BALIKPAPAN– Kebakaran kembali melanda Kota Minyak, Balikpapan. Kali ini si jago merah melahap pemukiman di RT 32 Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Selasa (8/11/2022). Empat rumah dilaporkan hangus terbakar.

Api dilaporkan muncul pukul 12.10 Wita dan dengan cepat membesar melahap rumah. Sejumlah warga panik dan berlarian menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka.

Saat api membesar, berulangkali terdengar suara ledakan keras. Dugaan sementara, ledakan muncul dari terbakarnya tabung gas di salah satu rumah yang berprofesi sebagai penjual gas.

“Rumah Pak Bambang yang pertama kebakar itu. Dia jual gas 3 kilo itu nah. Makanya banyak ledakan,” ujar Sabri, salah seorang warga.
Lantaran banyak rumah terbuat dari kayu ditambah angin bertiup cukup kencang, membuat si jago merah dengan cepat melahap rumah di sekitar lokasi kebakaran.
“Kayu semua di situ rumahnya. Itu yang baru terbakar juga kayu makanya cepat apinya (merambat),” ungkap Sabri.

Sedikitnya 6 unit mobil PMK dikerahkan, dibantu 4 unit water supplay tank dan 2 unit mobil water canon milik Brimob Polda Kaltim.

“Sementara ini ada 4 rumah yang terbakar. Tapi kita belum tau yang terdampaknya ya,” ujar Lurah Klandasan Ulu, Djogeh Hermana di lokasi kebakaran.
Ditambahkannya, jumlah pasti rumah yang terbakar dan apakah ada korban jiwa, baru diketahui setelah api berhasil dipadamkan
“Belum dapat data berapa KK dan berapa jiwa. Kita biarkan petugas pemadam dulu melakukan pendinginan baru nanti kita lakukan pendataan,” jelasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hinga berita ini diturunkan, korban kehilangan tempat tinggal sebanyak 5 KK dengan 15 jiwa. (Bom)

PASER– Bupati Paser Fahmi Fadli meresmikan Jembatan Sungai Payau yang menghubung Desa Teluk Waru dan Desa Muara Adang di Kecamatan Long Ikis.
Peresmian bersamaan dengan kunjungan kerja Fahmi ke Kecamatan Long Ikis, Senin (7/11/2022).

Jembatan Sungai Payau dibangun menggunakan APBD Paser Tahun 2019 hingga 2020 senilai Rp 7 miliar. Pembangunan infrastruktur ini, diharapkan Fahmi berdampak positif bagi perekonomian warga setempat.

“Mohon warga turut menjaga infrastruktur yang sudah dibangun ini,” kata Fahmi.
Ditambahkannya, infrastruktur merupakan bagian dari proritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk 2023, lanjut Fahmi, Pemkab Paser telah menganggarkan Rp 730 miliar untuk peningkatan infrastruktur.

Infrastruktur yang dialokasikan itu, fokus pada kategori jalan kabupaten. Dari anggaran itu, akses jalan menuju Desa Muara Adang merupakan salah satu diantaranya. Nantinya, jalan yang akan dibangun ditargetkan selesai pada akhir 2023.

“Infrastruktur jalan yang merupakan prioritas, tahun depan semoga terlaksana. Sudah dianggarkan,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Hasanuddin menjelaskan, jembatan sepanjang 25 meter dan lebar 6 meter itu sudah melalui uji coba, dan diperkirakan mampu bertahan puluhan tahun.

“Sudah melalui uji coba dan perawatan. Pastinya kokoh dan tahan lama,” sebut Hasan.
Dalam kunker tersebut, Fahmi menghadiri pemancangan awal pembangunan Jembatan Lemo-Lemo serta meninjau penanaman mangrove di Desa Muara Adang.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Muara Adang, Kurniansyah menyatakan, akan menanam 80 ribu bibit mangrove di bantaran sungai dan tambak sekitar desa.

“Hingga kini sudah 65 ribu bibit pohon yang ditanam, InsyaaAllah dalam 2 bulan ini target 80 ribu bibit pohon bisa tercapai,” pungkasnya. (bs)

PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengakui,
maraknya kasus kekerasan dengan korban didominasi perempuan dan anak namun tidak dilaporkan, berdampak pada kesulitan pihak terkait dalam penanganannya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, Amir Faisol menyatakan, hal itu jadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah dalam pemantauan dan pendampingan.

“Banyaknya kasus-kasus Kekerasan seperti KDRT, seksual, bullying atau perundungan, penelantaran, kekerasan fisik, eksploitasi, dan macam-macam kekerasan sering kali tidak terlaporkan,” kata Amir.

Dari yang ia ketahui, hal itu terjadi karena sebagian besar masyarakat menanggap bahwa fenomena seperti itu merupakan aib yang tidak pantas diketahui oleh orang lain sehingga enggan melaporkan setiap peristiwa yang terjadi.

Sederet kasus yang terdata, lanjut Amir, sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sejak Januari sampai Juli 2022. Sementara hingga kini kian bertambah namun belum dapat ia sampaikan jumlahnya.

Sebagian dari jumlah kasus itu, hingga kini masih dilakukan pendampingan. Ia menerangkan untuk meminimalisasi kasus kekerasan, pihaknya memaksimalkan peran masyarakat dan lintas sektor melalui kegiatan rapat koordinasi beberapa waktu lalu.

Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Kabupaten Paser, Kasrani menyatakan, adanya peningkatan kekerasan setiap tahun, menunjukkan belum optimalnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif.

“Kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan juga seringkali dianggap sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, perlu upaya dari berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi profesi, dan perguruan tinggi untuk mencegah dan menurunkan potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kita mengupayakan agar semua pihak turut terlibat, agar kedepan potensi seperti ini kian menurun,” pungkasnya. (bs)

BALIKPAPAN– Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadikan baju adat sebagai seragam wajib bagi murid sekolah, disambut baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan.

Ketua Komisi IV Doris Eko mengatakan, dijadikannya baju adat sebagai seragam wajib sekolah merupakan langkah baik dalam memperkenalkan kebudayaan sejak dini.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tiga jenis seragam yang dikenakan siswa, yakni seragam nasional, seragam pramuka dan pakaian adat.

Terkait aturan ini, Doris menyebut perlu ada pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah terlebih dahulu. Termasuk berkaitan dengan anggaran untuk pengadaan seragam, karena tidak dibebankan ke siswa.

“Kalau melihat Permendikbud itu ada penambahan seragam adat, ini perlu dibahas secara komprehensif dengan semua pihak,” ujarnya, Selasa (8/11/2022).

Doris juga mengharapkan, aturan menggunakan baju adat nantinya tidak menyulitkan siswa, terutama dalam ruang geraknya saat berada di lingkungan sekolah.

“Terkait dengan seragam adat, apakah boleh baju seragam adat yang simpel atau sederhana saja. Jangan sampai ketika memakai baju adat mengganggu gerak anak-anak,” jelasnya.

“Prinsipnya kita sangat mendukung pendidikan berbudaya. Namun perlu mempertimbangkan berbagai hal, mengenai dampak nantinya. Ini perlu diatur. Harus ada regulasi yang mengaturnya,” tambahnya. (Bom/Adv/DprdBalikpapan)

BALIKPAPAN – Ismail Bolong terus “bernyanyi” perihal aliran dana yang dihimpunnya dari tambang batu bara ilegal di Kaltim, khususnya di kawasan daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mantan anggota Polres Samarinda ini tidak hanya mengaku telah menyetor dana ke petinggi Polri, tapi sempat menyebut sejumlah nama pejabat utama (PJU) Polda Kaltim dan Polres telah menerima sejumlah uang.

Dari sebuah data BAP milik Ismail Bolong yang bocor ke publik, sedikitnya ada 7 nama PJU Polda Kaltim, kini sudah tidak lagi menjabat, menerima aliran dananya.

Di mana dari 7 eks PJU Polda Kaltim dan 3 Polres jajaran menerima aliran dana dengan besaran bervariasi, namun rata-rata berkisar 10%.
Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo enggan berkomentar terkait keterlibatan eks PJU tersebut.

Yusuf menyebut, pengakuan Ismail Bolong masih dalam pemeriksaan Mabes Polri. Sementara tidak ada kapasitas di Polda Kaltim untuk melakukan penyelidikan.

“Pengakuan yang bersangkutan, ditangani Mabes Polri. Jadi kewenangan Mabes Polri untuk memberikan statemen, bukan Polda Kaltim,” ujarnya, Senin (7/11/2022).

Meski demikian, Yusuf mengaku Polda Kaltim siap jika diminta bantuan atau penanganan pemeriksaan kepada Ismail Bolong oleh Mabes Polri.

“Apa nanti petunjuknya, kita laksanakan. Kita gak mau ada tumpang tindih penyelidikan, nanti jadi rumit,” tegasnya.

Lanjut Yusuf Sutejo, saat ini seluruh kasus yang berkaitan dengan Ismail Bolong sepenuhnya berada di Mabes Polri.

“Kita gak ada kewenangan untuk menjawan tudingan itu. Semua Mabes Polri ya,” tutupnya. (Bom)

BALIKPAPAN– DPRD Kota Balikpapan telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (3/11/2022). Kunker dilakukan untuk mempelajari upaya pemberdayaan potensi daerah dan memperdalam pelayanan publik.

Kunker dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dan diikuti anggota Komisi I hingga Komisi IV.
Abdulloh mengharapkan, dari kunker tersebut anggota DPRD Balikpapan mampu menggali dan menyerap seluruh informasi yang dapat meningkatkan pemberdayaan potensi daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

“Kira-kira yang bisa di sosialisasikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang mana. Kita belajar dari DPRD Sidoarjo, terkait pola kerjanya dan pembagian sumber-sumber PAD-nya sehingga dapat diterapkan di Balikpapan,” ujar Abdulloh, ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (7/11/2022).

Abdulloh mengatakani, salah satunya terkait pengganti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020, dalam hal ini dia meminta seluruh komisi yang ada untuk segera berkoordinasi dengan mitranya.

“Mudah-mudahan dapat ilmunya dari Sidoarjo dan diterapkan di 2023. Yang sudah berjalan Komisi I, mereka sudah berkomunikasi dengan mitra kerjanya seperti Satpol PP dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menjelaskan, Sidoarjo adalah salah satu daerah padat penduduk di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta orang pada tahun 2021.

“Dengan luas geografis Sidoarjo yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 353 Desa atau Kelurahan, tentu ini menjadi persoalan sendiri dalam hal pelayanan pengaduan publik pada pemerintah daerah,” ujarnya.

Subari menambahkan, hal ini sangat baik bagi Balikpapan untuk mencontoh apa yang sudah dikerjakan eksekutif dan legislatif Kabupaten Sidoarjo, untuk kemudian diterapkan.

“Kami ingin belajar, kiat dan trik. Karena kami tahu Sidoarjo ini telah mendapat berbagai penghargaan terkait pelayanan pengaduan publik dan transformasi transportasi publik,” tambahnya. (Bom/Adv/DprdBalikpapan)