Beranda blog Halaman 772

Komisi I DPRD PPU Minta Pembangunan Sekolah Olahraga Segera Direalisasikan

0

PPU – Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) terkait rencana pembuatan sekolah khusus olahraga dan kerohanian mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyampaikan dukungannya terhadap program yang direncanakan Disdikpora PPU, di mana ini akan menjadi terobosan baru bagi PPU. Yakni dua sekolah yang dianggap sangat penting untuk generasi PPU khususnya.

“DPRD akan mendukung penuh terhadap program yang ada di Disdikpora PPU, saya rasa ini sangat perlu untuk masyarakat PPU khususnya,” ucapnya, Jumat (2/6/2023).

Terlebih bagi PPU yang saat ini masih minim atlet-atlet di cabang olahraga tertentu, dengan adanya program sekolah olahraga ini PPU akan lebih bisa menampung minat-minat para pecinta olahraga dari cabang manapun serta dapat menciptakan atlet-atlet yang bisa lebih bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional.

“Saat ini kan PPU masih minim sekali atlet-atlet yang memiliki sekolah khusus ini, dengan adanya program ini PPU akan menciptakan atlet yang sangat matang dari segi permainan serta tandingnya kelak,” jelasnya.

Pihaknya berharap adanya program ini akan membawa wadah baru bagi para atlet-atlet khususnya di PPU, serta ini bukan hanya menjadi sebuah program belaka, melainkan realisasi dalam program ini sangat dibutuhkan segera.

“Justru kita sangat ingin program ini bukan sekadar program yang disampaikan, melainkan bisa terealisasi sesegera mungkin,” tutupnya. (NRD)

Irawan DUkung Pelatihan Tenaga Kerja Lokal Hadapi Era Industri 4.0

0

PPU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Irawan Heru Suryanto mengingatkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi kompetensi di era industri 4.0. Sebab hal ini menjadi modal untuk menyongsong perubahan, utamanya dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan era industri 4.0, mengubah banyak tatanan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Secara sederhana revolusi ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan.

Era di mana transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Fenomena ini bakal banyak ditemui ke depannya pada tiap perusahaan.

Melihat hal tersebut, Irawan mengungkapkan hal ini perlu disiapkan secara bersama-sama. Terutama bagi para pekerja dan calon pencari kerja yang mau tidak mau haruslah mengikuti dan melakukan hal yang bisa membuat nilai tambah dalam berkarir.

“Era 4.0 itu artinya semua harus tersetifikasi, semua tenaga kerja membutuhkan sertifikasi dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan,” ujarnya saat meninjau pelatihan dan pemagangan di LPK Salon Desy di Waru, Kamis (1/6/2023).

Menurutnya, banyak perusahaan yang mulai mengambil langkah dengan pembaruan dan inovasi yang relevan dengan era industri. Tak heran jika, saat ini perusahaan membutuhkan SDM yang kompeten di bidang tertentu.

Adapun pelatihan ini mempunyai tujuan untuk memberikan spesialisasi profesi di industri di bidang kecantikan. Saat seseorang memiliki sertifikasi profesi, maka ia menunjukan adanya suatu keahlian yang benar dimilikinya.

“Kegiatan pemagangan tenaga kerja lokal, yang dilakukan bekerjasama dengan Kemenaker. Para peserta bukan hanya dibekali ilmu, tapi juga sertifikasi profesi yang bisa dijadikan syarat untuk melamar pekerjaan di manapun, di indoensia pun di luar negeri,” jelasnya.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini dalam waktu sebulan akan dilatih intens. Setelah itu, mereka akan dimagangkan di beberapa tempat yang ada di Kaltim khususnya di PPU.

Irawan menyebutkan kegiatan pelatihan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat PPU. Utamanya dalam mengahadapi percepetan perubahan arus industri di daerah yang menjadi penyangga IKN ini.

“Kami tentu mengapresiasi  setinggi-tingginya kegiatan bisa dilakasanakan. Karena di samping bisa mendapatkan ilu dan keahlian, mereka juga dibekali sertifikasi profesi sebagai modal mereka mencari kerja,” tutupnya. (SBK)

Pekerja IKN Diminta Lapor sebagai Penduduk Non-Permanen

0

PPU – Ramainya para pekerja luar daerah Penajam Paser Utara (PPU) yang bekerja di Kecamatan Sepaku menjadi sorotan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU lantaran para pekerja belum mengisi data sebagai penduduk non permanen.

Pelaksana Tugas (plt) Disdukcapil PPU, Mawar, menyampaikan bahwa ada ratusan pekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini belum mengisi atau mendata diri sebagai penduduk non permanen, faktanya pihaknya beberapa waktu lalu bersama polres  PPU sudah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

“Memang benar para pekerja disana sampai saat ini belum ada yang mengisi data penduduk non permanen, padahal ini kan penting untuk pendataan kita khususnya PPU dalam hal menghadapi pemilu kedepan,” ungkapnya, Rabu (31/5/2023).

Pihaknya juga menginginkan pengisian data tersebut bisa dilakukan sesegara mungkin, ketika dalam pengisian data tersebut mengalami kesulitan disdukcapil PPU akan menerima pendataan penduduk non permanen tersebut secara manual di kantornya.

“Jika memang mengalami kesulitan dalam pengisian data, datang saja ke disdukcapil kami akan bantu secara manual untuk pengisian data tersebut,” ujarnya.

Hal ini dilakukan agar kiranya para pendatang baik yang bekerja maupun tidak dapat mendata dirinya sebagai penduduk non permanen, dikarenakan penduduk non permanen ini berlaku satu tahun setelah melakukan pendataan diri. Pendataan ini sangat penting untuk PPU lantaran pihaknya ingin menghindari hal-hal seperti kriminalisasi, jika terdata akan mudah untuk menetralisir tindakan krimalisasi tersebut.

“Banyaknya penduduk pendatang maka akan rentan pula kriminalisasi terjadi, justru itu sangat pentingnya pendataan ini agar menetralisir hal tersebut. Harapan kami jelas sesegara mungkin dilakukan oleh perseorangan maupun dari pihak perusahaan yang membawa para pekerja tersebut,” tutupnya. (NRD)

Disdukcapil PPU Minta Pekerja IKN Lakukan Pendataan Non-Permanen

PPU – Ramainya para pekerja luar daerah Penajam Paser Utara (PPU) yang bekerja di Kecamatan Sepaku menjadi sorotan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU lantaran para pekerja belum mengisi data sebagai penduduk non permanen.

Pelaksana Tugas (plt) Disdukcapil PPU, Mawar, menyampaikan bahwa ada ratusan pekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini belum mengisi atau mendata diri sebagai penduduk non permanen, faktanya pihaknya beberapa waktu lalu bersama polres PPU sudah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

“Memang benar para pekerja disana sampai saat ini belum ada yang mengisi data penduduk non permanen, padahal ini kan penting untuk pendataan kita khususnya PPU dalam hal menghadapi pemilu kedepan,” ungkapnya, Rabu (31/5/2023).

Plt Kepala Disdukcapil PPU, Mawar. (Deddy.RadarMedia)

Pihaknya juga menginginkan pengisian data tersebut bisa dilakukan sesegara mungkin, ketika dalam pengisian data tersebut mengalami kesulitan disdukcapil PPU akan menerima pendataan penduduk non permanen tersebut secara manual di kantornya.

“Jika memang mengalami kesulitan dalam pengisian data, datang saja ke disdukcapil kami akan bantu secara manual untuk pengisian data tersebut,” ujarnya.

Hal ini dilakukan agar kiranya para pendatang baik yang bekerja maupun tidak dapat mendata dirinya sebagai penduduk non permanen, dikarenakan penduduk non permanen ini berlaku satu tahun setelah melakukan pendataan diri. Pendataan ini sangat penting untuk PPU lantaran pihaknya ingin menghindari hal-hal seperti kriminalisasi, jika terdata akan mudah untuk menetralisir tindakan krimalisasi tersebut.

“Banyaknya penduduk pendatang maka akan rentan pula kriminalisasi terjadi, justru itu sangat pentingnya pendataan ini agar menetralisir hal tersebut. Harapan kami jelas sesegara mungkin dilakukan oleh perseorangan maupun dari pihak perusahaan yang membawa para pekerja tersebut,” tutupnya. (NRD)

Stunting PPU Masih Perlu Perhatian Serius

0

PPU – Pemkab PPU menggelar Rembuk Stunting PPU Tahun 2023, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (31/5/2023). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kelurahan/desa di PPU.

Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU, Tur Wahyu Sutrisno mengatakan bahwa kegiatan Rembuk Stunting PPU 2023 dilaksanakan dalam rangka mengintregasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting. Dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat di lokasi prioritas fokus penanganan.

“Oleh karena itu diperlukannya satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten. Yaitu melaksanakan aksi tiga berupa rembuk stunting, yang merupakan bagian dari delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting,” katanya.

Sekkab PPU, Tohar saat membuka langsung gelaran yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU tersebut. Ia menjabarkan penyebab stunting di PPU stunting salah satunya adalah karena rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun.

Selain itu, juga ditambah buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Ada juga faktor lainnya, yaitu sebesar 10 persen penyebap stunting adalah faktor genetik atau keturunan.

“Oleh karena itu fokus kegiatan pada kali ini adalah rembuk, musyawarah, paling tidak mengeliminasi jumlah stunting yang ada dan bagaimana pencegahannya. Mudah-mudahan tindakan preventif yang dilakukan tidak menjadi bertambahnya potensi stunting di Kabupaten PPU,” ujarnya.

Berdasarkan data bahwa pada kondisi terakhir di 2022, berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi kasus stunted di PPU pada 2021 adalah 17,22 persen. Lalu berhasil terjadi penurunan prevalensi kasus stunted sebesar 5,25 persen sehingga menjadi 11,97 persen pada 2022.

Sementara jika berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes RI, prevalensi stunted PPU 2021 adalah sebesar 27,3 persen. Lalu terjadi penurunan sebesar 5,5 poin, sehingga menjadi 21,8 persen pada 2022.

“Pencapaian tersebut tentunya hampir sejalan dengan target pemerintah pusat ditahun 2024, di mana prevalensi stunting ditargetkan 14 persen. Sehingga perlu ada percepatan langkah untuk lebih menurunkannya,” ungkap Tohar.

Secara teknis, dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan RAN PASTI. Yakni pertama, dengan pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan balita stunting.

Kemudian kedua adalah melalui pendekatan multi sektor dan multipihak melalui pentahelix. Yaitu menyediakan platform kerja sama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan.

Ketiga adalah melalui pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Berfokus pada kesehatan dan kecukupan gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta dan balita, didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bantuan sosial.

“Perlu diketahui pula, bahwa faktor penting yang wajib diperhatikan agar upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran, adalah kualitas data. Perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data,” bebernya.

Tohar juga minta agar ditingkat desa/kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan kader di masing-masing desa/kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting. Selain itu kepada camat diarahkan agar memfasilitasi serta mengkoordinir desa dan kelurahan.

“Sebagaimana diketahui bersama, masalah stunting di kabupaten PPU masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karenanya melalui rembuk stunting ini, saya harap masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten PPU. Saya minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini,” pungkasnya. (SBK)

Bupati PPU Minta Pegawai Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila

0

PPU – Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada Tanah Air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

Nilai-nilai Pancasila itu dapat diamalkan dalam bentuk sederhana. Seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai- nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong, keberagaman yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika menjadi berkah.

Demikian disampaikan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2023 di lingkungan Pemkab PPU, Kamis, (1/6/2023) pagi. Dihadiri para Forum Pimpinan Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) PPU dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU dan ratusan ASN maupun THL, TNI/Polri.

“Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia, tidak hanya menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya untuk dibaca dan didengar namun harus dipraktikkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai- nilai Pancasila akan tertanam di dalam hatibangsa Indonesia,” kata Hamdam.

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada.

Sekaligus juga sebagai “bintang penuntun” (leitstar) dinamis yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila, lanjutnya, digali dan lahir dari bumi Indonesia menjadi konsensus nasional, untuk itu sudah selayaknya semua Bangsa Indonesia mengaktualisasikannya. Sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang berakar pada pengalaman faktual dan pengalaman akal serta pengalaman religiusbangsa indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah wacana belaka, melainkan realitas obyektif dengan legitimasi kuat baik secara filsafat, politis, historis maupun kultural,” tutur Hamdam.

Lebih jauh, saat ini Bangsa Indonesia telah berhasil melewati masa kritis pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan kekuatan Pancasila dan kekuatan bangsa Indonesia.

Ke depan, masyarakat akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Impian Indonesia 2085. Yaitu menjadi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam hal menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Lalu masyarakat dan penyelenggara negara yang bebas dari perilaku korupsi; Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Setiap komponen bangsa juga harus menyadari pentingnya membangun karakter bangsa yang bersendikan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang dikatakan Bung Karno bahwa nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme harus terus dibangun dan diwariskan pada generasi selanjutnya.

“Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama menanamkan, menegakkan, dan menjaga Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama menguatkan jati diri dan karakter bangsa, sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, serta menjaga toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya. (SBK)

Daging Ayam di PPU Langka, Harganya Ikut Naik

0

PPU – Harga daging ayam selama sepekan terakhir di Penajam Paser Utara (PPU) merangkak naik. Penyebabnya diduga karena jumlah daging ayam di pasaran juga berkurang.

Dari pantauan RadarIbuKota.com, harga itu terjadi secara signifikan di beberapa pasar yang ada di PPU dengan kisaran kenaikan beragam. Seperti di Pasar Petung dan Pasar Induk Nenang, yang semula hanya Rp 36.000 per kilogram menjadi Rp 55.000 per kilogram.

Salah satu pedagang di Pasar Petung, Putri, menyebutkan kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak pekan lalu. Menurutnya, kenaikan itu terjadi secara tiba-tiba dari peternak ayam.

“Bukan hanya kenaikan yang kami alami, tetapi kelangkaan ayam pun terjadi sepekan ini. Hanya beberapa pedagang ayam yang bisa berjualan daging ayam karena kelangkaan ini,” ujarnya Selasa, (30/5/2023).

Sebab kelangkaan yang menyebabkan naiknya harga ayam itu belum diketahui oleh para pedagang. Namun jika kelangkaan ini berlangsung lama, maka para pedagang akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Terlebih lagi, para pemilik warung makan yang membutuhkan bahan pokok daging ayam juga akan merasakan kerugian tersebut. “Bukan hanya kami yang mengalami kerugian, tetapi para penjual makanan yang menggunakan daging ayam juga mengalami kerugian,” jelas Putri.

Ia berharap kelangkaan daging ayam ini bisa segera berakhir. Pada instansi pemerintah terkait, diharapkan juga dapat mencari solusi agar para pedagang yang menjual serta masyarakat yang ingin mengonsumsi daging ayam ini tidak kesulitan mencari dan harga tidak mahal.

“Kami berharap atas kelangkaan serta kenaikan harga ini, instansi terkait dapat melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait hal ini,” tutupnya. (NRD)

Disbudpar PPU Upayakan Penguatan Promosi Destinasi Wisata

0

PPU – Lewat gerakan sadar wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penajam Paser Utara (PPU) inginkan promosi wisata lebih gencar lagi. Mengajak para kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta seluruh pemangku pemeritahan di kelurahan/desa untuk turut mempromosikan objek wisata di wilayahnya.

Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati Latief menyampaikan dengan adanya penetapan city branding PPU sebagai Serambi Nusantara, pihaknya akan melakukan pembenahan kepariwisataan. Khususnya terhadap promosi-promosi objek wisata yang berada di daerah berjulu Benuo Taka ini.

“Kita ‘kan sudah ditetapkan sebagai Serambi Nusantara. Dengan itu pastinya Kami akan lakukan pembenahan ulang untuk pariwisata PPU. Baik dalam hal promosi, maupun pengelolaan pariwisata yang berada di PPU,” ungkap dia, Selasa (30/5/2023).

Pihaknya akan sesegara mungkin memanggil para pelaku wisata seperti Pokdarwis PPU. Kemudian juga para Lurah/Kepala Desa (Kades) se-PPU untuk melakuakn update pemetaan objek wisata yang ada.

“Dalam hal ini, Kami di Disbudpar hanyalah sebagai pemangku pembinaan serta pendampingan para pelaku wisata. Jadi nanti Kami akan segera memanggil para pemangku wisata PPU termasuk kades se-PPU, agar pembenahan wisata ini berjalan. Kami ini ‘kan hanya selaku pembina serta pemdampingan saja,” jelas Israwati.

Harapannya jelas, setelah adanya gerakan sadar wisata ini, kepariwisataan PPU dapat lebih berkembang lagi. Serta langkah-langkah promosi yang disbudpar PPU inginkan bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Satu hal yang bakal diarahkan ialah dengan melakukan promosi melalui media sosial (medsos) masing-masing. Pelaku wisata di PPU diminta untuk mengunggah konten pariwisata satu hari satu postingan wisata.

“Semoga saja dengan adanya langkah ini, Kita bersama bisa melakukan promosi wisata secara maksimal, serta pengembangan wisata di PPU bisa terwujud,” tutupnya. (NRD)

Exco Partai Buruh PPU Ajak Semua Parpol dan Masyarakat Bersinergi dengan TNI/Polri

PPU – Salah satu prasyarat pemberkasan bakal calon legislatif (bacaleg) 2024 ialah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluar oleh Polres Penajam Paser Utara (PPU) dengan adanya prasyarat tersebut seluruh bacaleg dari Partai Politik (Parpol) manapun wajib memilikinya.

Dalam hal tersebut secara langsung Executive Commite (Exco) Partai Buruh PPU melakukan pertemuan dengan perwakilan Polres PPU di Macarina Cafe, Senin (29/5/2023).

“Kita sangat berterima kasih kepada Polres PPU yang sudah menfasilitasi pengurusan ini, yang dimana SKCK ini adalah salah satu prasyarat untuk pemberkasan bacaleg,” ucapnya.

Pada pertemuan tersebut Ketua Exco Partai Buruh PPU, Nurdin yang di dampangi Edy Triasno Basri Selaku sekretaris Exco Partai Buruh PPU, bukan hanya ucapan terima kasih yang di ucapkan kepada polres PPU, akan tetapi ajakan kepada seluruh Parpol PPU maupun masyarakat PPU agar bersinergis terhadap Kepolisian dan TNI untuk menciptakan situasi kondusif.

Partai Politik (Parpol) pada dasarnya wajib bersinergi dengan Polri maupun TNI, yang dimana dalam hal ini untuk menjaga situasi selalu kondusif, aman dan nyaman dalam tahapan pemilu 2024 mendatang, karena situasi pemilu ini sangat rentan akan keributan bukan hanya antar parpol akan tetapi juga kepada para pendukung masing-masing parpol.

“Parpol wajib sinergis dengan kepolisian dan TNI, agar ditahun politik ini situasinya tetap kondusif, aman dan nyaman,” ujarnya.

Dengan adanya ajakan ini harapannya bisa terciptanya situasi kondusif terhadap pemilu 2024 mendatang, baik dalam tahapan maupun dalam pelaksanaan.

“Situasi kondusif ini akan tercapai, jika adanya sinergis antar parpol PPU dan masyarkat kepada kepolisian dan TNI. rentan pemilu ini yang wajib jika jaga bersama-sama,” pungkasnya. (NRD)

Pemkab PPU Siapkan 3 Logo ‘Serambi Nusantara’, Masyarakat Diminta Memilih

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan peluncuran logo ‘Serambi Nusantara’. Nantinya akan ada 3 logo identitas daerah yang dapat dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Seolah yak mau kalah dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemkab PPU juga mempersiapkan logo khusus sebagai wajah daerah penyangga ibu kota negara baru. Sebelumnya, city branding ‘Serambi Nusantara’ disepakati sebagai langkah persiapan diri mengahadapi perubahan di masa mendatang.

“Serambi Nusantara ini sebagai persiapan Kita atas hadirnya IKN Nusantara di wilayah Kabupaten PPU. Melalui city branding atau merk kota yang menjadi slogan atau logo ciri khas suatu wilayah sehingga dapat dikenal secara luas,” kata Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, Senin (29/5/2023).

Adapun dalam mempersiapkan logo ini, pihaknya menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan untuk terlibat secara langsung. Pun kini telah sampai pada tahap pengenalan logo yang mengangkat berbagai makna dan filosofi yang berciri khas daerah berjuluk Benuo Taka ini.

“Sudah beberapa kali pertemuan, ini merupakan salah satu keseriusan dalam upaya dan strategi memunculkan identitas daerah dengan adanya IKN di Kaltim, tepatnya di PPU,” jelas Hamdam.

Dalam prosesnya, Tim ITK Balikpapan memperkenalkan 4 logo Serambi Nusantara. Kemudian Pemkab PPU  melakukan survei yang kemudian dipilihlah 3 logo.

“Terkait dengan logo branding dari tiga pilihan ini, saya rasa pilihan tim city branding dan teman-teman semua sudah sangat sesuai. Apa yang tampak dan diilustrasikan sesuai harapan Kabupaten PPU dimasa yang akan datang serta memiliki daya jual,” ucap Hamdam.

Nantinya, sambungnya, akan ada 3 logo yang akan diperkenalkan ke publik. Dalam proses penentuan logo mana yang akan digunakan, peras serta masyarakat PPU sangat dibutuhkan.

“Nanti akan dipilih (vote) oleh seluruh masyarakat PPU. Sehingga hasil poling terbanyak dalam penentuan city branding Kabupaten PPU ini akan kita patenkan dan dapat digunakan diberbagai kegiatan maupun program termasuk menjadi identitas daerah dalam menyongsong IKN Nusantara,” lanjutnya.

Untuk diketahui, langkah awal yang dilakukan Pemkab PPU ialah menyosialisasikan Serambi Nusantara secara resmi. Komplit dengan berbagai tujuan, makna, filosofi dan harapan yang lebih baik di masa mendatang.

Tentunya hal ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab PPU menjadi penyangga pusat negara yang baru. Pun hal ini merupakan langkah yang harus dilaksanakan, terlebih dahulu dalam mendukung berbagai rencana ke depan.

“Ini menjadi keseriuasan Pemkab PPU menuju Serambi Nusantara. Sehingga masing-masing di organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memulai dengan merumuskan program-program yang relevan dengan Serambi Nusantara,” pungkasnya. (SBK)