SENDAWAR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat menggelar rapat pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait rencana survei seismik dua dimensi (2D) darat PT Medco Energi Bangkanai Limited di wilayah Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor DLH Kutai Barat, Rabu (13/5/2026), turut dihadiri Pemerintah Kecamatan Damai bersama pihak perusahaan dan tim penyusun dokumen lingkungan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil uji administrasi dokumen UKL-UPL yang telah disusun perusahaan sebagai bagian dari tahapan rencana kegiatan survei seismik.
Camat Damai, Iman Setiadi, mengatakan pemerintah kecamatan pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi dan eksplorasi selama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat lokal.
“Pemerintah Kecamatan Damai pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi dan eksplorasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kecamatan Damai juga memberikan sejumlah saran dan masukan kepada perusahaan.
Di antaranya meminta perusahaan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari kampung-kampung terdampak, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kampung dan tokoh masyarakat, menjaga kawasan sensitif dan sumber air masyarakat, serta melakukan sosialisasi terbuka terkait kegiatan survei seismik.
Selain itu, pemerintah kecamatan juga meminta adanya mekanisme penanganan keluhan masyarakat yang jelas apabila terjadi gangguan maupun kerusakan selama kegiatan berlangsung.
Pihak kecamatan juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemantauan lingkungan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui dampak kegiatan yang dijalankan.
Tak hanya memberikan dukungan dan masukan, Pemerintah Kecamatan Damai juga menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait perlindungan kawasan sensitif, dampak getaran terhadap permukiman warga, penggunaan jalur akses operasional, pengelolaan limbah hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Iman berharap seluruh masukan dan pertanyaan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian perusahaan maupun tim penyusun dokumen lingkungan agar potensi dampak sosial dan lingkungan dapat diminimalisasi sejak awal.
“Pemerintah Kecamatan Damai juga berharap kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)
SANGATTA – Suasana aman dan penuh kekhidmatan mewarnai pelaksanaan ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Jalan Poros Kabo Jaya Nomor 45, Desa Swarga Bara, Kamis (14/5/2026).
Ibadah yang diikuti sekitar 60 jemaat tersebut berlangsung lancar dengan pengamanan dari jajaran Polres Kutai Timur.
Kehadiran personel kepolisian di sekitar area gereja dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan tertib, aman, dan kondusif.
Kegiatan ibadah dipimpin oleh Pdt. Vikaris Januwar Sitepu dengan mengangkat tema tentang Kenaikan Isa Almasih.
Jemaat tampak mengikuti ibadah dengan penuh kekhusyukan hingga kegiatan selesai.
Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, mengatakan pengamanan rumah ibadah merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah keagamaan.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh kekhusyukan. Kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan kami dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan memperkuat persaudaraan antarumat beragama di Kutai Timur.
“Kerukunan dan toleransi adalah kekuatan bersama. Mari saling menghormati dan menjaga persatuan demi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis,” tutupnya. (MK)
BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan Pemerintah Kota Bontang tidak akan memaksakan pembangunan menggunakan skema utang di tengah kondisi fiskal yang dinilai harus dijaga tetap sehat dan stabil.
Menurut Neni, sejumlah proyek sebenarnya bisa saja dijalankan melalui berbagai pola pembiayaan. Namun ia memilih lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah di masa mendatang.
“Bisa saja saya jalankan, tapi saya enggak mau ngutang,” ujar Neni.
Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Pemkot Bontang juga memastikan kewajiban mandatory spending sektor pendidikan tetap terpenuhi minimal 20 persen dari APBD sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Menurut Neni, pembangunan daerah harus dilakukan secara realistis dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah agar tidak memunculkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Karena itu, sejumlah program yang dinilai belum mendesak sementara waktu dipilih untuk ditunda.
“Enggak ada uangnya. Masa mau hutang,” katanya.
Neni juga menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bontang saat ini masih relatif aman karena tidak memiliki beban utang kepada pihak ketiga.
Ia menilai langkah menjaga stabilitas fiskal lebih penting dibanding memaksakan proyek besar yang berpotensi membebani APBD di masa depan. (MK)
BALIKPAPAN – Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan sebagian gugatan warga korban kebakaran Pandan Sari tahun 1992 terhadap Pemerintah Kota Balikpapan dalam perkara Nomor 237/Pdt.G/2025/PN Bpp yang diputus pada 13 Mei 2026.
Putusan tersebut menjadi titik terang bagi para korban dan ahli waris korban kebakaran yang selama lebih dari tiga dekade mengaku hidup dalam ketidakpastian terkait hak atas tanah mereka di kawasan eks kebakaran Pandan Sari.
Gugatan itu diajukan sebagian korban kebakaran bersama ahli waris melalui Tim Kuasa Hukum LBH SIKAP Balikpapan yang terdiri dari Ebin Marwi, S.H.I., M.H., Zaini Afrizal, S.H., dan H. Ali Munawar, S.H.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Pemerintah Kota Balikpapan, termasuk dalil gugatan kurang pihak, prematur hingga daluwarsa.
Majelis Hakim menilai pemerintah daerah selama bertahun-tahun masih melakukan berbagai langkah terkait penyelesaian kawasan eks kebakaran tersebut, mulai dari pendataan warga, pembentukan tim relokasi hingga komunikasi dengan masyarakat.
Karena itu, pengadilan berpendapat pemerintah tidak dapat menyatakan hak warga telah hapus karena waktu.
Selain itu, hakim juga menegaskan alasan tanah terlantar yang selama ini dijadikan dasar pembenaran tidak otomatis menghapus hak warga, terlebih tidak pernah ada penetapan resmi tanah terlantar dari instansi berwenang sesuai prosedur hukum.
Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa setelah kebakaran besar tahun 1992, warga dilarang membangun kembali di atas tanah mereka sendiri.
Kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan kota mangrove dan dipasang plang larangan mendirikan bangunan.
Namun hingga gugatan diajukan, warga disebut tidak pernah memperoleh kepastian hukum, relokasi maupun ganti rugi yang layak dari Pemerintah Kota Balikpapan.
Majelis Hakim turut mempertimbangkan keberadaan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai turut tergugat agar seluruh tindakan administrasi pertanahan nantinya dapat menyesuaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tim Kuasa Hukum LBH SIKAP Balikpapan, Ebin Marwi, menyebut putusan tersebut bukan hanya kemenangan hukum bagi enam warga penggugat, tetapi juga kemenangan moral masyarakat kecil yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak mereka.
“Selama lebih dari 30 tahun warga hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak boleh membangun, tidak memperoleh relokasi, tidak mendapatkan ganti rugi, dan terus dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Putusan ini membuktikan bahwa perjuangan rakyat kecil tidak sia-sia,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
LBH SIKAP juga mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menghormati putusan pengadilan dan menghentikan pola pembiaran terhadap warga korban kebakaran Pandan Sari.
Menurut mereka, perkara tersebut menjadi preseden penting bahwa hak atas tanah dan perlindungan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dihapus hanya karena perubahan tata ruang, waktu ataupun pembiaran birokrasi.
“Putusan ini adalah awal untuk memulihkan keadilan yang selama puluhan tahun tertunda,” tegas Ebin. (MK)
Setelah sekian lama, akhirnya saya kembali bertemu dengan Zainal Muttaqien.
Bagi banyak wartawan generasi lama di Kaltim, beliau bukan sekadar mantan petinggi media. Beliau adalah “suhu”-nya wartawan. Sosok yang ikut membentuk kultur jurnalistik, pola manajemen media, hingga cara berpikir banyak insan pers di Kaltim.
Kami biasa menyapanya dengan panggilan “Bos Zam”. Sapaan yang sudah melekat sejak lama di kalangan wartawan dan orang-orang yang pernah bekerja bersamanya di era Kaltim Post dan jaringan Jawa Pos.
Pertemuan itu bermula saat saya lebih dulu bertemu Sugito, mantan direksi Kaltim Post yang kini juga menjadi pemilik salah satu media di Balikpapan. Saat berbincang, Sugito langsung menghubungkan saya dengan Bos Zam melalui telepon genggamnya. Tidak lama kemudian, kami langsung janjian bertemu malam tadi.
Akhirnya kami bertemu santai di Rumah Makan Banjar Sari, Balikpapan Baru, Kamis (14/5/2026) malam tadi. Rumah makan sekaligus kafe itu ternyata tidak jauh dari kediaman Bos Zam di kawasan WIKA. “Saya jalan saja kalau pulang dari sini. Motor saya titip di area masjid,” katanya.
Mendengar itu, saya langsung teringat bagaimana beliau memang dari dulu tidak banyak berubah. Tetap sederhana. Tetap santai. Tidak pernah terlihat dibuat-buat meski pernah berada di posisi penting dalam dunia media nasional.
Saya datang bersama Direktur Radar Balikpapan Andrie Aprianto dan HRD Media Kaltim Network, Helmieyani.
Suasananya santai. Bos Zam duduk di tengah kami mengenakan kemeja batik hijau kebiruan dipadukan peci hitam khasnya. Penampilannya nyaris tidak berubah dari dulu. Senyumnya tetap sama. Begitu juga pembawaannya yang tenang dan hangat seperti yang dikenal banyak wartawan generasi lama di Kaltim.
Di atas meja hanya ada kopi, gorengan, dan obrolan panjang soal media. Tetapi justru dari suasana seperti inlah, saya kembali mendapat banyak pelajaran.
Jujur, sebagian konsep pengembangan Media Kaltim Network selama ini banyak terinspirasi dari cara beliau membangun media pada masanya. Cara memandang perusahaan pers bukan sekadar tempat memproduksi berita, tetapi bagaimana media dibangun menjadi ekosistem yang hidup, memiliki jaringan, pengaruh, sekaligus tetap kuat secara bisnis.
Saya juga jadi teringat, sebelum mendirikan Media Kaltim dulu, saya sempat menghubungi beberapa mantan “bos” saya setelah resign dari Kaltim Post. Saya menyampaikan rencana ingin membangun media sendiri. Salah satu yang saya hubungi waktu itu adalah Bos Zam.
Respons beliau sangat positif. Beliau memberi semangat dan menyampaikan semoga media yang saya bangun bisa berkembang dan sukses.
Saya masih ingat betul bagaimana beliau menyampaikan itu. Bagi saya waktu itu, dukungan seperti itu cukup berarti saat sedang mulai membangun media sendiri dari nol.
Malam tadi, saya merasa tidak ada yang berubah dari beliau. Cara berpikirnya masih tajam. Cara melihat perkembangan media juga masih jauh ke depan.
Bos Zam sendiri saya kenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan industri pers di Kaltim, khususnya saat membesarkan harian Kaltim Post pada era kejayaan media cetak tahun 1990-an hingga 2010-an.
Karier jurnalistik dan bisnis medianya cukup panjang. Ia pernah lama memimpin PT Duta Manuntung sebagai perusahaan penerbit Kaltim Post, hingga kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), bagian dari Jawa Pos Group.
Di bawah kepemimpinannya, Kaltim Post berkembang menjadi salah satu koran paling berpengaruh di Kaltim. Masa itu dikenal sebagai era ekspansi media cetak yang sangat kuat.
Kaltim Post memperluas jaringan biro daerah, membangun dominasi iklan regional, memperkuat oplah koran, hingga menjadi rujukan informasi politik dan ekonomi di Kaltim.
Tetapi ada satu hal yang paling saya ingat dari cerita dan gaya kepemimpinan beliau dulu. Bos Zam selalu percaya perusahaan media itu besar karena SDM-nya.
Karena itu, upgrading sumber daya manusia selalu dilakukan saat beliau memimpin perusahaan media.
Wartawan, redaktur, hingga jajaran direksi terus didorong untuk berkembang. Yang berprestasi diberi ruang untuk naik kariernya. Bahkan tidak sedikit yang dibawa studi banding atau perjalanan ke luar negeri untuk membuka wawasan, hingga didorong menyelesaikan pendidikan sarjananya.
Budaya belajar itu memang sangat terasa di era tersebut. Banyak wartawan dan editor yang lahir dari masa itu kemudian menyebar dan mendirikan media sendiri di berbagai daerah.
Bahkan ada juga yang kariernya naik jauh ke dunia politik dan pemerintahan. Ada yang menjadi wali kota, ketua DPRD, anggota legislatif, hingga pejabat penting di daerah.
Bukan hanya bicara soal media, malam itu kami juga sempat berdiskusi panjang soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Bos Zam, keberadaan IKN sangat bagus untuk masa depan Indonesia dan memang harus didukung bersama.
Beliau menilai pemindahan ibu kota yang diwujudkan pada era Presiden Joko Widodo merupakan langkah besar untuk pemerataan pembangunan Indonesia.
Menurutnya, posisi IKN di Kalimantan jauh lebih aman dari ancaman gempa besar dibanding Jakarta yang berada di kawasan rawan bencana.
Bos Zam juga sempat menyinggung keberadaan lempeng aktif dan gunung api aktif di Pulau Jawa, seperti Krakatau dan Tangkuban Perahu, yang menurutnya menjadi salah satu alasan kenapa pemerataan pembangunan dan pemindahan ibu kota memang penting dipikirkan untuk jangka panjang. “Makanya pemerataan pembangunan itu memang penting. IKN ini bagus untuk Indonesia,” ujarnya.
Beliau juga mengaku rutin menyempatkan diri berkunjung ke kawasan IKN hampir setiap bulan untuk melihat langsung perkembangannya. “Saya bukan Jokower, tapi saya lihat sendiri perkembangan IKN itu memang luar biasa,” katanya.
Menurutnya, perubahan di kawasan IKN sangat cepat dibanding beberapa tahun lalu. Infrastruktur mulai terbentuk, jalan-jalan baru terbuka, dan wajah kawasan inti pemerintahan mulai terlihat.
Dan yang paling saya ingat malam tadi, Bos Zam kembali mengingatkan pentingnya menjaga kode etik jurnalistik.
Menurut beliau, di era digital dan media sosial saat ini, banyak media berlomba menjadi paling cepat dan paling viral, tetapi mulai melupakan prinsip dasar jurnalistik.
Padahal, kata beliau, wartawan itu sejatinya sudah diajarkan bahkan dalam nilai agama. “Malaikat sama setan saja ditanya Allah. Artinya harus cover both side,” begitu kira-kira pesannya.
Bahwa media tidak boleh menjadi alat menyerang sepihak. Wartawan wajib mendengar semua sisi. Wajib memberi ruang klarifikasi. Dan kerja sama media dengan pemerintah pun tidak boleh membuat media kehilangan independensi. “Media harus tetap profesional. Tetap harus bisa mengkritik kalau memang ada yang salah,” pesannya.
Saya melihat, inilah tantangan media saat ini. Banyak yang terlalu sibuk mengejar cepat dan viral, tetapi kadang verifikasi dan etika mulai ditinggalkan. Padahal kepercayaan pembaca lahir dari situ.
Media bisa saja besar, traffic bisa tinggi, iklan bisa banyak. Tapi kalau integritas hilang, semuanya pelan-pelan juga akan hilang. (*)
NUSANTARA – Fenomena El Nino mulai terdeteksi melanda Kalimantan Timur, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara sejak April 2026 dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Mengantisipasi dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan satuan tugas khusus untuk menghadapi ancaman tersebut.
Satgas Khusus disiapkan untuk terus pantau potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Command Center di Otorita.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) OIKN, Myrna Asnawati Safitri mengatakan pembentukan Satgas El Nino merupakan arahan langsung Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan memuncak pada Agustus hingga Oktober 2026.
Fenomena ini makin terasa garang sebab terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Akibatnya berpotensi memicu kekeringan, penurunan pasokan air bersih, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Overall, arahan Bapak Kepala (Basuki Harimuljono) kemarin kepada kami, menghadapi El Nino ini secara khusus akan membentuk Satgas, bahasa yang sederhananya Satgas El Nino di otorita IKN yang tidak hanya bertugas untuk pengendalian karhutka, tetapi juga untuk antisipasi bentuk-bentuk kekeringan yang lain, seperti misalnya penurunan debit air, dan lain-lain. Itu nanti akan menjadi tugas dari Satgas El Nino tersebut,” jelas Myrna ditemui di Sentra Massa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (13/5/2026).
Dijelaskan, Otorita sudah beberapa kali rapat koordinasi (Rakor) untuk pemantapan kesiapan guna menghadapi El Nino itu.
“Jadi memang, satu, pencegahan kebakarannya. Karena itu kami, khususnya untuk masa-masa kunjungan seperti ini yang cukup rawan ya, karena banyak pengunjung, itu kami sedikit lebih ketat dari sebelumnya untuk mereka yang merokok.
Sudah pernah juga kejadian kami melihat juga orang buang putung rokok sembarangan,” ungkapnya.
Kejadian itu cukup membahayakan dan berpotensi menyebabkan terbakarnya area sekitar. El Nino di depan mata, dan diprediksi mencapai puncaknya Agustus, September hingga Oktober.
“Jadi kami sudah akan lebih ketat lagi untuk melakukan pengawasan. Itu bagian dari pencegahan. Kemudian yang kedua, kami juga menyusun SOP (standar operasional prosedur) internal dari OIKN untuk mengatur bagaimana arus informasi ataupun peringatan dini yang ada di command center kami, melalui sensor-sensor yang terpasang,” jelasnya.
Otorita IKN sendiri sudah memasang sensor-sensor karhutla di beberapa tempat penting. Hal itu untuk mendeteksi kemungkinan titik api. Sensor akan bekerja sampai dengan adanya pemadaman dini oleh petugas. Hal ketiga yang dilakukan Otorita yakni terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, di antaranya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar KIPP.
“Karena ini adalah objek vital nasional. Pastinya juga dengan BPBD, dengan dinas Kehutanan, dan instansi-instansi lain di pemerintah daerah untuk dapat membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menghadapi El Nino ini,” tutup Myrna.
Sekadar diketahui, pemasangan sensor kebakaran di IKN dirancang dengan integrasi teknologi pintar (smart city) berbasis Internet of Things (IoT). Data 2025, sedikitnya terpasang 40 unit sensor
untuk melindungi bangunan penting maupun kawasan hutan.
Pada Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke IKN menegaskan komitmen keberlanjutan pembangunan IKN dengan fokus menjadikannya pusat politik pada 2028. Kunjungan perdana sebagai presiden pada 12 Januari itu menekankan percepatan infrastruktur legislatif/yudikatif. Selain itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan penambahan sensor panas di kawasan IKN untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan sejak dini.
NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang atau El Niño 2026 yang diprediksi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan delineasi Nusantara.
Langkah antisipasi itu dibahas dalam Koordinasi Pemantapan Musim Kemarau 2026 dan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar di Kantor Otorita IKN, Rabu (13/5/2026).
Berdasarkan paparan BMKG April 2026, sebagian besar wilayah IKN diperkirakan mengalami musim kemarau di bawah normal atau lebih kering dibanding rata-rata tahunan. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan curah hujan rendah berkisar 0–20 milimeter.
Sejumlah wilayah seperti Sepaku, Samboja, Muara Jawa, hingga sekitar Mentawir disebut menjadi titik yang berpotensi mengalami peningkatan titik panas selama musim kemarau berlangsung.
Menghadapi kondisi tersebut, Otorita IKN menyiapkan berbagai strategi pengendalian karhutla mulai dari tahap pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Pada tahap pencegahan, OIKN memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat, terkait bahaya karhutla dan pentingnya menjaga kawasan hutan selama musim kemarau.
Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran.
Foto: Personel gabungan mengikuti koordinasi kesiapsiagaan penanganan karhutla menghadapi musim kemarau 2026 di Kantor Otorita IKN, Rabu (13/5/2026). (Humas OIKN)
Sementara untuk kesiapsiagaan dan deteksi dini, OIKN mulai mengoptimalkan teknologi dengan memasang sensor kebakaran hutan di tujuh kawasan delineasi IKN. Sistem tersebut terhubung langsung dengan command center Otorita IKN untuk mempercepat respons ketika muncul potensi kebakaran.
Kesiapan pemadaman juga diperkuat melalui pos pemadam kebakaran yang tersebar di Maridan, Sepaku, Samboja, Loa Janan, Muara Jawa, hingga kawasan KIPP IKN.
Selain memperkuat sistem dan infrastruktur, OIKN juga menggandeng masyarakat melalui program masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, dan desa tangguh bencana untuk mempercepat penanganan karhutla secara terpadu.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan langkah mitigasi dilakukan agar aktivitas masyarakat dan pembangunan di IKN tetap berjalan normal di tengah ancaman cuaca ekstrem.
“Fenomena El Niño merupakan siklus alam yang perlu diantisipasi bersama. Karena itu, Otorita IKN telah menggagas sejumlah strategi mitigasi dan kesiapsiagaan, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar aktivitas masyarakat serta pembangunan di IKN tetap berjalan optimal dan tidak terganggu,” ujarnya.
Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara Penyunting: Robbi Lalat
NUSANTARA – Suasana libur panjang Kenaikan Isa Almasih di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya dipenuhi wisatawan yang ingin melihat pembangunan kawasan inti pemerintahan. Pengunjung juga diajak mengikuti workshop membatik menggunakan pewarna alami dari tanaman khas Kalimantan di kawasan Sentra Massa IKN.
Kegiatan yang masuk dalam rangkaian IKN Fun Day itu berlangsung pada 14–15 Mei 2026 dan dibuka gratis untuk masyarakat tanpa pendaftaran. Pengunjung diperkenalkan teknik membatik sederhana metode shibori atau tie-dye dengan bahan pewarna alami dari mangrove dan ketapang.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A. Safitri, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dibuat agar masyarakat tidak hanya datang berkunjung, tetapi juga mendapatkan pengalaman edukatif.
“Melalui workshop membatik ini, masyarakat dapat mengenal bagaimana tanaman di hutan IKN dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil alami. Batik merupakan medium untuk mengekspresikan kebudayaan, termasuk memperkenalkan ragam hias khas wilayah IKN,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Dalam praktiknya, daun hingga kulit mangrove diolah menjadi pewarna kain alami. Sementara ketapang direbus untuk menghasilkan warna tertentu. Variasi warna kemudian diperkuat melalui proses fiksasi menggunakan tawas, kapur, dan tunjung.
Menurut Myrna, batik khas IKN berpotensi menjadi produk ekonomi kreatif baru yang bisa dikembangkan masyarakat lokal, terutama dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Nusantara.
“Kaos mungkin sudah banyak, tetapi batik khas IKN masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Kami berharap peluang ini dapat dimanfaatkan masyarakat lokal,” katanya.
Foto: Pengunjung mengikuti workshop membatik dengan pewarna alami dari tanaman khas Kalimantan ...
1 dari 3
Selain workshop membatik, kawasan Sentra Massa IKN juga dipenuhi berbagai aktivitas lain seperti mendongeng, permainan tradisional, mewarnai satwa liar, hingga area bermain catur untuk anak dan keluarga.
Rangkaian IKN Fun Day sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei 2026 sebagai bagian dari pelayanan kunjungan masyarakat selama libur panjang di IKN.
Salah satu pengunjung asal Samarinda, Novita Sandra, mengaku tertarik mengikuti workshop tersebut karena memberikan pengalaman berbeda bagi dirinya dan anaknya.
“Hari ini saya coba membatik dan ternyata di IKN membatiknya versi tie-dye menggunakan cairan dari tumbuhan khas Kalimantan seperti mangrove dan ketapang. Kegiatannya seru dan edukatif,” ujarnya.
Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara Penyunting: Robbi Lalat
Saya sempat tidak menyangka transportasi massal di Balikpapan sekarang sudah berubah sejauh ini.
Busnya dingin. Bersih. Tertib. Tidak ada sopir yang ugal-ugalan. Tidak ada kernet berteriak mencari penumpang. Suasana di dalam bus pun terasa tenang. Sangat berbeda dibanding bayangan angkutan kota yang selama ini identik dengan panas, sempit dan berisik.
Rabu siang (13/5/2026), akhirnya saya mencoba sendiri Balikpapan City Trans (BCT) atau yang lebih dikenal warga sebagai Bacitra.
Sejak mulai dioperasikan pada 2024 lalu, sebenarnya saya memang sudah lama penasaran ingin mencoba langsung transportasi massal modern pertama di Kaltim ini. Hanya saja baru kali ini ada kesempatan.
Menunggu kedatangan Bus Balikpapan City Trans (BCT) di halte Lapangan Merdeka. Foto: Agus Susanto/MKN
Mungkin karena saya cukup sering mencoba transportasi publik di kota lain. Di Jakarta saya beberapa kali naik TransJakarta, MRT hingga LRT. Saat ke Singapura maupun Malaysia pun saya selalu tertarik mencoba angkutan umum mereka.
Karena itu saya ingin melihat sendiri, seberapa siap Balikpapan menjalankan sistem seperti ini.
Apalagi Balikpapan sebenarnya bukan kota yang asing bagi saya.
Tahun 1987, dari kota kelahiran saya di Malang, Jawa Timur, saya bersama keluarga hijrah ke Balikpapan. Saat itu Balikpapan belum seramai sekarang. Jalan belum terlalu padat. Kawasan-kawasan baru juga belum berkembang seperti hari ini.
Saya tumbuh dan besar di kota minyak ini.
Saya sekolah dasar di kawasan Gunung Belah, tepatnya di SDN 039 Balikpapan. Setelah itu melanjutkan ke SMP Sinar Pancasila dan kemudian SMA Negeri 5 Balikpapan.
Pelajar dan warga memanfaatkan layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT) yang masih gratis di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Baru setelah lulus tahun 1997 saya melanjutkan kuliah ke Universitas Mulawarman di Samarinda.
Karena itu, saya cukup merasakan bagaimana perubahan Balikpapan dari masa ke masa. Dan jujur, saat melihat BCT mulai berjalan dengan sistem modern seperti ini, saya melihat Balikpapan memang terus bergerak berubah.
Saya bersama istri mencoba naik dari titik pemberhentian depan BSB. Tepatnya di pintu masuk kawasan BSB. Bukan halte besar. Hanya penanda pemberhentian bus di pinggir jalan. Kebetulan saya menginap di Whiz Prime Hotel Balikpapan dan lokasinya memang tidak terlalu jauh dari BSB.
Koridor yang saya naiki ternyata cukup panjang. Dari informasi rute yang terpasang di dalam bus, jalur ini bergerak dari arah Bandara SAMS Sepinggan, lalu melewati Gang Mawar, Masjid Al Aqsha, SMPN 10, Disporapar, Asabri, Balikpapan Superblock, Simpang Plaza Balikpapan, Gedung PL Klandasan, Terminal Rasa, Kantor Pos, PNM, RS Pertamina, Lapangan Merdeka, Melawai hingga berakhir di Pelabuhan Semayang.
Kalau melihat lintasannya, memang terasa koridor ini menjadi jalur utama BCT. Hampir semua titik penting kota dilalui. Mulai kawasan bandara, pusat bisnis, sekolah, pusat perbelanjaan hingga pelabuhan.
Seorang pelajar melakukan tap kartu elektronik saat naik Bus Balikpapan City Trans (BCT). Foto: Agus Susanto/MKN
Siang itu cuaca Balikpapan cukup panas. Tapi suasana di titik pemberhentian terlihat bersih dan tertata. Tidak lama menunggu, bus biru putih itu datang perlahan lalu berhenti tepat di depan kami.
Saat masuk, saya langsung melihat alat tap kartu elektronik di dekat pintu depan.
Meski sampai hari ini layanan BCT masih gratis, setiap penumpang tetap diwajibkan melakukan tap kartu e-money. Sistemnya memang sejak awal dibuat cashless seperti transportasi modern di kota besar. Kartu yang bisa digunakan mulai dari Mandiri e-Money, Flazz BCA, Brizzi BRI hingga TapCash BNI.
Saya sengaja tidak buru-buru turun. Saya justru ingin melihat bagaimana perilaku penumpang sepanjang perjalanan. Dan memang cukup menarik.
Di pemberhentian Simpang Plaza Balikpapan, saya sempat melihat kejadian yang menurut saya cukup menggambarkan proses perubahan budaya transportasi masyarakat saat ini.
Seorang ibu bersama anaknya terlihat ingin naik bus. Mereka sempat bertanya kepada sopir apakah pembayaran bisa menggunakan QRIS karena tidak memiliki kartu e-money. Namun sopir menjawab belum bisa. Akhirnya ibu dan anak itu batal naik meskipun sebenarnya perjalanan masih gratis.
Bus Balikpapan City Trans (BCT) melintas di jalur utama pusat Kota Balikpapan, Rabu (13/5/2026).
Saya melihat kejadian itu bukan semata soal aturan yang kaku. Sistem transportasi ini memang sedang dibentuk agar masyarakat terbiasa menggunakan transaksi non tunai sejak awal.
Dan menurut saya, sopir juga tidak bisa disalahkan karena mereka hanya menjalankan sistem yang sudah diterapkan operator.
Begitu masuk lebih jauh ke dalam bus, kesan pertama saya cukup positif. AC terasa dingin dan merata sepanjang perjalanan. Interiornya bersih dengan dominasi warna biru. Pegangan tangan tersusun rapi di sepanjang lorong. Kursi penumpang juga terlihat nyaman.
Selama perjalanan, saya memperhatikan penumpang silih berganti naik dan turun di setiap pemberhentian.
Anak-anak sekolah tampak cukup mendominasi. Ada yang masih berseragam SD merah putih, ada juga pelajar SMP dan SMA yang duduk santai sambil memainkan ponsel atau melihat keluar jendela.
Beberapa pegawai kantoran terlihat duduk tenang menikmati perjalanan pulang. Ada ibu rumah tangga membawa tas belanja. Ada juga warga lanjut usia yang tampak nyaman duduk di kursi depan.
Menariknya, suasana di dalam bus tetap tertib meskipun penumpang cukup ramai. Tidak ada suara gaduh berlebihan. Tidak ada penumpang saling berebut tempat duduk. Sebagian berdiri sambil memegang hand grip ketika kursi mulai penuh, tapi suasananya tetap nyaman.
Saya beberapa kali memperhatikan bagaimana penumpang menikmati perjalanannya. Sopir pun terlihat cukup disiplin berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan.
Selama perjalanan dari kawasan BSB menuju Lapangan Merdeka, penumpang terus bergantian naik dan turun.
Saya sengaja memilih turun di depan Lapangan Merdeka untuk melihat langsung suasana di kawasan pusat kota sekaligus mencoba perjalanan arah kembali menuju kawasan hotel.
Setelah beberapa menit menunggu di kawasan Lapangan Merdeka, bus arah Pelabuhan Semayang kembali datang. Saya pun kembali naik untuk perjalanan menuju arah BSB.
Kebetulan lokasi Whiz Prime Hotel tempat saya menginap berada di Jalan Jenderal Sudirman, tidak jauh sebelum kawasan BSB. Karena itu saya memilih kembali mengikuti perjalanan bus sambil kembali memperhatikan aktivitas penumpang di sepanjang jalur menuju arah hotel.
Dalam perjalanan dari Lapangan Merdeka menuju arah hotel itulah saya sempat berbincang cukup lama dengan sopir BCT.
Ia menjelaskan, saat ini koridor Pelabuhan–Manggar dioperasikan sekitar sembilan unit bus aktif setiap hari. Sementara koridor arah Terminal Balikpapan mencapai sekitar 12 unit bus.
“Dulu koridornya masih A, B dan C. Sekarang diganti jadi K1 dan K2,” ujarnya.
Secara keseluruhan berarti ada sekitar 21 unit bus yang kini aktif melayani penumpang di Balikpapan. Seluruh operasional armada dikelola pihak perusahaan swasta yang bekerja sama dalam program transportasi massal tersebut.
Menurutnya, jumlah penumpang pada jam-jam sibuk cukup tinggi, terutama pagi dan sore hari saat pelajar dan pekerja mulai beraktivitas.
Kalau melihat sejarahnya, BCT sendiri mulai beroperasi pada 2024 melalui program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan. Saat pertama diluncurkan, antusiasme masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Maklum, Balikpapan sebelumnya belum memiliki transportasi massal modern seperti kota besar lainnya.
Awalnya hanya beberapa koridor utama yang dibuka. Namun perlahan rutenya mulai diperluas mengikuti kebutuhan masyarakat.
Hingga 2026, layanan ini sudah menjangkau sejumlah titik penting seperti pusat kota, Pelabuhan Semayang, kawasan Bandara SAMS Sepinggan hingga jalur menuju Manggar dan terminal.
Bahkan pada jam sibuk, tingkat keterisian penumpang disebut sering melebihi kapasitas tempat duduk. Menariknya lagi, sampai hari ini seluruh layanan masih gratis karena biaya operasional masih disubsidi pemerintah pusat.
Namun ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan dan Dishub mulai menyiapkan skema tarif mandiri. Rencananya layanan gratis akan berlangsung hingga 2026 sebelum kemungkinan mulai berbayar pada 2027.
Tarif yang sempat dibahas sekitar Rp4.500 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia serta disabilitas.
Kalau dibandingkan menggunakan taksi online, tentu naik BCT jauh lebih murah. Hanya memang penumpang harus mengikuti titik pemberhentian yang sudah ditentukan.
Meski demikian, angkot di Balikpapan ternyata masih tetap hidup. Beberapa yang saya lihat bahkan masih cukup ramai penumpang.
“Kalau angkot masuk ke jalur-jalur kecil yang tidak dilalui bus,” kata seorang warga yang sempat saya ajak berbincang.
Dan saya kira itu memang benar. Transportasi massal modern seperti BCT bukan berarti harus mematikan angkutan lama. Tapi bagaimana semuanya bisa saling melengkapi.
Dan mungkin yang paling menarik, perlahan masyarakat Balikpapan mulai terlihat tidak lagi gengsi naik transportasi umum. Itu mungkin perubahan terbesar yang sekarang mulai terasa di kota minyak ini.
Melihat langsung bagaimana BCT mulai dipakai pelajar, pekerja kantoran hingga warga umum setiap hari, rasanya angkutan seperti ini sebenarnya bukan lagi sesuatu yang sulit diwujudkan di daerah lain di Kaltim.
Samarinda, Bontang hingga kota-kota lain sebenarnya punya jalur utama yang memungkinkan transportasi massal seperti ini berjalan.
Tinggal sejauh mana keberanian dan keseriusan pemerintah daerah membangunnya. Sebab di tengah biaya hidup yang terus naik, masyarakat sebenarnya tidak butuh angkutan yang mewah. Mereka hanya ingin transportasi yang nyaman, dingin, aman, tertib dan terjangkau untuk dipakai setiap hari.
Penajam Paser Utara – Kabar duka datang dari Tanah Suci. Satu jemaah haji asal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Harun Rusdi Noto Siswoyo (71), dilaporkan meninggal dunia di Mekkah, Arab Saudi, saat menjalankan ibadah umrah sunnah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU, Budi Atmaja, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan almarhum dinyatakan meninggal dunia pada Rabu waktu setempat.
“Menginformasikan bahwa satu jemaah PPU atas nama Harun Rusdi Noto Siswoyo dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.06 WAS,” kata Budi.
Menurutnya, almarhum meninggal saat menjalankan ibadah umrah sunnah di Mekkah.
“Meninggal di Mekkah pada jam 14.00 waktu Mekkah, jam 19.00 WITA. Insya Allah akan dilaksanakan sholat ghoib di Masjid An-Nur sebelum sholat subuh. Insya Allah dimakamkan di Mekkah,” jelasnya.
Saat ini, pihak petugas haji masih membantu proses administrasi dan pengurusan pemakaman almarhum di Arab Saudi.
“Saya masih membantu proses pengurusan dokumen penguburan dan COD (Certificate of Death),” ujarnya.
Budi menambahkan hingga kini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyebab wafatnya almarhum.
“Untuk penyebab sakitnya, kami masih belum mendapat informasi,” jelas Budi.
Ia juga menyampaikan pemerintah daerah bersama petugas haji telah menyampaikan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebagai informasi, total jemaah haji asal Kabupaten PPU pada musim haji 2026 berjumlah 153 orang. Sebanyak 148 jemaah utama diberangkatkan dari Masjid Al-Ikhlas Nipah-Nipah menuju Embarkasi Batakan Balikpapan pada 6 Mei 2026.
Rombongan tersebut tergabung dalam Kloter 8 bersama jemaah asal Samarinda dan Kalimantan Utara, kemudian bertolak ke Arab Saudi pada 7 Mei 2026.
