Beranda blog Halaman 66

Takbir Keliling BSD Bontang Meriah, 41 Ekor Sapi Disembelih untuk 1.505 KK

Malam Iduladha (26/5/2026) di Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang kembali ramai tahun ini. Takbir keliling kembali digelar warga BSD dengan suasana yang meriah. Hampir seluruh RT di BSD ikut turun ke jalan. Saya ikut berjalan bersama rombongan RT 39 BSD.

Takbir keliling dimulai dari bundaran depan Masjid Fathul Khoir. Rombongan lalu bergerak ke Jalan Gunung Putri, keluar hingga depan BC Mart di Jalan Cipto Mangunkusumo, kemudian kembali masuk ke kawasan BSD melalui Jalan Gunung Tambora dan Gunung Merbabu sebelum finis lagi di bundaran.

Sepanjang jalan, beberapa warga terlihat ikut menonton iring-iringan peserta. Anak-anak membawa obor dan lampu kecil. Ibu-ibu kompak memakai gamis dan hijab seragam. Para bapak sibuk mengawal rombongan sambil sesekali mengatur kendaraan yang melintas.

Yang paling menarik tentu berbagai ornamen yang dibawa masing-masing RT. Ada miniatur Ka’bah lengkap dengan lampu hias. Ada replika bulan sabit bertuliskan lafaz Allah. Ada miniatur masjid dari botol plastik bekas. Ada juga replika hewan kurban dan gapura islami yang menyala warna-warni sepanjang jalan.

RT 26 paling mencuri perhatian lewat ornamen masjid berukuran besar dari botol air mineral dengan permainan cahaya lampu yang cukup megah. Sementara rombongan RT 39 membawa ornamen Ka’bah dan tulisan Allah-Muhammad sederhana yang tetap ramai mendapat perhatian warga saat melintas di jalan utama BSD.

Di tengah perjalanan, rombongan RT 39 sebenarnya sempat mengalami kendala kecil. Sound system yang dibawa tiba-tiba mati karena baterai drop. Tetapi rombongan tetap berjalan. Takbir tetap bergema. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak tetap kompak melantunkan takbir sepanjang jalan tanpa bantuan speaker.

Sementara rombongan RT lain tetap semarak dengan suara sound masing-masing yang bersahutan memenuhi kawasan BSD. Di akhir kegiatan, panitia mengumumkan pemenang takbir keliling. Juara pertama diraih RT 26, disusul RT 27 di posisi kedua dan RT 41 di posisi ketiga.

BACA JUGA :  Mobil Dinas Gubernur dan Angka 8,5 Miliar

Paginya (27/5/2026), suasana berubah lebih khidmat. Sejak selepas subuh, warga mulai memadati bundaran BSD depan Masjid Fathul Khoir untuk mengikuti Salat Iduladha 1447 Hijriah.

Lapangan bundaran perlahan penuh. Anak-anak duduk di saf depan bersama orang tua. Sebagian besar warga membawa sajadah sendiri dan memilih datang lebih awal agar mendapat tempat nyaman.

Di lingkungan BSD sendiri sebenarnya ada dua masjid besar, yakni Masjid Fathul Khoir dan Masjid Al Jabal. Namun untuk Salat Id, seluruh warga dipusatkan di satu lokasi di bundaran BSD. Ribuan warga hadir pagi tadi.

Khotib Salat Id adalah Ustaz M. Syukur Yusuf, Lc., Dipl. SI. Dalam khutbahnya, ia banyak mengingatkan soal pentingnya berbakti kepada orang tua, menjaga keluarga dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat yang makin berat.

Ia juga mengingatkan bahwa sesama muslim harus saling menguatkan seperti satu bangunan yang kokoh. Usai Salat Id, aktivitas warga BSD belum selesai. Di masing-masing RT, warga kembali berkumpul untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Total hewan kurban di lingkungan BSD tahun ini mencapai 41 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sementara jumlah mustahiq atau penerima daging kurban tercatat mencapai 1.505 kepala keluarga.

Di lingkungan RT 39 sendiri, warga melakukan penyembelihan empat ekor sapi.

Sejak pagi suasana gotong royong langsung terasa. Para bapak membantu proses penyembelihan dan pemotongan daging. Sementara ibu-ibu sibuk menimbang, membungkus hingga menyusun pembagian daging kurban untuk warga.

Anak-anak juga terlihat ikut membantu sambil bermain di sekitar lokasi penyembelihan.

Suasana seperti ini yang membuat Iduladha di lingkungan BSD selalu terasa berbeda. Bukan hanya soal ramai takbir keliling. Tetapi karena kebersamaan warganya masih benar-benar hidup. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kucuran APBN lewat Sapi Jumbo Presiden Prabowo, 13 Ekor Disebar ke Kaltim hingga IKN

Sapi-sapi jumbo bantuan Presiden Prabowo Subianto tahun ini menyebar ke seluruh Kaltim.

Total ada 13 ekor yang dibagikan. Sepuluh ekor untuk seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Satu ekor untuk tingkat provinsi, dan dua ekor khusus untuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Iduladha, Rabu (27/5/2026) pagi, salah satu sapi jumbo itu diserahkan langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Islamic Center Samarinda. Bobotnya lebih dari satu ton.

Sejak pagi sapi itu sudah menjadi perhatian warga yang datang saat Salat Iduladha. Banyak yang berhenti melihat dari dekat. Ada yang merekam video. Anak-anak juga terlihat mengerubungi area sapi kurban bantuan Presiden tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, laporan wartawan Mediakaltim.com dari berbagai daerah juga hampir sama.

Di Balikpapan, sapi jumbo bantuan Presiden ramai dibicarakan warga karena ukurannya yang tidak biasa.

Di Bontang, Kukar, Berau, Paser hingga Mahakam Ulu, kedatangan sapi Presiden juga menjadi perhatian masyarakat menjelang penyembelihan kurban. IKN bahkan mendapat dua ekor sapi khusus.

Skalanya memang tidak kecil. Secara nasional, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia. Ratusan di antaranya dibagikan ke provinsi, kabupaten dan kota. Sisanya diberikan ke pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh agama hingga kawasan strategis seperti IKN.

Dan seluruhnya dibiayai lewat APBN.

Kalau dihitung kasar, nilai program ini mencapai puluhan bahkan mendekati ratusan miliar rupiah. Harga sapi bantuan Presiden rata-rata berada di kisaran puluhan hingga lebih dari Rp100 juta per ekor, tergantung bobot dan jenisnya.

Program seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Di era Presiden Joko Widodo, juga rutin dilakukan setiap Iduladha. Negara membeli sapi dari peternak lokal lalu mendistribusikannya ke daerah-daerah sebagai bantuan Presiden.

Bedanya, tahun ini distribusinya terasa lebih besar.

Apalagi Kaltim sekarang menjadi salah satu pusat perhatian nasional karena keberadaan IKN.

Kaltim sekarang bukan daerah biasa. IKN membuat perhatian pemerintah pusat otomatis ikut tertuju ke sini.

Tetapi di balik besarnya bantuan kurban Presiden ini, Kaltim masih punya pekerjaan rumah cukup besar.

Kaltim ternyata masih bergantung pada pasokan sapi dari luar daerah.

Sebagian besar kebutuhan sapi potong masih didatangkan dari Sulawesi dan NTT. Padahal Kaltim punya APBD besar dan sekarang menjadi lokasi IKN.

Artinya, sektor peternakan kita memang belum kuat. Kita bisa mendatangkan sapi jumbo dari luar daerah memakai APBN. Tetapi kebutuhan besar itu belum bisa dipenuhi dari peternak lokal sendiri.

Padahal perputaran anggaran dari program seperti ini seharusnya juga bisa ikut menghidupkan peternak lokal.

Karena sapi bantuan Presiden selalu didistribusikan setiap tahun. Tetapi tanpa peternak lokal yang kuat, Kaltim akan terus bergantung pada pasokan luar daerah. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Hashim Djojohadikusumo Hadiri Groundbreaking PLTA Batoq Kelo

0

UJOH BILANG — Kabupaten Mahakam Ulu mencatat tonggak penting pembangunan daerah dengan dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo di Kecamatan Long Bagun.

Proyek energi hijau berkapasitas 300 megawatt dengan nilai investasi mencapai Rp13 triliun tersebut resmi dimulai melalui prosesi Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo dan Access Road Kaltara yang ditandai peletakan batu pertama, Senin (25/5/2026).

PLTA Batoq Kelo menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur dan diproyeksikan memperkuat pasokan listrik berkelanjutan di wilayah Kaltim.

Prosesi simbolis dilakukan oleh Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Owner PT Tujuan Mulia Makmur Zi Feng Gao, serta kontraktor EPC Wang Qi.

Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan proyek PLTA Batoq Kelo ditargetkan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2030 dengan progres pembangunan signifikan diharapkan tercapai pada 2029.

Menurutnya, proyek tersebut menjadi momentum penting yang menegaskan Mahulu mulai mengambil peran strategis dalam pembangunan energi di Kalimantan Timur.

“Harapan kami, masyarakat Mahulu dapat menjadi bagian dari pembangunan proyek ini sehingga SDM lokal terserap dan merasakan manfaat langsung dari investasi yang hadir,” ujarnya.

Angela juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan proyek tersebut.

Ia meminta perusahaan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda agar seluruh proses pembangunan dipahami secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjawab berbagai pertanyaan maupun kekhawatiran masyarakat terhadap proyek strategis tersebut.

Selain berdampak pada Mahulu, proyek PLTA Batoq Kelo juga diharapkan mampu menjadi sumber energi bagi masyarakat Kalimantan Timur secara luas.

“Proyek ini diharapkan tidak hanya berdampak bagi Mahulu tetapi juga menjadi sumber energi bagi seluruh masyarakat Kaltim,” katanya.

Angela juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan PLTA agar berjalan lancar dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan energi bersih nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, Kepala Dinas PUPR Didik Subagya, serta sejumlah perwakilan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BPK RI Serahkan LHP dan Opini WTP kepada Pemkab Mahulu

0

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Mahulu Angela Idang Belawan didampingi Ketua DPRD Mahulu Devung Paran di Auditorium Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso selaku Plt Kepala BPKAD Mahulu, serta Plt Kepala Inspektorat Margono.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang dibangun melalui komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Puji Tuhan, capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Namun ini bukan akhir dari tujuan kita. Justru capaian ini harus menjadi standar sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” tegasnya.

Angela menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu seluruh jajaran harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari pimpinan hingga tingkat paling bawah harus terus menjaga integritas dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Capaian WTP ini memperkuat posisi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah yang konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

DIGDAYA UMKM 2026 Bidik Penguatan UMKM Kawasan IKN

0

BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan terus memperkuat pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui perluasan pasar digital. Upaya tersebut diwujudkan lewat Workshop Onboarding DIGDAYA UMKM 2026 yang digelar selama tiga hari pada 20–22 Mei 2026 di Kantor BI Balikpapan.

Program DIGDAYA atau Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM ini menjadi bagian dari strategi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan perkembangan pasar digital dan marketplace saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM. Perubahan pola konsumsi masyarakat pascapandemi Covid-19 membuat pelaku usaha dituntut lebih adaptif terhadap transformasi digital, termasuk pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).

Menurutnya, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam pemasaran online, pengelolaan konten digital, hingga pemanfaatan teknologi berbasis data. Di sisi lain, persaingan penjualan di platform digital semakin ketat dengan penggunaan algoritma marketplace dan dinamika kebijakan platform yang dapat memengaruhi biaya usaha pelaku UMKM.

“Penguatan kapasitas digital menjadi penting agar UMKM mampu beradaptasi, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga keberlanjutan bisnis,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Program DIGDAYA UMKM 2026 dirancang tidak hanya sebagai pelatihan, tetapi juga pembinaan berkelanjutan dan terstruktur. Melalui program ini, peserta didorong mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran digital, penguatan branding, hingga perluasan pasar online.

Dalam pelaksanaannya, BI Balikpapan melakukan penjaringan dan kurasi peserta secara selektif bersama sejumlah mitra, di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Kabupaten Paser, korporasi besar, dan perbankan.

“Sebanyak 160 UMKM mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, terpilih 44 UMKM yang dinilai memiliki potensi berkembang, kesiapan usaha, serta komitmen kuat mengikuti program. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha seperti makanan dan minuman olahan, fesyen, hingga kerajinan,” jelasnya.

Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi penguatan kapasitas usaha dari praktisi dan pendamping profesional. Materi yang diberikan meliputi optimalisasi media sosial untuk bisnis, pengelolaan toko online di marketplace, strategi penjualan digital, business scale up, program afiliasi, live selling, pemanfaatan AI dalam bisnis, legalitas usaha, optimalisasi website, hingga literasi keuangan bisnis.

“Selain pembelajaran klasikal, peserta juga mengikuti diskusi interaktif, praktik langsung, dan presentasi scale up project untuk memperkuat pemahaman aplikatif dalam menjalankan usaha digital,” tambahnya.

Program DIGDAYA UMKM 2026 selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama Mei hingga Juni 2026 melalui online meeting dan one-on-one coaching session. Sementara pada Juli hingga Oktober 2026 akan dilakukan monitoring berkala melalui monthly meeting guna mengevaluasi implementasi digitalisasi usaha peserta.

Melalui program tersebut, BI Balikpapan menargetkan peningkatan literasi digital UMKM, terbentuknya akun bisnis dan toko online aktif, meningkatnya penggunaan QRIS, penguatan branding produk, hingga peningkatan transaksi penjualan melalui kanal digital.

“Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu melahirkan UMKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki tata kelola usaha yang lebih baik, serta menjadi role model pengembangan UMKM digital di wilayah Balikpapan, PPU, Paser, dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Jalan Tol Balikpapan–Pulau Balang–IKN Belum Bisa Difungsikan Selama Iduladha 2026

0

NUSANTARA – Jalan Tol Balikpapan–Pulau Balang–Ibu Kota Nusantara dipastikan tidak dibuka secara fungsional selama momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Berbeda saat libur Natal, Tahun Baru, dan Idulfitri lalu, masyarakat yang hendak menuju kawasan IKN pada Iduladha tahun ini masih harus menggunakan jalur alternatif melalui Kilometer 38 atau penyeberangan ferry Balikpapan–Penajam.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat resmi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tertanggal 22 Mei 2026 sebagai tindak lanjut permohonan dukungan pembukaan tol dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam surat itu dijelaskan, ruas tol Balikpapan–IKN masih berada dalam tahap konstruksi dan ditargetkan mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada akhir Desember 2026.

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana mengatakan keputusan tidak membuka tol dilakukan demi faktor keselamatan pengguna jalan.

“Iya, masih banyak aktivitas proyek di dalam tol. Kami menjaga keamanan dan keselamatan pengguna tol,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi masih berlangsung di jalur utama tol. Aktivitas mobilisasi alat berat, kendaraan proyek, hingga pengangkutan material juga masih cukup padat.

Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tol dibuka untuk kendaraan umum selama masa libur Iduladha.

Selain pekerjaan fisik, sejumlah fasilitas pendukung operasional juga disebut belum sepenuhnya siap, mulai dari gerbang tol, kendaraan patroli, ambulans, hingga personel operasional lapangan.

Karena itu, BBPJN Kaltim memutuskan pembukaan fungsional Jalan Tol Balikpapan–IKN belum dapat dilakukan pada momentum libur kali ini.

Meski demikian, akses menuju kawasan IKN tetap dapat ditempuh melalui jalur darat Kilometer 38 yang saat ini kondisinya disebut cukup baik dan mulus dilalui kendaraan.

Alternatif lain juga tersedia melalui jalur penyeberangan ferry dari Balikpapan menuju Penajam.

Salah seorang warga Balikpapan, Hariyanto, mengaku memahami keputusan pemerintah yang belum membuka tol tersebut karena proyek masih berjalan.

“Ya memang kan belum kelar semua proyeknya. Kita harus maklumi. Toh bukan satu-satunya akses. Lewat kilo 38 juga bisa dan jalannya bagus. Kalau sudah selesai pasti nanti dibuka umum,” ujarnya.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Ditresnarkoba Polda Kaltim Gagalkan Penyelundupan Sabu dan 1.000 Ekstasi Jalur Internasional

BALIKPAPAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap dua kasus peredaran narkotika jaringan internasional yang melibatkan warga negara asing di Kota Balikpapan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu seberat lebih dari satu kilogram serta lebih dari 1.000 butir ekstasi yang dikirim melalui jalur paket internasional.

Dirresnarkoba Polda Kaltim, Romylus Tamtelahitu mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan metode controlled delivery atau penyerahan yang diawasi aparat.

“Keberhasilan pengungkapan kedua perkara ini merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai. Informasi awal berasal dari Bea Cukai, kemudian kami bersama-sama mematangkan proses penindakan hingga pelaku berhasil diamankan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Kasus pertama melibatkan seorang perempuan warga negara Malaysia yang ditangkap setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan usai penerbangan dari Johor, Malaysia.

Petugas yang telah melakukan pemantauan kemudian memeriksa pelaku dan menemukan dua paket sabu yang disembunyikan di tubuhnya menggunakan lilitan kain kemben.

“Barang bukti yang ditemukan terdiri atas satu paket sekitar 500 gram lebih dan satu paket lainnya sekitar 409 gram. Total keseluruhan lebih dari satu kilogram sabu,” jelasnya.

Sementara itu, pengungkapan kedua melibatkan seorang warga negara Belanda yang diduga mengendalikan pengiriman paket berisi ekstasi ke Balikpapan.

Polisi memperoleh informasi dari Bea Cukai mengenai paket mencurigakan yang masuk melalui jalur pengiriman internasional. Tim gabungan kemudian melakukan pengawasan hingga berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial A yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan pelaku asing tersebut.

“Dalam paket yang diamankan, petugas menemukan berbagai barang seperti kopi, sampo, deodoran, dan makanan ringan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, salah satu bungkus kopi ternyata digunakan untuk menyembunyikan lebih dari 1.000 butir ekstasi,” tambah Romylus.

Kapolda Endar Priantoro menegaskan pihaknya akan terus memperkuat kerja sama lintas instansi untuk memutus jaringan peredaran narkotika internasional yang memanfaatkan jalur udara maupun pengiriman barang.

“Kami memastikan pengawasan akan terus diperketat, terutama terhadap jalur-jalur masuk yang rawan dimanfaatkan sindikat narkoba internasional,” tegas Romylus.

Saat ini seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Kaltim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Masjid Al-Hijrah Bontang Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden RI Prabowo Subianto

0

BONTANG – Bantuan kemasyarakatan dari Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi kurban resmi diserahkan kepada pengurus Masjid Agung Al-Hijrah, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Neni Moerniaeni di halaman Masjid Agung Al-Hijrah.

Sapi kurban dengan bobot sekitar 732 kilogram itu akan menjadi hewan pertama yang dipotong pada pelaksanaan Iduladha tahun ini di Masjid Al-Hijrah.

Neni mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, khususnya warga Bontang.

“Alhamdulillah Kota Bontang kembali mendapatkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI berupa satu ekor sapi kurban dengan berat sekitar 732 kilogram,” ujarnya.

Ia berharap daging kurban nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama warga yang membutuhkan.

“Atas nama Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan ini,” katanya.

Sementara itu, panitia kurban Masjid Agung Al-Hijrah, Muhammad Sidin mengatakan distribusi daging kurban akan diprioritaskan kepada warga sekitar masjid, jamaah aktif, serta para muqorrib.

“Kurang lebih ada sekitar 400 kepala keluarga yang akan menerima, ditambah jamaah aktif dan muqorrib,” jelasnya.

Ia menyebutkan total hewan kurban yang terkumpul di Masjid Al-Hijrah tahun ini mencapai 12 ekor sapi, termasuk bantuan Presiden RI, serta 12 ekor kambing.

Menurut Sidin, proses penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada Kamis (28/5/2026) atau H+2 Iduladha. Hal itu dilakukan karena pada hari pertama masjid masih dipadati berbagai kegiatan pasca salat Id.

“Pemotongan dilakukan hari kedua lebaran karena setelah salat Ied banyak agenda kegiatan di masjid. Dan sapi bantuan Presiden akan menjadi yang pertama dipotong,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

Anis Hidayah Kritik Penyusunan RUU HAM, Sebut Bisa Gerus Kredibilitas Indonesia di PBB

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan klaim yang menyebut lembaganya ikut terlibat dalam penyusunan RUU HAM tidak benar. Bahkan, Komnas HAM disebut kesulitan memperoleh draf awal rancangan regulasi tersebut.

“Komnas HAM secara tegas membantah klaim tersebut. Komnas HAM tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam penyusunan draf RUU HAM sejak tahap pembahasan,” ujar Anis Hidayah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Anis, kondisi tersebut ironis mengingat keberadaan, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM diatur langsung dalam Undang-Undang HAM. Karena itu, setiap perubahan regulasi yang menyangkut lembaga HAM nasional dinilai seharusnya melibatkan Komnas HAM sebagai pihak yang berkepentingan langsung.

Ia juga menilai draf awal RUU HAM yang beredar tidak mencerminkan masukan maupun aspirasi dari Komnas HAM.

Anis bahkan mengingatkan pengabaian terhadap Komnas HAM berpotensi melanggar Paris Principles atau prinsip internasional yang mengatur tata kelola lembaga HAM nasional.

“Pengabaian terhadap Komnas HAM mencederai Paris Principles, standar internasional yang mengatur tata kelola lembaga HAM nasional yang mewajibkan lembaga HAM memiliki mandat luas, independensi kelembagaan, serta kebebasan penuh dalam menjalankan fungsi tanpa intervensi politik,” katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga khawatir sejumlah ketentuan dalam revisi UU HAM justru mempersempit fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

Anis menilai kondisi itu berpotensi memengaruhi kredibilitas Indonesia di tingkat internasional, terlebih saat Indonesia memegang amanah sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

“Draf RUU HAM yang mengerdilkan fungsi dan wewenang Komnas HAM dikhawatirkan mengganggu dan menggerus kredibilitas Indonesia yang kini memegang amanah sebagai presiden Dewan HAM PBB,” ucapnya.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyatakan revisi UU HAM justru bertujuan memperkuat posisi Komnas HAM. Pemerintah disebut berencana menambah sejumlah kewenangan baru, mulai dari penyidikan, pemanggilan, pemberian amicus curiae di pengadilan, hingga rekomendasi yang bersifat mengikat. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Jimmi Soroti Minimnya Pengawas Usai Sejumlah Perusahaan Kutim Masuk PROPER Merah

SANGATTA – Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan setelah keluarnya hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menempatkan sembilan perusahaan di Kutim dalam kategori merah.

Peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian tersebut mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, pelaksanaan dokumen lingkungan hingga tanggung jawab terhadap dampak operasional di sekitar wilayah kerja.

Perusahaan yang masuk daftar PROPER merah berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, kawasan industri hingga industri semen.

Kesembilan perusahaan tersebut yakni PT Batuta Chemical Industrial Park, PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, PT Kaltim Prima Coal, PT Nala Palma Cadudasa, PT Kresna Duta Agroindo-PKS Rantau Panjang, PT Long Bangun Prima Sawit, dan PT Kobexindo Cement.

Beberapa perusahaan bahkan tercatat kembali menerima peringkat merah untuk kedua kalinya. Di antaranya PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, dan PT Nala Palma Cadudasa.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi menilai hasil penilaian tersebut menjadi alarm serius terkait lemahnya pengawasan perusahaan di daerah, khususnya sektor sumber daya alam.

Menurut dia, salah satu kendala utama terletak pada minimnya pengawas dari kementerian yang berada langsung di daerah.

“Kesulitan kita ini karena pengawas dari kementerian memang tidak ada yang standby di daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lapangan belum berjalan optimal. Padahal aktivitas perusahaan memiliki potensi besar menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diawasi secara ketat dan berkelanjutan.

Jimmi juga menegaskan pemerintah pusat seharusnya tidak hanya fokus pada penerbitan izin usaha, tetapi ikut memastikan seluruh kewajiban perusahaan terkait pengelolaan lingkungan benar-benar dijalankan.

“Karena mereka yang mengeluarkan izin, mereka juga harus memastikan pengawasannya berjalan. Prinsipnya seperti itu,” katanya.

DPRD Kutim, lanjut dia, akan terus mendorong adanya tindak lanjut konkret setelah hasil PROPER diumumkan. Menurutnya, penilaian tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan.

“Tetap kita dorong supaya ada tindak lanjut setelah laporan itu keluar. Jangan hanya penilaian saja, tapi harus ada langkah berikutnya,” tegasnya.

Ia juga mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan langsung terhadap perusahaan yang berada di bawah pengawasan kementerian.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar pengawasan lingkungan di Kutai Timur berjalan lebih efektif.

Jimmi berharap perusahaan yang memperoleh peringkat merah segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan lingkungan agar aktivitas usaha tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S