Beranda blog Halaman 734

Wakil Ketua I DPRD PPU Komitmen Bereskan Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

admin3
-
0
Wakil Ketua I DPRD PPU Komitmen Bereskan Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

PPU – Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan hak petani atas penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini demi mewujudkan petani di Benuo Taka untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

Hal itu diungkapkan saat serap aspirasi konstituennya di kawasan Perum Korpri RT 7, Nipah Nipah, Penajam, Senin (21/3/2023) malam. Reses Masa Sidang II tahun 2023 itu digelar di rumah seorang warga, tepatnya di kediaman Ramli atau akrab disapa Panco dan dihadiri warga sekitar yang antusias bertemu Raup Muin.

“Ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, terkait pertanian, khususnya pupuk bersubsidi,” ujar Raup.

Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) PPU itu mengatakan, proses penyaluran pupuk subsidi ini kurang sehat. Para petani mengeluhkan soal sulitnya untuk mendapatkan alokasi tersebut.

“Kami sudah pernah sampaikan terkait pupuk bersubsidi, tapi tidak ada solusi. Kami tidak menuduh ada mafia pupuk, tetapi kalau dilihat kemungkinan bisa saja itu terjadi,” ungkapnya.

Raup juga menerima aspirasi terkait program kartu tani yang banyak dikeluhkan masyarakat. Lantaran proses penyaluran pupuk bersubsidi kini menjadi lebih rumit, khususnya bagi para petani usia paruh baya yang gagap teknologi.

Raup pastikan DPRD PPU akan memfasilitasi hal ini dengan instansi terkait. Agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Nanti kita akn bahasa itu dengan Pemkab PPU, khususnya Dinas Pertanian, agar persoalan ini bisa diselesaikan segera. Karena petani ini masyarakat Kita,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pegawai Pemkab PPU Diminta Tetap Bekerja Maksimal Selama Ramadan

admin3
-
0
Pegawai Pemkab PPU Diminta Tetap Bekerja Maksimal Selama Ramadan

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa memastikan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat PPU tetap berjalan maksimal selama bulan puasa. Seluruh pegawai di lingkungan Pemkab PPU diminta untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

Jelang Ramadan 1444 Hijriyah, ia menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU untuk bekerja dengan waktu normal. “Walaupun bulan Ramadan, diharapkan seluruh pegawai tetap bekerja seperti biasa,” ucapnya, Selasa (21/3/2023).

Hamdam menegaskan pelayanan pemerintah dalam segala situasi haruslah menjadi bahian utama. Ia tidak menginginkan pelaksanaan ibadah puasa menjadi satu alasan buruknya kinerja pemerintah.

“Pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap berjalan dengan baik. Walaupun memang Kami harus menyesuaikan dengan situasinya ketika menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.

Untuk diketahui pula, Pemkab PPU mengadakan cuti bersama selama dua hari pada seluruh pegawai. Dimulai pada Rabu (22/3/2023) hingga Kamis (23/3/2023) dan masuk kembali pada Jumat (24/3/2023).

Lebih lanjut, Hamdam berharap masyarakat PPU tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Hanya saja aktivitas yang dikerjakan diharapkan dapat menyesuaikan dengan situasi dan waktu dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ibadah puasanya tidak terganggu dengan aktivitas yang dikerjakan nantinya.

Selain itu, Hamdam juga berharap kepada seluruh masyarakat PPU agar selama bulan suci Ramadan nantinya tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat. “Ya karena kondisi yang semakin kondusif maka akan menjadikan ibadah kita semakin tenang selama bulan suci Ramadan nantinya,” pungkasnya. (SBK)

Gamaliel Abimanyu Terpilih Aklamasi Ketua PPI PPU Periode 2023-2028

admin3
-
0
Gamaliel Abimanyu Terpilih Aklamasi Ketua PPI PPU Periode 2023-2028

PPU – Gamaliel Abimanyu Arliandito terpilih menjadi Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Penajam Paser Utara (PPU) periode 2023-2028. Keputusan ini keluar dalam gelaran Musyawarah Daerah (Musda) ke-V PPI PPU yang dilaksanakan, di Hotel Aqila PPU, Senin (20/3/2023).

Pimpinan Sidang Musda PPI, Bijak Ilhamdani mengatakan, dari proses pendaftaran bakal calon hingga verifikasi, ada 2 dicalonkan. Tetapi hanya 1 yang serius untuk melanjutkan pemilihan setelah dilakukannya musyawarah mufakat.

Sehingga hanya ada calon tunggal dan otomatis terpilih sebagai ketua PPI PPU, untuk 5 tahun kedepan. “Terpilihnya Gamaliel Abimanyu menjadi Ketua PPI PPU secara aklamasi karena hanya ada satu calon yang mendaftar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPI PPU terpilih, Abimanyu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh keluarga besar PPI PPU yang telah sukses melaksanakan Musda ke-V ini. Ia berharap dukungan pada seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama membesarkan dan membangun PPI di PPU.

“Kedepan kita bersama-sama berjuang agar PPI PPU dapat lebih baik lagi,” ucapnya.

Ia menyebutkan organisasi ini tak akan besar tanpa dukungan dan kerja sama yang baik antara pengurus dan anggota PPI PPU. “Serta dapat melakukan hal-hal yang bisa mendukung pembangunan di PPU,” sambungnya.

Senada, Wakil Ketua PPI Deddy PZ berpesan agar keorganisasian ini bisa menjadi tauladan yang baik. Guna menciptakan generasi muda yang berkarakter dan profesional serta dapat memberikan kontribusi positif dalam kegiatan-kegiatan khususnya di PPU, bukan hanya di momen Agustusan saja.

“Saya berharap PPI PPU dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan milenial,” pungkasnya. (NRD)

Pembangunan IKN Lancar, Kodim 0913/PPU Pastikan Situasi Sosial Masyarakat di Sepaku Kondusif

admin3
-
0
Pembangunan IKN Lancar, Kodim 0913/PPU Pastikan Situasi Sosial Masyarakat di Sepaku Kondusif

PPU – Komando Distrik Militer (Kodim) 0913/PPU menjamin situasi sosial terkini di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kondusif. Adapun gejolak di tengah masyarakat yang muncul belakangan telah berhasil diredakan.

Progres pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan telah mencapai 10 persen. Pengaruh utama percepatan pembangunan ini ialah kondusifitas lingkungan dan masyarakat setempat.

Dandim 0913/PPU, Letkon Inf Arfan Affandi menuturkan pihaknya hingga saat ini terus berfokus pada operasi pengamanan ketertiban. Beberapa potensi yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan, maka sebisa mungkin diurai.

“Secara umum aman dan kondusif cuma ada beberapa yang kemarin menolak dan tidak mau direlokasi, itu dalam bentuk spanduk,” ungkapnya, Senin (20/3/2023).

Diketahui, ada segelintir masyarakat di Sepaku yang mengaku menolak dan tidak mau direlokasi dari tempat tinggalnya. Namun menurutnya hal ini hanya kesalahpahaman karena kurangnya sosialisasi terhadap mereka.

Selain itu setelah ditelusuri lebih lanjut, adany agejolak tersebut muncul karena adanya kepentingan tertentu terhadap rencana pemerintah pusat tersebut.

“Ada beberapa pihak yang memiliki agenda tersendiri, ‘ditunggangi’. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian dan Kodam, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan komunikasi sosial yang efektif,” terangnya.

Setelah mendapatkan penanganan itu, masyarakat setempat tersebut dapat mengerti lebih jelas terkait haknya. Pun terhadap pihak yang memiliki kepentingan tersebut kini tengah terjadi pemutusan komunikasi.

“Pendekatan dengan masyarakat juga terus dilakukan, agar tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan beberapa pihak, yang dapat menganggu kelancaran pembangunan IKN,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga tengah dalam persiapan pembentukan tim khusus pemantaoan pengamanan. Salah satu upayanya ialah melakukan mitigasi preventif segala potensi yang bakal menunda pembanguan IKN.

“Sebisa mungkin dimitigasi agar tidak terjadi lagi. Kemarin hampir menganggu sedikit, karena beberapa waktu tidak ada peningkatan progres kerja. Jadi kalau bisa ini permasalahan sebelum Hari Raya sudah harus selesai,” pungkas Arfan. (SBK)

Komisi I DPRD PPU Minta Polemik di Pemdes Gunung Intan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

admin3
-
0
Komisi I DPRD PPU Minta Polemik di Pemdes Gunung Intan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

PPU – Permasalahan yang berkepanjangan antara kepala desa dan mantan seketaris desa di Desa Gunung Intan mendapatkan perhatian dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Ia memandang permasalah ini sejatinya dapat diselesaikan secara persuasif dan kekeluargaan. Pasalnya jika terus berkepanjangan, maka akan mengganggu jalannya roda Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Intan. Khususnya, yang meliputi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dasar Desa (ADD).

“Kami dari DPRD PPU justru menginginkan masalah ini tidak berlarut-larut. Agar tidak mengganggu roda pemerintahan desa,” ujarnya, Senin (20/3/2023).

Akibat permasalah itu pula, sambungnya, banyak menimbulkan kerugian bukan hanya dari pemerintah Desa (Pemdes) Gunun intan saja. Seperti terlambatnya penggajian staf-staf desa dan roda perekonomian desa.

“Tentu saja ini sangat merugikan pemdes dan masyarakat di daerah tersebut,” ucap Bijak.

Adapun polemik antar kedua belah pihak itu telah masuk ke ranah hukum di Pengadilan Negeri (PN) Penajam. Melihat hal itu, Bijak juga menilai justru akan lebih banyak yang dirugikan.

“Harapan Kami, bisa diselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan konflik yang justru terus berkepanjangan. Karena tentu sebagai abdi masyarakat, kepala desa dan sekretaris tujuannya adalah untuk bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Tapi dengan adanya konflik tentu tidak bisa bekerja dengan maksimal,” pungkasnya. (NRD)

Capaian Pajak PPU 2022 Lampaui Target, Bupati Apresiasi Bapenda

admin3
-
0
Capaian Pajak PPU 2022 Lampaui Target, Bupati Apresiasi Bapenda

PPU – Capaian pajak Penajam Paser Utara (PPU) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU sepanjang 2022 melebihi target. Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengapresiasi pencapaian ini dan mendorong adanya peningkatan di 2023 ini.

Bapenda PPU menggelar acara Gemilang Pajak Daerah 2023, ‘Sinergitas Menuju Serambi Ibu kota Nusantara’ bertempat di Gedung Graha Pemuda, Kilometer 9 Nipah-Nipah Senin (20/3/2023). Plt Kepala Bapenda PPU, Aswar Bakri mengatakan melalui kegiatan  ini kata dia diharapkan agar para wajib pajak menjadi semakin taat dan patuh pada pajak.

“Serta dapat dijadikan contoh panutan di lingkungan masyarakat, dalam hal ketaatan membayar pajak. Utamanya pajak bumi dan bangunan, yang sejak tahun 2014 telah diserahkan pengelolaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Hamdam turut menyerahakan menyerahkan puluhan doorprize OPD wajib pajak pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tercepat 2022. Serta kepada wajib pajak terbaik untuk kategori pajak lainnya.

“Realisasi pajak daerah tahun 2022 melebihi target berkat kerjasama oleh para wajib pajak. Terimakasih untuk kerja yang baik ini,” ungkapnya.

Ia menyebutkan selain PBB-P2, masih banyak potensi pajak yang menjadi kewenangan daerah bisa digenjot. Hal in merupakan potensi pendapatan daerah lebih pula.

“Seperti pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan atau lebih dikenal galian c, pajak penggunaan air tanah, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak-pajak daerah lainnya. Pajak-pajak daerah tersebut adalah salah satu sumber PAD yang digunakan untuk membangun daerah Serambi Nusantara ini,” jelasnya.

Hamdam berharap kegiatan gemilang pajak daerah 2023 ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, namun kegiatan yang meningkatkan kesadaran serta semangat seluruh lapisan masyarakat sebagai wajib pajak.

“Baik perorangan maupun badan untuk menyampaikan SPT tahunan dan melaporkan penghasilannya serta melaksanakan pembayaran pajak,” sebut Hamdam.

Mulai dari pajak penghasilan maupun pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu dan tepat jumlah, sesuai dengan perundang-undangan. “Kepada para wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya, saya mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang tinggi atas kepatuhan saudara-saudara sebagai wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya selama ini kepada pemerintah daerah,” tutupnya. (SBK)

Dinas Ketahanan Pangan PPU Uji Keamanan Sayuran Jelang Ramadan

admin3
-
0
Dinas Ketahanan Pangan PPU Uji Keamanan Sayuran Jelang Ramadan

PPU – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan  program pengawasan keamanan pangan, dengan melakukan pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) disejumlah pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan menjelang dan bulan puasa Ramadhan 1444 Hijriah nanti.

Pengujian ini dilakukan di wilayah Kabupaten PPU, Senin, (20/3) siang. Terhadap beberapa komoditi tanaman sayuran potensial yang banyak dikonsumsi masyarakat khususnya

“Kegiatan pengawasan ini kami laksanakan untuk menjamin keamanan PSAT  yang beredar di pasar tradisional khususnya menjelang bulan suci Ramadhan ini,” kata Kepala Bidang (Kabid) Konsumsi dan Keamanan Pangan (KKP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten PPU, Gunawan, Senin (20/3/2023).

Dijelaskan bahwa komoditas pangan segar asal tumbuhan yang di uji antara lain adalah  kacang panjang, cabe rawit, cabe keriting, papaya, pare, semangka, sawi, dan timun  yang di ambil dari pasar tradisional maupun dari sejumlah petani produsen komoditas tersebut. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pasokan pangan yang beredar di pasar bebas residu pestisida, logam berat serta mikrobia atau dengan kata lain Batas Minimum Residu (BMR).

“Alhamdulillah hasil pengujian semua komoditas PSAT yang di laksanakan hasilnya menunjukan aman untuk di konsumsi,” ucap Gunawan.

Dalam memastikan hal tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Laboratorium PT Mutu Agung Lestari di Depok Jawa Barat. Yang mana sampel dan pengujian langsung melibatkan pedagang maupun petani di lokasi pengujian.

Kegiatan Ini merupakan bagian komitmen Dinas Ketahanan Pangan PPU dalam pembinaan kelembagaan produsen pangan yang aman untuk di konsumsi seluruh lapisan masyarakat. Serta sebagai upaya mempersiapkan sumber pangan yang berkualitas, aman di konsumsi bagi seluruh pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN)

“Selain itu program pengawasan keamanan pangan ini sesuai dengan amanat  Peraturan menteri perdagangan, nomor 57 tahun 2017 tetang eceran harga tertinggi serta standar mutu beras dan peraturan menteri pertanian nomor  53 tahun 2018 tentang produk segar asal tumbuhan, dalam rangka untuk meningkatkan daya saing petani selaku produsen pangan di Kabupaten PPU,” terang Gunawan.

Lebih lanjut, ke depan lewat dengan adanya pengujian ini menjadikan petani selaku produsen komoditas pangan bisa menghasilkan komoditi pangan yang aman untuk di konsumsi. Selalu memperhatikan pengelolaan hama terpadu, serta bisa menjadikan setiap komoditas mendapatkan label sertifikasi logo prima 3 oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kaltim.

“Sampai saat ini baru ada 1 komoditas pangan segar asal tumbuhan dan 1 pelaku utama (petani) yang telah mendapatkan sertifikasi logo prima 3 di Kabupaten PPU. Sehingga masih banyak potensi komoditas pangan bisa di fasilitasi untuk mendapatkan ini, tergantung komitmen dari petaninya,” pungkasnya. (SBK)

Wakil Rakyat PPU Mulai Reses Masa Sidang II 2023

admin3
-
0
Wakil Rakyat PPU Mulai Reses Masa Sidang II 2023

PPU – Para legislator DPRD Penajam Paser mulai memasuki masa serap aspirasi (reses) Sidang II Maret ini. Pelaksanaan oleh wakil rakyat di daerah pilih (dapil) masing-masing diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sekretaris DPRD (Sekwan) PPU, Andi Singkerru menuturkan pada pertengan Maret ini telah memasuki masa reses. Hal itu sesuai dengan keputusan jadwal yang disepakati dalam rapat badan musyawarah (banmus).

“Bulan ini masuk agenda reses masa sidang II 2023. Biasanya berjalan selama 3 bulan,” ungkapnya, Senin (20/3/2023).

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ia berharap kali ini kegiatan turun langsung menemui masyarakat ini dapat berjalan lancar. Utamanya dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat dengan wakilnya di parlemen.

“Kami berharap agar reses ini nanti berjalan mulus, kemudian juga aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam dana pokir (pokok pikiran, Red). Jadi anggaran penggunaan APBD tepat sasaran,” terangnya.

Kemudian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat PPU, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait pembangunan daerah.

Sekretaris DPRD PPU, Andi Singkerru. (Robbi/MediaKaltimGroup)

“Memang dalam pemeriksaan sebelumnya, ada imbauan dari pemeriksa, agar apa yang benar dilaksanakan ini menyentuh masyarakat,” kata Andi.

Oleh karena itu, ia meminta pada seluruh anggota DPRD PPU agar dapat menyerap semua aspirasi masyarakat. Lalu menentukan mana saja yang perlu dimasukkan dalam program prioritas daerah.

“Jadi (dana) pokir itu tergiring benar-benar dari aspirasi masyarakat, dan melalui tahapan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Semoga kegiatan ini berjalan mulus, semoga apa yang disampaikan dapat terakomodir dan sesuai target dan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pemerintah Korsel Beri Hibah Infrastruktur Bendungan Sepaku-Semoi

admin3
-
0
Pemerintah Korsel Beri Hibah Infrastruktur Bendungan Sepaku-Semoi

PPU – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) bakal memberikan hibah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih di Bendungan Sepaku-Semoi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menuturkan hibah itu diberikan untuk IPA Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) berkapasitas 300 liter per detik. Hal itu diutarakan saat kunjungan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Korea Selatan) Won Hee-ryong, Sabtu (18/03/2023) lalu.

“Di Bendungan Sepaku-Semoi ini dari pemerintah Korsel memberikan hibah IPA untuk 300 liter per detik melalui K-Water,” kata dia, Minggu, (19/3/2023).

Korea Selatan memberikan hibah tersebut melalui K-Water, badan usaha milik negara yang mengurusi hal air bersih. K-Water akan segera membangun IPA tersebut di lokasi yang sudah ditentukan di komplek Bendungan Sepaku.

“Dimulainya nanti di lokasi bendungan bisa dilihat dari bendera,” bebernya.

Sementara itu Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korsel Won Hee-ryong mengatakan hal ini diberikan demi menyukseskan pembangunan IKN. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk ikut mengambil bagian dalam kesuksesan sebuah rencana besar pembangunan pemindahan pusat negara itu.

“Indonesia sangat penting bagi Kami. Ini akan menjadi sumber air bersih untuk IKN Nusantara,” tuturnya.

Tentang IPA yang akan dibangun dan dihibahkan untuk Indonesia tersebut, menurutnya juga akan menjadi tanda eratnya persahabatan Indonesia dan Korsel.

“300 liter per detik per hari dan seperti itu juga aliran air bersihnya. Ini menjadi tanda persahabatan antara Korsel dan Indonesia,” kata Won.

Lebih lanjut, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menuturkan pihaknya tentu mengapresiasi dan terbuka dengan ada dukungan antar negara. Pun dalam kunjungan itu Korsel apakah perlu diadakan semacam ruang penyejuk, dan sebagai perlengkapan personal, rompi khusus-penyejuk untuk dipakai para pekerja.

“Kita selalu terbuka untuk hal kemajuan dan peningkatan produktivitas dengan penyesuaian, bisa saja hal ruang atau rompi khusus itu dicoba,” pungkasnya. (SBK)

DPRD PPU Tegaskan Pemkab Perlu Optimalkan Aset untuk PAD

admin3
-
0
DPRD PPU Tegaskan Pemkab Perlu Optimalkan Aset untuk PAD

PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mendorong Pemkab PPU dapat memaksimalkan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang disoroti adalah pemanfaatan videotron.

Ia menyebut bahwa aset yang ada saat ini kebanyakan tidak bisa disewakan. Padahal menurutnya hal itu bisa dilakukan dalam upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dari sisi kekuatan anggaran.

Ada beberapa alasan diketahui beberapa aset tersebut tidak bergerak. Salah satunya ialah karena rusak dan cukup lama tidka dilakukan perbaikan.

“Seperti videotron itu. harusnyan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan bisa melakukan perawatan terhadap aset yang ada,” jelasnya, Minggu (19/3/2023).

Beberapa penyebab perawatan itu tidak dilakukan maksimala ialah karena keterbatasan anggaran daerah. “Saya kira kalau aset yang rusak itu karena kondisinya anggaran pemeliharaannya tidak ada,” imbuhnya.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor. (Robbi/MediaKaltimGroup)

Meski begitu, Syahrudin menegaskan seharusnya Pemkab PPU dapat mencari solusi segera. Agar aset tersebut tidak rusak semakin parah, dan akhirnya membutuhkan anggaran yang lebih besar.

“Videotron itu untuk dimanfaatkan agar ada PAD itu dibangun agar disewa oleh corporate,” kata Syahrudin.

DPRD PPU, sambungnya, pada tahun ini juga telah menyatakan dukungan untuk meprioritaskan alokasi perbaikan. Dari hal ini diharapkan Pemkab PPU dapat segera melakukan perbaikan agar dapat segera dimanfaatkan.

“Ke depan, aset yang berpotensi menghasilkan PAD, harusnya digelontorkan anggaran tersendiri untuk perawatan. Menurut saya sangat disayangkan apabila telah dibangun namun tidak memberikan kontribusi,” ungkapnya.

Diketahui, setidaknya Pemkab PPU memiliki 4 videotron yang tersebar di tiap kecamatan. Beberapanya masih berfungsi, namun tidak dalam kondisi optimal.

Selain itu pula, selama ini videotron tersebut hanya digunakan untuk promosi program daerah saja. Namun ke depan OPD terkait diminta proaktif mencari pihak ketiga untuk bekerjasama terutama dalam penyewaan.

“OPD masing-masing harusnya mnendong dalam rangka penigkatan PAD, tawarkan agar ada pendapatan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

1...733734735...802Halaman 734 dari 802