Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang juga Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor, mendorong pemerintah pusat meninjau kembali skema dana bagi hasil (DBH) sektor kelapa sawit agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih proporsional.

Usulan tersebut disampaikan saat membuka Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat” yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Mudyat menilai daerah penghasil sawit masih menghadapi ketimpangan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit. Menurutnya, aktivitas perkebunan yang tinggi berdampak langsung terhadap infrastruktur daerah, terutama jalan yang digunakan sebagai jalur distribusi hasil perkebunan, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas.

“Jalan-jalan daerah rusak akibat aktivitas angkutan sawit, tetapi dana yang diterima daerah sangat terbatas. Sementara masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan,” jelas Mudyat Noor.

Ia mengungkapkan, sejumlah daerah penghasil sawit rata-rata hanya menerima dana sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai belum memadai untuk membiayai perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas perkebunan.

Karena itu, Mudyat mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali mekanisme pembagian pendapatan dari sektor sawit. Salah satu opsi yang disampaikan ialah membuka peluang kontribusi dari harga tandan buah segar (TBS) maupun mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan dapat berjalan lebih optimal.

“Sawit bukan hanya berbicara tentang produksi dan ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang paling penting harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Mudyat berharap workshop tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata kelola industri sawit nasional yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.

Dalam forum yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris, mengusulkan agar AKPSI menghimpun seluruh daerah penghasil sawit untuk merumuskan skema kontribusi dari hasil penjualan TBS. Ia mengusulkan adanya kontribusi sebesar 5 persen dari nilai TBS yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Al Haris, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi selama puluhan tahun dengan luas mencapai sekitar satu juta hektare. Karena itu, manfaat ekonomi dari sektor tersebut perlu dirasakan secara lebih merata.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah AKPSI dalam mendorong pemerataan ekonomi sebagaimana menjadi salah satu arah kebijakan nasional.

“Karena itu, kekayaan dari sektor sawit harus dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 turut dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Jenderal AKPSI, para kepala daerah penghasil sawit, pelaku usaha perkebunan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengatakan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, mulai dari krisis pangan, energi, hingga perubahan iklim.

Menurutnya, industri sawit memiliki kontribusi penting dalam mendukung program biodiesel, hilirisasi industri, dan ketahanan energi nasional. Namun, pengelolaan sektor tersebut juga harus mampu menjawab tantangan seperti regulasi internasional, kampanye negatif terhadap sawit, serta dinamika perdagangan global.

“Yang kita bicarakan bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi juga kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” kata Akhmad.

Penyunting: Robbi Lalat