Pembaca Setia Radar Ibukota!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.radaribukota.com
https://digital.radaribukota.com/rik22juni2026/mobile/
Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab PPU, Chairur Rozikin, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (22/6/2026).
Chairur Rozikin bahwa pelayanan publik merupakan wajah birokrasi yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Pelayanan publik adalah wajah dari birokrasi kita. Kualitas pelayanan yang kita berikan secara langsung menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring dengan dinamika kebutuhan publik yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan instrumen PEKPPP sebagai tolak ukur transformasi pelayanan publik yang lebih prima, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab PPU menargetkan keterlibatan sedikitnya 30 persen dari total Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PEKPPP. Target tersebut, kata dia, bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan langkah strategis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan publik di daerah.
“Angka 30 persen ini bukanlah sekadar target administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan adanya representasi yang kuat dalam memotret potret pelayanan publik kita secara menyeluruh,” kata Charul.
Selain sebagai instrumen penilaian, PEKPPP juga menjadi sarana evaluasi mandiri bagi setiap unit kerja untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Charul menekankan pentingnya perubahan paradigma pelayanan dari sekadar kepatuhan prosedur menjadi berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Pastikan setiap kebijakan yang kita ambil mempermudah akses masyarakat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi melalui pertukaran praktik terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepada peserta sosialisasi, Chairur mengimbau agar mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta memahami setiap indikator penilaian PEKPPP. Ia juga meminta seluruh unit kerja menyiapkan data dukung secara akurat dan berintegritas.
“Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menyerahkan bantuan kursi roda dan paket sembako kepada seorang warga yang mengalami kelumpuhan di RT 08, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, belum lama ini.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten PPU, dr. Indrayani. Keduanya sekaligus melakukan silaturahmi dan menjenguk warga yang sedang sakit sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Dalam kesempatan itu, Abdul Waris Muin menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi warga sekaligus memberikan bantuan yang diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari. Semoga bantuan ini bermanfaat dan yang bersangkutan diberikan kesembuhan serta kekuatan dalam menjalani pengobatan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti menjenguk warga sakit dan menyalurkan bantuan merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang harus terus dilakukan agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau ada warga yang membutuhkan perhatian, terutama yang sedang sakit atau mengalami keterbatasan fisik, tentu akan kami upayakan untuk dibantu sesuai kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Kegiatan sosial seperti ini diketahui rutin dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU sebagai bagian dari agenda pelayanan dan silaturahmi dengan masyarakat, sekaligus untuk menyerap aspirasi serta mengetahui langsung kondisi warga di tingkat lingkungan.
Waris menyampaikan bahwa perhatian kepada warga tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga dukungan moral agar pasien tetap semangat menjalani proses pemulihan.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan memberikan semangat bagi warga yang sedang sakit. Mudah-mudahan kondisinya terus membaik,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat
BALIKPAPAN – Keluhan masyarakat di media sosial terkait kewajiban membayar sejumlah biaya saat menjalani rawat inap meski terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan belakangan menjadi perhatian publik.
Setelah ditelusuri, kasus tersebut diketahui terjadi karena peserta sempat menunggak iuran dan baru mengaktifkan kembali kepesertaannya ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, melalui Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Aidy Ilmy, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan pada prinsipnya menjamin biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama status kepesertaan aktif.
Namun, peserta yang menunggak dan baru mengaktifkan kembali kepesertaan saat membutuhkan layanan rawat inap akan dikenakan denda pelayanan.
“BPJS Kesehatan menjamin biaya peserta JKN selama status kepesertaannya aktif. Jika ada peserta JKN yang menunggak dan baru diaktifkan kembali saat dirawat inap, maka akan diberlakukan denda pelayanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran denda pelayanan dihitung sebesar 5 persen dari perkiraan biaya pelayanan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan, dengan batas maksimal perhitungan tunggakan 12 bulan.
Adapun nominal denda paling tinggi ditetapkan sebesar Rp20 juta, meski dalam praktiknya umumnya jauh lebih rendah.
Menurut Aidy, denda pelayanan hanya berlaku bagi peserta yang menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan kembali aktif. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
Di luar ketentuan denda tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan cakupan manfaat Program JKN sangat luas.
“Ribuan diagnosis penyakit masuk dalam jaminan JKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023,” jelasnya.
Aidy menyebut BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin penyakit berbiaya tinggi, tetapi juga berbagai layanan kesehatan yang memerlukan perawatan jangka panjang bahkan seumur hidup.
Di antaranya layanan cuci darah bagi pasien gagal ginjal, pengobatan talasemia dan hemofilia, terapi kanker, hingga penyediaan insulin bagi penderita diabetes.
“Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup,” tambahnya.
Meski demikian, terdapat sejumlah pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan.
Beberapa di antaranya adalah pelayanan yang menjadi tanggungan instansi lain, seperti penanganan ketergantungan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), penyediaan alat kontrasepsi yang menjadi kewenangan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan yang ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Selain itu, layanan kesehatan untuk tujuan estetika atau kosmetik seperti operasi plastik dan pemasangan kawat gigi untuk kepentingan penampilan juga tidak ditanggung.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri juga tidak masuk dalam cakupan JKN karena program tersebut hanya berlaku di wilayah Indonesia.
BPJS Kesehatan juga tidak menanggung pengobatan komplementer, alternatif, maupun tradisional yang belum terbukti efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
Begitu pula cedera akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin melalui BPJamsostek, PT Taspen, PT ASABRI, atau lembaga penjamin lainnya.
Aidy menegaskan, ketentuan mengenai pelayanan yang tidak dijamin bukanlah aturan baru. Kebijakan tersebut telah diatur sejak lama dan diperbarui terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
“Jadi kebijakan tersebut bukan aturan yang baru diberlakukan. Kami telah melakukan sosialisasi berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Harapan kami, peserta JKN rutin membayar iuran supaya Program JKN terus berlanjut melindungi masyarakat Indonesia. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan betapa besar manfaat program ini,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.
NUSANTARA – Keindahan sebuah void eks tambang di RT 12 Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menarik perhatian masyarakat setempat. Danau bekas galian tambang yang berada di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi warga.
Namun, sebelum dimanfaatkan, pemerintah memastikan perlu dilakukan kajian keamanan lingkungan, terutama terkait kualitas air dan tanah di kawasan tersebut.
Void merupakan lubang bukaan atau cekungan besar sisa aktivitas pertambangan yang umumnya terisi air hujan maupun air tanah. Cekungan bekas tambang yang terisi air ini juga dikenal dengan istilah pit lake.
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari warga yang ingin memanfaatkan void tersebut untuk kegiatan budidaya ikan.
“Tadi baru saja ada yang bicara ke saya, salah satu warga, mereka menanyakan apakah mereka diperbolehkan untuk memanfaatkan void yang ada di situ, untuk budidaya ikan,” ucap Myrna.
Myrna menyebut, secara prinsip pihaknya mendukung rencana pemanfaatan tersebut karena dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, pemanfaatan danau eks tambang tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut keamanan pangan.
“Ini untuk keamanan pangan ya, jadi kami minta, boleh nggak kita cek bersama-sama dulu pH tanah, pH airnya. Kalau pH air itu sudah normal, artinya kan sudah aman nih, nanti kan masyarakat akan mengkonsumsi. Jangan sampai mengkonsumsi yang mengandung logam berat, gitu kan. Jadi kalau itu semua aman, kalau tidak ada virus, maka kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa berbudidaya ikan,” terang Myrna.
Tampak di lapangan, danau eks tambang ini memang sungguh menawan. Cukup luas, airnya nampak hijau dan terlihat jernih.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Nicha R
Pembaca Setia Radar Ibukota!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.radaribukota.com
https://digital.radaribukota.com/rik20juni2026/mobile/
Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!
PENAJAM PASER UTARA – Jajaran Polres Penajam Paser Utara (PPU) menggelar berbagai kegiatan bakti sosial menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan tersebut meliputi penyaluran air bersih, pembagian sembako kepada warga kurang mampu, hingga pemberian bantuan sosial ke panti asuhan.
Salah satu kegiatan dilakukan Satlantas Polres PPU dengan menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Kayu Api, Kecamatan Penajam, Jumat (19/6/2026). Bantuan tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
Kasat Lantas Polres PPU AKP Dedik Indria Prasetyo mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat sinergi dan kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ujarnya.
Di Kecamatan Sepaku, Polsek Sepaku menyalurkan 35 paket sembako kepada janda lanjut usia dan warga kurang mampu di lima desa, yakni Tengin Baru, Sukaraja, Sukomulyo, Argomulyo, dan Semoi Dua.
Bantuan dibagikan langsung oleh Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin bersama personel dan bhabinkamtibmas dengan mendatangi rumah-rumah warga penerima.
Menurut Syarifuddin, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.
“Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi dan membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Polres PPU melalui Sipropam juga menyalurkan bantuan sosial kepada Yayasan Al-A’la atau Panti Asuhan Uswatun Khasanah di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam.
Kegiatan yang dipimpin Wakapolres PPU Kompol Roganda tersebut diikuti sejumlah personel dan disambut pengurus serta puluhan anak asuh panti.
“Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan yang membutuhkan perhatian dan dukungan,” ujar Roganda.
Pengurus Yayasan Al-A’la, Putri Anggreni, mengapresiasi bantuan yang diberikan jajaran Polres PPU kepada anak-anak panti asuhan.
Rangkaian bakti sosial tersebut menjadi bagian dari kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, kegiatan tersebut juga menyasar kelompok rentan seperti lansia, warga kurang mampu, serta anak-anak panti asuhan di wilayah Kabupaten PPU.
“Kami ingin berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi, serta menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai membawa perubahan besar hingga ke wilayah di luar kawasan inti pembangunan. Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak pertumbuhan ekonomi sekaligus tekanan sosial akibat meningkatnya arus penduduk.
Wilayah yang berada di jalur utama konektivitas antarkawasan tersebut kini berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat yang ingin menangkap peluang dari pembangunan IKN.
Lurah Petung Achmad Fitriady mengungkapkan, peningkatan jumlah penduduk terjadi cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data administrasi kelurahan, jumlah penduduk Petung meningkat dari sekitar 9.000 jiwa pada 2023 menjadi 10.498 jiwa hingga Desember 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen merupakan pendatang, termasuk pekerja sektor informal maupun warga dengan status kependudukan nonpermanen.
“Banyak yang mencari peruntungan di Petung sambil menunggu peluang di IKN. Ada juga dari mereka yang sempat ditipu lowongan kerja. Sekarang fenomena PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini sudah ditangani khusus, karena jika dibiarkan maka akan menjadi masalah sosial yang menahun,” ujar Ady, sapaannya (19/6/2026).
Pusat Ekonomi Baru di Jalur IKN
Secara geografis, Kelurahan Petung memiliki posisi strategis karena berada di jalur Trans-Kalimantan yang menjadi salah satu akses utama menuju berbagai wilayah di PPU.
Keberadaan pasar dan aktivitas perdagangan menjadikan Petung sebagai salah satu pusat ekonomi regional yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk wilayah Desa Sidorejo dan Desa Giripurwa.
Namun, pertumbuhan aktivitas ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Saat ini Kelurahan Petung memiliki 27 RT, dengan muncul usulan pembentukan RT baru yakni RT 18 dan RT 19 untuk mengantisipasi kepadatan pelayanan masyarakat.
Menurut Ady, pemekaran RT diperlukan karena idealnya satu RT hanya menangani sekitar 50 kepala keluarga (KK), sementara beberapa wilayah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup cepat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan infrastruktur pendukung. Salah satunya pemasangan lampu lalu lintas baru di kawasan Simpang Pasar Petung untuk mengurai kepadatan arus kendaraan.
Migrasi Bawa Tantangan Keamanan
Di tengah pertumbuhan wilayah, peningkatan jumlah penduduk juga membawa tantangan baru dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.
Fitriady menyebut, bertambahnya aktivitas dan mobilitas warga turut memunculkan berbagai modus tindak kejahatan, mulai dari pencurian hingga penipuan berbasis digital.
“Bertambahnya manusia akan memberi dampak signifikan pada tindak kejahatan. Tingkat kriminalitas tumbuh di Petung dengan modus yang macam-macam. Ada yang menggunakan pembayaran QRIS hasil edit untuk menipu warung, hingga kasus penipuan emas yang terjadi beberapa kali. Berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum, ini perlu pengawasan berkala,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, pemerintah kelurahan bersama masyarakat kembali mengaktifkan sistem pengamanan lingkungan melalui pos ronda di sejumlah wilayah RT.
“Soal pencurian dan kehilangan, saat ini kami menjalankan program jaga lingkungan kembali melalui pos-pos ronda di beberapa RT,” tambahnya.
Volume Sampah Ikut Meningkat
Selain persoalan sosial dan keamanan, peningkatan aktivitas masyarakat juga berdampak terhadap pengelolaan sampah.
Menurut Ady, persoalan sampah di Petung tidak hanya berasal dari aktivitas warga setempat, tetapi juga dipengaruhi aktivitas kawasan perdagangan dan kiriman sampah dari wilayah sekitar.
“Selain soal pidana, perlu perhatian khusus soal sampah yang juga mengalami peningkatan. Terlebih sampah yang ada tidak berasal dari Petung saja, karena ada juga yang dibuang dari pasar dan kiriman tak langsung dari wilayah batas Desa Sidorejo serta Giripurwa. Di area pasar, juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat,” pungkasnya.
Pemerintah Kelurahan Petung berharap penguatan pelayanan administrasi, pengawasan penduduk pendatang, serta penataan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan kawasan sebagai wilayah penyangga IKN.
Pertumbuhan Petung menjadi gambaran bagaimana efek pembangunan IKN mulai menciptakan pusat-pusat aktivitas baru di luar kawasan inti. Namun, peningkatan ekonomi tersebut juga membutuhkan kesiapan tata kelola agar manfaat pembangunan dapat dirasakan tanpa menimbulkan persoalan sosial baru.
Pewarta: Robbi Lalat
NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur modern, tetapi juga diarahkan untuk membangun identitas kota melalui budaya dan kreativitas masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan motif batik khas Nusantara yang melibatkan para pengrajin wastra di sekitar kawasan IKN.
Otorita IKN bersama Bank Indonesia menggelar Workshop Pengembangan Motif Batik bagi Pengrajin Wastra di IKN pada 17–19 Juni 2026 di Kantor Kemenko 1 IKN. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pengrajin untuk mengembangkan ide, menggali potensi lokal, serta menerjemahkan cerita tentang Nusantara dalam bentuk karya batik.
Sebanyak sembilan kelompok batik dan wastra dengan total 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 30 pengrajin batik mendapat pendampingan khusus dalam pengembangan desain motif.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta tidak hanya mempelajari teknik pembuatan motif, tetapi juga memahami proses kreatif dalam membangun karakter sebuah karya. Para pengrajin diajak menyusun konsep melalui tahapan pencarian ide, pembuatan mind mapping, penyusunan moodboard, pengembangan elemen visual, hingga penyempurnaan komposisi motif.
Pendampingan dilakukan oleh Tepa Selira, pelaku usaha sekaligus pengembang batik, yang mendorong pengrajin melihat batik sebagai karya yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi, mengatakan pengembangan wastra di kawasan IKN memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari identitas kota baru tersebut.
“Wastra di sekitar IKN sudah tumbuh dan berkembang. Namun, tentu masih perlu penguatan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan mampu bersanding dengan batik-batik yang sudah dikenal luas,” ujar Muhsin.
Menurutnya, pengembangan motif batik bukan hanya berkaitan dengan aspek keindahan, tetapi juga bagaimana sebuah karya mampu membawa cerita, nilai, dan karakter suatu wilayah.
Kepala SKB Bank Indonesia IKN, Aura Pandu Wirawan, menilai identitas IKN perlu diwujudkan melalui berbagai karya masyarakat, termasuk produk kreatif berbasis budaya.
“Semakin hari IKN semakin ramai. Identitasnya perlu kita tonjolkan. Harapannya, desain yang lahir dari kegiatan ini memiliki unsur modern, karena IKN juga membawa semangat transformasi dan digitalisasi. Kita ingin menghasilkan karya yang sederhana, anggun, tetapi tetap memiliki karakter,” kata Aura.
Ia berharap karya yang dihasilkan pengrajin mampu merepresentasikan semangat IKN sebagai kota masa depan yang tetap memiliki akar budaya.
Melalui kegiatan tersebut, pengembangan wastra di kawasan IKN diharapkan tidak hanya memperkuat sektor ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan membangun identitas kota baru yang memadukan teknologi, inovasi, dan kekayaan budaya lokal.
Salah satu peserta workshop, Rusmayawati dari Kecamatan Samboja, menilai kegiatan tersebut memberikan perspektif baru dalam mengembangkan karya batik.
“Pelatihan ini menambah wawasan kami agar tidak menghasilkan karya yang monoton. Kami belajar bagaimana mengubah imajinasi visual tentang IKN menjadi sebuah karya nyata yang bisa dikembangkan,” ujar Rusmayawati.
Penulis: Humas Otorita IKN
Penyunting: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan evaluasi langsung terhadap pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan meninjau kondisi fasilitas dan layanan publik di UPT Puskesmas Waru dan UPT Puskesmas Petung, Jumat (19/6/2026).
Monitoring tersebut dipimpin Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin bersama Sekretaris Dinas Kesehatan dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten PPU. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan optimal sekaligus memetakan kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Saat mengunjungi Puskesmas Waru, Waris meminta seluruh fasilitas kesehatan di PPU melakukan identifikasi terhadap kebutuhan renovasi maupun perbaikan bangunan dan fasilitas pendukung. Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan ke depan, termasuk pengusulan peningkatan fasilitas melalui dukungan anggaran pemerintah daerah.
Waris juga mendorong agar peningkatan fasilitas Puskesmas Penajam dapat menjadi salah satu prioritas pada 2027 melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu). Selain itu, rencana pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Gersik dan Pantai Lango juga diminta kembali ditinjau agar dapat dipersiapkan secara matang.
Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan terhadap kenyamanan masyarakat saat menerima layanan. Waris meminta ruang tunggu pasien ditata lebih baik serta mendorong renovasi ruang pelayanan anak atau Klaster 2 di Puskesmas Waru.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada sikap dan kepedulian tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat.
“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layani dengan ramah, senyum, dan bantu mencarikan solusi apabila ada kendala dalam proses pelayanan kesehatan,” pesannya.
Dalam kunjungan ke Puskesmas Petung, Waris menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah bersama pendidikan dan sektor keagamaan.
Pada kesempatan tersebut, pihak Puskesmas Petung melaporkan sebanyak 84 pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada hari itu.
Waris meninjau sejumlah ruang pelayanan, mulai dari ruang ibu dan anak, pelayanan kesehatan gigi, apotek, hingga ruang pelayanan dewasa dan lansia. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Petung telah berjalan cukup baik dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.
Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu ditingkatkan. Di antaranya penambahan kursi gigi dan ruang pelayanan baru untuk mendukung tingginya kunjungan pasien layanan gigi yang mencapai sekitar 40 orang per hari.
Selain itu, fasilitas tempat tidur di ruang gawat darurat juga menjadi perhatian untuk dilakukan penggantian dengan fasilitas yang lebih baik.
Waris juga mengingatkan petugas apotek agar selalu teliti dalam proses pemberian obat kepada pasien guna menghindari kesalahan pelayanan.
Menurutnya, ketelitian, keramahan, serta kerja sama antarpetugas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.
Puskesmas Petung juga mendapat apresiasi karena saat ini memasuki tahapan verifikasi dalam Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Capaian tersebut dinilai harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan.
“Fasilitas yang baik harus dibarengi dengan pelayanan yang baik pula. Yang paling penting adalah masyarakat merasa terlayani dengan nyaman, cepat, dan penuh keramahan,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
