JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut.

Pengumuman pergantian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Selain Dadan Hindayana, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Prasetyo, keputusan pergantian pimpinan diambil setelah Presiden menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Dadan Hindayana merupakan kepala pertama BGN sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2024. Ia pertama kali dilantik melalui Keputusan Presiden Nomor 94P Tahun 2024 sebelum kembali dipercaya menduduki jabatan yang sama saat pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024.

Sebelum memimpin BGN, Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi dan pakar entomologi dari IPB University. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Hama dan Penyakit Tumbuhan di IPB, kemudian melanjutkan studi magister di University of Bonn, Jerman, serta meraih gelar doktor dari Leibniz Universität Hannover.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, Nanik S Deyang kini mengemban tugas memimpin Badan Gizi Nasional sekaligus melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia mencatat capaian penting dalam industri hulu migas nasional setelah berhasil melampaui target produksi minyak dan gas bumi (migas) tahun 2025. Keberhasilan tersebut menjadi yang pertama dalam lima tahun terakhir dan dinilai menunjukkan efektivitas strategi investasi serta optimalisasi produksi yang dijalankan perusahaan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta pada 3 Juni 2026, PHI melaporkan rata-rata produksi minyak mencapai 44,42 ribu barel per hari (MBOPD) atau 107,29 persen dari target RKAP 2025.

Sementara itu, produksi gas tercatat mencapai 536,72 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 101,34 persen dari target yang telah ditetapkan perusahaan.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam menjalankan investasi eksplorasi dan eksploitasi untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.

“Pencapaian produksi dan lifting migas yang naik di tahun buku 2025 merupakan hasil dari selective investment, inovasi filling the gap, optimasi baseline, serta berbagai program well intervention yang dijalankan perusahaan,” ujarnya.

Selain berhasil melampaui target produksi, PHI juga mencatat penambahan cadangan migas terbukti (1P) lebih dari 70 juta barel setara minyak atau mencapai 193 persen dari target RKAP 2025.

Kinerja tersebut ditopang penyelesaian pengeboran 146 sumur pengembangan, 619 kegiatan workover, serta 9.783 kegiatan well service sepanjang tahun lalu.

Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi, Muharram Jaya Panguriseng, yang mewakili pemegang saham mayoritas, turut memberikan apresiasi terhadap capaian PHI.

Menurutnya, perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga efisiensi biaya operasi dan biaya produksi tetap berada di bawah target.

“Kinerja PHI sangat baik, terutama dari aspek HSSE, capaian produksi dan lifting yang melampaui target, serta kemampuan menjaga operational cost dan production cost tetap efisien,” katanya.

Dalam lima tahun terakhir, PHI tercatat telah melakukan pengeboran 13 sumur eksplorasi dan 517 sumur pengembangan guna menjaga keberlanjutan produksi migas dari wilayah Kalimantan yang menjadi salah satu tulang punggung pasokan energi nasional.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat peran PHI dalam mendukung target produksi nasional dan menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan penurunan produksi alamiah lapangan migas yang telah mature. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh aset milik daerah dari berbagai gugatan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sikap tersebut merupakan arahan langsung Dedi Mulyadi yang disampaikan melalui Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat dalam sengketa yang melibatkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat, Arief Nadjemudin, mengatakan perlindungan aset daerah menjadi prioritas utama yang ditekankan Gubernur Jawa Barat dalam setiap penanganan sengketa aset pemerintah.

“Gubernur KDM menyebut aset itu prioritas kita. Untuk aset-aset ini pemerintah daerah provinsi tidak boleh kalah. Harga mati,” kata Arief usai sidang gugatan PLK di PTUN Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026).

Menurut Arief, Pemprov Jawa Barat memandang PLK tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan karena organisasi tersebut dinilai sudah tidak memiliki legalitas yang dapat dijadikan dasar untuk mengklaim maupun menggugat aset.

“Saya tambahkan juga terkait dengan organisasi PLK ini sebenarnya tidak punya legal apa pun untuk menggugat apa pun, apalagi bukan sebagai badan hukumnya. Sudah mati,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pandangan tersebut sejalan dengan sikap Pemprov Jabar yang menilai PLK bukan merupakan penerus sah Het Christelijk Lyceum (HCL).

Menurut pemerintah daerah, HCL telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang berdasarkan Perpu Nomor 50 Tahun 1960 sehingga tidak dapat lagi dihidupkan maupun memiliki organisasi penerus yang sah secara hukum.

Arief menambahkan keyakinan Pemprov Jawa Barat dalam menghadapi gugatan tersebut juga didasarkan pada pengalaman memenangkan sengketa aset SMAN 1 Bandung yang sebelumnya turut diperebutkan pihak yang mengatasnamakan HCL maupun PLK.

Karena itu, Pemprov Jawa Barat menilai gugatan yang diajukan PLK terhadap Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan layak dipertanyakan.

Dalam perkara Nomor 435/G/2025/PTUN.JKT tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyampaikan keberatan terhadap gugatan yang diajukan PLK dengan alasan pihak penggugat dinilai tidak memiliki legal standing.

Sementara itu, sidang lanjutan di PTUN Jakarta pada Rabu menghadirkan dua saksi dari pihak tergugat, yakni Dr. Benny Wullur dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat, Irman Nugraha.

Pemprov Jawa Barat memastikan akan terus mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan siap mempertahankan aset-aset daerah hingga memperoleh kepastian hukum berkekuatan tetap.

Sikap tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset negara dan daerah agar tetap terlindungi dari berbagai klaim yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Persidangan gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menyoroti status hukum organisasi tersebut.

Dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu (3/6/2026), dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat menyampaikan keterangan bahwa PLK tidak memiliki dasar legal yang dapat dikaitkan dengan Het Christelijk Lyceum (HCL), organisasi yang selama ini diklaim sebagai pendahulunya.

Salah satu saksi, Dr. Benny Wullur, menegaskan HCL telah dibubarkan pemerintah melalui Perpu Nomor 50 Tahun 1960 sehingga tidak mungkin memiliki organisasi penerus yang sah.

“Mengaku sebagai penerus HCL, perkumpulan yang sudah dibubarkan melalui Perpu No. 50 Tahun 1960, bagaimana organisasi terlarang bisa ada penerus?” kata Benny di hadapan majelis hakim.

Menurut Benny, setelah pembubaran HCL, seluruh aset organisasi tersebut telah dinasionalisasi oleh negara sehingga tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan atas aset-aset yang sebelumnya berada di bawah HCL.

“Karena organisasinya sudah terlarang dan dibubarkan, maka asetnya kemudian dinasionalisasi oleh negara. Tidak boleh ada lagi pihak yang mengklaim kepemilikan aset tersebut selain negara,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa PLK pernah membubarkan diri melalui keputusan internal organisasi yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 tertanggal 10 September 2003 dan berlaku efektif sejak 1 Agustus 2003.

Keterangan serupa disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat, Irman Nugraha.

Berdasarkan hasil penelusuran pemerintah daerah, HCL telah lama dinyatakan bubar dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PLK.

“Kami melakukan profiling berdasarkan Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan tahun 1984 yang menyatakan HCL sudah dibubarkan berdasarkan UU No. 50. Secara legalitas sudah jelas, HCL terlarang dan tidak bisa dihidupkan kembali,” kata Irman.

Irman juga merujuk sejumlah putusan pengadilan yang menurutnya telah menegaskan tidak adanya hubungan hukum antara HCL dan PLK.

Selain itu, nama PLK disebut tidak tercatat dalam daftar organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Jawa Barat.

“PLK tidak termasuk di dalamnya. Atas dasar itu kami menyatakan PLK tidak dikenal,” tegasnya.

Usai persidangan, Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat, Adittya Putra Perdana, menilai klaim PLK sebagai penerus HCL sulit diterima secara hukum mengingat status HCL telah dinyatakan terlarang sejak puluhan tahun lalu.

“Logika hukumnya sederhana. Bagaimana mungkin PLK mengklaim sebagai penerus sah dari HCL, sementara induk organisasi tersebut sudah dinyatakan terlarang sejak tahun 1960?” ujarnya.

Menurut Adittya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mempertahankan aset-aset negara dan daerah dari berbagai klaim yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila aset publik menjadi objek gugatan oleh pihak yang legalitasnya masih dipersoalkan dalam persidangan. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S