Beranda blog Halaman 27

Pengunjung IKN Diajak Ikut Bangun Kota Hutan Nusantara

redaksi
-
0
Pengunjung IKN Diajak Ikut Bangun Kota Hutan Nusantara

NUSANTARA – Libur memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terasa lebih spesial. Tak hanya melihat perkembangan pembangunan, pengunjung juga diajak ikut meninggalkan jejak hijau di jantung Nusantara.

Melalui kegiatan penanaman pohon di kawasan Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT), Otorita IKN membuka ruang partisipasi publik untuk ikut terlibat dalam pembangunan konsep kota hutan di Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut digelar mulai Jumat hingga Minggu, 15–17 Mei 2026, dan terbuka bagi seluruh pengunjung, baik individu, keluarga maupun rombongan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan di kawasan IKN.

“Kita semua tahu bahwa IKN adalah kota hutan. Artinya, kota ini dibangun dalam ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan,” ujarnya.

Menurut Myrna, konsep kota hutan tidak cukup hanya dibangun pemerintah atau Otorita IKN semata, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Karena itu, pengunjung diberikan kesempatan ikut menanam berbagai jenis pohon endemik Kalimantan di area yang telah disiapkan.

Pada kegiatan tersebut, Otorita IKN menyediakan sekitar 150 bibit tanaman, di antaranya Balangeran, Kapur, Tengkawang, Meranti dan Nyatoh.

“Kota hutan bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Selain aksi penghijauan, pengunjung selama libur panjang juga dapat mengunjungi kawasan Istana Negara dan area glamping di IKN yang dibuka hingga pukul 17.00 Wita setiap hari.

Otorita IKN turut mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga ketertiban selama berada di kawasan IKN dengan mengenakan pakaian sopan serta tidak membawa drone, hewan peliharaan, senjata tajam maupun melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke IKN sejak awal libur panjang disebut terus meningkat.

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, mengatakan masyarakat tidak hanya datang untuk berwisata, tetapi juga ingin melihat langsung progres pembangunan Nusantara.

“Masyarakat tidak hanya menikmati berbagai fasilitas dan berfoto di kawasan IKN, tetapi juga menyaksikan secara langsung pembangunan di berbagai sektor yang terus berjalan dan tidak berhenti,” ujarnya. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Arus Deras Sungai Mahakam Sempat Hambat Proses Pencarian Korban

redaksi
-
0
Arus Deras Sungai Mahakam Sempat Hambat Proses Pencarian Korban

TENGGARONG – Seorang pria bernama Johansyah ditemukan meninggal dunia di Sungai Mahakam, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat pergi mencuci pakaian di tepi sungai.

Korban yang diketahui berusia 54 tahun itu merupakan warga Jalan S Riyadi Gang 4, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.

Koordinator Lapangan BPBD Kukar, Eko Suryawinata, menuturkan Tim SAR gabungan menemukan jasad korban pada Jumat (16/5/2026) pagi setelah melakukan penyisiran di aliran Sungai Mahakam sejauh dua kilometer dari lokasi awal korban diduga terjatuh.

“Korban ditemukan sekitar 893 meter ke arah hilir dari titik kejadian dalam kondisi meninggal dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, Johansyah dilaporkan pergi ke tepian Sungai Mahakam di kawasan Pasiran, Desa Loa Kulu Kota, pada Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 18.00 Wita. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung kembali.

Di lokasi kejadian, warga hanya menemukan sandal dan pakaian cucian milik korban di tepi sungai.

Temuan tersebut kemudian memicu pencarian awal oleh warga sebelum akhirnya dilaporkan ke petugas SAR.

Operasi pencarian dimulai sejak pagi hari dengan melibatkan sejumlah unsur gabungan mulai dari Pos SAR Samarinda, BPBD Kukar, Polair, Polsek, relawan hingga warga sekitar.

“Tim SAR membagi pencarian menjadi dua sektor,” tambah Eko.

Satu tim menggunakan speedboat Polair dan perahu BPBD untuk menyisir area hilir. Sementara tim lain menggunakan rubber boat Basarnas guna memperluas area pencarian di sekitar lokasi korban diduga tenggelam.

Proses pencarian sempat terkendala arus Sungai Mahakam yang cukup deras.

Meski demikian, tim gabungan akhirnya menemukan korban pada pukul 08.59 Wita.

Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi menuju RSUD Aji Muhammad Parikesit menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan ditutup dan seluruh personel gabungan kembali ke satuan masing-masing.

Dalam operasi tersebut, petugas mengerahkan sejumlah peralatan pendukung seperti rubber boat Basarnas, speedboat Polair, peralatan SAR air, alat selam, hingga perangkat komunikasi dan medis.

Selain aparat, proses pencarian juga dibantu relawan dari berbagai komunitas di Loa Kulu dan Tenggarong. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Status Jakarta Masih Ibu Kota, Pemindahan IKN Tunggu Keppres

redaksi
-
0
Status Jakarta Masih Ibu Kota, Pemindahan IKN Tunggu Keppres

SAMARINDA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dalam putusan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, ditegaskan bahwa hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Dalam permohonannya, pemohon menilai terdapat ketidaksinkronan antara norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 dengan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022.

Namun MK menjelaskan bahwa berlakunya pemindahan ibu kota negara sepenuhnya bergantung pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam pertimbangannya menegaskan, tanpa adanya Keppres, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud,” demikian pertimbangan MK.

Menanggapi putusan tersebut, Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual, mengingatkan pemerintah pusat agar tetap konsisten terhadap komitmen pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan Yulianus di sela kegiatan Persekutuan Dayak Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (16/5/2026).

“Kita warga Dayak, masyarakat Dayak Kalimantan, prinsipnya selama ini mendukung adanya ibu kota ada di Kalimantan Timur, yaitu di Sepaku PPU. Sekarang sudah dibangun mulai dari istana negara, istana wapres, kementerian, bahkan sekarang dibangun legislatif, DPR, DPD maupun DPR RI,” ujar Yulianus.

Ia mengatakan masyarakat Kalimantan pada prinsipnya telah menerima dan mendukung pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.

Terkait proses hukum yang kini bergantung pada penerbitan Keppres, Yulianus menyatakan pihaknya tetap menghormati mekanisme konstitusi yang berlaku.

“Adapun keputusan dari MK ataupun pemerintahan berikutnya ya berarti kita serahkan kembali, tapi prinsipnya sudah menjadi keputusan bersama ya kita ikuti sesuai aturan,” katanya.

Sebagai wakil daerah di Senayan, Yulianus memastikan dirinya tetap mendukung keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Kita sebagai anggota DPD RI Dapil Kaltim tetap mendukung IKN ada di Kalimantan Timur. Kemudian masalah kelanjutannya, sekali lagi pemerintah punya otoritas, kita kembali kepada Pak Presiden,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak berubah-ubah sikap terhadap proyek strategis nasional tersebut, mengingat anggaran besar yang telah digelontorkan negara untuk pembangunan IKN.

“Sebagai pemerintah jangan plin-plan. Presiden sudah menetapkan, bahkan ada keputusan presiden, itu harus kita laksanakan, jangan plin-plan. Sudah banyak uang negara yang habis untuk membangun IKN, masa kita tidak hargai? Untuk apa itu? Apa jadi bangunan mangkrak lagi?” tegasnya. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

Lahan yang Awalnya Direncanakan untuk Pasar Kini Diambil Kembali Pemkab

redaksi
-
0
Lahan yang Awalnya Direncanakan untuk Pasar Kini Diambil Kembali Pemkab

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membongkar sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan aset daerah di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Sabtu (16/5/2026).

Penertiban dilakukan terhadap tiga bangunan yang selama bertahun-tahun berdiri di atas tanah milik pemerintah. Satpol PP Kukar menurunkan sekitar 20 personel untuk mengamankan jalannya eksekusi bersama pihak kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah menyebut lahan tersebut telah dikuasai dan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman selama kurang lebih 21 tahun.

Lurah Kelurahan Baru, Bayu Ramanda Baninugraha, mengatakan lahan itu awalnya dipersiapkan pemerintah untuk pembangunan pasar rakyat.

Rencana tersebut muncul pada 2005 setelah adanya dorongan peningkatan pendapatan asli desa dan kelurahan. Namun proyek itu tidak pernah terealisasi.

Seiring waktu, kawasan yang semestinya menjadi fasilitas publik justru berubah menjadi tempat tinggal warga.

“Karena tidak jadi, akhirnya terjadi juga peralihan penggunaan dan pemanfaatan yang seharusnya untuk pasar, pasar tidak jadi, jadilah tempat tinggal-tempat tinggal yang bisa kita lihat sampai saat ini,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, persoalan penguasaan lahan tersebut berlangsung cukup lama dan melewati pergantian sejumlah lurah di wilayah itu.

Pemerintah kelurahan, kata dia, sebenarnya telah mulai melakukan penertiban secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2025 lalu, sebagian penghuni disebut sudah meninggalkan lokasi.

Namun masih ada beberapa bangunan yang tersisa hingga akhirnya dilakukan pembongkaran.

“Kami sudah mencoba, dan Alhamdulillah di 2025 lalu itu sudah membersihkan dari orang-orangnya, walaupun masih menyisakan beberapa bangunan yang ada di sini,” katanya.

Sebelum pembongkaran dilakukan, petugas lebih dahulu memutus aliran listrik dan air PDAM untuk memastikan bangunan benar-benar kosong dari aktivitas.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra, menyebut proses penertiban berjalan tanpa hambatan.

Menurut dia, pemerintah telah melayangkan beberapa kali surat peringatan sebelum eksekusi dilakukan.

Petugas juga memberikan tenggat waktu hingga tujuh hari menjelang pembongkaran, namun tidak ada respons dari penghuni bangunan.

“Alhamdulillah dari kegiatan kita pada hari ini tidak ada perlawanan karena kami sudah melakukan himbauan dari surat kegiatan satu, dua, dan tiga sampai himbauan menjelang eksekusi ini selama tujuh hari,” ujar Awang.

Bayu menegaskan penertiban dilakukan untuk mengamankan kembali aset pemerintah yang tersisa di Kelurahan Baru.

Ia menyebut lahan tersebut menjadi aset terakhir yang dimiliki kelurahan dan diproyeksikan untuk pembangunan kantor di masa mendatang.

“Karena lahan ini lahan terakhir yang dimiliki Kelurahan Baru untuk dipersiapkan membangun kantor. Walaupun di kondisi defisit ini belum jadi, tapi setidaknya lahan ini harus betul-betul kami ambil kembali dari orang-orang yang tidak memiliki,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Prabowo Ingin Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

redaksi
-
0
Prabowo Ingin Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ekonomi rakyat dari desa saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP menjadi fondasi penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Menurut Prabowo, program MBG bukan hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa. Ia mengatakan dana dari program tersebut mampu menghidupkan berbagai sektor usaha masyarakat setempat.

“Saudara, nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG. Mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang,” ujar Prabowo.

Kepala Negara kemudian memaparkan simulasi perputaran ekonomi dari program MBG. Dalam satu desa, menurutnya, peredaran uang bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar per tahun yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Prabowo menjelaskan dampak ekonomi itu akan langsung dirasakan pelaku usaha kecil di desa, mulai dari petani, peternak, hingga produsen pangan lokal. Hasil produksi masyarakat pun dapat terserap di lingkungan mereka sendiri tanpa bergantung pada rantai distribusi panjang.

“Satu desa Rp10.800.000.000 beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup,” ungkapnya.

Ia menilai kombinasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor baru kebangkitan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Menurut Prabowo, pendekatan ekonomi dari desa menjadi jawaban atas sistem yang selama ini terlalu dikuasai pemodal besar.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” tegasnya.

Meski begitu, Prabowo mengakui program berskala besar tersebut berpotensi menghadapi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

“Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan banyak masyarakat kecil yang meminta program MBG tetap dilanjutkan karena dianggap sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari.

“MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, ‘Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya,’” tuturnya.

Selain koperasi desa, Prabowo turut menyoroti akses pembiayaan murah bagi masyarakat kecil. Ia mengaku telah meminta penurunan bunga kredit ultra mikro PNM Mekaar agar lebih ringan bagi pelaku usaha kecil.

“Tadinya bunganya itu 24 persen, 22 saya perintahkan harus turun, di bawah 10 persen,” ujar Prabowo.

Ke depan, koperasi desa juga diproyeksikan menjadi pusat layanan keuangan rakyat dengan akses kredit murah bagi masyarakat desa guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong industrialisasi berbasis desa. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

DTKS Jadi Dasar Penyaluran dan Evaluasi Program Sosial di Kaltim

redaksi
-
0
DTKS Jadi Dasar Penyaluran dan Evaluasi Program Sosial di Kaltim

SAMARINDA – Dinas Sosial Kalimantan Timur terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat guna mendorong penerima bantuan sosial agar mampu mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, berbagai program pemberdayaan dijalankan untuk membantu masyarakat memperoleh tambahan penghasilan dan mengembangkan usaha produktif.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga pendampingan berkelanjutan agar masyarakat dapat keluar dari ketergantungan bantuan sosial.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

“Program ini sudah berjalan baik oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Pendekatannya memang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Ia menuturkan, penerima bantuan juga mendapatkan pemantauan secara berkala agar program yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, seluruh data penerima bantuan telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan, melakukan evaluasi, hingga memastikan program berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Dinsos Kaltim berharap program pemberdayaan yang terus diperkuat ini dapat membantu masyarakat bertransformasi menjadi lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

“Harapannya masyarakat penerima bantuan dapat terus berkembang, memiliki penghasilan yang lebih baik, dan secara bertahap mampu mandiri sehingga kesejahteraan keluarga juga ikut meningkat,” tutup Andi. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Penopang Kebutuhan Desa

redaksi
-
0
Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Penopang Kebutuhan Desa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu menjadi penggerak baru perekonomian desa dan kelurahan di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan KDKMP diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun pengembangan usaha lokal.

“Kita harap KDKMP mampu mendorong bergeraknya perekonomian desa dan mampu memberdayakan peran-peran desa. Karena mereka sendiri yang akan mengupayakan bahan baku dan kebutuhan di desa untuk keperluan masyarakat desa,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (16/5/2026).

Pemprov Kaltim saat ini terus mempercepat kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menyebut sebanyak 61 unit KDKMP di Kaltim telah siap beroperasi.

“Dari total keseluruhan 450 unit KDKMP yang terbangun, saat ini sudah siap beroperasi sebanyak 61 unit. Target kita akhir Juli keseluruhan sudah beroperasi, karena progresnya sudah mencapai 80 persen bahkan 90 persen,” jelas Heni.

Menurutnya, keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi kebutuhan masyarakat, memperluas akses usaha mikro, hingga mendukung sektor pertanian dan perikanan di daerah.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan melaporkan sebanyak 531 unit koperasi berada di Jawa Timur dan 530 unit lainnya tersebar di Jawa Tengah.

Pemerintah pusat juga menargetkan 30 ribu manajer KDKMP direkrut untuk mendukung operasional koperasi, termasuk 5.476 orang untuk koperasi nelayan Merah Putih.

Presiden juga menegaskan koperasi desa akan menjadi salah satu penopang program pembangunan nasional, termasuk mendukung sektor pertanian dan program makan bergizi gratis (MBG) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Polda Kaltim Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Polisi Terlibat Narkoba

redaksi
-
0
Polda Kaltim Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Polisi Terlibat Narkoba

SAMARINDA – Komitmen Polda Kalimantan Timur dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan. Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba resmi menahan seorang oknum anggota Polres Kutai Kartanegara berinisial YBA yang diduga menjadi otak penyelundupan narkotika Golongan II jenis Etomidate.

Pengungkapan kasus tersebut dipaparkan langsung Kabid Humas Polda Kaltim, Yuliyanto, bersama Dirresnarkoba Polda Kaltim, Romylus Tamtelahitu, dalam konferensi pers di Mapolda Kaltim.

“Bapak Kapolda sejak awal sudah menunjukkan komitmen lantang bahwa tidak ada ruang bagi narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polda Kaltim. Pembersihan ini tidak hanya berlaku untuk luar, tapi juga tegas ke dalam institusi,” ujar Romylus.

Kasus ini bermula dari koordinasi antara Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai yang mencurigai adanya pengiriman paket dari Medan melalui jasa ekspedisi TIKI.

Mendapat informasi tersebut, Ditresnarkoba langsung membagi tim operasi ke wilayah Tenggarong dan Balikpapan.

Pada 30 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wita, petugas mengamankan seorang pria berinisial AB saat mengambil paket di kantor TIKI Tenggarong.

Saat paket dibuka di depan saksi, ditemukan 20 buah narkotika Golongan II jenis Etomidate.

“Kami menginterogasi saudara AB berulang kali. Hasilnya, dia sama sekali tidak tahu-menahu apa isi di dalam paket tersebut. Dia murni hanya diperintah oleh YBA,” jelas Romylus.

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menemukan paket serupa di TIKI Balikpapan sebanyak 50 buah.

Seluruh paket disebut memiliki pola yang sama, dikirim dari Medan oleh seseorang berinisial H yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan hasil pemeriksaan manifes pengiriman, total terdapat lima paket besar berisi sekitar 100 buah Etomidate yang dikirim secara bertahap sejak 18 April hingga 30 April 2026.

Polisi juga mengungkap nilai bisnis haram tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Harga beli Etomidate dari Medan disebut sekitar Rp4 juta per buah, sementara harga jual di Kalimantan Timur mencapai Rp4,5 juta hingga Rp5 juta per buah.

“Estimasi keuntungan dari 20 buah paket di Tenggarong saja mencapai Rp270 juta,” paparnya.

Setelah mengumpulkan bukti, Ditresnarkoba bersama Bid Propam Polda Kaltim mengamankan YBA pada 1 Mei 2026 sekitar pukul 04.00 Wita.

Dalam gelar perkara, polisi menetapkan AB sebagai saksi karena dinilai tidak mengetahui isi paket, sementara YBA ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan sejak 2 Mei 2026 di Rutan Polda Kaltim.

Atas perbuatannya, YBA dijerat Pasal 119 juncto Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sejumlah ketentuan pidana lainnya.

Polda Kaltim juga masih memburu dua DPO lain berinisial R di Jakarta dan H di Medan yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Kabid Humas Polda Kaltim menegaskan proses hukum terhadap YBA berjalan cepat dan bersamaan dengan proses etik di internal kepolisian.

“Karena yang bersangkutan adalah anggota Polri aktif, selain hukuman pidana, YBA saat ini juga sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk proses pemecatan di Bid Propam Polda Kaltim,” tegas Yuliyanto. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

MUI Ajak Umat Perkuat Semangat Berbagi di Hari Raya Kurban

redaksi
-
0
MUI Ajak Umat Perkuat Semangat Berbagi di Hari Raya Kurban

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, termasuk menjalankan puasa sunah dan berkurban bagi yang mampu.

Ajakan tersebut disampaikan Nasaruddin usai sidang isbat penetapan awal Zulhijah di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama RI, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

“Kepada seluruh umat Islam untuk memperkuat ibadah-ibadah pra-Idul Adha, terutama puasa-puasa sunah, kemudian juga berkurban bagi yang mampu,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, ibadah kurban memiliki makna penting dalam ajaran Islam sekaligus menjadi bentuk ketakwaan dan kepedulian sosial kepada sesama.

“Berkurban itu sesungguhnya itu banyak haditsnya,” kata Menag.

Selain mengajak masyarakat memperbanyak ibadah, Nasaruddin juga menyampaikan doa bagi jamaah calon haji Indonesia yang saat ini menjalankan ibadah di Tanah Suci agar diberi kelancaran hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

“Sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang dan juga kepada jamaah calon haji kita semoga pulang nanti dalam keadaan membawa haji mabrur,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan, yang mengimbau umat Islam memperkuat semangat berbagi melalui ibadah kurban.

“Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bagian dari mendekatkan diri kepada Allah SWT,” kata Amirsyah.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diputuskan berlangsung pada Rabu, 27 Mei 2026. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Kukar Dorong Koperasi Desa Jadi Pusat Distribusi Kebutuhan Pokok

redaksi
-
0
Kukar Dorong Koperasi Desa Jadi Pusat Distribusi Kebutuhan Pokok

TENGGARONG – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Loa Lepu di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masuk dalam agenda peluncuran nasional 1.061 koperasi desa yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).

Peluncuran dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan digelar secara hybrid melalui sambungan virtual ke berbagai daerah di Indonesia.

Di Kukar, peresmian dipusatkan di KDMP Loa Lepu dan ditandai pemotongan pita serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama unsur Forkopimda dan pejabat daerah.

Masuknya KDMP Loa Lepu dalam peluncuran nasional dinilai menjadi sinyal kuat bahwa program koperasi desa kini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pusat dalam membangun ekonomi berbasis desa.

Aulia Rahman Basri mengatakan peluncuran serentak KDMP menjadi momentum penting mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo sekaligus selaras dengan visi pembangunan daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik.

Menurutnya, konsep KDMP tidak lagi berjalan seperti koperasi konvensional karena pemerintah mendorong koperasi menjadi pusat distribusi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat desa.

Ia menyebut model KDMP dibangun dengan konsep ekonomi progresif yang menghubungkan rantai produksi, distribusi hingga pemasaran kebutuhan pokok masyarakat.

“KDMP menganut new economy progresif yang membangun ekosistem perekonomian menjadi penyuplai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Aulia.

Pemkab Kukar berharap keberadaan KDMP Loa Lepu dapat menjadi contoh pengembangan koperasi desa di wilayah lain di Kukar.

Karena itu, pemerintah meminta dukungan masyarakat agar koperasi tersebut berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

“Kehadiran KDMP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu mari kita bersatu saling memberikan dukungan pembangunan KDMP ini, semoga KDMP Loa Lepu menjadi pionir bagi KDMP di seluruh kecamatan di Kukar,” harapnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menilai operasional 1.061 koperasi desa dalam waktu singkat menunjukkan keseriusan pemerintah membangun fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa.

Menurut Prabowo, koperasi desa bukan hanya wadah usaha masyarakat, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah ingin koperasi desa mampu memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok sehingga keuntungan ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat desa.

“Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga rantai pasok lebih pendek dan keuntungan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga desa,” jelas Prabowo. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

1...262728...798Halaman 27 dari 798