SAMARINDA – Sky House Rooftop Dining & Lounge resmi kembali dibuka untuk publik dengan konsep baru mulai 22 Juni 2026. Setelah melalui proses persiapan selama enam bulan, restoran yang berada di lantai 17 dan 18 Mercure Samarinda itu hadir dengan tampilan lebih segar, area yang lebih luas, serta pengalaman kuliner yang diperbarui.

Suasana baru langsung terasa sejak memasuki area Sky House. Dengan kapasitas lebih besar, venue ini mampu menampung lebih dari 130 tamu di lantai 17 dan sekitar 90 tamu di lantai 18.

Selain menjadi destinasi kuliner eksklusif, Sky House juga diproyeksikan menjadi salah satu pilihan utama untuk berbagai kegiatan privat seperti ulang tahun, pernikahan, gathering perusahaan, hingga acara khusus lainnya.

General Manager Ibis dan Mercure Samarinda, Seto Marsono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi Sky House hingga kembali dibuka untuk masyarakat.

“Terkhusus juga tim F&B Mercure yang sudah bekerja keras selama enam bulan mempersiapkan Sky House dengan suasana yang baru,” ujarnya saat grand opening, Senin (22/6/2026).

Menurut Seto, konsep baru ini diharapkan mampu menjadikan Sky House sebagai salah satu restoran unggulan di Samarinda, baik dari sisi sajian makanan, pelayanan, maupun tampilan venue.

“Sky House telah menjadi resto yang berlokasi paling tinggi dengan view 360 derajat Kota Samarinda. Tentu saja Sky House juga kami buka untuk memberi experience baru bagi tamu Mercure dan warga Samarinda serta sekitarnya,” katanya.

Ia menjelaskan perubahan paling mencolok terletak pada tata ruang yang kini lebih lega dan nyaman. Sementara untuk menu, konsep utama tetap dipertahankan dengan sentuhan penyajian dan presentasi yang lebih modern.

“Suasananya tidak terlalu formal dan cenderung lebih warm dan menarik. Kami juga membuka operasional mulai pukul 17.00 hingga 01.00 dini hari,” tambahnya.

Brand Owner sekaligus F&B Manager Sky House, Cheny Claudia Fuad, mengatakan pembaruan tidak hanya dilakukan pada desain interior, tetapi juga pada pilihan menu yang ditawarkan kepada pengunjung.

“Tetap pada Western cuisine yang disesuaikan dengan selera Indonesia. Penentuan menu juga sangat selektif baik dari sisi konsep maupun bahan yang digunakan,” jelasnya.

Salah satu daya tarik baru yang ditawarkan adalah pengalaman penyajian makanan secara teatrikal oleh pelayan restoran untuk beberapa menu tertentu. Konsep tersebut dihadirkan agar pengalaman bersantap menjadi lebih berkesan dan berbeda dari biasanya.

Dengan konsep baru, kapasitas lebih besar, serta panorama Kota Samarinda dari ketinggian, Sky House optimistis menjadi salah satu destinasi kuliner dan venue event premium yang semakin diminati masyarakat.

Pewarta: Adhi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 mulai mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengaku telah menerima berbagai laporan mengenai kendala yang dialami calon peserta didik saat mengakses sistem pendaftaran secara daring.

Ia mengatakan pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk meminta penjelasan langsung terkait persoalan tersebut.

“Saya juga mendapat informasi dan keluhan dari masyarakat terkait kendala akses saat pendaftaran. Karena itu besok saya berencana bertemu langsung dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui persoalannya secara jelas,” ujarnya usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (22/6/2026).

Menurut Baba, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah sulitnya mengakses sistem SPMB. Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan, termasuk kapasitas server yang menangani proses pendaftaran secara bersamaan.

“Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kondisi server yang digunakan. Apakah kapasitasnya memang mencukupi untuk menampung akses yang dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat,” katanya.

Selain persoalan teknis, Komisi IV juga akan menyoroti durasi waktu pendaftaran yang dinilai cukup singkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan merugikan calon peserta didik yang belum sempat menyelesaikan proses pendaftaran akibat kendala sistem.

“Kami juga ingin mengetahui apakah ada peluang atau kesempatan pada tahap berikutnya jika masih ada calon siswa yang belum sempat mendaftar karena waktu yang terbatas atau kendala teknis,” lanjutnya.

Meski sejumlah pihak mengaitkan persoalan ini dengan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru tahun sebelumnya, Baba menegaskan fokus DPRD saat ini adalah memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lancar dan mampu mengakomodasi seluruh peserta.

“Yang ingin kami pastikan sekarang adalah mekanisme yang berjalan saat ini. Apakah sistem yang digunakan benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Kaltim berharap hasil pertemuan dengan Disdikbud nantinya dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan pendidikan berbasis digital di Kalimantan Timur.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan fasilitas nonton bareng (nobar) di sejumlah titik untuk memberi ruang bagi masyarakat menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama.

Rencana tersebut disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Ia memastikan persiapan nobar telah dibahas dan dalam waktu dekat akan direalisasikan di beberapa lokasi strategis milik pemerintah provinsi.

Menurut Rudy, kegiatan nobar tidak sekadar menghadirkan tontonan pertandingan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Pemprov Kaltim ingin menghadirkan suasana Piala Dunia yang meriah, terbuka, dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Konsep nobar ini sudah kita bahas, nanti akan dilaksanakan di berbagai lokasi. Kami ingin masyarakat bisa hadir, menikmati pertandingan, sekaligus merasakan semangat kebersamaan dalam suasana Piala Dunia,” ujar Rudy usai rapat di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (22/6/2026).

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain kawasan depan Kantor Gubernur Kaltim dan sejumlah aset Pemprov lainnya yang dinilai representatif untuk menampung antusiasme masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan pemanfaatan hotel maupun ruang terbuka lainnya agar jangkauan nobar semakin luas.

Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga menyiapkan konsep nobar keliling menggunakan mobil videotron. Skema tersebut dinilai mampu menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke berbagai sudut daerah.

“Tidak hanya di satu titik, kami juga siapkan nobar keliling menggunakan mobil videotron agar lebih banyak masyarakat bisa ikut menikmati,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim menghadirkan ruang hiburan publik yang inklusif sekaligus mempererat kebersamaan warga. Di sisi lain, kegiatan nobar juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Pedagang makanan, minuman, hingga pelaku usaha kecil diperkirakan akan memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama penyelenggaraan nobar.

Rudy menegaskan seluruh rangkaian nobar akan dikemas secara terbuka dan meriah agar benar-benar menjadi pesta rakyat dalam menyambut Piala Dunia 2026.

“Yang jelas, semua kita siapkan supaya masyarakat bisa menikmati Piala Dunia dalam suasana kebersamaan. Jadi jangan sampai terlewatkan,” tegasnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengantisipasi potensi tekanan fiskal pada APBD 2026. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahkan telah memetakan sejumlah belanja yang berpotensi dicadangkan atau diefisienkan guna mengurangi risiko defisit pada perubahan anggaran mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua TAPD, Sri Wahyuni, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (22/6/2026).

Menurut Sri, pembahasan bersama Banggar juga menyoroti mekanisme hibah, termasuk hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) yang sempat menjadi perhatian anggota dewan.

Ia menegaskan proses hibah LPTQ tidak berbeda dengan hibah organisasi lainnya. Seluruh pengajuan tetap melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diverifikasi perangkat daerah terkait, ditetapkan dalam APBD, hingga akhirnya dicairkan sesuai ketentuan.

“Prosesnya sama dengan hibah-hibah yang lain. Ada pengusulan proposal, diverifikasi, kemudian ditetapkan dalam APBD dan dicairkan. Tidak ada perlakuan khusus,” tegasnya.

Selain itu, Banggar juga menyoroti sejumlah pergeseran anggaran yang terjadi di lingkungan Pemprov Kaltim. Sri menjelaskan, pergeseran yang tidak mengubah pagu APBD dapat dilakukan melalui mekanisme internal. Namun, apabila berdampak pada perubahan pagu anggaran, maka harus dibahas melalui APBD Perubahan bersama DPRD.

Di tengah pembahasan tersebut, TAPD mulai mengantisipasi tekanan keuangan daerah yang diperkirakan muncul pada semester kedua tahun ini.

“Kami mulai memetakan belanja-belanja yang bisa dicadangkan atau diefisienkan karena kita akan menghadapi tekanan keuangan. Jadi saat pembahasan perubahan nanti, kita sudah siap melakukan penyesuaian agar tekanan defisit tidak terlalu besar,” ujarnya.

Meski belum dapat menyebut angka pasti, Sri mengakui terdapat potensi defisit yang saat ini masih dihitung oleh TAPD.

Salah satu penyebabnya adalah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sejumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terealisasi sesuai proyeksi.

Ia mencontohkan pembangunan dermaga tambat yang sebelumnya diproyeksikan menjadi sumber PAD baru pada tahun ini. Namun hingga kini fasilitas tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat.

“Awalnya kita berharap sudah menghasilkan PAD tahun ini. Regulasi dan anggarannya sudah disiapkan paralel. Tetapi ternyata proses perizinannya masih berjalan sehingga belum bisa memberikan kontribusi pendapatan,” katanya.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Kaltim mempertimbangkan koreksi terhadap target PAD dalam APBD Perubahan 2026.

Sri mengungkapkan, hingga pertengahan Juni 2026 realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 36 persen dari target tahunan.

“Pendapatan kita baru sekitar Rp5 triliun lebih. Padahal kalau melihat posisi waktu sekarang, idealnya sudah mendekati 50 persen,” ungkapnya.

Meski demikian, Sri menegaskan kondisi fiskal Kaltim masih relatif kuat dibandingkan banyak daerah lain karena porsi PAD masih lebih besar dibandingkan transfer pusat.

Saat ini, setelah pengurangan transfer dari pemerintah pusat, nilai TKD Kaltim berada di kisaran Rp3 triliun, sedangkan PAD masih mencapai lebih dari Rp6 triliun.

Di tengah ancaman perlambatan ekonomi akibat berkurangnya dana transfer dan aktivitas sektor ekstraktif, Pemprov Kaltim memastikan program prioritas daerah tidak akan terganggu.

Salah satu program yang dipastikan tetap menjadi prioritas adalah Gratispol, termasuk pembiayaan pendidikan gratis yang saat ini sedang berjalan.

“Program prioritas seperti Gratispol tetap menjadi perhatian. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Sri.

Untuk memperkuat pendapatan daerah, Pemprov Kaltim kini juga menggenjot optimalisasi pajak daerah, terutama dari sektor alat berat dan pajak air permukaan. Pemerintah bahkan menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam tim optimalisasi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga akan diperkuat melalui pembentukan unit khusus di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal Kalimantan Timur di tengah berkurangnya transfer pusat dan belum optimalnya realisasi sejumlah sumber PAD baru.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.