SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar jumpa pers guna memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang tengah viral di masyarakat, khususnya terkait pengelolaan aset dan anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Selasa (5/5/2026) ini menghadirkan Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, serta Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany sebagai narasumber.

Jumpa pers tersebut digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi informasi publik sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang akibat informasi yang dinilai belum utuh di ruang publik.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan sejumlah isu yang mencuat di media sosial mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, pengadaan kursi pijat hingga layanan laundry perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Informasi yang beredar di media sosial seringkali terpotong dan tidak utuh. Karena itu, kami hadir untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan berbasis data,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Astri Intan Nirwany untuk pertama kalinya tampil langsung di hadapan awak media guna menjelaskan tugas dan fungsi Biro Umum sekaligus memaparkan detail pengelolaan anggaran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

“Ini pertama kalinya saya duduk di depan teman-teman media. Mohon pengertian jika dalam penyampaian masih ada kekurangan,” ucapnya.

Ia menjelaskan Biro Umum memiliki tugas strategis dalam mendukung operasional pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah. Tugas tersebut mencakup pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset pemerintah.

Aset yang dikelola meliputi Kantor Gubernur, gedung perkantoran, rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, ruang pertemuan seperti Odah Etam, guest house, masjid hingga convention hall.

“Semua ini kami kelola untuk memastikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu pemerintah berjalan optimal, sekaligus tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Astri juga meluruskan isu terkait anggaran rehabilitasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar yang sempat viral. Ia menegaskan angka tersebut merupakan total dari 57 paket kegiatan, bukan satu proyek tunggal.

“Dari total itu, hanya sekitar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sisanya untuk perbaikan gedung lain dan pengadaan sarana prasarana,” tegasnya.

Ia menyebut, dari 57 paket kegiatan tersebut terdapat dua paket yang tidak dilaksanakan sehingga tersisa 55 paket kegiatan. Selain itu, angka Rp25 miliar yang tercantum dalam sistem merupakan pagu perencanaan, bukan nilai realisasi akhir.

“Dalam pelaksanaan ada proses negosiasi dan efisiensi, sehingga realisasinya tidak sebesar pagu yang tercantum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Astri menjelaskan bahwa rencana rehabilitasi sebenarnya telah disusun sejak 2024 untuk kebutuhan tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari kesiapan fasilitas bagi pimpinan daerah yang akan menjabat.

Ia mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas rumah jabatan sebelumnya cukup memprihatinkan, mulai dari instalasi listrik rusak, sistem air yang tidak berfungsi optimal hingga atap bocor.

“Bahkan saat cuaca ekstrem, ada bagian bangunan yang terdampak cukup parah. Ini kami lihat langsung di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya rehabilitasi, terlebih saat ini intensitas kegiatan di rumah jabatan meningkat cukup tinggi.

“Sekarang hampir setiap hari ada kegiatan, sehingga fasilitas harus siap dan representatif,” katanya.

Melalui jumpa pers ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Yang terpenting, informasi yang diterima masyarakat harus utuh dan tidak menyesatkan,” tutup Faisal. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Dorongan penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur terus menguat. Perwakilan Fraksi PPP-Demokrat, Nurhadi Saputra, secara langsung menyerahkan berkas tanda tangan dukungan kepada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, usai Rapat Pimpinan (Rapim), Senin malam (4/5/2026).

Nurhadi menyebut dirinya dipercaya mewakili enam fraksi untuk menyerahkan dokumen dukungan tersebut. Total terdapat sekitar 22 anggota DPRD yang telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan hak angket.

“Saya mewakili dari enam fraksi yang telah memberikan kepercayaan untuk menyerahkan langsung tanda tangan yang dibubuhi oleh sekitar 22 anggota DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan lintas fraksi tersebut menandakan bahwa usulan hak angket telah memenuhi syarat formal untuk diproses lebih lanjut di DPRD Kaltim.

“Pimpinan sudah menerima keinginan dari enam fraksi dan itu sudah memenuhi rangkaian syarat untuk melaksanakan hak angket,” jelasnya.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan tahapan selanjutnya tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, khususnya pembahasan dan penjadwalan di Badan Musyawarah (Banmus) sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna.

“Kami tinggal menunggu jadwal lagi, nanti akan diusulkan di rapat Banmus karena ada penjadwalan bulan baru, sehingga harus ada perubahan agenda dan diparipurnakan kembali,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keputusan akhir terkait kelanjutan hak angket tetap akan bergantung pada dinamika dan sikap politik masing-masing fraksi dalam mengikuti prosedur yang berlaku di DPRD Kaltim.

“Nanti kan ada prosedur yang harus dilalui, berjalan atau tidaknya itu kembali kepada masing-masing fraksi,” tutup Nurhadi. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Polemik ucapan anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, di grup WhatsApp yang menyebut “mulut yang besar kenapa sembunyi di dalam demo” memantik suasana Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa pernyataannya di grup tersebut merupakan bentuk pembelaan pribadi sekaligus bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait usulan hak angket.

“Saya hanya melaksanakan pembelaan saya secara pribadi, dan memang ini saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke jadwal Banmus terkait dengan hak-hak rakyat ini,” ujarnya usai Rapim.

Reza menegaskan bahwa hak angket yang diperjuangkan merupakan amanah masyarakat yang harus ditindaklanjuti DPRD Kaltim. Menurutnya, proses tersebut kini tinggal menunggu penjadwalan resmi melalui Badan Musyawarah (Banmus).

“Ini adalah hak angket yang memang harus kita laksanakan. Ini adalah amanah dari masyarakat. Tinggal prosesnya saja lagi,” tegasnya.

Selain itu, Reza juga menyinggung dinamika antarfraksi di DPRD Kaltim. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencampuri urusan internal fraksi lain karena setiap fraksi memiliki sikap politik masing-masing.

“Tidak boleh seorang fraksi mencampuri fraksi orang lain. Kita punya urusan fraksi masing-masing,” katanya.

Dalam keterangannya, Reza turut menyoroti pentingnya keterlibatan langsung anggota dewan dalam menghadapi massa aksi. Ia menyebut Fraksi Gerindra selama ini aktif turun langsung menemui dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Sekali-sekalilah mereka yang turun menghadapi relawan atau pendemo. Karena selama ini kami pun turun terus, mendengarkan aspirasi mereka, bahkan menerima aliansi beberapa hari lalu di gedung DPRD Kaltim,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Reza menyebut sejumlah anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap hak angket. Selanjutnya, keputusan akan dikembalikan kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam agenda resmi.

“Semua teman-teman tadi ada yang bertanda tangan, sudah disebutkan. Kita kembalikan kepada pimpinan untuk dijadwalkan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S