Beranda blog Halaman 93

Program Universal Coverage Ketenagakerjaan Mulai Diperkuat di Daerah

redaksi
-
0
Program Universal Coverage Ketenagakerjaan Mulai Diperkuat di Daerah

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, saat mengikuti pembukaan nasional asistensi dan monitoring evaluasi (monev) percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, yang digelar secara daring melalui zoom meeting, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kamius Junaidi menyampaikan bahwa Pemkab Kubar terus berupaya memastikan pekerja rentan yang masuk dalam data desil atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) dapat memperoleh jaminan perlindungan keselamatan kerja.

“Melalui BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial, kami akan membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya dalam penyiapan dan pemutakhiran data yang masuk dalam data desil,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengakomodasi seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Menurutnya, pekerja rentan merupakan kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan, sehingga kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

“Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan di Kutai Barat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda turut didampingi Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Welsi, Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Barat Fajar Mahda Akhmad.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Drainase RSUD RAPB Dinormalisasi, Wabup PPU Tinjau Langsung

admin3
-
0
Drainase RSUD RAPB Dinormalisasi, Wabup PPU Tinjau Langsung

PENAJAM PASER UTARA – Permasalahan genangan air di kawasan RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah langsung melakukan penanganan melalui normalisasi drainase usai peninjauan lapangan, Senin (20/4/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, bersama tim gabungan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemeriksaan difokuskan pada sistem drainase di dalam area rumah sakit hingga saluran pembuangan di bagian depan yang kerap tergenang saat hujan.

Hasil identifikasi menunjukkan kapasitas saluran tidak lagi memadai untuk menampung debit air, terutama setelah adanya penambahan bangunan di kawasan rumah sakit. Selain itu, kerusakan struktur saluran di bagian depan turut memperparah kondisi genangan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU bersama UPT Penajam melakukan normalisasi dengan menurunkan tiga unit alat berat untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air.

“Kita melihat langsung kondisi saluran yang memang sudah tidak mampu menampung air saat hujan. Ini harus segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan genangan,” ujar Waris.

Ia menegaskan, penanganan drainase menjadi prioritas karena lokasi tersebut merupakan kawasan layanan publik yang membutuhkan akses dan lingkungan yang nyaman. Melalui langkah ini, Pemkab PPU menargetkan kawasan RSUD RAPB terbebas dari genangan air, sehingga dapat mendukung kenyamanan masyarakat serta kelancaran pelayanan kesehatan.

“Kami harap setelah dinormalisasi, aliran air bisa lancar dan tidak lagi terjadi genangan. Ke depan akan kita evaluasi lagi jika masih ada titik yang perlu diperbaiki,” tutupnya.

Pewarta: Robbi Lalat

3.000 Jamaah Hadiri Halalbihalal di Masjid Negara IKN, Perkuat Kebersamaan dan Pendidikan

admin3
-
0
3.000 Jamaah Hadiri Halalbihalal di Masjid Negara IKN, Perkuat Kebersamaan dan Pendidikan

NUSANTARA – Sekitar 3.000 jamaah dari berbagai daerah menghadiri kegiatan halalbihalal dan silaturahmi di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus penutup rangkaian Wisuda Santri ke-XXII se-Kecamatan Sepaku.

Kegiatan tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Otorita IKN dan PGRI Cabang Sepaku. Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga diisi tausyiah serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengajak seluruh peserta menjadikan momentum halalbihalal sebagai sarana memperkuat persatuan.

“Selamat datang di Ibu Kota Nusantara untuk Kyai, dan Bapak-Ibu semua, termasuk para guru. Mari kita jadikan momentum halalbihalal ini sebagai wadah kita untuk saling menguatkan kebersamaan,” ujar Alimuddin.

Kegiatan ini juga menghadirkan tausyiah dari KH. Anwar Zahid yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ramadan itu bulan daruah (pelatihan atau pendidikan), bulan dimana kita diberikan pelatihan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, di bulan-bulan berikutnya setelah ramadan atau syawal,” terangnya.

Foto: Ribuan jamaah menghadiri kegiatan halalbihalal dan silaturahmi di Masjid Negara IKN yang dirangkaikan dengan Wisuda Santri se-Kecamatan Sepaku.

Turut hadir Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, yang menyoroti pentingnya peran tenaga pendidik dalam menerapkan nilai-nilai Ramadan di sektor pendidikan.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dari Kantor Sekretariat Kerja Bersama Bank Indonesia IKN terkait pemahaman uang rupiah dan digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran.

Kegiatan halalbihalal ini menjadi bagian dari penguatan aspek sosial di IKN, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam memperkuat nilai kebersamaan, pendidikan, dan literasi keuangan masyarakat.

“Nilai-nilai yang kita peroleh semasa ramadhan ini adalah hal yang kita bisa wujudkan, salah satunya dalam pendidikan. Kita sebagai PGRI harus hadir sebagai wadah termasuk untuk memperkuat sinergi dan persatuan antar guru, apalagi untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.

Penulis: Humas OIKN
Penyunting: Robbi Lalat

Serap Aspirasi, Ketua DPRD PPU Soroti Kinerja PDAM hingga Ekonomi Masyarakat

admin3
-
0
Serap Aspirasi, Ketua DPRD PPU Soroti Kinerja PDAM hingga Ekonomi Masyarakat

PENAJAM PASER UTARA – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memanfaatkan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan capaian pembangunan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa reses merupakan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Reses kemarin sudah kita lakukan. Itu memang amanah undang-undang dan wajib kita laksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, DPRD PPU juga memastikan sejumlah capaian pembangunan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh terkait kinerja pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat melihat seakan-akan tidak ada kinerja pemerintah. Contohnya program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki. Itu bagian dari proses,” jelasnya.

Selain itu, program Koperasi Merah Putih dan rencana pembangunan sekolah rakyat di wilayah Lawe-Lawe turut disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Lahan untuk sekolah rakyat di Lawe-Lawe sudah disiapkan sekitar tujuh hektare dan secara administrasi sudah layak. Kemungkinan tahun ini mulai dibangun,” katanya.

Di tingkat daerah, para legislator juga memaparkan sejumlah program, seperti pendidikan gratis, pengembangan sekolah cerdas, serta pembangunan infrastruktur yang masih berjalan.

Namun demikian, dari hasil dialog dengan masyarakat, khusus dalam giatnya mencatat masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi.

“Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, UMKM bisa berkembang, dan persoalan air bersih dari PDAM yang masih menjadi keluhan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan layanan air bersih secara optimal, bahkan harus menggunakan pompa tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Itu menjadi catatan kami untuk didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain itu, rencana revitalisasi kawasan pesisir juga menjadi perhatian, termasuk penataan infrastruktur jalan dan pengembangan wilayah secara lebih terarah.

“Ke depan tentu kita butuh inovasi pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.

Raup juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas.

Ia berharap masyarakat tetap optimistis di tengah keterbatasan anggaran, sementara pemerintah daerah terus memaksimalkan program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Anggaran kita sekarang sekitar Rp1,1 triliun. Ini menjadi tantangan, tapi tanggung jawab tetap harus dijalankan. Tinggal bagaimana kita mengelola anggaran secara efektif,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Pimpinan MPR RI Kunjungi IKN, Pastikan Kesiapan Kawasan Legislatif

admin3
-
0
Pimpinan MPR RI Kunjungi IKN, Pastikan Kesiapan Kawasan Legislatif

NUSANTARA – Dukungan lembaga negara terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menguat. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ke IKN, Senin (20/4/2026), untuk meninjau progres pembangunan dan kesiapan fasilitas di kawasan ibu kota baru.

Rombongan tiba melalui Bandar Udara Internasional Nusantara dan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, termasuk persil kawasan legislatif yang akan menjadi pusat aktivitas parlemen di masa mendatang.

Sejumlah lokasi yang dikunjungi antara lain kawasan pembangunan kompleks legislatif, Masjid Negara IKN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Kantor Otorita IKN, serta kawasan glamping sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kawasan.

Kunjungan ini dihadiri Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama para Wakil Ketua MPR RI, pimpinan alat kelengkapan, pimpinan DPD RI, anggota MPR RI, pimpinan fraksi, serta Plt Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah. Kehadiran rombongan disambut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan eksekutif telah selesai secara umum. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

“Suatu kehormatan bagi kami menyambut Bapak/Ibu pimpinan MPR RI. Ini merupakan kunjungan pertama lembaga yang mendarat langsung di Bandara Internasional IKN. Dapat kami sampaikan bahwa minggu lalu, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani persetujuan desain kawasan legislatif dan yudikatif. Hal ini merupakan dukungan penuh buat kami,” ujar Basuki.

Rombongan MPR RI juga menerima paparan terkait rencana pembangunan tahap kedua, yang menitikberatkan pada pembangunan fisik lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga legislatif dalam memastikan kesiapan perpindahan ibu kota negara.

Kunjungan ini menegaskan sinergi antarlembaga negara dalam mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Kepastian kita pindah itu sekarang makin jelas, kedatangan kami merupakan rasa tanggung jawab dan rasa kami mencintai IKN sebagai ibu kota negara,” ujarnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Mudyat Noor Dilantik sebagai Ketua AKPSI 2025–2030, Dorong Sawit Berkelanjutan dan B50

admin3
-
0
Mudyat Noor Dilantik sebagai Ketua AKPSI 2025–2030, Dorong Sawit Berkelanjutan dan B50

Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Auditorium Kementerian Pertanian Gedung F, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Acara tersebut dihadiri 165 bupati dan wali kota dari daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia. Momentum ini diharapkan memperkuat sinergi antardaerah sekaligus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Usai pelantikan, Mudyat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Pertanian yang telah melantik pengurus AKPSI periode 2025–2030 serta terus memberikan perhatian terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional,” ucap Mudyat.

Ia menegaskan, kepengurusan AKPSI ke depan dituntut bekerja solid, inovatif, dan responsif terhadap berbagai tantangan, mulai dari isu keberlanjutan, perubahan iklim, hingga tuntutan pasar global. Selain itu, implementasi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), diversifikasi usaha, agroforestri, konflik manusia dan satwa liar, serta persoalan lahan gambut dan kebakaran hutan juga menjadi perhatian utama.

Foto: Bupati PPU Mudyat Noor saat dilantik sebagai Ketua AKPSI periode 2025–2030 oleh Wakil Menteri Pertanian di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Mudyat Noor juga menegaskan komitmen AKPSI dalam mendukung program strategis nasional, termasuk pengembangan biodiesel B50.

“Kami mendukung program Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan B50,” katanya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pekebun sawit,” tutupnya.

Sementara itu, Sudaryono menekankan pentingnya peran AKPSI sebagai motor penggerak kolaborasi antardaerah penghasil sawit serta mitra strategis pemerintah.

“AKPSI harus menjadi motor penggerak kolaborasi antar daerah penghasil sawit, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” jelasnya.

AKPSI memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, kolaborasi, dan advokasi bagi kabupaten penghasil sawit. Sektor kelapa sawit sendiri selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi AKPSI untuk memperkuat posisi daerah penghasil sawit sebagai mitra strategis pembangunan nasional, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Mudyat Noor mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani.

“Kami berharap AKPSI di bawah kepemimpinan Bapak Mudyat Noor mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani dan keberlanjutan sektor sawit,” tambahnya.

Penyunting: Robbi Lalat

RSUD RAPB PPU Hadapi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Rumah Sakit di Sekitar IKN

redaksi
-
0
RSUD RAPB PPU Hadapi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Rumah Sakit di Sekitar IKN

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik20apr2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Warga Penajam Terima Kursi Roda dan Sembako dari Pemkab dan Baznas

admin3
-
0
Warga Penajam Terima Kursi Roda dan Sembako dari Pemkab dan Baznas

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) PPU menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Penajam.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan berupa kursi roda dan paket sembako kepada keluarga penerima.

“Kami bersama Baznas Penajam baru saja mendatangi rumah warga di Kelurahan Penajam untuk memberikan bantuan kursi roda dan sembako. Di dalam rumah tersebut ada dua orang yang sangat membutuhkan bantuan, alhamdulillah kami sudah koordinasi bersama Baznas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami keterbatasan fisik maupun kondisi ekonomi.

Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak hanya melalui program besar, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan secara tepat sasaran,” katanya.

Waris juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas menjadi salah satu langkah efektif dalam memperluas jangkauan bantuan sosial kepada masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga penerima serta meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi warga dengan keterbatasan mobilitas.

Selain itu, Pemkab PPU akan terus melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan bantuan serupa agar penanganannya bisa dilakukan secara berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Skema Emas Digital Disorot, Polisi Mulai Dalami Kasus

redaksi
-
0
Skema Emas Digital Disorot, Polisi Mulai Dalami Kasus

BONTANG — Dugaan investasi bodong kembali mencuat di Kota Bontang. Puluhan warga menjadi korban setelah menanamkan dana pada skema investasi emas digital yang ditawarkan melalui sebuah toko emas di kawasan Simpang Tiga, Kelurahan Berbas Tengah.

Pada Minggu (19/4/2026) malam, belasan warga mendatangi lokasi usaha tersebut untuk menuntut kejelasan pengembalian dana. Aksi ini mewakili sekitar 60 korban yang hingga kini mengaku belum menerima uang mereka kembali.

Salah satu korban, Muhammad Nasir Setiawan, menjelaskan bahwa investasi tersebut mulai ditawarkan sejak pertengahan Oktober 2025. Pemilik usaha memperkenalkan skema melalui aplikasi dengan iming-iming keuntungan mencapai 2,5 persen per hari.

Nilai investasi yang ditanamkan korban bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga ratusan juta rupiah. Seluruh transaksi dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi pemilik usaha.

Namun, dalam waktu kurang dari satu bulan, kecurigaan mulai muncul setelah diketahui aplikasi tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diduga ilegal. Upaya penagihan yang dilakukan para korban sejak saat itu pun tidak membuahkan hasil.

Korban mengaku kesulitan menemui pemilik usaha. Setiap kali didatangi, pegawai hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar kota.

Kondisi tersebut mendorong para korban melaporkan kasus ini ke Polres Bontang pada 11 Januari 2026. Mereka berharap ada kepastian hukum atas kerugian yang dialami.

Kasus ini juga menyeret keluarga pejabat daerah. Istri Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, disebut turut menjadi korban dengan nilai investasi mendekati Rp130 juta.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal laporan sudah lama masuk,” ujarnya.

Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan penanganan kasus masih berjalan. Anggota Reskrim Polres Bontang, Basri, menyebut pemilik toko emas dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada Kamis (23/4/2026) untuk dimintai keterangan.

Pihak keluarga pemilik usaha disebut masih menunggu pendampingan hukum sebelum yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan tersebut.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

BBM Subsidi Disalahgunakan, Pelaku Ditangkap Saat Angkut Jerigen

redaksi
-
0
BBM Subsidi Disalahgunakan, Pelaku Ditangkap Saat Angkut Jerigen

TENGGARONG — Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali terungkap di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seorang perempuan berinisial B (50) diamankan polisi setelah kedapatan membawa puluhan liter Pertalite yang diduga akan dijual kembali dengan harga di atas ketentuan.

Pengungkapan terjadi di Dusun Makarti, Kelurahan Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Jumat (17/4/2026) malam. Polisi menghentikan kendaraan yang melaju mencurigakan di jalan poros Jonggon.

Saat diperiksa, petugas menemukan 10 jerigen berisi BBM subsidi jenis Pertalite di dalam mobil tersebut. Masing-masing jerigen berkapasitas sekitar 35 liter.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku BBM tersebut dibeli dari SPBU di wilayah Jahab, kemudian dikumpulkan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“BBM tersebut rencananya dijual dengan harga Rp12.500 per liter,” ungkap pelaku.

Kapolsek Loa Kulu AKP Hari Supranoto menjelaskan, pembelian BBM dilakukan dalam jumlah besar dengan total nilai mencapai Rp3,5 juta.

Dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan kendaraan yang digunakan serta sejumlah peralatan seperti selang, corong, dan alat pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Seluruh barang bukti bersama pelaku kini diamankan di Polsek Loa Kulu untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi.

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

1...929394...805Halaman 93 dari 805