Beranda blog Halaman 768

Bupati PPU Minta OPD Lebih Cermat Demi Raih WTP Tahun Depan

0

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih cermat. Utamanya dalam pengelolaan keuangan agar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK Kaltim bisa kembali diraih.

Hal itu disampaikan dalam gelaran paripurna penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu, (21/6/2023). Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD PPU dari tujuh fraksi menyatakan menyetujui raperda tersebut.

Namun dengan beberapa catatan masing-masing fraksi. Khususnya soal tuntutan perbaikan pengelolaan keuangan.

Dalam gelaran itu, Hamdam menyampaikan bahwa penyampaian nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2022 PPU kali ini dianggap penting dan strategis. Karena raperda yang di ajukan tersebut sangat erat hubungannya dengan berjalannya roda pemerintahan, khususnya terkait pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Dalam Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 PPU ini, secara garis besar di sampaikan bahwa  realisasi APBD Tahun 2022  masing-masing realisasi pendapatan 2022 sebesar RP 1,75 triliun lebih,” jelasnya.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 125,38 miliar lebih, kemudian pendapatan  transfer  sebesar  Rp 1,59 triliun lebih. Serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar RP 32,72 miliar lebih.

Sementara untuk realisasi belanja daerah 2022 adalah  sebesar Rp 1,54 triliun lebih. Dngan rincian belanja operasi sebesar Rp 1,05 trilun lebih, belanja modal sebesar RP 342,52 miliar lebih, belanja transfer sebesar Rp 144,14 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 2,04 miliar lebih.

Kemudian surplus sebesar Rp 215,71 miliar lebih, realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2022 sebesar RP 41,67 miliar lebih. Selanjutnya realisasi pengeluaran pembiayaan daerah 2022 sebesar Rp 69,76 miliar lebih, pembiayaan netto 2022 sebesar Rp 28,08 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Lebih (SILPA) 2022 sebesar Rp 187,63 miliar lebih.

Sementara untuk neraca per 31 Desember 2022 yakni jumlah aset tahun 2022 sebesar Rp 5,03 triliun lebih dengan rincian aset lancar sebesar Rp 263,87 miliar lebih, investasi jangka panjang sebesar Rp 129,17 miliar lebih, aset tetap sebesar                Rp 4,00 triliun lebih, aset lainnya sebesar Rp 634,92 miliar lebih dan jumlah kewajiban sebesar Rp 195,28 miliar lebih serta jumlah ekuitas dana sebesar Rp 4,83 triliun lebih.

Dalam kesempatan itu pula, Hamdam mengatakan dalam pelaksanaan APBD 2022, Pemkab PPU mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Menurutnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah memang bukan segala-galanya.

Namun begitu, ia tetap berharap predikat ini menjadi pemacu dan pemicu untuk semua agar terus berusaha menjadi lebih baik lagi. ” Saya berharap ke depannya kita semua dan seluruh SKPD serta stakeholder di lingkungan pemerintah kabupaten PPU dapat berkontribusi dan meningkatkan kerja sama yang lebih cermat lagi agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali ditahun yang akan datang,” terangnya.

Lebih jauh, Hamdam menyebutkan bahwa apa yang telah dicapai pada 2022 masih belum sepenuhnya memenuhi masyarakat PPU secara keseluruhan. Tapi dirinya yakin dan percaya secara bertahap akan mampu mewujudkannya.

“Sekali lagi saya instruksikan agar bekerja lebih cermat lagi agar kita dapat meraih kembali opini WTP untuk Tahun 2023,” tegas Hamdam. (SBK)

PPI PPU Mulai Persiapkan Paskibraka 2023

0

PPU – Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Penajam Paser Utara (PPU) meninjau latihan gabungan Calon paskibraka (Capas) PPU tahun 2023 di stadion.  Segala persiapan sudah mulai dilakukan oleh PPI PPU mulai dari kesiapan capas sampai pada saatnya nanti memasuki karantina Agustus mendatang.

Ketua PPI PPU, Gamaliel Abimanyu AR, mengatakan PPI dari setiap sekolah sudah mulai dikerahkan untuk melakukan segala persiapan bagi capas di sekolah masing-masing untuk menghadapi kesiapan para capas masuk karantina agustus mendatang.

“Kesiapan yang dilakukan mulai dari gerakan baris berbaris, gerakan di tempat serta kesiapan mental adik-adik capas,” ujar pria yang akrab disapa Abi, Senin (19/6/2023)

Pada saat meninjau di lapangan, Abi, menyampaikan pula kepada capas agar tetap menjaga kesehatannya yang tinggal beberapa bulan lagi akan masuk karantina serta membiasakan kedisiplinan mulai dari sekarang. PPI PPU melakukan segala persiapan ini dikarenakan mengingat waktu karantina yang cukup singkat dibanding beberapa tahun lalu sebelum covid 19.

“Dengan waktu yang kurang lebih 2 bulan ini, PPI selaku organisasi yang membawahi Paskibra di seluruh PPU terkhusus yang lolos di PPU adalah menjadi suatu pantauan yang extra. Dari segi pelatihan serta segala persiapannya dikarenakan proses karantina hanya 2 minggu saja dengan langkah ini semoga saja bisa membantu tim pelatih terhadap perubahan-perubahan adik-adik  sebelum masuk karantina,” jelasnya

Harapannya, capas 2023 akan bisa lebih siap dengan apa yang dilakukan pihaknya dalam beberapa persiapan yang ada, mulai dari gerakan serta fisik. Dengan  hal ini para pelatih di karantina nanti dapat lebih mudah dan bisa memaksimalkan waktu yang hanya 2 minggu.

“Kita berharap dengan langkah yang kita ambil ini, para capas akan lebih siap serta para pelatih di karantina nantinya bisa lebih maksimal di lapangan dengan waktu yang hanya 2 mingu saja,” tutupnya. (nrd)

DPRD PPU Minta Pemkab Selesaikan Data Penduduk Non Permanen

0

PPU – Para pekerja yang berada di Ibukota Negara (IKN) Nusantara berstatus sebagai penduduk non permanen. Pada dasarnya status tersebut segera dilakukan pendataan dari pihak terkait baik RT setempat maupun Dinas terkait.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mengatakan kehadiran para pekerja wajib dilakukan pendataan, apalagi status para pekerja sebagai penduduk non permanen.

“Setidaknya RT setempat lakukan pendataan terkait ini, dan dinas terkait lakukan sosialisasinya agar para pekerja yang berstatus sebagai penduduk non permanen ini terdata dengan jelas,” ungkapnya. Selasa (20/6/2023)

Diketahui ada sekitar ratusan para pekerja yang belum mengisi data tersebut. Pengisian   data tersebut berbentuk link yang terkoneksi dari pusat.

“Alangkah baiknya dinas terkait jemput bola. Ini akan menjadi problem mendatang jika ini tidak terselesaikan secepatnya,” tegasnya.

DPRD PPU berharap penduduk non permanen ini segera diselesai salam pendataannya, bukan kita yang menunggu-menunggu alangkah baiknya kita lakukan jemput bola agar segala urusannya terselesaikan dengan cepat.

“Pastinya kami berharap kepada RT dan terkait dapat melakukan penyelesaianya ini sesegara mungkin, agar apa yang menjadi kegelisahan kita bersama bisa teratasi dengan adanya penduduk non permanen tersebut,” Pungkasnya. (nrd)

Emak-Emak PPU Demo Tuntut Turunkan Harga Air Bersih

0

PPU – Aksi demo masyarakat terjadi Penajam Paser Utara (PPU), Senin (19/6/2023). Ratusan massa terpusat di depan Kantor Bupati PPU Kilometer 9 Nipah-Nipah, dengan slogan emak-emak menggugat.

Dalam aksi ini, massa menuntut adanya penolakan kenaikan tarif air bersih layanan Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka. Serta menuntut Bupati PPU, Hamdam Pongrewa untuk mencabut Peraturan Bupati (Perbup) 45/2022 tentang penyesuaian tarif dasar air bersih daerah.

“Bukan hanya kenaikan tarif saja yang dilakukan, yang perlu diperhatikan kondisi air yang dialirkan ke masyarakat juga perlu apalagi dengan nilai penyertaan modal yang tinggi,” ungkap salahsatu pendemo.

Maka itu, massa juga menuntut pihak PAM Danum Taka untuk meningkatkan kualitas air bersih yang di alirkan di masyarakat. Selain itu, kenaikan yang terbilang secara tiba-tiba dan tinggi. Inilah membuat para masyarakat turun aksi,

“Harapannya dengan adanya aksi ini pemerintah daerah dapat menerima serta menimbang segala yang menjadi tuntutan masyarakat tentang tarif air bersih ini,” ujarnya.

Aksi yang dilakukan dalam kondisi damai tanpa adanya keributan ataupun perusakan-perusakan fasilitas umum. Mulai sekira pukul 10.00 Wita, pada pukul 11.30, Bupati PPU Hamdam hadir di lokasi untuk mendengarkan segala tuntuntan yang diungkapkan para pendemo.

Dalam kesempatannya, ia menyampaikan bahwa segala tuntutan ada akan menjadi bahan petimbangan. Serta akan dikaji sebagaimana mestinya terhadap regulasin kenaikan tersebut.

“Ini akan menjadi bahan kajian kita kepada PDAM, tentang persoalan kenaikan tarif yang dituntut para masyarakat,” ujarnya

Setelah saling bernegosiasi, massa kemudian sepakat untuk membawa pembicaraan ke pertemuan di DPRD PPU. Sekira pukul 14.00 WIta, massa beserta Pemkab PPU kemudian mebicarakan lebih lanjut tuntutan massa bersama legislatif. (NRD)

Pemkab PPU Perlu Jelaskan Makna dan Langkah ‘Serambi Nusantara ‘

0

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menyiapkan 3 logo branding Serambi Nusantara untuk dipilih oleh masyarakat. Namun sebelum itu, Pemerintah Kabupaten PPU diminta untuk menyosialisasikan dengan jelas makna di baliknya.

Tanggapan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Sariman, pada Jumat (16/6/2023). Menurutnya, hal tersebut sangat diperlukan agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Selaku anggota legislatif, Sariman mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten PPU belum secara resmi memberikan informasi mengenai ide di balik slogan Serambi Nusantara. Meskipun di sisi lain, slogan ini sudah tersebar di kalangan masyarakat PPU.

“Sampai saat ini Pemda PPU belum secara resmi memberitahu apa itu Serambi Nusantara,” ucap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Tidak hanya tentang pemilihan nama slogan tersebut, Sariman juga meminta penjelasan mengenai filosofi di baliknya. Apakah hanya sekadar penamaan saja sejalan dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah PPU.

“Selain itu, langkah-langkah konkret terkait Serambi Nusantara juga belum ada penjelasannya,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, jika dilihat dari segi bahasa, arti serambi yang berarti beranda depan IKN dirasa juga kurang tepat. Sebab selama ini, kunjungan tamu ke wilayah yang ditunjuk sebagai IKN di Sepaku juga masuk melalui pintu arah Balikpapan, bukan melalui Ibu Kota PPU, yaitu Penajam.

Oleh karena itu, Sariman meminta Pemerintah Kabupaten PPU untuk memberikan penjelasan mengenai gagasan Serambi Nusantara ini kepada DPRD PPU. Mulai dari ide beserta penjelasannya, serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan dengan slogan tersebut.

Selain itu, yang terpenting adalah terkait dengan kebutuhan anggarannya. Hal ini penting untuk persiapan dan transparansi yang sesuai.

“Penjelasannya seharusnya sudah disiapkan dengan baik. Bahkan pada saat rapat paripurna berlangsung, tidak ada penyampaian mengenai hal tersebut. Jika ini hanya menjadi slogan semata, sama saja kita membiarkan masyarakat hidup di pinggiran kota besar, di bawah gedung-gedung tinggi, tetapi tetap miskin,” ungkap Sariman.

Meskipun demikian, ia menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Kabupaten PPU, terutama yang terkait dengan kemajuan daerah dan sumber daya manusia.

Sariman berharap, dengan adanya slogan Serambi Nusantara ini Pemkab PPU dapat segera menjabarkan maksud dan tujuannya. Agar langkah-langkah kerja ke depannya tidak muncul ketimpangan, pun dengan masyarakat PPU.

“Harapannya pihak Pemda PPU dapat menerjemahkan Serambi Nusantara tersebut. Dengan konsep serta langkah kerja serambi tersebut. Saya tidak mau adanya ketimpangan di masyarakat nantinya, di mana Kita hidup di kota besar, tapi Kita tetap miskin,” pungkasnya. (NRD)

PPU Tambah Stok Ternak untuk Tekan Kenaikan Harga Jelang Iduladha

0

PPU – Harga hewan ternak di Penajam Paser Utara (PPU) menjelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah berpotensi naik. Untuk menekannya, Pemerintah Kabupaten PPU berupaya memperbanyak stok hewan seperti sapi dan kambing.

Kebutuhan ternak kurban di PPU untuk kebutuhan sepanjang Lebaran Qurban tahun ini diperkirakan mencapai 1.090 ekor sapi dan 148 ekor kambing. Data ini diperoleh Dinas Pertanian (Distan) PPU dari jumlah aktivitas pemotongan hewan pada tahun 2022 lalu.

“Kita berupaya meningkatkan stok agar menjaga harga tetap stabil. Stok akan ditingkatkan menjadi 1.200 hingga 1.500 ekor sapi, dan 200 ekor kambing,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Distan PPU, Arief Murdiyanto, Sabtu (17/6/2023).

Ia menyebutkan bahwa sebenarnya stok yang akan tersedia untuk tahun ini relatif masih aman. Terpantau bahwa jumlah hewan ternak kambing sudah lebih dari cukup, yaitu 500 ekor.

Sementara itu, hewan ternak sapi yang tersedia di peternakan masyarakat maupun perusahaan penggemukan di PPU mencapai 750 ekor. Jumlah tersebut biasanya terus bertambah seiring dengan adanya pasokan tambahan dari luar daerah.

Adapun saat ini, harga kambing per ekor berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 5 juta tergantung pada ukurannya. Sedangkan untuk sapi, harganya mencapai Rp 12 juta hingga Rp 30 juta per ekor tergantung pada beratnya.

Terkait dengan potensi kenaikan harga, Arief menyebutkan bahwa perkiraan kenaikan tersebut mencapai 15-20 persen. Harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan kelancaran proses distribusi dari luar daerah.

“Bisa karena cuaca, terutama yang diimpor melalui jalur laut. Faktor kenaikan harga biasanya disebabkan oleh distribusi dari luar daerah yang membutuhkan biaya tambahan. Biaya perawatan, karantina, dan pengiriman hewan ternak jika diimpor dari luar daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, upaya peningkatan stok yang lebih dari cukup untuk kebutuhan Iduladha dianggap mampu menjaga harga tetap stabil. Mengingat prinsip dasar ekonomi bahwa jika permintaan meningkat dan penawaran tetap tidak berubah, maka hal itu akan mengarah pada peningkatan harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih tinggi.

“Harga dipengaruhi permintaan yang cukup tinggi, sedangkan ketersediaan sapi di PPU terbatas dan biaya pengiriman mendatangkan sapi dari luar daerah besar. Tapi kalau jumlahnya cukup, maka kenaikan signifikan bisa ditahan,” pungkaa Arief. (SBK)

Dukung IKN dan Sukses Pemilu, Tokoh Lintas Agama Gelar Doa Bersama Titik Nol

0

PPU – Tokoh lintas agama di Penajam Paser Utara menggelar aksi dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan suksesi Pemilu 2024. Acara ini digelar di titik nol IKN pada Jumat, (16/6/2023).

Kegiatan doa bersama ini diinisiasi oleh Panitia Mission Trip Pelayanan Misi Nafiri Allah (PMNA) Kaltim. Melibatkan lintas agama yang ada serta tokoh adat dan tokoh masyarakat PPU. Ketua pelaksana kegiatan PMNA Kaltim, Ivan Wowiling mengatakan rangkaian kegiatan Mission Trip PMNA dilaksanakan mulai 14-17 Juni 2023.

Ada sejumlah agenda termasuk doa bersama, KKR dan kegiatan bakti sosial. Semua dipusatkan di wilayah kecamatan Sepaku dan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kegiatan ini melibatkan lintas agama yang ada di daerah termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk melaksankan doa bersama dalam rangka menyongsong IKN yang gemilang serta mensukseskan Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.

Sekkab PPU Tohar turut menghadiri kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara kaitannya dengan proses keberlangsungan pembangunan IKN dan menghadapi hajat besar yaitu Pemilu tahun 2024.

“Kita hadir dari seluruh lintas agama yang ada di PPU. Mari kita berperan, berkontribusi secara proporsional.  Harapannya menjadi epicentrum tersendiri bagi pemerataan pembangunan dan Indonesiasentris,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Tohar menyampaikan semuuaa harus mengambil manfaat dari kehadiran IKN Nusantara di wilayah PPU. Sebab, kehadiran IKN bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan.

“Tetapi dalam prosesnya banyak sekali ditemui itu. Namun kata dia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Salah satunya adalah harus ada kontribusi masyarakat di dalamnya,” jelasnya.

Kontribusi itu, minimal ialah ikut untuk menciptakan kedamaian di PPU untuk tidak muncul gesekan antar masyarakat. “Itulah barangkali yang bisa kita kontribusikan. Karena kita sudah diberikan stigma sebagai tokoh agama. Tokoh agama adalah petuahnya, nasehatnya dan wasiatnya untuk agama masing-masing,” sambung Tohar.

Kemudian terkait dengan hajat pemilu, semua diminta untuk mengawal pemilu ini sesuai dengan filosofinya adalah pesta demokrasi. Oleh karenanya sambungnya, menciptakan pemilu yang bermartabat, dari aspek partisipasi.

“Jika namanya pesta maka dari itu jangan ada yang tersakiti. Bagaimana  menghadirkan pemilu yang bermartabat juga ada bagian masyarakat di dalamnya,” ucapnya.

Tohar juga berharap pembangunan IKN ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan skema dan rencana yang telah ditetapkan. Sejalan dengan tahun politik tahun depan.

“Terima kasih sekali lagi kami pemerintah daerah kabupaten PPU sekaligus atas nama pimpinan daerah dalam hal ini Bupati PPU yang tidak hadir secara fisik di tengah acara kita menyampaikan salam untuk kita semua dan menyampaikan selamat kepada inisiator  dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan seluruh rencana kegiatan ini dapat berjalan dengan mulus sebagaimana bencana Kita,” tutupnya. (sbk)

Distan PPU Perketat Pintu Masuk Jelang Iduladha 2023

0

PPU – Menjelang Idul Adha, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menjamin ternak yang masuk ke wilayah PPU bebas penyakit. Upaya yang dilakukan ialah dengan memeriksa  hewan ternak di setiap pintu masuk Benuo Taka.

Kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian (Distan) PPU, Arief Murdiyatno menuturkan pihaknya tengah melakukan pengetatan terhadap hewan kurban, terutama yang berasal dari luar daerah.

Setiap ternak yang masuk, terutama sapi diawasi dan diperiksa kesehatannya. Sehingga dapat dipastikan ternak tersebut layak dikonsumsi.

Pengetatan yang dilakukan, yakni dengan memeriksa kelengkapan dokumen pengiriman ternak. Serta kondisi kesehatan yang dipastikan dengan bukti ternak telah divaksin.

“Setiap tahun kami selalu lakukan pengecekan dengan lebih ketat. Mulai cek dokumen, cek kondisi, harus dipastikan dalam kondisi bagus dan layak dijadikan ternak kurban,” ungkapnya, Jumat (16/6/2023).

Lokasi pengecekan dokumen dan kesehatan ternak berada di tiap pintu masuk PPU, baik jalur darat dan laut. Terdapat posko pengecekan di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pelabuhan Semayang Balikpapan dan pelabuhan Samarinda.

“Di sana standby dari Dinas Peternakan Provinsi (Kaltim), juga dibantu pihak terkait,” sebut Arief.

Selain pengecekan kondisi dan dokumen hewan ternak luar daerah juga akan dikarantina. Selama 14 hari sebelum memasuki proses penyembelihan.

Maka dari itu, Arief menjamin ternak yang masuk PPU dipastikan terbebas dari penyakit ternak. Mengingat saat ini meningkatnya aktivitas jual-beli hingga konsumsi saat Hari Raya Kurban tahun ini.

“Pengetatan ini dilakukan, agar hewan ternak yang akan dikonsumsi masyarakat bebas dari penyakit, baik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun jembrana,” pungkasnya. (sbk)

Polres PPU Tangkap 2 Perempuan dalam Kasus TPPO

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) mengamankan dua tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bisnis esek-esek. Dalam sekali transaksi, tersangka mendapatkan keuntungan mulai dari Rp 5 ribu – Rp 200 ribu.

Kedua tersangka merupakan pekerja dan pemilik cafe di wilayah Sotek dan Silkar. FA (43) bekerja di salah satu cafe di Silkar, bertindak sebagai mami serta SA (27), merupakan pemilik cafe di Sotek.

Wakapolres PPU Kompol Bergas Hartoko mengungkapkan modus tersangka yakni, mempekerjakan korban sebagai pemandu karaoke. Namun terungkap mereka bekerja sekaligus sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Tersangka memasang tarif Rp 85 ribu per jam, apabila ada pelanggan yang ingin ditemani oleh perempuan ini,” ungkapnya, Jumat (16/6/2023) dalam konferensi pers.

Dalam setiap transaksi itu, FA mendapatkan keuntungan Rp 5 ribu per jam. Sementara pemilik kafe mendapatkan keuntungan Rp10.000 per jam.

Keuntungan yang diperoleh tersangka, dipotong dari besaran tarif yang dipasang untuk pelanggannya. “Jadi mereka ini saling menguntungkan, dari bayaran korban itu dipotong untuk mami dan pemilik cafe,” sebut Bergas.

Tak berhenti di situ, keuntungan juga didapatkan tersangka jika korban hendak dibawa keluar oleh para pelanggan. Dari tarif Rp 1,5 juta, tersangka akan memperoleh keuntungan Rp 200 ribu.

“Jadi Rp1,3 juta untuk korban, sementara sisanya untuk mucikari dan pemilik cafe. Kalau menemani di luar itu bayarannya ada potongan, untuk pemilik cafe dan maminya,” bebernya.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan atau pasal 506 KUHP. Ancaman hukumannya yakni penjara paling singkat tiga tahun, dan paling lama lima belas tahun. Pidana denda minimal Rp 120 juta, dan maksimal Rp 600 juta.

“Korban saat ini dalam pengawasan pihak kepolisian. Sedangkan tersangka sudah diamankan di Polres PPU, untuk tindakan hukum lebih lanjut,” tutup Bergas. (sbk)

Silaturahmi ke Bupati, KNPI PPU Siap Bersatu

0

PPU – Silaturahmi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Penajam Paser Utara (PPU) yang di komandoi Ketua Karateker KNPI PPU, Aris NH Nurhuda, bertemu langsung dengan Bupati PPU ,Hamdam, di kediamannya, Jum’at (16/6/2023).

Dalam pertemuan berlangsung KNPI PPU membahas tentang persiapan musyawarah daerah (musda) KNPI mendatang serta keinginan Pihaknya menghidupkan kembali organisasi kepemudaan PPU melalui KNPI.

Ketua Karateker, Aris NH Nurhuda, mengatakan kedatangan pihaknya ke PPU untuk menyatukan kembali KNPI PPU yang selama ini vakum, serta akan segera melaksanakan musda KNPI mendatang.

“Saya datang ke PPU saat ini sebagai ketua karateker KNPI yang dimana berkeinginan melaksanakan musda sesegara mungkin, dan menyatukan serta menghidupkan kembali organisasi Kepemudaan ini di PPU,” ungkapnya yang akrab disapa Aris.

Melihat keseriusan pemuda PPU terhadap kemajuan daerah dengan problem yang ada, pihaknya beryakinan akan menyatukan serta menyelesaikan segala problem dengan menyatukan KNPI dengan hanya 1 versi tanpa versi-versi lainnya.

“Dengan problem yang bergulir selama ini terhadap KNPI PPU, kedatangan kami ke PPU bukan hanya dalam moment silaturahmi saja akan tetapi kami berkeinginan menjadikan KNPI PPU satu tanpa adanya versi-versi lainnya,” tegasnya.

Harapannya dengan jalinan silaturamhi yang dilakukan bersama kepala daerah saat ini, akan menjadi titik terang KNPI PPU menjadi 1 versi serta problem-problem yang ada saat ini terlesaikan segera demi kemajuan pemuda PPU.

“Kita sangat berharap dengan silaturahmi serta dukungan dari kepala daerah, segala problem selama ini secepatnya terlesaikan serta menjadi titik terang bagi KNPI PPU untuk maju bersama pemuda PPU dalam kemajuan suatu daerah mendatang,” pungkasnya. (NRD)