SAMARINDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Temindung dan Unit Sei Pinang.

Kasus tersebut mencuat setelah penyidik menemukan dugaan praktik rekayasa data untuk mencairkan dana KUR selama periode 2023 hingga 2025 yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Samarinda, Mochamad Arifianto, mengatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Menanggapi penetapan tersangka, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.

Pemimpin Kantor Cabang BRI Samarinda Gajah Mada, Budhy Triadi, menegaskan bahwa BRI merupakan pihak yang dirugikan, baik dari sisi finansial maupun reputasi perusahaan.

“BRI menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus fraud yang dilakukan oleh oknum pekerja tersebut. Oleh karenanya, BRI telah memberikan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Juni 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Budhy menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari investigasi internal yang dilakukan BRI sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap tindakan fraud.

Menurutnya, BRI juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menindaklanjuti hasil temuan internal perusahaan hingga masuk ke tahap penyidikan.

“Dalam menjalankan operasional bisnisnya, BRI menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG),” tegasnya.

BRI memastikan akan terus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kejari Samarinda masih terus mendalami perkara tersebut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Gelombang demonstrasi terkait kenaikan harga Pertamax dan berbagai kebijakan pemerintah pusat merambah Kota Samarinda. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di kawasan Jalan Slamet Riyadi, tepat di turunan Jembatan Mahakam, Kamis (18/6/2026).

Massa aksi sempat berencana menutup akses Jembatan Mahakam sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah. Namun upaya tersebut dihadang aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan dan melanjutkan aksi hingga malam hari. Pantauan di lapangan menunjukkan massa masih berada di lokasi sekitar pukul 19.00 Wita sambil menyampaikan orasi secara bergantian.

Salah seorang peserta aksi, Ihsan, mengatakan demonstrasi tersebut membawa lima tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini.

“Yang pertama mengevaluasi dan menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua menolak represi aparat dan militerisme di ruang sipil,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti besarnya belanja negara yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Yang ketiga mengenai APBD dan APBN yang sangat gemuk,” katanya.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

“Yang keempat mengenai BBM yang dinilai sangat tinggi dan juga harga kebutuhan pokok yang sedang naik-naiknya,” lanjut Ihsan.

Mahasiswa juga mendesak agar pembahasan hak angket segera dibawa ke rapat paripurna.

“Yang terakhir, segerakan ke paripurna dan sertakan hak angket tersebut,” tegasnya.

Secara keseluruhan, massa aksi menyampaikan lima tuntutan, yakni menurunkan harga BBM dan bahan pokok, menghentikan kekerasan aparat terhadap warga sipil, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan pemborosan APBN dan APBD disertai penguatan nilai rupiah, serta mempercepat pembahasan hak angket melalui rapat paripurna.

Aksi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah peserta juga meneriakkan seruan “revolusi” dalam orasi mereka sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda mengakui sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah kota secara optimal.

Untuk memperkuat pelayanan dan mempercepat waktu tanggap penanganan kebakaran, Disdamkar Samarinda mendorong penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kebakaran yang saat ini tengah dibahas.

Kepala Disdamkar Kota Samarinda, Hendra AH, mengatakan keterbatasan armada, personel, dan sebaran posko masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan pemadam kebakaran.

Menurutnya, keberadaan posko di wilayah pinggiran kota sangat diperlukan untuk mendukung respons cepat ketika terjadi kebakaran.

“Terkait dengan armada maupun personel atau posko, kami rasa masih kurang. Kami perlu membangun posko yang terjauh di pinggiran Kota Samarinda, misalnya di Sungai Siring. Itu kami perlukan posko untuk mem-back-up apabila terjadi kebakaran,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Selain penambahan fasilitas fisik, Disdamkar juga menaruh harapan besar terhadap pengesahan Raperda Kebakaran sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan pengawasan.

Hendra menjelaskan, regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik gedung, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan bertingkat lainnya dalam memenuhi standar proteksi kebakaran.

“Kaitan dengan Raperda ini, artinya kami ingin Damkar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa agar para pelaku usaha, misalnya seperti mal, hotel, maupun gedung bertingkat lainnya untuk memenuhi kaidah atau proteksi kebakaran yang mumpuni,” tegasnya.

Ia mengungkapkan selama ini Disdamkar kerap menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan karena terbatasnya kewenangan untuk menindak pelanggaran standar keselamatan kebakaran.

Menurutnya, tanpa dasar hukum yang kuat, upaya pencegahan dini dan peningkatan kepatuhan masih belum berjalan maksimal.

“Kami selama ini kan tidak punya kekuatan hukum untuk membuat mereka taat terhadap aturan keselamatan. Jadi, kami minta kuatkan dengan Raperda ini agar lebih menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Samarinda,” katanya.

Disdamkar berharap penguatan regulasi tersebut dapat berjalan beriringan dengan peningkatan sarana, armada, dan jaringan posko pemadam kebakaran sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan efektif.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda membeberkan sejumlah kendala sosial dan geografis yang kerap menghambat proses pemadaman kebakaran di lapangan.

Kepala Disdamkar Kota Samarinda, Hendra AH, mengatakan salah satu persoalan yang paling sering dihadapi adalah banyaknya warga yang datang ke lokasi kebakaran hanya untuk menonton.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat apabila terjadi ledakan atau situasi darurat lainnya di lokasi kejadian.

“Utamanya saat terjadi kebakaran besar itu, banyak yang menonton. Karena kami khawatirkan apabila terjadi ledakan, maka akan terjadi musibah bagi penonton karena mereka tidak dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri),” ujar Hendra, Kamis (18/6/2026).

Selain kerumunan warga, mobilitas armada pemadam kebakaran juga sering terhambat oleh kondisi lalu lintas yang padat dan minimnya ruang jalan untuk kendaraan darurat.

Menurut Hendra, akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan tersendiri, terutama di kawasan permukiman padat dengan jalan sempit.

“Saat perjalanan juga lalu lintas kadang tidak memberi ruang kepada kami untuk mobil pemadam masuk ke akses kebakaran. Selanjutnya jalan-jalan sempit, serta tipologi rumah-rumah di Samarinda yang berbahan dasar kayu sehingga memudahkan terjadinya kebakaran,” katanya.

Hendra juga menyoroti keterlibatan anak-anak di bawah umur yang ikut terjun ke lokasi kebakaran atas nama relawan.

Ia menegaskan bahwa secara aturan usia minimal relawan pemadam kebakaran adalah 19 tahun sehingga anak di bawah umur tidak seharusnya dilibatkan dalam kegiatan penanganan kebakaran.

“Sejatinya relawan kebakaran itu usia minimal 19 tahun. Namun di bawah umur ini kadang-kadang karena euforia mereka, padahal itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

Ia mengimbau para koordinator dan kepala satuan relawan di Samarinda untuk lebih selektif dalam merekrut anggota serta tidak melibatkan anak-anak demi menghindari risiko keselamatan.

“Saya menghimbau kepada kepala satuan-satuan relawan untuk anak di bawah umur tidak dilibatkan menjadi satuan relawan. Karena dari segi usia belum cukup, dan dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah dengan kehadiran mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.