TENGGARONG – Pengoperasian kawasan Pujasera Tenggarong dipastikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat meski pembangunan fisiknya telah selesai.

Sebelumnya, kawasan kuliner tersebut ditarget mulai beroperasi pada April 2026. Namun hingga akhir Mei, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi dan pengelolaan aset daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara, Muhammad Reza mengatakan proses administrasi masih terus berjalan dan membutuhkan waktu karena melibatkan beberapa instansi.

“Jadi memang kami lengkapi segala hal yang berkenaan dengan aspek terkait itu dan sedang berprogres,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Reza, pekerjaan fisik kawasan sebenarnya telah rampung dan sudah diserahkan dari Dinas Pekerjaan Umum kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).

Saat ini, proses masih berada pada tahap verifikasi administrasi aset sebelum diterbitkan Surat Keputusan Pengguna Barang Milik Daerah.

“Dari PU ke BPKD sudah. Setelah verifikasi selesai baru nanti diterbitkan SK Pengguna Barang Milik Daerah,” katanya.

Setelah SK tersebut terbit dan aset resmi berada di bawah pengelolaan DiskopUKM Kukar, pemerintah baru akan melanjutkan tahapan operasional kawasan.

“Nanti kalau SK sudah terbit dan aset melekat di Dinas Koperasi, baru kita mulai proses operasional,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pola kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan kuliner tersebut.

Menurut Reza, langkah itu dilakukan agar pengelolaan Pujasera dapat berjalan lebih profesional dan mampu menarik lebih banyak pengunjung.

“Kami juga sudah mendapat nilai minimal sewa dari KPKNL minggu lalu sebagai dasar kerja sama pengelolaan,” ujarnya.

DiskopUKM Kukar menargetkan seluruh administrasi dan penerbitan SK selesai pada awal Juni 2026. Selanjutnya proses kerja sama dengan pihak pengelola akan dilanjutkan hingga pertengahan atau akhir Juni.

Pemerintah berharap tenant mulai mengisi kawasan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.

“Harapan kita akhir Juni atau awal Juli sudah mulai terisi,” katanya.

Reza menambahkan, proses kurasi tenant juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah. DiskopUKM ingin memastikan pelaku UMKM lokal tetap mendapat ruang di kawasan Pujasera.

Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan masuknya tenant bermerek agar kawasan kuliner tersebut memiliki daya tarik lebih besar.

“Kita ingin tetap ada porsi untuk UMKM lokal Tenggarong di kawasan Pujasera,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Tingginya antusiasme masyarakat Kutai Kartanegara dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah membuat stok sapi kurban di sejumlah wilayah hampir habis terjual.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara mencatat sekitar 90 persen sapi kurban yang disiapkan pedagang telah dipesan masyarakat bahkan sebelum hari raya tiba.

Kepala Bidang Peternakan Distanak Kukar, Iwan Hermawan, mengatakan tingginya permintaan terjadi hampir di seluruh wilayah Kukar.

“Sekitar 90 persen, karena mereka sudah terpesan,” ujarnya, Senin (26/5/2026).

Menurut Iwan, pola penjualan hewan kurban di Kukar memang didominasi sistem pemesanan awal. Para pedagang umumnya menyiapkan stok berdasarkan jumlah pesanan masyarakat.

“Pedagang itu biasanya stok berdasarkan pesanan masyarakat,” katanya.

Meski permintaan tinggi, Distanak Kukar memastikan ketersediaan hewan kurban tahun ini masih aman. Sekitar 6.000 ekor sapi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Kukar.

Khusus wilayah Tenggarong, tersedia sekitar 450 ekor sapi kurban yang tersebar di sejumlah titik penjualan. Sementara stok terbesar berada di kawasan Samboja dan Samboja Barat dengan jumlah mencapai sekitar 1.000 ekor.

“Paling banyak itu di Samboja. Jadi Samboja dan Samboja Barat sekitar seribu ekor disiapkan di sana,” jelasnya.

Selain memastikan stok aman, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Seluruh sapi yang dinyatakan sehat akan diberikan penanda khusus sebagai bukti layak dijadikan hewan kurban.

“Setelah diperiksa dan dinyatakan sehat, kita kalungkan bahwa itu layak menjadi sapi kurban,” ujarnya.

Namun demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan yang tidak memenuhi syarat kurban akibat cedera saat proses distribusi dari daerah asal.

“Ada beberapa yang tidak layak, misalnya kakinya patah saat perjalanan dari tempat penampungan,” katanya.

Iwan menjelaskan, pasokan sapi kurban di Kukar berasal dari tiga daerah utama, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan peternak lokal Kukar.

Mayoritas sapi didatangkan dari Kupang, NTT karena daerah tersebut telah dinyatakan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga tidak perlu menjalani karantina tambahan.

“Kalau dari Kupang sudah bebas PMK, jadi tidak perlu karantina lagi di Samarinda,” jelasnya.

Sementara sapi asal Sulawesi masih diwajibkan menjalani karantina selama 12 hingga 15 hari di Balikpapan sebelum dipasarkan karena wilayah asalnya masih ditemukan kasus PMK.

Selain sapi, Distanak Kukar juga mencatat ketersediaan sekitar 1.000 ekor kambing kurban dari peternak lokal maupun luar daerah. Jenis kambing yang dijual didominasi kambing kacang lokal dan kambing peranakan etawa.

“Kalau kambing sementara ini sekitar seribu ekor disediakan. Dari lokal ada, dari luar Kukar juga ada,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Polemik rencana kontrak baru kios di Pasar Tangga Arung Square kembali mencuat setelah menuai keberatan dari para pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara, Sayid Fathullah, menegaskan bahwa dokumen kontrak tersebut belum bersifat final dan masih dalam tahap sosialisasi kepada pedagang.

“Kontrak baru TAS masih dalam tahap sosialisasi, masih tahap menerima saran dan masukan melalui forum pedagang,” ujarnya.

Menurut Sayid, pemerintah daerah masih membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan sebelum kontrak pemanfaatan kios ditetapkan secara resmi.

Namun di lapangan, sejumlah pedagang mengaku keberatan terhadap beberapa klausul dalam draft kontrak tersebut. Salah satu yang paling disorot yakni ancaman penarikan kios apabila penyewa menunggak pembayaran retribusi lebih dari tiga bulan.

Selain itu, pedagang juga mempertanyakan masa berlaku kontrak yang disebut dimulai sejak Januari 2026, sementara dokumen baru disampaikan pada Mei 2026.

Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketidakjelasan terkait status tunggakan maupun implementasi aturan di lapangan.

Pedagang juga menyoroti klausul yang menyatakan penandatangan dianggap telah memahami seluruh isi perjanjian, padahal menurut mereka sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, besaran retribusi sebesar Rp600 ribu turut menjadi perhatian pedagang. Mereka meminta pemerintah membuka dasar hukum serta regulasi yang menjadi acuan penetapan tarif tersebut.

Beberapa poin lain dalam kontrak juga dianggap masih multitafsir karena belum dijelaskan secara rinci.

Selain persoalan isi kontrak, pedagang turut meminta kepastian terkait masa berlaku perjanjian yang hanya satu tahun. Mereka berharap ada mekanisme perpanjangan yang jelas agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih stabil.

Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Sayid memastikan seluruh aspirasi pedagang telah ditampung dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Sudah kita siapkan solusinya untuk mengakomodir apa yang menjadi keresahan pedagang,” tegasnya. (Ady Wahyudi)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S