PENAJAM – Jaringan 3G di Penajam Paser Utara (PPU) dalam waktu dekat akan dimatikan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan layanan internet wilayah setempat dan sekitarnya beralih sepenuhnya ke jaringan 4G.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Budi Santoso menuturkan Jaringan internet di Benuo Taka, seluruhnya akan migrasi menggunakan jaringan yang lebih cepat. Hal itu dipastikan usai pihaknya menerima kunjungan perwakilan PT Telkomsel Kalimantan pada Kamis (5/1/2023) kemarin.

“Nantinya untuk layanan 3G tidak diaktifkan lagi, dan memperkuat jaringan 4G di wilayah Kabupaten PPU,” ungkapnya, Jumat (6/1/2023).

Selain itu tujuannya untuk mengembangkan kualitas layanan internet agar lebih cepat dan stabil. Dalam kunjungan itu pula, PT Telkomsel memastikan akan mengupgrade layanan 3G ke 4G khusus zona PPU, efektif berlaku mulai 18 Januari 2022 mendatang.

“Perwakilan PT Telkomsel bersilaturahmi dengan Kami, dalam rangka memberikan informasi akan mengupgrade layanan jaringan 3G ke 4G itu,” sebutnya.

Maka dari itu, di saat yang sama untuk jaringan 3G secara permanen sudah tidak lagi tersedia. Budi mengharapkan agar masyarakat PPU yang belum upgrade kartu SIM 3G maka segera beralih ke SIM 4G di GraPARI yang tersedia.

Seperti diketahui, beberapa wilayah khususnya di Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku, memang hingga saat ini masih dibawah layanan 3G. Pun jaringan internet yang baru masuk ke wilyah tersebut ialah provider Telkomsel. Sehingga terkadang kondisi jaringan internet di daerah itu, berjalan lambat.

“Ini juga merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi yang mana untuk layanan 3G ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi untuk saat ini masyarakat terutama di PPU sudah banyak memanfaatkan layanan jaringan 4G,” pungkasnya. (sbk)

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa membuka sinyal bahwa dirinya bakal kembali berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang. Baginya, masih ada beberapa hal yang mesti diperjuangkan untuk dapat membangun daerah yang masih dipimpin ini.

“Namanya juara bertahan, kan harus maju lagi toh. Masa meletakkan begitu saja. Ya, harus maju,” ucapnya belum lama ini.

Kendati begitu, ia menyebutkan masih ada beberapa hal penting yang harus dilakukannya dalam waktu dekat. Menjalani sisa periode kepemimpinan 2018-2023, ia mengaku akan melakukan berbagai program percepatan pembangunan di Benuo Taka.

Tidak hanya menyelesaikan visi dan misi kepemimpinan, namun juga menyinergikan daerah dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke sebagian wilayahnya. Hal itulah yang membuat dirinya tidak terlalu fokus pada urusan pemilihan kepala daerah (pilkada) dulu.

“Tapi itu tergantung nanti respons masyarakat. Saya mungkin akan menguji itu, pasca 6 bulan tidak lagi menjabat,” sebutnya.

Untuk diingat, Hamdam yang sebelumnya menjadi Wakil Bupati PPU mendampingi Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Ia resmi menjabat sebagai kepala daerah difinitif pada 28 Desember 2022 lalu. Setelah sebelumnya hampir setahun menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), mengisi kekosongan AGM yang tersandung kasus rasuah.

Dalam perhitungan, sisa masa jabatannya memimpin penuh Pemkab PPU hanya tersisa waktu sekira 9 bulan. Masa jabatannya akan berakhir sekira Oktober 2023 ini. Setelah itu kepemimpinan diisi oleh penjabat (Pj) bupati. Hingga hasil pilkada ke depan dijadwalkan November 2024 ditetapkan.

“Sisa waktu itu, memberikan waktu yang cukup banyak untuk saya bertemu kembali dengan konstituen. Yang saya rasakan saat menjadi Plt, dan setahun ke depan menjadi pejabat definitif, akan sangat sulit waktu saya untuk bertemu langsung dengan konstituen,” jelas Hamdam.

Dengan beberapa pertimbangan itu, Hamdam menegaskan berkaitan dengan arah politiknya ke depan belum masuk dalam urusan prioritas. Ia berharap sinergitas dari masyarakat agar tugas dan tanggungjawabnya bisa diselesaikan dengan sisa waktu yang terhitung tidak lama lagi itu.

“Jadi, setelah berakhir jabatan saya, 6 bulan ke depan baru saya putuskan maju atau tidak,” tutupnya. (sbk)

PENAJAM– Kelanjutan pembangunan Waduk Lawe-Lawe masih menunggu surat persetujuan pinjam pakai aset PT Pertamina. Surat persetujuan  pinjam pakai lahan seluas 250 hektare itu diharapkan segera turun, agar pembangunan dapat segera dilakukan.

Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang mengatakan secara lisan PT Pertamina telah menyetujui pinjam pakai lahan. Namun secara  tertulis belum ada.

“Dari Pertamina, direksi dan jajaran sudah dipersentasikan. Intinya menyetujui, cuma legal tertulisnya, dia akan siapkan dulu untuk kita,” katanya, Jumat (6/1/2023).

Surat pinjam pakai tersebut, lanjutnya, bisa menjadi dasar pembangunan Waduk Lawe-Lawe yang ditargetkan berkapastias 400 liter per detik.

“Surat itu sudah keluar, kita lebih mudah untuk minta pendanaan Bankeu dan lain lain. Karena kita ini sudah punya dasar dipinjampakaikan,” jelasnya.

Nicko menjelaskan, masa pinjam-pakai selama 5 tahun dan bisa diperbaharui periode berikutnya. Adapun pembangunan bendungan memerlukan anggaran sekitar Rp 150 miliar.

“Jangka 5 tahun diperpanjang. Pada saat kita mau kerjakan sudah ada dasarnya. Kebutuhan sekitar Rp 150 miliar untuk hampir seluas 250 hektare,” sebut Nicko.

Diharapkan kondisi keuangan pemerintah daerah semakin baik, sehingga tahun 2024 mendatang bisa kembali dialokasikan dengan kontrak kerja tahun jamak (multiyears contract).

“Kalau kondisi anggaran kita bagus seperti ini kita bisa multiyears mulai tahun 2024. Tahun 2023 belum ada karena kita belum dapat kepastian. Kita tidak mau bermasalah belum ada bukti pinjam pakai,” ucapnya.

Pihaknya akan berupaya untuk mendapatkan kepastian secara tertulis dari Pertamina. Meski disebutkan oleh Nicko Herlambang, Pertamina telah menyetujui pinjam pakai lahan tersebut. “Legal tertulis belum tapi pada prinsipnya sudah menyetujui. Kita kejar yang tertulisnya,” pungkasnya. (sbk)

PENAJAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) melantik 20 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 mendatang. Selain dituntut untuk berintegritas dalam bekerja, mereka juga diminta turut berperan dalam menekan angka golongan putih (golput).

Ketua KPU PPU, Irwan Sahwana menuturkan tiap anggota PPK yang dilantik bertugas pada Pemilu 2024, dengan fungsi dan tugas membantu KPU dalam penyelenggaraan kepemiluan. PPK yang dilantik tersebut merupakan peserta terpilih dalam proses perekrutan yang dilakukan pada November-Desember 2022 lalu. “Kami minta anggota PPK jalankan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab yang telah diberikan,” katanya, Kamis (5/1/2023).

Penyelenggara adhoc pemilu tingkat kecamatan ini bakal bertugas lebih kurang 15 bulan. Dimulai pada 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024.

Adapun anggota PPK terpilih dilantik masing-masing lima pada 4 kecamatan. Yakni Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu serta Sepaku.

Terkait honorarium bagi penyelenggara adhoc Pemilu 2024, dikatakannya mengalami peningkatan atau lebih besar dari Pemilu sebelumnya. Honor Ketua PPK naik menjadi Rp2,5 juta yang sebelumnya Rp1,5 juta, dan anggota PPK menjadi Rp2,3 juta yang sebelumnya Rp1,3 juta. “PPK harus bekerja dengan baik, taat aturan dan jaga solidaritas, serta menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Lanjut Irwan, anggota PPK juga diminta untuk memperbanyak membaca dan memahami regulasi dan aturan sebagai pedoman dalam bekerja. Sebab, dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun depan, terdapat beberapa perubahan aturan yang spesifik.

“Setiap tahapan pemilihan umum baik Peraturan KPU dan Keputusan KPU yg menjadi payung hukum penyelenggara selalu diperbarui dengan revisi terhadap juknis aturan menyesuaikan perkembangan sistem Pemilu, pertambahan jumlah penduduk dan potensi perubahan daerah pemilihan ataupun alokasi kursi,” bebernya.

Yang tak kalah pentingnya selain melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, PPK di masing-masing wilayah juga dituntut untuk meningkatkan partispasi pemilih. “Perhatian lebih paling terkait menekan angka golput, peningkatan partisipasi pemilih,” tegas Irwan.

Untuk diketahui, tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU 2018 hanya mencapai 71,2 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 118.579 pemilih. Sementara pada Pemilu 2019, partisipasi mencapai 79,63 pesen. (sbk)

PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Penajam Paser Utara (PPU) kekurangan blangko e-KTP di awal 2023. Akibatnya, Disdukcapil hanya menerbitkan surat keterangan perekaman atau KTP sementara dengan masa berlaku singkat.

Plt Kepala Dinas Dukcapil PPU Mawar mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kebutuhan blanko sebanyak 5.000 keping ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sudah melakukan perekaman. “Kami sudah mengajukan permintaan blangko, lima ribu diusulkan,” ujarnya, Kamis (5/1/2023).

Dia meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Pasalnya, dalam beberapa kali usulan, yang dipenuhi hanya setenganya saja. Jika jumlah yang diusulkan dipenuhi, nantinya hanya cukup sampai 2 bulan ke depan.

“Dari lima ribu yang diusulkan, biasanya pusat hanya memberi separuh dari jumlah usulan. Kadang dapat cuma tiga ribu,” ungkap dia.

Adapun kekosongan blangko e-KTP ini telah terjadi sejak Desember 2022 lalu. Pihaknya terpaksa hanya menerbitkan surat keterangan perekaman atau KTP sementara yang berlaku hanya sebulan.

“Betul-betul habis dan sudah beberapa minggu tidak cetak hanya menerbitkan surat keterangan yang masa berlakunya sampai tanggal 5 Januari 2023 ini,” ujar Mawar.

Meski begitu, Mawar menyebut penyebab kekosongan karena blangko di pusat juga kosong pada akhir tahun. Setelah itu, dia memastikan kondisi ini tidak  terjadi sepanjang tahun. “Kemarin itu karena akhir tahun, memang biasa begitu, blangko habis kalau akhir tahun,” pungkas dia. (sbk)