Beranda blog Halaman 721

Pemkab PPU Luncurkan 9 Inovasi Aksi Perubahan 2023

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melaunching Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I 2023, Rabu (17/5/2023). Dalam peluncuran ini, terdapat 9 inovasi yang akan berproses untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Adapun 9 pembaharuan itu merupakan gagasan dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (KPA). Pelatihan dilakukan di Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda.

Sekkab PPU, Tohar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap berbagai program yang dilaunching ini. Sebab semua gagasan yang dibuat itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Benuo Taka.

“Di satu sisi, Saya mengapresiasi dan menghargai, mudah-mudahan ini menjadi salah satu komitmen, bahwa unsur pimpinan itu memberikan dukungan yang tidak tanggung-tanggung. Makanya ketika ada kegiatan ini, Kami fasilitasi. Sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan pertama kali di PPU. Di mana para peserta mendapatkan propertes yang akan dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara kolektif.

Adapun dari sembilan peserta pelatihan tersebut, sambung Tohar, proper tersebut merupakan bagian dari salah satu tugas dalam jabatan yang saat ini diemban masing-masing.

“Harapan Kami, ketika proper ini sudah selesai, nanti didalamnya itu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” sebutnya.

Sekkab PPU Tohar saat penekanan simbol tanda launching Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator PPU Angkatan I 2023, Rabu (17/5/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

Kemudian, inovasi yang diluncurkan itu dapat dilakukan berkelanjutan, bukan sekadar tahapan pelaksanaan pembuatan konsep. Namun berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Di mana tahapan itu harus dicapai oleh yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini menjadi evidence (bukti) yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya. Baik bagi yang bersangkutan dalam rangka memberikan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas pokok jabatan, maupun dirasakan oleh penggunanya baik itu komunitas  internal maupun iksternalnya,” jelas Tohar.

Sementara itu, Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda, Muhammad Aswad mengatakan kegiatan launching aksi perubahan tersebut merupakan bagian dari proses yang peserta harus selesaikan. Tentunya launching ini bukanlah kahir, namun permulaan dari komitmen yang harus dibuktikan.

“Dan ini bukan proses akhir. Bahkan ini baru terminal awal untuk menuju terminal selanjutnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Aswad berharap adanya launching ini dapat menjadikan perubahan-perubahan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Sehingga sebutan aksi perubahan ini benar-benar bisa berhasil dirasakan manfaatnya.

“Untuk itu Kami berharap dukungan pemerintah daerah, baik dari Bapak Bupati maupun Bapak Sekda, terhadap aksi perubahan ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan sampai dengan hasil akhir dari tujuan. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya bukan saja bagi Pemda PPU dan oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat PPU,” tutupnya. (SBK)

Pembangunan IKN Telah Serap Ribuan Pekerja Lokal

PPU – Hingga kini telah ada sebanyak 1.800 tenaga kerja lokal terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam waktu dekat, calon tenaga kerja lokal diminta untuk mempersiapkan diri untuk serapak pekerja selanjutnya.

Badan Otorita IKN menyebutkan Kementerian PUPR mencatat saat ini telah ada sebanyak 6.700 tenaga kerja. Mereka terlibat dalam pengerjaan sejumlah proyek kontruksi Infrastruktur calon pusat pemerintahan Indonesia baru yang saat ini tengah berjalan.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, dari data tersebut, sekira 30 persen berasal dari tenaga kerja lokal yang berasal dari Kaltim.

“Beberapa pengerjaan pembangunan IKN sedang berjalan telah serap ribuan tenaga kerja,” ujarnya, Rabu (17/5/2023).

Dari 6.700 tenaga kerja yang terserap tersebut, sekira 1.800 di antaranya merupakan tenaga kerja lokal. Sementara sisanya, sebanyak 4.900 pekerja lainnya berasal dari berbagai daerah di luar Kaltim.

Untuk yang berasal dari tenaga kerja lokal PPU, Alimuddin menyebutkan lulusan SMK Negeri 1 Sepaku banyak menyumbang. Khususnya yang berasal dari jurusan alat berat.

“Itu yang banyak bekerja dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN. Tidak ada yang tahu kalau lulusan alat berat dari SMK Negeri 1 Sepaku rata-rata bekerja jadi operator alat berat di proyek IKN,” ujarnya.

Adapun terkait serapa tenaga kerja lokal ini, sambung Alimuddin merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Badan Otorita IKN. Pun jawaban atas diinformasi bahwa tenaga kerja dalam negeri tidak terserap dalam proyek pembangunan IKN.

Lebih lanjut, tenaga kerja lokal ke depan tetap diharapkan untuk mempersiapkan diri menangkap peluang kerja pembangunan infrastruktur IKN tahap selanjutnya. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini harus dilakukan, sebab perusahaan atau kontraktor pelaksana bakal melakukan rekrutmen lagi.

Diketahui, sejumlah pengerjaan proyek pembangunan IKN beberapa bakal mulai dilaksanakan pada Mei dan Juni 2023 ini. Sehingga serapan tenaga kerja diperkirakan juga akan bertambah.

Sebagai informasi, sejumlah proyek pembangunan IKN sudah ada yang dikerjakan sejak September 2022. Serta ada pengerjaan yang dimulai pada Januari 2023, kemudian bakal dilanjutkan pada 2024 dan akan semakin padat.

“Kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN, mencari tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat keterampilan,” tutup Alimuddin. (SBK)

37 ASN Ikuti Penilaian Penjaringan Posisi 11 Kepala OPD Pemkab PPU

0

PPU – Sebanyak 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti asesmen seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Pelaksanaan penilaian tersebut telah digelar di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin (15/5/2023) lalu. Dari jumlah tersebut, 33 orang ASN berasal dari PPU, dan 3 ASN berasal dari Kota Bontang serta 1 ASN lainnya berasal dari Kabupaten Paser.

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Seleksi ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan agar asesmen dapat menemukan kompetensi yang tepat sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Uji kompetensi atau asesmen ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menentukan. Serta menjadi referensi bagi kami di dinas mana untuk ditempatkan,” katanya yang juga Ketua Tim Seleksi ini, Selasa (16/5/2023).

Sekadar informasi, sebanyak 11 jabatan eselon II yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU kosong. Jabatan tersebut meliputi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Selain itu, terdapat juga jabatan di Inspektorat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Satpol-PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Diketahui bahwa pada awal pendaftaran yang dibuka pada 2-8 Mei 2023, terdapat 38 pendaftar. Namun, satu peserta dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat.

“Salah satu yang menjadi penilaian dalam asesmen adalah ketepatan waktu. Ini bagian dari tipikal, karena pimpinan sebagian besar menjadi patron dalam segala hal, baik itu tindakan, ucapan, dan target kinerja,” ujar Tohar.

Dari sebelas jabatan yang dibuka tersebut, 37 peserta ini mendaftar di masing-masing posisi, dengan pembagian antara 3 hingga 4 peserta.

Disebutkan pula, setelah asesmen ini, tahapan selanjutnya adalah penentuan 3 nama yang cocok berdasarkan nilai tertinggi oleh panitia pelaksana (pansel) untuk direkomendasikan kepada kepala daerah. Namun sebelum Bupati PPU Hamdam Pongrewa memilih salah satunya, terlebih dahulu melaporkan pilihan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Setelah mendapatkan persetujuan dari KASN, barulah kepala daerah menetapkan peserta terpilih dan dilakukan pelantikan,” tutup Tohar. (SBK)

Lima Ratus Bibit Bakau Ditanam di PPU dalam Aksi Penanaman Mangrove Nasional 2023

0

PPU – Sebanyak 500 bibit pohon bakau ditanam di pesisir Penajam Paser Utara (PPU). Kegiatan tersebut dilakukan dalam aksi serentak oleh TNI di seluruh Indonesia pada Senin (15/5/2023).

Penanaman di Benuo Taka difokuskan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam. Gelaran ini dipimpin langsung oleh jajaran Komandan Kodim 0913/PPU, Letkol Inf Arfan Affandi, beserta jajaran Polres PPU, jajaran Kejari PPU, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab PPU.

Setelah melakukan penanaman bibit mangrove secara bersama-sama, kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan sambutan Presiden Jokowi melalui sesi virtual. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa penanaman mangrove memiliki fungsi penting, antara lain mengembalikan habitat hewan.

“Mangrove memiliki peran penting, salah satunya adalah mengembalikan habitat bagi kepiting, ikan, biawak, burung, dan masih banyak lagi. Di sini, burung elang sudah mulai kembali datang,” ungkapnya.

Hal tersebut menegaskan bahwa dengan melestarikan kawasan pesisir, dampak positif jangka panjang dapat diperoleh. Jokowi berharap bahwa proses penanaman kembali mangrove tidak hanya dilakukan pada hari ini, tetapi juga di daerah lain kapan pun diperlukan.

“Saya berharap bahwa proses penanaman kembali hutan mangrove tidak hanya dilakukan di sini, tetapi juga di seluruh Tanah Air secara berkelanjutan. Hal ini penting dalam melindungi pesisir kita dari perubahan iklim. Mangrove dapat menjadi benteng alam yang melindungi kita dari kenaikan permukaan air laut atau gelombang besar. Ini adalah bentuk perlindungan alam yang sangat kita butuhkan,” jelasnya.

Diketahui bahwa penanaman mangrove secara serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia pada tahun 2023 dilaksanakan di 37 provinsi. Terdapat 370 lokasi penanaman dengan jumlah bibit mangrove yang ditanam sebanyak 1.100.169.

Jumlah tersebut mencakup penanaman yang dilakukan oleh Angkatan Darat (AD) di 231 lokasi dengan 572.669 bibit, Angkatan Laut (AL) di 79 lokasi dengan 443.700 bibit, dan Angkatan Udara (AU) di 60 lokasi dengan 83.800 bibit.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil memecahkan rekor MURI Nasional. Pada akhir acara, Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. (SBK)

Bacaleg Partai Buruh PPU Resmi Didaftarkan ke KPU

PPU – DPD Partai Buruh Penajam Paser Utara (PPU) resmi daftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) pada, Minggu (14/5/2023) malam. Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang merupakan momentum pertama bagi Partai Baru ini di Benuo Taka.

Sekretaris DPD Partai Buruh PPU, Edy Triasno Basri, yang sering disapa Edy mengatakan bahwa kuota 30 persen ketewakilan perempuan telah dipenuhi. Semua persyaratan pendaftaran itu disebut tak menjadi kendala pihaknya sedikitpun.

“Untuk keterwakilan perempuan sudah terisi penuh, pengisiannya pun banyak dari kader-kader yang ada. Sulit-sulit mudah untuk mencarinya,” ujarnya.

Edy menyebutkan pengisian keterwakilan perempuan tersebut terisi melalui penjaringan kader-kader partai yang dapat bekerja dengan ikhlas. Partai Buruh juga memberikan ruang seluas-luasnya pada saat penjaringan lalu.

Pihaknya mengakui bahwa bacaleg yang didaftarkan berbagai macam profesi. Mulai dari nelayan, petani, aktivis sampai dengan tenaga kesehatan.

“Kami Partai Buruh membuka ruang kepada berbagai macam profesi waktu lalu untuk mendaftarkan diri sebagai bacalegnya,” sebutnya.

Pihaknya berharap untuk pemilihan mendatang partai buruh dapat mengisi kursi parlemen. Pun menargetkan disetiap daerah pilihan (dapil) mendapatkan satu kursi dari tiga dapil yang ada di setiap kecamatan.

“Kami mengharapkan adanya perwakilan dari partai buruh di parlemen, jelasnya kamipun punya target disetiap dapil minimal satu kursi,” pungkas Edy. (NRD)

Terdapat 787 Pekerja IKN Ikut Pemilu dari Kaltim, KPU PPU Sediakan TPS Khusus

PPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bakal menyiapkan TPS (tempat pemungutan suara) khusus bagi 787 pekerja proyek pembangunan yang berasal dari luar daerah pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sedikitnya sekitar 787 pekerja proyek pembangunan dari luar daerah, menurut Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana di Penajam, Jumat, akan dimasukkan dalam TPS khusus pada Pemilu 2024.

KPU RI menginstruksikan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara  untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan yang  menaungi pekerja yang berasal dari luar daerah tersebut igar melengkapi data NKK (nomor kartu keluarga).

“Data ratusan pekerja dari luar daerah itu belum bida dimasukkan karena data pendukung belum dilengkapi, khususnya NKK,” jelasnya.

Proyek di IKN. (Ist)

Sedikitnya 787 pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara itu tercatat bekerja pada proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku.

Kemudian juga tercatat bekerja pada proyek pembangunan RDMP (Refinery Development Master Plan Kilang Minyak Lawe-Lawe milik PT Pertamina (Persero) di wilayah Kecamatan Penajam.

“Tetapi perusahaan tidak bisa pastikan para pekerja dari luar daerah itu semua bertahan sampai hari pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024,’ ujarnya.

“Kami juga. belum bisa pastikan jumlah TPS khusus yang disiapkan untuk pekerja dari luar daerah itu, minimal setiap TPS 300 pemilih kalau lebih dititipkan di TPS terdekat,” tambah dia.

Data pekerja IKN Nusantara dan RDMP Kilang Minyak Pertamina yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan pencoblosan pada TPS khusus  bakal dimasukkan setelah penerapan DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan).

Sebelum penatapan DPSHP, kata Irwan Syahwana, tidak bisa menambah data TPS khusus sehingga penambahan data untuk TPS khusus itu dilakukan setelah penetapan DPSHP.

Pekerja proyek pembangunan dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kalimantan Timur, bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Sedangkan pekerja proyek pembangunan warga Kalimantan Timur, tetapi KTP (kartu tanda penduduk) bukan domisili Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden. (ant/MK)

Tugaskan Personel di Wilayah Terbawahm Polres PPU Launching Polisi RW

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) akan menempatkan personelnya di lingkungan rukun warga (RW) pada tahun ini. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan pengawasan kondisi lingkungan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Polres PPU meluncurkan program baru yang diberi nama Polisi RW. Dalam program ini, Polres PPU akan menempatkan satu hingga dua personel di setiap RW atau setingkat dusun.

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan menjelaskan bahwa Polisi RW bertugas untuk melengkapi peran Bhabinkamtibmas yang berada di setiap kelurahan. Secara sederhana, mereka bertugas sebagai penghubung antara warga dengan perangkat kelurahan/desa dan tingkat yang lebih tinggi.

“Polisi RW bertugas untuk mempercepat informasi mengenai potensi ketidaktertiban dari warga ke perangkat kelurahan/desa dan tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, dilakukan mitigasi dan tindakan preventif dengan segera,” ujarnya pada Selasa (15/5/2023).

Peluncuran Program Polisi RW dilakukan di Halaman Makopolres PPU dalam sebuah apel khusus yang dihadiri oleh jajaran Forkpimda PPU. Acara tersebut dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan wewenang serta pemberian atribut kepada personel Polisi RW yang ditugaskan.

Hendrik menjelaskan bahwa dalam era digital saat ini, terdapat potensi ancaman keamanan yang cukup rawan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting di PPU yang sedang sibuk dengan proses pemindahan IKN.

Oleh karena itu, pihaknya perlu melakukan berbagai upaya, terutama dalam sinergi dengan semua unsur di daerah. Upaya tersebut mencakup fungsi pemecahan masalah dan mendorong perkembangan pembangunan di PPU.

“Mereka juga akan mendorong aspek-aspek positif, misalnya potensi di desa, sehingga kami dapat mengetahuinya juga,” tambahnya.

Polisi RW nantinya akan menangani berbagai masalah, mulai dari masalah kecil hingga masalah yang sudah lama ada namun belum terselesaikan. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melindungi masalah yang ada.

Program ini juga diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agar dapat berjalan dengan optimal sebagai upaya maksimal dalam proteksi. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan pemindahan IKN, tetapi juga untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang.
“Perkembangan informasi harus disertai dengan keamanan yang cukup. Baik itu terkait dengan IKN yang saat ini sedang berlangsung, maupun untuk Pemilu 2024 mendatang yang saat ini sudah memasuki tahapannya,” tegas Hendrik.

Ia menjelaskan teknis pembagian personel yang akan menjadi polisi RW, yaitu berdasarkan alamat masing-masing personel. Apabila di sebuah daerah terdapat satu atau dua personel, maka secara otomatis mereka akan diberikan tugas sebagai polisi RW.

“Kami membentuk klaster RT-RT yang berdekatan. Misalnya, ada tiga RT yang kami anggap sebagai satu klaster. Ada juga yang lima RT, bahkan enam RT. Jika tidak ada personel di daerah tertentu, maka mereka akan didukung oleh personel yang ada di daerah terdekat,” pungkasnya. (SBK)

18 Partai di PPU Resmi Daftarkan Bacalegnya

0

PPU – Jadwal pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Komisi Pemiliha Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) resmi ditutup. Hingga detik terakhir pukul 24.00 Wita, Minggu (14/5/2023) sebanyak 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah mendaftar.

Hiruk-pikuk di Kantor KPU PPU, Kilometer 9 Nipah-Nipah, hampir terjadi di sepanjang hari terakhir masa pendaftara bacaleg. Sebanyak 12 parpol resmi mendaftarkan para kadernya untuk berkontestasi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Februai 2024 mendatang.

“Semua partai resmi mendaftarkan bacalegnya, Hari ini (Minggu) ada 12 partai yang mendaftar. Sebelumnya sudah ada 6 partai,” katanya, Senin (15/5/2023).

Sejak pendaftaran dibuka pada 1 Mei lalu,  Irwan menyebutkan semua kegiatan berjalan aman dan kondusif. Pun demikian dengan semua kelengkapan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing parpol.

Adapun parpol pertama yang melakukan pendaftaran ialah PKS, yang dilakukan pada Senin (8/5/2023). Kemudian Partai Perindo, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan pada Kamis (11/5/2023).

Lalu ada Partai PAN pada Jumat (12/5/2023), PBB dan PKB mendaftar pada Sabtu, (13/5/2023). Sementara sisanya yang mendaftar pada hari terakhir ada Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, PKN, Partai Hanura, PSI, Partai Garuda, Partai Gerindra dan Partai Buruh serta Partai Gelora.

“Parpol juga tidak ada kesulitan soal Silon. Semua aman saja. Semua parpol sudah mengajukan bakal calon anggota DPRD-nya. Total 18 parpol yang Kami terima dan Kami nyatakan lengkap berkas pengajuannya,” sebutnya.

Hanya saja, sebelumnya sempat ada berkas pendaftaran satu parpol yang dikembalikan untuk diperbaiki. Namun saat ini sebelum penutupan berkas sudah dirampungkan dan dinyatakan beres.

“Sempat ada satu yang dikembalikan, karena belum mendapatkan persetujuan dari DPP partainya dan belum submit, yaitu Partai Perindo. Tapi saat ini sudah aman,” ujar Irwan.

Selain itu, ada pula pendaftaran bacaleg parpol yang dilakukan secara manual, yakni Partai Gelora. Alasannya karena pada saat pendaftaran dilakukan di menit akhir.

“Ada 1 parpol yaitu gelora yang proses cetak BA (berita acara) dan tanda terima dilakukan secara manual, karena tepat pukul 24.00 Silon (Sistem Pendaftaran Pencalonan) terlock (terkunci),” bebernya.

Dalm hal ini, Irwan memastikan hal tersebut tetap dapat dilakukan karena pendaftaran dilakukan sebelum pendaftaran ditutup secara resmi. Adapun kepengurusan secara manual juga dibenarkan dan tertuan dalam regulasi KPU RI.

“Tidak masalah. Sesuai SE KPU RI 475 tangga 13 Mei 2023, terkait pengajuan manual,” pungkasnya. (SBK)

Optimis Kampung Bahari Nusantara di Jenebora Dukung PPU Sonsong IKN

PPU – Kampung Bahari Nusantara (KBN) baru saja diresmikan di wilayah Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Pengumuman peresmian KBN ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Kepulauan Seribu, Senin (15/5/2023).

Pemerintah Kabupaten PPU turut hadir dalam peresmian tersebut melalui jalur daring atau secara virtual. Acara tersebut diadakan di Kelurahan Jenebora bersama dengan Danlanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz, beserta staf dan unsur Suspika Kecamatan Penajam hingga masyarakat Jenebora.

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap wilayah yang mendapatkan program nasional ini. KBN di PPU diresmikan bersama dengan 68 KBN lainnya di seluruh Indonesia.

“Ditetapkannya Kelurahan Jenebora menjadi KBN hari ini menjadi sejarah bagi kita semua. Peresmian ini dilakukan secara langsung bersamaan dengan peresmian KBN di berbagai wilayah Indonesia oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ungkapnya setelah acara.

Kehadiran KBN di wilayah pesisir Jenebora diharapkan dapat membawa perubahan dan sinergi yang semakin kuat di PPU. Terutama dalam hal kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan program klaster yang meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pariwisata.

“Dengan penetapan menjadi KBN dalam lima program klaster ini, sangat sesuai dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan semakin memperkuat hasil dari program yang dijalankan oleh TNI Angkatan Laut dalam KBN di wilayah Jenebora, Kabupaten PPU,” jelas Tohar.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kehadiran program ini di wilayah Benuo Taka juga akan memperkuat persiapan daerah dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN). Diharapkan akan membawa dampak ekonomi, terutama dalam hal akses laut yang akan menjadi sarana transportasi untuk mendukung pembangunan IKN.

“Oleh karena itu, partisipasi semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di sepanjang pantai dan laut yang berdekatan dengan IKN, bersama dengan aparat keamanan, sangat diperlukan,” tegas Tohar.

Hal ini juga berkaitan dengan hadirnya 11 pelabuhan resmi untuk distribusi logistik pembangunan IKN. Tentunya hal tersebut diharapkan berjalan lancar di semua titik mobilisasi daya dukung untuk pembangunan IKN.

Termasuk juga dalam sektor kepariwisataan, Tohar menyampaikan bahwa laut dan sepanjang pantai memiliki berbagai potensi wisata. Pada akhirnya, wilayah pesisir di PPU, khususnya Jenebora, akan terdampak pertumbuhan ekonomi pariwisata.

“Terlebih lagi di masa depan, dengan hadirnya banyak penduduk di IKN, pasti akan membutuhkan berbagai hiburan, salah satunya melalui potensi kelautan dan pantai kita,” pungkasnya. (SBK)

Daftarkan 25 Kader Terbaik, DPC Gerindra PPU Optimis Raih Kursi Ketua DPRD

PPU – DPC Partai Gerindra Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi telah mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU PPU di hari terakhir pendaftaran, Minggu (14/5/2023).

Ketua DPC Partai Gerindra PPU, Raup Muin memastikan pihaknya nama-nama yang diajukan memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pileg 2024. Pun dikatakan 25 orang tersebut merupakan kader terbaik yang didaftarkan untuk memenangkan kontestasi.

“Bacaleg Partai Gerindra lengkap, semuanya 25 bacaleg tersebar di tiga dapil. Ada 30 persen perempuan, keterwakilannya sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Tak tanggung-tanggung, ia juga meyakinkan bahwa bacaleg partai berlambang kepala burung garuda ini mampu membawa kemenangan penuh. Pihaknya dalam hal ini mengincar kursi ketua DPRD PPU untuk periode berikutnya.

“Harapan kita menjadi partai pemenang, dan meraih kursi terbanyak dan menjadi Ketua DPRD di tangan Gerindra. Presidennya Prabowo, gubernurnya Gerindra, dan bupatinya Gerindra,” tegas Raup.

Adapun DPC Gerindra PPU menargetkan 5 hingga 6 kursi di DPRD PPU nanti. Dengan mengandalkan bacaleg petahanan yang dikombinasi dengan bacaleg milenial.

Untuk diketahui, pada periode ini kursi yang diperoleh Gerindra di DPRD PPU ada sebanyak 4 kursi. Maka dari itu, target untuk menambahkan jumlah kursi di periode selanjutnya jelas realistis.

“Di sini hadir pejuang Gerindra yang merupakan tonggak awal menuju kemenangan di 2024. Target kami jelas menjadi partai pemenang dengan minimal capaian 5 kursi DPRD PPU,” pungkasnya. (SBK)