Beranda blog Halaman 736

Pengaliran Sawah Sulit, Alasan Petani PPU Alih Fungsi ke Perkebunan Sawit

PPU – Banyaknya pengalihan fungsi lahan persawahan ke perkebunan menjadi problem
Tersendiri bagi petani Babulu Penjam Paser Utara (PPU), alih fungsi ini di ketahui sudah terjadi beberapa tahun terkahir.

Seketaris Komisi II DPRD PPU, Sujiati mengatakan bahwa sudah banyak terjadi alih fungsi lahan persawahan ke perkebunan di Daerah pemilihannya tersebut. Hal tersebut terjadi karena para petani kesulitan air untuk pengairan lahan persawahannya sehingga memutuskan beralih ke perkebunan.

“Mereka menanam sawit karena tidak ada air, bagaimana mau menanam padi,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Lanjutnya, para petani di Babulu terpaksa harus melakukan alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Dari perkebunan kelapa sawit mereka mendapatkan pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan berharap dengan berharap padi tidak ada air,” ungkapnya.

Sujiati berharap rencana pembangunan Bendung Sungai Telake di Kabupaten Paser dilanjutkan. Berapa tahun lalu rencana pembangunan sudah sempat bergulir, namun prosesnya dihentikan.

“Waktu lalu sudah berproses tapi dialihkan ke IKN dengan alasan pasokan air di sana harus utama, sekarang kan sudah selesai harusnya kembali utamakan demi berjalannya persawahan yang menjadi lumbung Padi PPU yaitu persawahan Babulu,” pungkasnya. (ADV/NRD)

DP3AP2KB PPU Tekan Stunting Melalui Pembimbingan 1.000 HPK

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan upaya pencegahan stunting. Fokus utama dalam pelaksanaan program itu, ialah pencegahan stunting atau tengkes sejak dini.

Upaya penekanan stunting itu juga menjadi perhatian serius dengan melakukan pembimbingan penyiapan pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Perhatian pada masa itu merupakan pondasi perkembangan anak sehingga tercipta generasi emas dan berkualitas.

“Salah satu dampak pengasuhan yang keliru pada 1.000 HPK yang dapat terjadi adalah anak mengalami stunting. Sebab 1.000 HPK adalah periode sensitif,” ujar Analis Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) di DP3AP2KB PPU, Nadhiratul Amalia.

Ia menjelaskan, terdapat 8 penguatan fungsi keluarga yang harus dilakukan meliputi dalam masa itu. Yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan peran penguatan kepedulian dan tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Pemerintah juga telah menetapkan target capaian penurunan prevalensi balita stunting sebesar 14 persen. Sementara Menurut Survey Status gizi Indonesia (SSGI) secara nasional turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022.

“Baik pemerintah, keluarga dan masyarakat, terhadap pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk generasi emas PPU,” pungkas Amalia. (ADV/RM)

Komisi III DPRD PPU Optimis Serapan APBD 2023 Maksimal Akhir Tahun

PPU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) optimis terhadap serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan maksimal hingga akhir tahun.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin menyakinkan bahwa penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir 2023. Faktanya, sebelum APBD Perubahan 2023 disahkan serapan anggaran telah mencapai 62 persen.

“Dari perkembangan yang ada, bahwa serapan anggaran sudah mencapai 62 persen. Karena adanya perubahan anggaran, kemajuan serapan terhitung menjadi 52 persen saja. Kami yakin anggaran akan terserap hingga akhir tahun sesuai dengan target yang diinginkan,” ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Lanjutnya Zainal, Ia juga meminta SKPD di lingkungan PPU, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran 2023 hingga menyusul selisih 10 persen. Karena adanya anggaran perubahan tersebut.

Harapannya organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai memetakan kegiatan yang sudah masuk dalam dokumen perubahan. Agar pelaksanaannya dapat mempercepat serapan APBD 2023.

“Serapan anggaran sampai saat ini Kami kira masih dalam batas wajar dan masih ada waktu untuk memaksimalkannya, harapannya semangat SKPD saat ini dapat sangat menyelesaikan target yang dicapai,” pungkasnya. (ADV/NRD)

Sujiati Minta Pemkab PPU Dorong Realisasi Pembangunan Bendung Telake

PPU – Bendungan Telake di Kecamatan Longkali Paser dianggap perlu bagi para petani Babulu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati inginkan Pemerintah Daerah (Pemda) merealisasikan pembangunan Bendung Sungai Telake.

Selama ini para petani di dapilnya tersebut tidak maksimal lantaran irigasi pertanian yang ada tidak maksimal, solusi yang sangat tepat ialah merealisasikan bendungan Telake.

“Bendung itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan para petani di Babulu,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Dalam pengolah lahan persawahannya masyarakat hanya mengandalkan air tadah hujan selama ini tanpa adanya bendungan yang dapat dimanfaatkan.

“Kalau musim kemarau seperti saat ini lahan persawahan kering kerontang karena selama ini hanya mengandalkan air tadah hujan,” ungkapnya.

Lanjut Sujiati, Ia tegaskan akan selalu memperjuangkan pembangunan Bendung Sungai Telake karena kehadirannya sangat dinantikan para petani Babulu.

Ia mengatakan bahwa permasalahan ini telah disampaikan ke Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Daerah berkali-kali.

“Kami terus berupaya agar pengairan itu tetap terealisasi apalagi adanya IKN, sekali lagi DPRD PPU mendorong agar Pemerintah Daerah dapat merealisasikan sesegara mungkin,” tutupnya. (ADV/NRD)

Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG 2023 Apresiasi Penghimpunan Data dan Informasi Pendukung PPU

PPU – Tim Verifikasi Lapangan (VL) evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023 berharap Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dapat menghimpun data dan informasi yang akurat. Dalam menuju evaluasi PUG tahap pertama yaitu evaluasi mandiri (EM) dan tahap kedua yaitu verifikasi adminstrasi.

Pemkab Penajam Paser utara (PPU) menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan (VL) evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023. Tim dari Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Indonesia Selasa (7/11/2023).

Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA, Maya Septiyana juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya ke pada Pemkab PPU. Yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan PUG berikut dengan capaiannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

”Kita semua menyadari bahwa dari berbagai data yang ada ternyata masih menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki, ini dapat terlihat dari data pendidikan, kesehatan dan ekonomi,”ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia. Yang secara nasional ditargetkan mencapai 91,39 pada 2024.

”Hal ini sejalan dengan Bapak Presiden untuk memprioritaskan kepada kemajuan sumberdaya manusia, namun target ini tidak akan tercapai tanpa ada capai IPG dari daerah,” tambah Maya.

Lanjutnya, juga mengatakan bahwa data dan informasi tersebut sangat penting dan berharga pada Kementerian PPPA dan Pemerintah Kabupaten PPU. Sebelum diskusi dan tanya jawab, Kepala Dinas DP3AP2KB yang juga sebagai Driver PUG, Chairur Rozikin, menyampaikan beberapa pemaparan terkait pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dan inovasi PUG.

“Untuk landasan melakukan langkah-langkah strategi, kecermatan, efektif dan efisien dalam mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan merat bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan IPG sebagai salah satu strateginya,” pungkasnya. (ADV/SBK)

PPU Ikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender 2023

PPU – Pemkab Penajam Paser utara (PPU) menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan (VL) evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023. Tim dari Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Indonesia Selasa (7/11/2023).

Kegiatan ini merupakan lanjutan evaluasi PUG tahap pertama yaitu evaluasi mandiri (EM) dan tahap kedua yaitu verifikasi adminstrasi. Tampak hadir dalam kegiatan, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) PPU Ahmad Usman, Ketua Tim Penggerak PKK Linda Romauli Siregar, Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah dan stakeholder terkait.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahmad Usman dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dating kepada tim verifikasi dari Kementerian PPPA. “Semoga kehadirannya dapat memotivasi bagi kami dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan di PPU,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelibang). Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang juga sebagai driver PUG.

Usman berharap semua kegiatan di seluruh perangkat daerah dapat terus dilaksanakan, strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dan perlindungan anak harus terwujud sesuai dengan visi dan misi.

Ia juga menambahkan, selain melaksanakan kegiatan, juga harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang responsif gender, diantaranya ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, juga menyiapkan kursi roda dan lainnya untuk penyandang disabilitas.

“Saya mengimbau agar perangkat daerah yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam proses verifikasi lapangan agar dapat melaksanakan proses verifikasi dengan sebaik-baiknya agar PPU dapat memperoleh prestasi,” bebernya.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa semua harus bergerak aktif dan mengikuti semua proses dengan sebaik-baiknya. “Kita berharap bisa kembali mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dan dapat meningkatkan kategorinya yang semula Pratama menjadi Madya,” pungkasnya. (ADV/SBK)

DPRD PPU Apresiasi Larangan Pemkab OPD Gelar Kegiatan di Luar Daerah

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan kegiatan di luar PPU.

Hal ini mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin mengatakan bahwa kebijakan yang diambil merupakan terobosan baru yang baik untuk kemajuan PPU.

“Langkah Pj Bupati PPU yang melarang kegiatan pertemuan hingga pelaksanaan program yang di jalankan oleh SKPD di luar dari PPU itu merupakan langkah yang baik dan patut kita apresiasi,” ucapnya, Selasa (7/11/2023).

Lanjutnya Raup, Ia mengatakan kebijakan atau langkah yang diambil memiliki alasan yang mendasar untuk kemajuan PPU, salah satu tujuannya yakni agar perputaran ekonomi tidak keluar dari PPU khususnya.

“Kegiatan apapun yang dilaksanakan wajib di wilayah sendiri. Kalau kita melakukan kegiatan di luar daerah, itu sama saja memperkaya Kabupaten atau Kota lainnya,” tegasnya.

SKPD yang ingin melaksanakan kegiatan diminta dapat memanfaatkan potensi yang ada di PPU, sehingga Hotel dan Gedung Serbaguna maupun tempat wisata yang ada di PPU juga dapat dimaksimalkan dengan berkegiatan di PPU.

“Maka dari itu Kami sangat mengapresiasi yang menjadi kepentingan Daerah, harapannya kegiatan yang dilaksanakan dapat melibatkan pelaku usaha lokal agar perekonomian masyarakat berjalan,” pungkasnya. (ADV/NRD)

Syahrudin ingin Pelaku Usaha Lokal Siap Tangkap Momen Pemindahan IKN

PPU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor terus mengingatkan masyarakat PPU untuk siap menangkap peluang hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hingga saat ini peluang itu semakin besar, seiring dengan terus berlanjutnya pembangunan infrastruktur IKN.

Syahrudin turut hadir dalam kegiatan peletakan batu pertama atau Groundbreaking Bandar Udara VVIP IKN yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam beberapa waktu lalu. Pasca kegiatan tersebut, ia mengatakan bahwa dengan hadirnya IKN di PPU ini dapat memberikan dampak positif serta keberkahan bagi masyarakat setempat.

Satu hal peluang yang dipastikan akan terbuka ialah bertambahnya penghasilan para pelaku usaha lokal. Satu contoh saja, pada setiap agenda Pemerintah Pusat, masyarakat setempat yang berjualan di area lokasi maupun di jalan masuk lokasi juga ikut ramai.

“Kita dapat melihat sendiri, ramainya para tamu undangan berdatang sambil menunggu acara mulai di lokasi jualan para masyarakat,” ujarnya, Sabtu, (5/11/2023).

Lanjut Syahruddin, dengan hadirnya IKN di PPU ini masyarakat lokal harus dapat melihat potensi serta kesempatan yang ada. Karena peluang kerja pada proyek pembangunan infrastruktur IKN akan membutuhkan banyak pekerja.

“Kita tinggal menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), karena kebutuhan tenaga kerja di IKN terus meningkat seiring berjalannya pembangunan, pastinya harus bersertifikasi baik tukang maupun pekerjaan lainnya,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi data dari Kementerian PUPR, pekerja di IKN dari Bulan lalu mencapai 9.976 orang. Sebanyak 30 persen di antaranya adalah masyarakat lokal dengan berbagai bidang keahlian.

“Atas data tersebut harusnya kita dapat mengisi lebih dari 30 persen tersebut, maka dari itu Kita akan menyiapkan SDM yang mumpuni,” tutupnya. (ADV/NRD)

Beriringan dengan Pembangunan IKN, Bijak Inginkan Jalan Usaha Tani Sepaku jadi Perioritas Perbaikan

PPU – Banyaknya jalan usaha tani yang cenderung rusak, membuat Anggota Komisi 1 DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku Bijak Ilhamdani inginkan perioritas perbaikan jalan.

Saat di konfirmasi Bijak Ilhamdani menyampaikan inginkan perbaikan jalan usaha tani di Sepaku menjadi prioritas, agar perekonomian masyarakat dapat berjalan jalan dengan seiringnya pembangungan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Dalam hal ini kan sepaku merupakan ring 1 IKN, alangkah baiknya jalan usaha tani yang menjadi kendala saat ini dapat mennjadi suatu perioritas perbaikan,” ujarnya, Minggu (5/11/2023).

Bukan tanpa alasan lanjutnya Bijak, hal ini juga merupakan bentuk dukungan beberapa kebutuhan pokok yang diperlukan IKN.

Saat ini diketahui dengan rusaknya jalan usaha tani tersebut, baik yang berkebun maupun bertani kesulitan dalam akses pendistribusian hasil panen mereka, alhasil dapat merugikan petani sekitar.

“Saat inikan ada beberapa laporan bahwa setelah panen petani tersebut kesulitan untuk membawa hasil panennya keluar dikarnakan rusaknya jalan usaha tani tersebut,” ungkapnya.

Pastinya Kami berharap jalan usaha tani yang rusak ini menjadi suatu perioritas perbaikan, agar kiranya tidak ada yang merasa dirugikan.

“Harapan dapat segera diperbaikin, agar kiranya perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan seiringnya dengan pembangunan IKN,” pungkasnya. (NRD)

Bandara VVIP IKN Diyakini Bangkitkan Perekonomian Masyarakat PPU

PPU – Terbangunnya Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN), diyakini akan memberikan dampak postif terhadapa Penajam Paser Utara (PPU). Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Syarifuddin HR mengatakan dengan dilaksanakan nya pembangunan Bandar Udara VVIP IKN tersebut dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar lokasi.

“Adanya pembangunan Bandar udara ini akan membawa dampak positif, selain menciptakan lapangan pekerjaan dan juga akan membuka berbagai peluang usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi PPU, ” ujarnya, Sabtu (4/11/2023).

Peletakan Batu Pertama atau Groundbreaking Bandar Udara VIP/VVIP serta dimulainya Pembangunan tersebut di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, PPU. Dimulainya pembangunan bandar udara tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau Groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (1/11/2023) lalu.

Menurutnya, keberadaan bandar udara tersebut akan membuka peluang baru dari segi perekonomian masyarakat PPU. Ia mengatakan bahwa dengan hadirnya bandar udara VVIP IKN tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam pemindahan IKN ke PPU.

“Kita sebagai warga Kalimantan Timur (Kaltim) bersyukur, di Pemerintahan Jokowi terlihat serius dalam membangun IKN dan infrastruktur penunjang yang telah di bangun, ” ungkapnya.

Selain Groundbreaking bandara VVIP Presiden RI Jokowi juga melakukan Groundbreaking sejumlah proyek nasional diantaranya pembagunan superblok besutan PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi di kawasan IKN, RS Hermina dan pembangunan SDN 020 Sepaku. (ADV/NRD)