Sesi keynote speaker, Rabu (20/5) lebih banyak membahas kondisi ekonomi nasional dan perkembangan Kaltim.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Tjahyo Purnomo yang hadir mewakili Menteri Keuangan RI memaparkan cukup banyak angka soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBD hingga kondisi infrastruktur di Kaltim.

Menurut Tjahyo, dunia saat ini memang sedang menghadapi tantangan besar. Mulai ketegangan geopolitik global hingga tekanan ekonomi dunia yang ikut mempengaruhi daerah.

Namun di tengah situasi itu, ekonomi Indonesia disebut masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di angka 5,11 persen. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah.

Sementara untuk wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonominya berada di angka 4,79 persen.

Khusus Kaltim, menurutnya, daerah ini memiliki posisi yang sangat strategis. Bukan hanya sebagai penghasil sumber daya alam, tapi juga mulai bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ia menyebut sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang terbesar ekonomi Kaltim.

Namun di sisi lain, sektor makanan dan minuman justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi hingga 15,96 persen. Sementara sektor jasa lainnya tumbuh sekitar 14,92 persen dan industri pengolahan mencapai 13,89 persen.

Paparan itu menunjukkan ekonomi Kaltim perlahan mulai bergerak tidak hanya bergantung pada batu bara dan migas.

Tjahyo juga memaparkan kondisi inflasi Kaltim yang menurutnya masih cukup terkendali. Per April 2026, inflasi year on year Kaltim berada di angka 2,5 persen dengan inflasi bulanan sekitar 0,11 persen.

Selain itu, ia juga menyinggung kondisi infrastruktur di Kaltim. Menurutnya tingkat kemantapan jalan provinsi di Kaltim saat ini berada di angka sekitar 81,41 persen.

Namun tantangan berikutnya bukan hanya membangun infrastruktur.

Tetapi memastikan jalan dan fasilitas yang dibangun benar-benar terhubung dengan pusat produksi, kawasan ekonomi, UMKM, logistik hingga layanan publik.

Di bagian lain, Tjahyo juga memaparkan kondisi APBD konsolidasi di Kaltim. Hingga awal Mei 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 21,98 persen atau sekitar Rp10,7 triliun. Sementara realisasi belanja berada di angka 16,32 persen atau sekitar Rp8,62 triliun.

Ia mengingatkan percepatan belanja daerah bukan hanya soal mengejar serapan anggaran. Tetapi harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap masyarakat.

Tjahyo juga sempat menyinggung pentingnya pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah. Salah satunya melalui skema pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk proyek-proyek produktif.

Mulai pembangunan jalan, jembatan, fasilitas rumah sakit hingga pengelolaan sampah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah ke depan juga harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat.

Dan semakin lama paparan itu berjalan, semakin terlihat bagaimana posisi Kaltim memang sedang berada dalam fase perubahan besar.

Bukan hanya karena IKN dan investasi, tapi juga karena tantangan ekonomi daerah yang semakin kompleks. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Memasuki sesi pembukaan, suasana forum mulai terasa lebih serius.

Staf Ahli Gubernur Bidang II Pemprov Kaltim, Siti Farisyah Yana hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud untuk membuka kegiatan pengukuhan Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029.

Di awal sambutannya, ia sempat bercanda soal dirinya yang harus hati-hati berbicara di depan banyak wartawan. Candaan itu langsung disambut tawa kecil beberapa peserta.

Tapi setelah itu pembicaraan mulai masuk ke persoalan yang memang sedang dihadapi dunia media sekarang.

Apalagi belakangan ini Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memang cukup banyak menjadi perhatian publik. Mulai dari berbagai kebijakan baru, gaya komunikasinya yang cukup terbuka, sampai bagaimana pemerintah provinsi mencoba membangun hubungan dengan media di tengah perubahan dunia digital yang bergerak cepat.

Siti yang membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

Bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemprov Kaltim, kata dia, memandang insan pers sebagai mitra penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, memperkuat literasi publik, sekaligus menjaga ruang informasi tetap sehat dan bertanggung jawab.

Hal itu sebenarnya juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga ditegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Di daerah, dukungan pemerintah terhadap media juga masih dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pers yang sehat, profesional dan independen.

Di tengah perkembangan teknologi digital sekarang, pemerintah juga menilai tantangan dunia pers semakin besar.

Arus informasi bergerak sangat cepat. Banyak informasi beredar tanpa proses verifikasi yang jelas. Sementara media arus utama tetap dituntut menjaga akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.

Dan pembahasan seperti itu memang terasa hampir sepanjang forum.

Sementara itu, Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita juga menyampaikan pandangannya soal kondisi industri media saat ini.

Ia menjelaskan bagaimana perubahan besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

Pola masyarakat mengakses informasi berubah total.

Menurut Januar, media cetak, televisi, radio hingga portal berita sekarang menghadapi tekanan yang sama.

Banyak perusahaan media tidak lagi mampu bertahan seperti dulu. Bahkan ada yang harus menghentikan operasional dan mengurangi jumlah karyawan.

Namun di tengah situasi itu, media arus utama tetap memiliki tanggung jawab menjaga kualitas informasi dan menjadi pembeda di tengah banjir konten media sosial.

Januar juga sempat menyinggung soal AI yang mulai masuk ke dunia media.

Menurutnya, media mainstream sekarang bukan hanya bersaing sesama perusahaan pers, tapi juga menghadapi gelombang konten media sosial dan produk AI yang bergerak jauh lebih cepat.

“Musuh media mainstream sekarang adalah produk-produk AI yang disebarkan di media sosial,” kata Januar yang juga masih memimpin perusahaan media Pikiran Rakyat.

Di bagian lain, Januar juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah tetap memberi dukungan terhadap media-media lokal yang sudah terverifikasi dan menjalankan proses jurnalistik dengan benar.

Menurutnya, media yang berada di bawah organisasi pers resmi memiliki tanggung jawab yang jelas.

Mulai membayar pajak, menggaji karyawan, menjalankan pelatihan wartawan hingga menjaga standar perusahaan pers.

Pembahasan soal dukungan pemerintah terhadap media ini cukup banyak mendapat perhatian peserta.

Karena hampir semua memahami kondisi media daerah sekarang memang tidak mudah.

Belanja publikasi pemerintah mulai berkurang. Persaingan media makin keras. Sementara media sosial terus mengambil perhatian masyarakat setiap hari.

Semakin terasa bahwa media daerah sekarang memang sedang berada di tengah tekanan perubahan yang besar. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Saya mengikuti kegiatan pengukuhan Pengurus SPS Kaltim ini hampir seharian penuh, Rabu (20/5).

Sejak pagi suasana di Grand Tjokro Balikpapan memang sudah ramai. Wartawan senior, pemilik media, pimpinan redaksi, pejabat pemerintah, humas kepolisian hingga tokoh pers lama terlihat mulai berdatangan.

Sudah lama rasanya tidak melihat forum media di Kaltim yang mempertemukan banyak orang seperti ini dalam satu ruangan.

Bukan hanya soal pelantikan pengurus baru.

Tapi juga tempat orang-orang media berbicara cukup terbuka tentang kondisi pers sekarang.

Dan memang, hampir sepanjang acara, pembahasannya kembali ke persoalan yang sama.

Tentang pendapatan media yang turun. Perubahan perilaku pembaca. Media sosial yang bergerak terlalu cepat. Sampai AI yang mulai masuk ke ruang redaksi.

Media memang sedang tidak baik-baik saja.

Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029 yang dikukuhkan kali ini dipimpin Ajid Kurniawan dari Balikpapan Pos sebagai ketua. Posisi sekretaris diisi Sumarsono dari Tribun Kaltim dan bendahara dipercayakan kepada Supriyono dari Kaltim Post.

Di jajaran dewan pertimbangan juga diisi sejumlah nama yang cukup lama dikenal di dunia pers Kaltim seperti Ir H Seno Aji, Erwin Dede Nugroho, Desman Minang Endhianto, Syafril Teha Noer hingga Syarifuddin Pernyata.

Sementara di bidang-bidang kepengurusan, cukup banyak wajah media lama maupun generasi baru ikut masuk dalam struktur organisasi.

Ada nama Edwin Agustyan dari Bontangpost.id, Tommy Simanjuntak dari Sekatv, Devi Alamsyah dari Nomorsatukaltim, Adhi Abdian dari MediaKaltim.com, Doni Ari Wardana dari Swara Kaltim, Romdani dari Kaltim Post, Herdi dari Klikkaltim.com hingga Firmansyah Wahyudi dari Berau Post.

Kepengurusan kali ini terlihat mencoba merangkul cukup banyak media dari berbagai daerah di Kaltim.

Tidak hanya media cetak lama, tapi juga media siber dan televisi lokal.

Ketua SPS Kaltim yang baru dikukuhkan, Ajid Kurniawan, juga menyampaikan secara terbuka soal kondisi industri pers saat ini.

Menurutnya, perusahaan media sekarang sedang menghadapi masa yang berat.

Ia bahkan menyebut perusahaan pers hari ini seperti berdiri di “dataran yang bergetar”.

Kalimat itu terasa cukup menggambarkan situasi media sekarang.

Perubahan datang terlalu cepat. AI mulai masuk ke ruang redaksi. Sementara konten viral sering lebih cepat dipercaya dibanding proses jurnalistik yang panjang dan penuh verifikasi.

Di sela-sela forum bahkan beberapa kali muncul candaan soal AI.

Ada yang bilang sekarang orang bikin “berita” tidak perlu jadi wartawan lagi. Ada juga yang bercanda kalau dulu tulisan diedit redaktur, sekarang diedit AI.

Ruangan beberapa kali terdengar tertawa kecil.

Tapi semua sebenarnya paham, candaan itu adalah kenyataan yang sedang dihadapi industri media saat ini.

Forum hari itu juga terasa cukup cair.

Banyak pembicara berbicara apa adanya. Tidak terlalu formal. Bahkan beberapa tokoh pers senior terlihat lebih nyaman berbicara santai dibanding membaca teks sambutan.

Saya justru lebih menikmati obrolan-obrolan kecil di luar forum resmi.

Ada yang mengeluh kontrak publikasi pemerintah makin kecil. Ada yang bilang media cetak sekarang makin berat bertahan. Ada juga yang mulai khawatir anak muda lebih percaya media sosial dibanding media arus utama.

Beberapa wartawan juga terlihat membahas kondisi ruang redaksi yang sekarang berubah jauh.

Wartawan dituntut serba cepat. Kadang belum selesai satu berita, sudah harus mengejar berita lain lagi.

Bahkan ada yang mulai bertanya-tanya, media daerah masih bisa bertahan sampai kapan.

Makanya saya melihat forum ini bukan sekadar pengukuhan pengurus organisasi.

Tapi juga seperti tempat berkumpulnya kegelisahan orang-orang media yang sedang menghadapi perubahan besar. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.