Beranda blog Halaman 68

Pemkab PPU dan Presiden Prabowo Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat

admin3
-
0
Pemkab PPU dan Presiden Prabowo Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyerahkan secara langsung hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Pemerintah Kabupaten PPU menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan sapi kurban dilakukan secara resmi di Masjid Agung Al-Ikhlas Islamic Center untuk selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, Mudyat juga menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Istiqomah Labangka Barat, Kecamatan Babulu.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekretaris Daerah PPU Tohar, anggota DPRD PPU, para asisten, staf ahli, serta sejumlah pejabat terkait. Mudyat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian Presiden terhadap masyarakat PPU dalam menyambut Idul Adha.

“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten PPU, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi kurban ini. Bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian beliau kepada masyarakat,” ujar Mudyat.

Ia menambahkan, hewan kurban yang akan disembelih bukan hanya simbol ibadah, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Mudyat mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persatuan dan meningkatkan kepedulian antarsesama.

“Makna Idul Adha mengajarkan kita tentang semangat pengorbanan dan arti berbagi kepada sesama. Nilai-nilai kurban bukan sekadar seremoni, tetapi memiliki makna mendalam tentang kecintaan, kepedulian, dan keteladanan,” tutupnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Dua Unit Combine Harvester Diserahkan ke Poktan di Labangka Barat

admin3
-
0
Dua Unit Combine Harvester Diserahkan ke Poktan di Labangka Barat

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyerahkan secara simbolis dua unit alat mesin pertanian (alsintan) jenis Combine Harvester kepada kelompok tani Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Rabu (26/5/2026).

Bantuan alsintan jenis Bimo 102 tersebut mampu memanen hingga tiga hektare lahan dalam sehari. Bantuan itu merupakan usulan kelompok tani Desa Labangka Barat melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Satrio Djiwandono sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten PPU.

Mudyat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Budi Satrio Djiwandono terhadap sektor pertanian di Kabupaten PPU. Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini sangat membantu petani, mulai dari bantuan ternak hingga alat pertanian.

“Beliau selama ini sangat perhatian kepada para petani, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bantuan yang diberikan tidak pernah berhenti, mulai dari ternak sapi, ayam hingga alat pertanian seperti combine ini,” kata Mudyat.

Ia berharap bantuan alsintan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani penerima, termasuk dalam hal perawatan dan penggunaan agar mampu menunjang proses tanam dan panen secara maksimal.

Menurutnya, penggunaan alsintan modern dapat membantu petani mempercepat proses panen sekaligus mendukung percepatan masa tanam berikutnya, terutama di tengah tantangan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian.

“Kami minta bantuan ini dijaga dan dirawat dengan baik. Dengan alat ini, proses panen bisa lebih cepat sehingga petani juga bisa segera melakukan penanaman ulang,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan alsintan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD PPU Raup Muin, Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU Sujiati beserta sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah PPU Tohar, para asisten dan staf ahli pemerintah daerah, Kepala Dinas Pertanian PPU Rozihan Aswar, kepala desa, kelompok tani, serta tokoh masyarakat setempat.

Mudyat juga mengingatkan para petani agar tetap produktif dan memanfaatkan lahan pertanian secara optimal. Ia menilai sektor pertanian saat ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena tingginya kebutuhan gabah di pasaran.

“Sekarang hasil pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat menjanjikan. Harga gabah juga cukup baik. Bahkan banyak pihak dari luar daerah berlomba mencari gabah, tentu dengan syarat kualitasnya harus lebih bagus,” tambahnya.

Ia turut mendorong para petani untuk terus berinovasi dalam pengelolaan pertanian serta saling berbagi pengetahuan antar kelompok tani agar hasil produksi semakin meningkat.

“Kami berharap para petani bisa menjadi pelopor pertanian yang lebih berkualitas di daerahnya masing-masing,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pemancing Asal Nipah-Nipah Tewas Tenggelam di Perairan Pulau Gusung Penajam

redaksi
-
0
Pemancing Asal Nipah-Nipah Tewas Tenggelam di Perairan Pulau Gusung Penajam

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik26mei2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Lantik PAW Kades Sebakung Jaya, Mudyat Noor Minta Dana Desa Fokus Perkuat Ekonomi Masyarakat

admin3
-
0
Lantik PAW Kades Sebakung Jaya, Mudyat Noor Minta Dana Desa Fokus Perkuat Ekonomi Masyarakat

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melantik Hadi Susilo sebagai Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, di Kantor Desa Sebakung Jaya, Rabu (26/5/2026).

Hadi Susilo dilantik menggantikan kepala desa sebelumnya, Sajidin, untuk melanjutkan masa jabatan 2022–2030. Jabatan kepala desa sebelumnya berakhir setelah Sajidin resmi mengundurkan diri per 28 Mei 2025 karena diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mudyat meminta kepala desa yang baru segera membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh adat, tokoh agama, hingga kalangan pemuda.

Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci terciptanya pemerintahan desa yang harmonis dan kondusif. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan, Mudyat meminta pemerintah desa lebih memprioritaskan penggunaan dana desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dibanding hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

“Kita ingin dana desa benar-benar dioptimalkan untuk membangun dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur memang penting, tetapi yang paling utama masyarakat harus sejahtera. Percuma jalan bagus kalau ekonomi masyarakat lemah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah desa dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar mampu membantu kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan hasil produksi.

Mudyat juga mengingatkan bahwa Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara harus mampu memanfaatkan peluang pembangunan IKN dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi desa.

“Kita berharap desa-desa di PPU mampu menopang kebutuhan ekonomi IKN dan masyarakatnya tidak tertinggal,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD PPU, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Ketua TP PKK PPU Dewi Yuliana, para asisten, tenaga ahli bupati, Camat Babulu Yayu Eka Pratiwi, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab PPU. Pelantikan Ketua TP PKK Desa Sebakung Jaya turut dilakukan Ketua TP PKK Kecamatan Babulu.

Pada kesempatan itu, Mudyat turut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua TP PKK Desa Sebakung Jaya yang juga dilantik. Ia menilai TP PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga ketahanan pangan.

“Saatnya kita bersatu membangun desa agar Sebakung Jaya semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pengungkapan Kasus Narkoba di Sepaku, Polisi Sita Sabu dan Timbangan Digital

admin3
-
0
Pengungkapan Kasus Narkoba di Sepaku, Polisi Sita Sabu dan Timbangan Digital

PENAJAM PASER UTARA – Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (24/5/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AA (46) dan H (41) di sebuah rumah kontrakan di RT 005 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Lokasi itu diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kasat Resnarkoba Polres PPU IPTU Gede Wijaya mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat, Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang berada di depan rumah kontrakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan,” ujar Gede Wijaya.

Dari hasil penggeledahan terhadap tersangka AA, polisi menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 0,52 gram yang disimpan di dalam kaleng. Selain itu, petugas turut mengamankan uang tunai Rp100 ribu, timbangan digital, plastik klip bening, alat bantu berupa sekop dari sedotan plastik, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung transaksi narkotika.

Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada tersangka H yang diduga turut terlibat dalam peredaran sabu tersebut. Tidak lama berselang, tersangka H datang ke lokasi dan langsung diamankan petugas.

“Dari pengembangan yang dilakukan, tersangka H secara kooperatif menunjukkan lokasi penyimpanan sabu lainnya di halaman belakang rumah kontrakan. Petugas kemudian menemukan tujuh paket sabu dengan berat bruto 1,96 gram yang disembunyikan di bawah pohon dan ditutupi kayu,” lanjutnya.

Foto: Petugas Sat Resnarkoba Polres PPU menunjukkan barang bukti sabu yang diamankan dari dua tersangka kasus peredaran narkotika di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Minggu (24/5/2026).

Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp558 ribu yang diduga merupakan hasil transaksi penjualan sabu.

Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres PPU untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kedua tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar hingga Rp10 miliar.

Polres PPU menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat juga diimbau aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

Penyunting: Robbi Lalat

Groundbreaking PLTA Batoq Kelo, Rudy Mas’ud Soroti Puluhan Desa Kaltim Belum Berlistrik

redaksi
-
0
Groundbreaking PLTA Batoq Kelo, Rudy Mas’ud Soroti Puluhan Desa Kaltim Belum Berlistrik

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan masih terdapat 72 desa di Kaltim yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.

Hal itu disampaikan Rudy saat menghadiri groundbreaking proyek PLTA Batoq Kelo dan pembangunan Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam, Senin (25/5/2026).

Menurut Rudy, ketersediaan energi menjadi salah satu tantangan besar pembangunan di Kalimantan Timur, meski daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Energi menjadi harapan utama kami. Kalimantan Timur punya banyak potensi sumber daya alam, mulai batu bara sampai emas. Tetapi potensi-potensi itu belum bisa diolah maksimal karena minimnya infrastruktur,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada Darmawan Prasodjo atas upaya percepatan elektrifikasi di Kaltim serta menyampaikan salam kepada Presiden RI melalui Hashim Djojohadikusumo.

“Atas nama masyarakat Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan kepada Pak Hashim sebagai utusan langsung Bapak Presiden,” katanya.

Rudy menjelaskan, sebelumnya terdapat sekitar 110 desa yang belum dialiri listrik. Namun sebagian wilayah kini sudah mulai terjangkau jaringan listrik, meski masih tersisa puluhan desa terpencil yang membutuhkan perhatian serius.

“Hari ini masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik. Harapan kami mudah-mudahan segera bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Wilayah yang belum menikmati listrik tersebut tersebar di sejumlah kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau.

Menurut Rudy, luas wilayah Kaltim yang mencapai sekitar 127 ribu kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

“Wilayah kami hampir setara Pulau Jawa, tetapi penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa. Jadi pendekatannya memang berbeda,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Hashim Djojohadikusumo memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan elektrifikasi desa-desa di Kaltim bersama PLN dan Kementerian ESDM.

“Nanti saya akan follow up dengan Pak Dirut PLN agar 72 desa itu bisa dipenuhi listriknya. Nanti kita akan lobi Pak Menteri ESDM,” ujarnya.

Hashim juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan energi bersih dan proyek pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga masyarakat bisa mendapatkan listrik murah dan bersih,” katanya.

Ia menegaskan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan investor menjadi kunci pemerataan energi hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

“Saya berharap Kalimantan Timur akan semakin maju dan berjaya untuk rakyat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Hanafi)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

Disdukcapil Samarinda Perketat Pengawasan KK Jelang PPDB Zonasi

redaksi
-
0
Disdukcapil Samarinda Perketat Pengawasan KK Jelang PPDB Zonasi

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memperketat pengawasan terhadap perpindahan penduduk yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data kependudukan, khususnya perubahan alamat Kartu Keluarga (KK) secara mendadak demi mendekatkan domisili calon siswa ke sekolah tertentu.

Kepala Disdukcapil Kota Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan perpindahan penduduk memang terjadi setiap hari. Namun, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan adanya motif tertentu di balik perubahan data tersebut.

“Kalau pergeseran penduduk itu setiap hari pasti ada. Cuma untuk alasan tertentu memang sulit diidentifikasi karena dalam formulir biasanya pilihannya pendidikan, pekerjaan, atau pindah rumah,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Menurut Eko, aturan PPDB telah menetapkan usia minimal KK yang digunakan untuk jalur zonasi adalah satu tahun. Karena itu, sistem administrasi kependudukan saat ini dibuat real-time sehingga tidak memungkinkan perubahan tanggal secara mundur.

“Sistem kami tidak bisa backdate. Jadi pengajuan hari ini, cetaknya juga tanggal dan jam hari ini,” tegasnya.

Disdukcapil juga memperketat aturan bagi anak di bawah umur yang pindah domisili tanpa orang tua kandung. Dalam kondisi tertentu, wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab dari keluarga tujuan.

“Itu harus ada surat pertanggungjawaban dari keluarga yang dituju untuk bersedia menampung dan menjaga anak tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil Samarinda juga menemukan adanya modus pemalsuan fisik dokumen KK menggunakan barcode palsu.

Eko mengungkapkan beberapa barcode yang dipindai justru mengarah ke media sosial seperti Instagram hingga TikTok, bukan ke sistem resmi Dukcapil.

“Ada barcode palsu yang ketika discan malah masuk ke Instagram atau TikTok, bukan ke sistem Dukcapil,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil kini mewajibkan seluruh proses verifikasi dokumen menggunakan aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital dan tidak lagi menggunakan aplikasi pemindai umum seperti Google Lens.

“Sekarang barcode scan harus pakai IKD. Operator wajib punya aplikasi IKD untuk memastikan dokumen benar-benar asli,” katanya.

Dalam pelaksanaan PPDB, Disdukcapil Samarinda juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun pihak pendidikan tingkat provinsi untuk melakukan validasi data apabila ditemukan indikasi anomali.

Meski demikian, Eko menegaskan akses terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tetap dibatasi demi menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

“SIAK ini proteksinya tinggi. Jadi hanya kasus tertentu yang dicurigai saja yang dilakukan pengecekan lebih mendalam,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Eko meminta masyarakat ikut aktif melaporkan apabila menemukan kejanggalan terkait perpindahan domisili mendadak di lingkungan sekitar menjelang PPDB.

“Kalau tiba-tiba ada anak terdaftar di alamat tertentu padahal warga sekitar tidak mengenal keluarganya, itu bisa menjadi masukan penting,” pungkasnya. (Abdi)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

Putusan Sekolah Gratis Dinilai Belum Jalan karena Beban Anggaran MBG

redaksi
-
0
Putusan Sekolah Gratis Dinilai Belum Jalan karena Beban Anggaran MBG

JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran fungsi pendidikan nasional.

JPPI menilai langkah tersebut membuat pembiayaan sektor pendidikan semakin tertekan dan berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan masyarakat, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut pemerintah telah melakukan “kanibalisme anggaran” dengan menjadikan program MBG sebagai bagian dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

“Pemerintah bangga mengklaim telah mematuhi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 soal alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Namun secara materiil, itu adalah kebohongan statistik,” kata Ubaid kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Menurut JPPI, dana fungsi pendidikan dalam APBN 2026 yang dikelola Badan Gizi Nasional bahkan disebut lebih besar dibanding gabungan anggaran kementerian yang mengurusi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

JPPI memperkirakan hampir 30 persen fungsi anggaran pendidikan kini terserap ke program MBG.

“Jika dipersentasekan, hampir 30 persen fungsi pendidikan tersedot ke program MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terkonsentrasi pada satu program makan,” ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap berbagai kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, mulai dari bantuan pembiayaan siswa, rehabilitasi sekolah rusak, hingga kesejahteraan guru.

“Mengapa pemerintah dengan mudah membiayai infrastruktur SPPG, tapi susah sekali memperbaiki sekolah-sekolah rusak? Pemerintah juga cepat menyejahterakan karyawan SPPG, tapi selalu berbelit ketika ditanya soal kesejahteraan guru,” tegas Ubaid.

JPPI pun mendesak pemerintah dan DPR segera memisahkan anggaran MBG dari fungsi pendidikan agar alokasi pendidikan kembali fokus pada penyelenggaraan pendidikan nasional dan pemenuhan hak belajar warga negara.

Sebelumnya, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto memang terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk terkait tata kelola anggaran dan pelaksanaannya di lapangan. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Wacana Ekspor Tunggal Sawit Dinilai Picu Kepanikan Pasar

redaksi
-
0
Wacana Ekspor Tunggal Sawit Dinilai Picu Kepanikan Pasar

NUSANTARA – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah mengalami penurunan tajam menyusul munculnya wacana pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di wilayah Kecamatan Sepaku, kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), harga TBS bahkan sempat anjlok hingga Rp1.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kilogram.

Kondisi tersebut disebut mulai memukul petani sawit di tingkat bawah.

Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah, menilai gejolak harga terjadi sebagai respons pasar terhadap rencana pemerintah membentuk mekanisme ekspor satu pintu crude palm oil (CPO) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Ini bentuk respons pengusaha atas regulasi pemerintah terkait PP SDA. Positifnya memang bisa mempersempit ruang gerak eksportir nakal dan menjaga devisa negara. Tapi negatifnya, petani sawit di sektor paling hulu yang justru terdampak,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, meski aturan tersebut belum resmi diberlakukan, pasar sudah lebih dulu bereaksi hingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Budi juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu saat pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era 1990-an.

Kala itu, kata dia, sistem pembeli tunggal justru membuat harga cengkeh jatuh dan melemahkan posisi tawar petani.

“Pelajaran BPPC dulu jelas. Awalnya harga cengkeh bagus, tapi setelah ada pembeli tunggal justru petani yang rugi. Kami tidak ingin itu terulang di sawit,” tegasnya.

JPSN pun berencana menyuarakan persoalan tersebut dalam dialog nasional di Jakarta, termasuk melakukan audiensi dengan Ombudsman RI terkait kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada petani.

Di lapangan, kondisi harga sawit memang masih belum stabil. Di sejumlah loadingan wilayah Sepaku, harga TBS saat ini bergerak di kisaran Rp1.300 hingga Rp1.800 per kilogram.

Salah seorang pengelola loadingan di Desa Argomulyo mengakui harga sawit sempat menyentuh titik terendah.

“Turun sampai seribu rupiah kemarin. Sekarang mulai naik lagi sekitar Rp1.800,” ujarnya.

Keluhan serupa juga datang dari petani sawit di Desa Semoi Dua, Warni. Ia menyebut anjloknya harga sawit sangat terasa di tengah naiknya kebutuhan hidup masyarakat.

“Ini sawit hancur-hancuran, tapi harga minyak dan kebutuhan lain justru naik. Petani sekarang bingung,” katanya.

Pantauan di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, harga TBS juga berada di kisaran Rp1.500 per kilogram.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara melalui satu pintu BUMN dalam rapat paripurna di DPR RI. Kebijakan tersebut nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Panen Perdana Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar Jadi Langkah Penguatan Ketahanan Pangan

redaksi
-
0
Panen Perdana Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar Jadi Langkah Penguatan Ketahanan Pangan

SENDAWAR – Kompi Produksi Kodim 0912 Kutai Barat melaksanakan panen perdana hasil pertanian dan peternakan di Kampung Lay, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, didampingi Ketua Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar, Tata Doni Fransisco.

Turut hadir Danki Kompi Produksi Kapten Inf Rahman, anggota Kompi Produksi, personel Kodim 0912 Kubar, serta anggota Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar.

Pada panen perdana itu, sejumlah komoditas pertanian berhasil dipanen dari lahan seluas lima hektar yang dikelola personel Kompi Produksi. Komoditas yang dipanen meliputi tomat, jagung, dan kedelai.

Dandim bersama Ketua Persit juga turun langsung ke lahan untuk ikut memanen bersama anggota.

Usai panen pertanian, rombongan melanjutkan peninjauan ke area peternakan ayam petelur yang turut dikelola Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar.

Mereka melihat langsung proses pemeliharaan ayam petelur, mulai dari pemberian pakan hingga pengelolaan hasil ternak. Dandim dan Ketua Persit juga ikut memanen telur ayam yang menjadi salah satu program unggulan satuan tersebut.

Dandim 0912 Kubar Letkol Inf Doni Fransisco mengatakan panen perdana tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kodim dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Keberadaan Kompi Produksi tidak hanya menjadi sarana pembinaan satuan, tapi juga wadah meningkatkan kemampuan dan produktivitas anggota di bidang pertanian maupun peternakan,” ujarnya kepada pewarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, hasil panen tersebut merupakan buah dari kerja keras, semangat kebersamaan, serta dedikasi seluruh anggota yang selama ini mengelola lahan pertanian dan peternakan.

Ia berharap program Kompi Produksi dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar.

“Program Kompi Produksi diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

1...676869...855Halaman 68 dari 855