SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menilai vonis empat tahun penjara terhadap Dayang Donna Walfiares Tania dalam perkara korupsi dan suap perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum menyentuh aktor utama mafia tambang di Kalimantan Timur.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, mengatakan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda tersebut justru memperlihatkan lemahnya keberanian negara dalam membongkar jejaring mafia tambang hingga ke lingkar kekuasaan.

“Ringannya vonis tersebut memperlihatkan bahwa hukum masih gagal menyentuh struktur kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadikan sumber daya alam sebagai bancakan elite politik dan korporasi,” ujar Mustari dalam rilis yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, perkara korupsi IUP tidak bisa dipandang sekadar praktik suap administratif biasa.

Ia menegaskan korupsi di sektor pertambangan berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang selama ini dirasakan masyarakat di daerah tambang.

“Korupsi sektor pertambangan bukan kejahatan administratif, melainkan kejahatan ekologis dan kemanusiaan yang sangat kental dengan pelanggaran HAM,” tegasnya.

JATAM Kaltim menilai praktik jual beli izin tambang selama ini berlangsung dalam relasi kuasa yang melibatkan pejabat, keluarga penguasa hingga kepentingan bisnis batu bara.

Dampaknya disebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga penghancuran hutan, pencemaran lingkungan, kriminalisasi warga hingga jatuhnya korban jiwa di lubang tambang.

“Setiap izin tambang yang lahir dari praktik korupsi akan melahirkan daya rusak yang diwariskan lintas generasi,” katanya.

Dalam perkara tersebut, Dayang Donna divonis empat tahun penjara, lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa KPK selama enam tahun 10 bulan.

Putusan itu dinilai JATAM berpotensi menjadi sinyal buruk bagi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

“Ironisnya, di tengah krisis ekologis Kalimantan Timur yang semakin parah, hukuman terhadap pelaku korupsi tambang justru masih terasa ringan dan belum memberikan efek jera,” ucap Mustari.

JATAM Kaltim juga menyoroti belum terbongkarnya aktor-aktor utama dan jejaring politik-ekonomi yang diduga menikmati keuntungan dari penerbitan maupun perpanjangan IUP bermasalah di Kaltim.

Karena itu, JATAM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut seluruh jaringan mafia IUP tanpa pandang bulu serta membongkar jejaring oligarki tambang yang selama ini disebut dilindungi kekuasaan.

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan audit total terhadap seluruh IUP di Kaltim yang terindikasi lahir melalui praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

“Kalimantan Timur sudah terlalu lama dijadikan ruang ekstraksi tanpa keadilan. Ketika hukum gagal memberi keadilan ekologis bagi rakyat, maka yang tersisa hanyalah impunitas bagi mafia tambang dan penderitaan berkepanjangan bagi warga,” tutup Mustari. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur, Erwin Izharuddin, menegaskan partainya belum menarik dukungan terhadap wacana hak angket di DPRD Kaltim.

Ia menyebut posisi PAN saat ini masih dalam tahap peninjauan dan pembahasan internal bersama kader partai di parlemen.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin menanggapi berkembangnya kabar bahwa PAN keluar dari barisan enam fraksi pengusul hak angket.

“Jadi berita-berita mengenai saya narik (fraksi dari hak angket), bahasa lebih halusnya, meninjau,” ujar Erwin, Kamis (15/5/2026).

Menurutnya, posisi PAN sebagai bagian dari fraksi gabungan membuat setiap keputusan politik harus dibahas terlebih dahulu secara internal sebelum menentukan sikap resmi partai.

Karena itu, komunikasi dengan anggota DPRD dari PAN menjadi langkah yang harus dilakukan sebelum pembahasan lanjutan dengan fraksi lain.

“Kita bukan menarik ya, tapi meninjau habis itu berdiskusi sesuai prosedurnya mau angket itu gimana, kita rembukkan karena kita fraksi gabungan bukan fraksi sendiri,” katanya.

Erwin mengaku hingga kini dirinya belum sempat berkomunikasi langsung dengan kader PAN di DPRD Kaltim lantaran masih berada di Jakarta.

Namun ia memastikan pembahasan mengenai hak angket akan segera dilakukan dalam forum internal partai.

“Saya sebagai ketua, karena saya di Jakarta kan saya belum berkomunikasi dengan para dewan. Nanti kita meeting diskusi mengenai hak angket baru ke Nasdem,” ujarnya.

Meski belum mengambil keputusan final, Erwin memastikan peluang PAN untuk tetap mendukung hak angket masih terbuka.

Ia menegaskan arah kebijakan partai tetap berpijak pada aspirasi masyarakat dengan tetap mengikuti mekanisme internal organisasi.

“Soal instruksi kami ke kader dewan sesuai dengan arahan rakyat saja. PAN kan bantu rakyat tapi kan tetap lewat standar operasi proseduralnya kami di internal,” tegasnya.

Diketahui, dari tiga kader PAN yang duduk di DPRD Kaltim, hanya Baharuddin Demmu yang menandatangani dukungan hak angket pada 4 Mei 2026 lalu.

Sementara dua legislator PAN lainnya, yakni Sigit Wibowo dan M. Darlis Pattalongi, tidak ikut membubuhkan tanda tangan dukungan.

Polemik hak angket DPRD Kaltim sendiri masih terus menjadi perhatian publik menyusul dorongan sejumlah elemen masyarakat agar dewan lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Polemik redistribusi kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten/kota masih menjadi sorotan di sejumlah daerah.

Belum adanya kepastian teknis pelaksanaan dinilai berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurutnya, sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menjadi langkah paling penting agar masyarakat penerima bantuan tidak tercecer dari sistem.

“Yang paling memahami data masyarakat yang terdampak redistribusi tentu Dinkes dan Dinsos. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak pelayanan kesehatan hanya karena masalah administrasi,” ujar Agus Aras.

Politisi dari daerah pemilihan Kutai Timur itu juga mengkritik waktu pelaksanaan kebijakan yang dinilai kurang tepat.

Ia menilai pengalihan tanggungan BPJS seharusnya sudah dirancang sejak awal tahun anggaran, bukan ketika APBD sedang berjalan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten/kota harus bergerak cepat melakukan penyesuaian anggaran secara mendadak, termasuk melakukan pergeseran belanja yang memerlukan proses administratif dan persetujuan lintas pihak.

“Kalau kebijakan seperti ini diterapkan di tengah jalan, daerah pasti kewalahan. Apalagi harus melakukan penyesuaian anggaran dalam waktu singkat,” katanya.

Agus menyebut Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang cukup terdampak setelah Kota Samarinda.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan normal.

Salah satu opsi yang disarankan ialah memanfaatkan APBD Perubahan untuk menambah alokasi pembiayaan kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong melakukan validasi ulang data masyarakat kategori desil bawah agar tetap masuk dalam skema bantuan kesehatan, baik dari provinsi maupun program lain yang tersedia.

Tak hanya itu, Agus Aras juga mendorong pemerintah daerah mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membantu pembiayaan sektor kesehatan setelah penghapusan bantuan keuangan atau Bankeu.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu hanya karena persoalan administratif maupun penyesuaian fiskal antarlevel pemerintahan.

“Yang paling penting adalah mitigasi teknisnya. Jangan sampai kebijakan administrasi ini justru berdampak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kabar duka datang dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029, H. Kamaruddin Ibrahim, meninggal dunia pada Jumat (15/5/2026).

Informasi wafatnya legislator dari Partai NasDem tersebut diumumkan melalui ucapan belasungkawa resmi yang disampaikan pimpinan, anggota DPRD, serta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala dosanya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” demikian isi pernyataan belasungkawa DPRD Kaltim.

Kepergian Kamaruddin Ibrahim terjadi di tengah proses hukum yang sebelumnya menjerat dirinya dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan PT Telkom Indonesia.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap 10 terdakwa terkait kasus korupsi proyek fiktif dengan total kerugian negara mencapai Rp464 miliar.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

“Majelis menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar ketua majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Nama Kamaruddin Ibrahim turut masuk dalam jajaran terdakwa dalam perkara tersebut. Kasus itu sempat menjadi perhatian publik lantaran menyeret sejumlah pihak dalam proyek pengadaan yang disebut fiktif di perusahaan pelat merah tersebut.

Meski demikian, belum diperoleh informasi resmi terkait perkembangan lanjutan status hukum almarhum pasca meninggal dunia.

Di sisi lain, wafatnya Kamaruddin Ibrahim diperkirakan akan memicu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kaltim. Berdasarkan informasi yang berkembang di internal Partai NasDem, kursi yang ditinggalkan almarhum berpotensi diisi oleh Andi Burhanuddin Solong.

Namun hingga kini, DPW Partai NasDem maupun DPRD Kaltim belum menyampaikan pernyataan resmi terkait proses PAW tersebut.

Diketahui, mekanisme PAW anggota DPRD dilakukan melalui usulan partai politik kepada pimpinan DPRD sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kabar meninggalnya Kamaruddin Ibrahim turut mengundang ucapan belasungkawa dari sejumlah tokoh politik dan kolega di Kalimantan Timur yang mengenang almarhum sebagai sosok aktif di dunia politik daerah. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S