Beranda blog Halaman 64

Puluhan Guru di IKN Ikuti Pelatihan Optimalisasi Interactive Flat Panel

redaksi
-
0
Puluhan Guru di IKN Ikuti Pelatihan Optimalisasi Interactive Flat Panel

NUSANTARA — Perkembangan teknologi digital dinilai telah mengubah pola belajar anak-anak di sekolah. Metode pembelajaran konvensional yang monoton kini dianggap tidak lagi efektif bagi generasi yang lebih menyukai pendekatan visual, interaktif, dan berbasis teknologi.

Kondisi tersebut membuat guru dituntut lebih kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan perangkat pembelajaran digital, termasuk papan interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Menyadari pentingnya hal itu, puluhan guru di Penajam Paser Utara (PPU), khususnya wilayah Sepaku yang menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), mendapat pelatihan peningkatan kapasitas digital melalui kegiatan bertajuk “Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital Melalui Optimalisasi Papan Interaktif Digital” di Swissotel Nusantara, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut menilai tantangan utama digitalisasi pendidikan saat ini bukan lagi soal perangkat, melainkan kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru.

“Ini soal adaptasi. Guru harus memahami fitur teknologi dan bagaimana menggunakannya agar pembelajaran tetap menarik. Hardware-nya sudah ada, tapi humanware-nya ini yang kadang belum sepenuhnya siap. Maka ini harus kita siapkan. Harus dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Menurut Hetifah, karakter murid saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Anak-anak lebih cepat bosan dengan metode pembelajaran satu arah dan lebih tertarik pada sistem belajar yang interaktif.

“Nggak bisa lagi pola ajar yang monoton. Mereka mudah bosan. Harus ada pendekatan yang lebih visual, interaktif, dan kolaboratif. Nah, makanya guru-guru sekarang harus lebih kreatif dan adaptif dengan digitalisasi,” katanya.

Papan interaktif digital atau IFP sendiri merupakan layar sentuh berukuran besar yang berfungsi layaknya papan tulis modern berbasis komputer. Perangkat tersebut memungkinkan guru menampilkan multimedia, melakukan anotasi, screen mirroring, hingga interaksi langsung dengan siswa melalui sistem digital.

Salah satu sekolah di kawasan delineasi IKN yang telah menerapkan teknologi tersebut adalah SDN 020 Sepaku. Salah seorang guru, Sarinah, mengaku perangkat itu digunakan hampir setiap hari dalam proses belajar mengajar.

“Insya Allah tiap hari saya pakai,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para guru dari berbagai jenjang pendidikan mendapat pemahaman mengenai pemanfaatan IFP secara maksimal dalam pembelajaran sehari-hari.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (ASPRODI DKV).

Roadshow peningkatan kapasitas digital guru ini juga digelar di Balikpapan dan Samarinda sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan berharap transformasi pembelajaran digital di wilayah penyangga IKN dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

OIKN Ajukan Perpres Tata Kelola Bandara Nusantara ke Presiden

redaksi
-
0
OIKN Ajukan Perpres Tata Kelola Bandara Nusantara ke Presiden

NUSANTARA — Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN yang kini bernama Bandara Internasional Nusantara terus menjadi sorotan sejak dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hingga April 2026, bandara tersebut tercatat baru didarati sedikitnya 11 jenis pesawat, mulai dari pesawat kepresidenan, pesawat militer, hingga pesawat uji coba operasional.

Secara fisik, bandara ini dinilai memiliki fasilitas megah dan modern. Namun hingga kini, operasional komersialnya masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Bandara Internasional Nusantara IKN, Imam Alwan, menyebut Otorita IKN telah menyusun rancangan regulasi terkait tata kelola bandara.

“Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sudah disampaikan oleh Otorita IKN kepada Presiden melalui Sekretariat Negara,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Bandara ini terakhir didarati rombongan pimpinan MPR RI pada April 2026 menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 dengan nomor registrasi A-7305.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengaku terkesan saat pertama kali tiba di bandara tersebut dalam kunjungannya ke IKN.

“Kesan kami turun, kita dikagetkan dengan suasana yang membanggakan. Bandara Internasional Nusantara di IKN pertama begitu megah dan mewah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Desember 2025, bandara ini juga didarati Boeing 737-900 TNI AU yang membawa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan resmi ke IKN.

Sementara pada Mei 2025, runway sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter itu digunakan pesawat Boeing seri kepresidenan/VIP TNI AU saat kunjungan wakil presiden.

Pada 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga beberapa kali mendarat di bandara tersebut menggunakan pesawat kepresidenan.

Di antaranya Avro RJ-85 atau BAE 146-200 yang menjadi pesawat pertama yang membawa presiden mendarat di IKN pada 24 September 2024. Kemudian Boeing Business Jet (BBJ) 737-800 atau Indonesia-1 yang mendarat pada 11 Oktober 2024.

Sebelum digunakan untuk penerbangan kenegaraan, TNI AU terlebih dahulu melakukan berbagai proving flight menggunakan sejumlah armada seperti Boeing 737-200, Boeing 737-400, hingga pesawat angkut berat C-130 Hercules.

Selain itu, pesawat CN-295, CASA C-212, Bombardier Challenger CL 604 milik operator swasta, hingga Beechcraft King Air milik Balai Kalibrasi Penerbangan Kementerian Perhubungan juga tercatat pernah mendarat di bandara tersebut.

Pesawat-pesawat itu digunakan untuk menguji kekuatan landasan, sistem navigasi, serta kesiapan operasional bandara secara keseluruhan.

Meski keberadaan bandara ini sempat diragukan karena lokasinya relatif dekat dengan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, pemerintah meyakini Bandara Internasional Nusantara akan menjadi salah satu penopang utama ekosistem IKN ke depan.

Keberadaan bandara tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas pemerintahan, investasi, hingga pengembangan kawasan ibu kota baru Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Pemerintah Genjot Hunian Layak di Wilayah Penyangga IKN

redaksi
-
0
Pemerintah Genjot Hunian Layak di Wilayah Penyangga IKN

BALIKPAPAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selasa (5/5/2026).

Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kalimantan Timur, serta Wali Kota Balikpapan. Peninjauan dilakukan guna memastikan program bedah rumah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Maruarar mengatakan pemerintah terus bergerak cepat menyediakan hunian layak sebagai bagian dari komitmen nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program BSPS menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat, khususnya warga miskin ekstrem.

“Program ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk rakyat. Target nasional tahun ini meningkat sangat signifikan, dari 45 ribu unit pada tahun lalu menjadi 400 ribu unit rumah yang akan dibedah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk Kalimantan Timur, kuota BSPS pada 2026 juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 unit, kini meningkat menjadi 3.000 unit rumah.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai respons pemerintah terhadap tingginya kebutuhan hunian layak di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di Balikpapan sendiri, program BSPS telah berjalan di sejumlah kelurahan dengan menyasar rumah tidak layak huni milik warga berpenghasilan rendah. Pemerintah kota melalui dinas terkait juga terus melakukan verifikasi dan pendampingan agar bantuan tepat sasaran serta sesuai standar pembangunan.

Salah satu penerima manfaat, Nur, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Selama enam tahun terakhir, ia bersama keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

“Alhamdulillah sangat terbantu. Dulu kondisi rumah kami sangat memprihatinkan, sekarang sudah jauh lebih baik dan aman untuk keluarga,” ujarnya.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna mempermudah akses pembiayaan hunian bagi masyarakat.

Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh rumah layak, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan menilai program BSPS turut membantu mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan lingkungan juga terus diintegrasikan guna mendukung kawasan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan.

Dengan peningkatan kuota dan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap program BSPS dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Infrastruktur Pendidikan Penyangga IKN Mulai Diperkuat Pemerintah Pusat

redaksi
-
0
Infrastruktur Pendidikan Penyangga IKN Mulai Diperkuat Pemerintah Pusat

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima gelontoran anggaran lebih dari Rp13 miliar pada sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Ricci Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam workshop pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Qubika Boutique Hotel, IKN, Selasa (5/5/2026).

“Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada kami melalui program revitalisasi tahun 2025,” ujar Ricci.

Ia menjelaskan, pada tahap kedua program revitalisasi, PPU menerima alokasi anggaran sekitar Rp4,2 miliar untuk delapan sekolah prioritas yang terdiri dari satu PAUD, lima SD, dan dua SMP.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, PPU kembali memperoleh tambahan anggaran hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah lainnya.

“Alhamdulillah di tahap ketiga kami mendapatkan penambahan lagi hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah. Jadi totalnya tahun 2025 itu ada sekitar Rp13 miliar lebih,” jelasnya.

Menurut Ricci, program revitalisasi tersebut menyasar pembangunan baru, penambahan ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, hingga penataan halaman dan pagar sekolah.

Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan agar setara dengan standar fasilitas di kawasan IKN.

Untuk tahun 2026, Pemkab PPU telah mengusulkan sekitar 60 sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP yang tersebar di empat kecamatan agar kembali mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Program tersebut turut didorong Komisi X DPR RI bersama Pemkab PPU guna memastikan sekolah-sekolah di wilayah penyangga IKN, khususnya Sepaku dan sekitarnya, memiliki fasilitas pendidikan yang layak dan merata.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah berharap kualitas lingkungan belajar siswa semakin meningkat sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Polda Kaltim Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Narkotika

redaksi
-
0
Polda Kaltim Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Narkotika

BALIKPAPAN — Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan. Seorang tersangka berinisial NF diamankan pada Selasa (6/5/2026) sekitar pukul 13.30 WITA.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran narkotika di wilayah Balikpapan. Menindaklanjuti informasi itu, tim yang dipimpin Hendri Sidabutar langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1 kilogram. Barang haram tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romy Tamtelahitu, mengatakan tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami akan terus bertindak tegas terhadap para pelaku,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. Karena itu, jajaran Direktorat Reserse Narkoba terus menggencarkan operasi dan pengungkapan kasus secara masif di seluruh wilayah hukum Kalimantan Timur.

Menurutnya, peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap peredaran narkotika yang meresahkan.

Polda Kaltim mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110 maupun kanal pengaduan resmi lainnya.

“Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kalimantan Timur,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Pemprov Kaltim Wacanakan Pemindahan Pelabuhan PPU, Nenang dan Nipah-Nipah Diusulkan Jadi Lokasi baru

redaksi
-
0
Pemprov Kaltim Wacanakan Pemindahan Pelabuhan PPU, Nenang dan Nipah-Nipah Diusulkan Jadi Lokasi baru

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik6mei2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Program Revitalisasi Sekolah di PPU Capai Rp13 Miliar, Ada 8 Sekolah Tahap Awal

admin3
-
0
Program Revitalisasi Sekolah di PPU Capai Rp13 Miliar, Ada 8 Sekolah Tahap Awal

PENAJAM PASER UTARA – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima anggaran lebih dari Rp13 miliar melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat pada 2025.

Anggaran tersebut disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam beberapa tahap. Pada tahap kedua, PPU memperoleh sekitar Rp4,2 miliar untuk revitalisasi delapan sekolah, terdiri dari satu PAUD, lima SD, dan dua SMP.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, Ricci Firmansyah, mengatakan pada tahap berikutnya PPU kembali mendapat tambahan anggaran hampir Rp10 miliar.

“Alhamdulillah di tahap ketiga kami mendapatkan penambahan lagi di hampir 10 miliar untuk sejumlah sekolah. Jadi totalnya tahun 2025 itu ada sekitar 13 miliar lebih,” jelasnya.

Hal itu disampaikan Ricci dalam workshop pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Qubika Boutique Hotel, IKN, Selasa (5/5/2026).

Untuk 2026, Pemkab PPU mengusulkan sekitar 60 sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP yang tersebar di empat kecamatan agar mendapatkan program serupa.

Program revitalisasi ini mencakup pembangunan ruang baru, penambahan ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, serta perbaikan fasilitas sanitasi dan lingkungan sekolah.

Program tersebut juga didorong agar sekolah di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Sepaku dan sekitarnya, memiliki standar fasilitas pendidikan yang lebih merata.

Ia mengapresiasi program revitalisasi tersebut karena dinilai membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

“Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada kami melalui program revitalisasi tahun 2025,” ucapnya.

Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat

Disdikbud Gandeng Inspektorat Awasi Pungutan Perpisahan

redaksi
-
0
Disdikbud Gandeng Inspektorat Awasi Pungutan Perpisahan

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun ajaran 2025/2026, isu biaya perpisahan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan larangan pungutan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan perpisahan siswa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, meminta seluruh kepala sekolah tidak membebani orang tua murid dengan iuran acara kelulusan maupun perpisahan.

Menurutnya, momen kelulusan seharusnya menjadi ajang syukur dan apresiasi atas pencapaian siswa, bukan malah menjadi tekanan ekonomi bagi keluarga.

“Saya hanya mengingatkan dengan para kepala sekolah, bahwa tidak dilarang perpisahan. Tapi itu dilaksanakan di sekolah dengan suasana yang sangat sederhana,” tegas Ibnu usai hearing bersama DPRD, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan larangan tersebut berlaku untuk semua bentuk pengumpulan dana, termasuk yang dikemas atas nama kesepakatan bersama, arisan, urunan, paguyuban maupun komite sekolah.

“Yang tidak dibenarkan adalah memungut uang perpisahan dengan cara apa pun. Apakah itu melalui arisan, apakah itu melalui urunan, apalagi itu edaran seperti itu, apakah itu melalui paguyuban atau komite nah itu tidak dibenarkan. Itu pesan saya,” lanjutnya.

Pernyataan itu sekaligus menutup celah praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela yang selama ini kerap terjadi menjelang kelulusan siswa.

Ibnu menilai sekolah tetap bisa menggelar kegiatan perpisahan tanpa harus membebani wali murid, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas sekolah secara sederhana dan khidmat.

Selain memberikan instruksi kepada sekolah, Disdikbud Samarinda juga menggandeng Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran di lapangan.

Pengawasan tersebut dilakukan di tengah persiapan agenda pendidikan lainnya, termasuk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

Disdikbud berharap penegasan ini mampu menciptakan suasana kelulusan yang lebih sehat dan tidak lagi memunculkan keresahan di kalangan orang tua siswa akibat pungutan yang dinilai memberatkan.

Ibnu juga berharap seluruh sekolah mematuhi instruksi tersebut demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kota Samarinda.

“Kita ingin suasana kelulusan berjalan baik, sederhana, dan tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani oleh pungutan-pungutan yang tidak semestinya,” tutupnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

Polisi Imbau Warga Tak Panic Buying di Tengah Pengawasan BBM

redaksi
-
0
Polisi Imbau Warga Tak Panic Buying di Tengah Pengawasan BBM

SANGATTA — Jajaran kepolisian memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM subsidi. Polres Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba memainkan distribusi BBM bersubsidi. Ia menegaskan aparat kepolisian tidak akan ragu menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar.

“Penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah pelanggaran hukum. Kami pastikan akan ditindak tegas,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak terpancing melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Menurut Fauzan, tindakan tersebut justru dapat memicu kelangkaan di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik. Distribusi BBM terus kami awasi agar tetap lancar,” ujarnya.

Kapolres turut menyoroti peran penting pengelola SPBU dalam menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi. Ia meminta seluruh operator menjalankan tugas secara profesional dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk penerapan sistem barcode dalam penyaluran BBM subsidi.

“SPBU harus tertib dan profesional. Sistem barcode wajib dijalankan agar distribusi tepat sasaran,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Kutim terus menggencarkan patroli dan pengawasan di sejumlah SPBU. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan distribusi.

Polisi juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

“Dengan sinergi semua pihak, diharapkan distribusi BBM di Kutai Timur tetap aman, lancar, dan adil,” tutup Fauzan. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Negara Ingin Perbesar Porsi Kepemilikan Tambang Strategis

redaksi
-
0
Negara Ingin Perbesar Porsi Kepemilikan Tambang Strategis

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026), untuk membahas sejumlah isu strategis di sektor energi dan pertambangan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyoroti perkembangan harga minyak mentah dunia yang dinilai berdampak langsung terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Dinamika harga global itu disebut memiliki konsekuensi besar terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan bersama Presiden mencakup langkah antisipasi pemerintah terhadap perubahan harga minyak dunia, sekaligus penataan sektor pertambangan ke depan.

“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujarnya.

Selain membahas sektor migas, pemerintah juga mulai menyiapkan arah baru pengelolaan tambang nasional dengan memperbesar porsi kepemilikan negara terhadap sumber daya strategis.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah formula untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan, baik dari proyek yang telah berjalan maupun pengembangan baru.

“Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita,” katanya.

Menurutnya, pola kerja sama yang selama ini diterapkan di sektor migas berpotensi diterapkan pula dalam pengelolaan tambang.

“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” lanjut Bahlil.

Melalui skema tersebut, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara keterlibatan swasta dengan penguatan posisi negara dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

Presiden Prabowo disebut menekankan bahwa arah kebijakan energi dan pertambangan ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan nilai tambah, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga menilai sektor energi dan pertambangan memiliki posisi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

1...636465...802Halaman 64 dari 802