dan hasil tangkapan melimpah, persoalan utama justru berada pada pemasaran hasil perikanan.

“Tangkapan ada saja, tergantung musim. Kalau musim banjir, susah untuk pemasaran. Ada yang menerima, tapi harganya anjlok,” katanya.

Karena itu, nelayan mulai membahas penguatan kelembagaan melalui pembentukan koperasi nelayan yang diharapkan dapat membantu penampungan, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan secara lebih baik.

Selain itu, nelayan juga berharap pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal terus diperkuat agar keberlanjutan sumber daya perikanan tetap terjaga.

Dari wilayah pesisir Anggana hingga kawasan Danau Melintang, bantuan sarana perikanan yang disalurkan Pemkab Kukar mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat nelayan. Di sisi lain, berbagai kebutuhan lanjutan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan, penguatan kelembagaan, hingga pengawasan perairan masih menjadi perhatian yang diharapkan dapat terus mendapat dukungan pemerintah.

Dengan dukungan sarana kerja dan program pendukung yang berkelanjutan, sektor perikanan di Kutai Kartanegara diharapkan semakin mampu memperkuat ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir maupun kawasan danau. (MK)

Editor: Agus S.

Wakil Bupati PPU Minta Kepastian Kompensasi Aset Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Masyarakat di Kawasan IKN

admin3

-

18/06/2026

0

Wakil Bupati PPU Minta Kepastian Kompensasi Aset Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Masyarakat di Kawasan IKN

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah pusat memberikan kepastian terkait aset daerah serta penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut membahas pengawasan implementasi kebijakan pemerintahan daerah khusus dan daerah istimewa, termasuk pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung pembangunan kawasan IKN.

Forum tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ahmad Wiyagus, Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim, Kepala Otorita IKN, Wali Kota Balikpapan, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.

Dalam forum itu, Waris menyampaikan adanya sejumlah aset milik Pemkab PPU di Kecamatan Sepaku yang kini berada dalam kawasan IKN. Aset tersebut di antaranya kantor kecamatan dan kantor kelurahan yang sebelumnya menjadi fasilitas pelayanan pemerintahan daerah.

Menurut Waris, diperlukan kejelasan mengenai status aset tersebut, termasuk skema penggantian atau kompensasi apabila aset tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap ada perhatian terhadap aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di kawasan IKN. Jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan atau dimanfaatkan kembali oleh daerah, kami berharap ada kompensasi atau aset pengganti yang setara agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik,” ujar Waris.

Selain persoalan aset daerah, Pemkab PPU juga menyampaikan aspirasi terkait masalah pertanahan yang masih dirasakan masyarakat terdampak pembangunan IKN, khususnya di wilayah Pantai Lango dan sejumlah kawasan lain di Kecamatan Sepaku.

Waris menyebut masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan proses penggantian lahan maupun relokasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian. Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan membutuhkan penyelesaian lintas lembaga.

“Kami berharap persoalan-persoalan pertanahan yang masih dirasakan masyarakat dapat segera mendapatkan solusi. Dengan penyelesaian yang baik, pembangunan IKN dapat berjalan lancar sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab PPU berharap pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan kepastian terhadap aset daerah serta mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat, sehingga pembangunan IKN dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan daerah dan hak masyarakat terdampak.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, IKN ditargetkan mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Kami optimistis pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan. Harapannya, pada 2028 kawasan trias politika yang mencakup pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah selesai dibangun dan berfungsi optimal,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ahmad Wiyagus menambahkan, pemerintah pusat terus mempercepat penyusunan regulasi turunan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Sebagian regulasi telah ditetapkan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses finalisasi.

“Seluruh proses terus kami percepat dengan dukungan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan kuat, sinkron, dan dapat diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Penyunting: Robbi Lalat

PHI Dorong Kemandirian UMKM Desa melalui Program CSR Berbasis Potensi Lokal di Tabalong

admin3

-

17/06/2026

0

PHI Dorong Kemandirian UMKM Desa melalui Program CSR Berbasis Potensi Lokal di Tabalong

TABALONG – Manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) unggulan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program pemberdayaan yang dijalankan memberikan manfaat nyata serta mendorong kemandirian masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Program Bank Sampah Masukau (BASMA) Kelompok Madani di Desa Masukau yang merupakan salah satu program CSR unggulan PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field.

Selain melihat langsung aktivitas kelompok binaan, kunjungan tersebut juga menjadi ruang dialog antara manajemen perusahaan dan masyarakat penerima manfaat. Ketua UMKM binaan Program SEKARA JIRAK, salah satu program CSR PEP Tanjung Field lainnya, turut hadir dengan memperkenalkan berbagai produk olahan hasil perikanan seperti basreng, kerupuk ikan, dan kerupuk tulang ikan.

Manager Communication & CID Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, mendorong kelompok binaan agar terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memperluas peluang usaha.

Sebagai bentuk dukungan, perusahaan menyerahkan bantuan berupa mesin bordir kepada Kelompok Madani. Peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan melalui penambahan aksesoris bordir. Saat ini, kelompok tersebut telah memiliki lebih dari tujuh mesin jahit modern untuk mendukung kegiatan usaha.

Menurut Dony, program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan dirancang berdasarkan potensi lokal masing-masing wilayah sehingga dapat menjadi solusi yang berkelanjutan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Seperti pada program-program PEP Tanjung Field ini, kami ingin memaksimalkan pemanfaatan potensi desa sebagai salah satu solusi dalam mendukung pengembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah ini,” jelasnya.

Salah satu program yang dikembangkan adalah SEKARA JIRAK, yakni program pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal yang sebelumnya bernama Program Kuas Jirak. Program tersebut berhasil meraih predikat Platinum dalam kategori Best Empowerment Woman pada ajang The 18th Annual Global CSR & ESG Summit & Awards 2026.

Foto: Manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia saat mengunjungi program CSR binaan PT Pertamina EP...

1 dari 6

Program SEKARA JIRAK dikembangkan di Desa Jirak yang berjarak sekitar 30 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tabalong. Wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam, khususnya perikanan air tawar dan ikan haruan atau ikan gabus.

Melalui program tersebut, masyarakat didorong mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai ekonomi dan memiliki nilai gizi tinggi. Produk yang dihasilkan antara lain abon ikan lele (Bonile), abon ikan gabus (Boniga), abon ikan nila (Bonila), serta albumin dari sari ikan gabus.

“Program tidak hanya fokus pada teknik budidaya, tetapi juga menekankan pentingnya pengolahan produk dan strategi pemasaran, sehingga Desa Jirak dapat berkembang sebagai sentra perikanan berbasis kearifan lokal,” paparnya.

Ketua Kelompok SEKARA JIRAK, Sri Hartini, mengapresiasi dukungan PHI yang telah membantu pengembangan usaha kelompoknya. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi, tetapi juga membuka peluang pengalaman baru bagi anggota kelompok.

“Kami tidak hanya mendapatkan manfaat peningkatan ekonomi, namun juga memberikan kesempatan dan pengalaman baru yang bermanfaat bagi kami yang belum pernah terbayangkan sebelumnya,” pungkasnya.

Selain SEKARA JIRAK, PEP Tanjung Field juga mengembangkan Program BASMA Madani di Desa Masukau. Program ini berangkat dari persoalan pemanfaatan limbah coverall dan seragam karyawan yang sebelumnya belum optimal.

Melalui konsep daur ulang, kelompok binaan mengolah limbah tersebut menjadi berbagai produk aksesori dan kerajinan bernilai ekonomi. Salah satu kegiatan yang diberikan adalah Pelatihan Cetak Jahit Sasirangan (CETAR).

Dari pelatihan tersebut, masyarakat mampu mengolah kain perca dan coverall bekas menjadi produk seperti tas, sarung bantal, serta dekorasi rumah.

Sekretaris Desa Masukau, Salatifa, menyampaikan apresiasi atas dukungan PEP Tanjung Field yang telah membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga.

“Kami berterima kasih kepada PEP Tanjung Field atas dukungannya selama ini yang membuka peluang usaha dan sumber pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga melalui inovasi daur ulang bahan baku coverall dan kain perca menjadi produk yang bermanfaat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kelompok BASMA Madani tetap mampu memperoleh pendapatan pada masa pandemi Covid-19 melalui produksi alat pelindung masker dengan jumlah pesanan yang cukup banyak.

Menutup kegiatan monitoring, Dony menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan program CSR PEP Tanjung Field yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa binaan.

“Keberhasilan program CSR perusahaan sejalan dengan komitmen kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat, serta kelestarian lingkungan guna mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat