Beranda blog Halaman 49

PPU Incar PAD dari Aktivitas Kapal Tugboat dan Tongkang di Teluk Balikpapan

admin3
-
0
PPU Incar PAD dari Aktivitas Kapal Tugboat dan Tongkang di Teluk Balikpapan

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai melirik kepadatan lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan sebagai peluang ekonomi baru. Melalui rencana pembangunan pelabuhan singgah di kawasan Nenang atau Nipah-Nipah di wilayah pesisir Kecamatan Penajam.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan aktivitas pelayaran di Teluk Balikpapan saat ini semakin padat seiring berkembangnya kawasan industri di sekitar perairan tersebut. Hal ini juga diakui menjadi bahan diskusi antara Pemkab PPU dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

“Di Teluk Balikpapan itu banyak aktivitas batu bara, refinery, smelter, dan industri lainnya. Kalau tetap menggunakan jalur lama, benturan lalu lintas kapal akan semakin tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi PPU untuk menyediakan kawasan singgah bagi kapal tugboat dan tongkang sebelum memasuki jalur utama pelayaran industri.

“Karena posisinya berada di muara Teluk Balikpapan, kapal-kapal tugboat maupun tongkang yang melintas otomatis akan singgah di sana,” katanya.

Mudyat menjelaskan konsep pelabuhan yang disiapkan berbeda dengan pelabuhan eksisting yang selama ini lebih banyak melayani aktivitas bongkar muat batu bara dan crude palm oil (CPO).

“Yang kita dorong sekarang adalah pelabuhan singgah bagi kapal-kapal tugboat dan tongkang,” jelasnya.

Menurut dia, kapal-kapal tersebut nantinya dapat memanfaatkan fasilitas logistik yang disiapkan di kawasan pelabuhan, mulai dari pengisian kebutuhan pangan, air bersih, hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Kapal induknya tetap beroperasi, sementara tugboat dan tongkang bisa bersandar di kawasan tersebut,” ujarnya.

Selain berada di jalur strategis pelayaran, kawasan Nenang–Nipah-Nipah juga dinilai memiliki kedalaman laut yang memadai untuk kapal berukuran besar.

“Perkiraannya hanya sekitar 200 sampai 300 meter dari bibir pantai sudah cukup dalam,” katanya.

Pemerintah daerah menilai keberadaan pelabuhan singgah tersebut dapat menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini peluang besar yang harus ditindaklanjuti karena dampaknya langsung terhadap peningkatan PAD daerah,” pungkas Mudyat.

Pewarta: Robbi Lalat

Vendor Lokal Portal Akses Bendungan Sepaku-Semoi, Tagih Utang Brantas Abipraya di Proyek IKN Hampir Rp10 Miliar

admin3
-
0
Vendor Lokal Portal Akses Bendungan Sepaku-Semoi, Tagih Utang Brantas Abipraya di Proyek IKN Hampir Rp10 Miliar

NUSANTARA – Perjalanan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) rupanya menyimpan persoalan tagihan ke sejumlah vendor lokal. Baik dalam hal suplai material, hingga sewa kendaraan operasional. Demi menuntut pembayaran tagihan, ke salah satu kontraktor yakni Brantas Abipraya (Persero) sedikitnya empat vendor lokal melakukan aksi pemortalan jalan masuk Bendungan Sepaku Semoi, di delineasi IKN, hari ini (9/5/2026).

Rinif Ade Saputra, Owner PT Borneo Rent Nusantara (BRN) Balikpapan mengungkapkan, masih miliaran tagihan tertunggak oleh sejumlah pihak. Di antaranya di proyek yang ditangani Brantas Abipraya, seperti di Bendungan Sepaku Semoi. “Tepatnya divisi dua. Ada senilai 1,4 miliar lebih yang masih nggantung,” jelasnya di lokasi aksi, Sabtu (9/6/2026).

Sebelumnya, pada Januari 2026 lalu ia dan sejumlah rekan vendor sempat aksi gelombang pertama di Bendungan Sepaku Semoi. Ketika itu, dijanjikan manajemen Abipraya akan memberi penbayaran paling lama sekitar 2 bulan dari waktu aksi.
Tapi rupanya hanya isapan jempol.

“Ternyata kita tunggu, tidak ada pembayaran walaupun sudah dikasih surat keterangan untuk pembayaran. Cuma sampai sekarang tidak dilakukan dan akhirnya kita tunggu lagi berapa bulan. Dan sekarang di bulan Mei tanggal 9, kita maksi gelombang kedua,” tegasnya.

Di aksi kedua ini, pihaknya menutup jalan masuk bendungan dengan sebuah dump truck 10 roda, lengkap dengan bentangan spanduk di antaranya bertuliskan ‘PT Abipraya Belum Melunasi Tagihan’.

Bahkan sebenarnya, BRN sudah pernah menyampaikan ke Abipraya di Jakarta dengan membawa dokumen tagihan lengkap. Namun juga tak kunjung ada kejelasan penyelesaian pembayaran meskipun dijanjikan di awal 2026.

WhatsApp Image 2026 05 09 at 16.55.22

Sementara itu, Sonny, direktur PT Lio Pelindo Perkasa asal Balikpapan, juga bernasib sama. Tunggakan tagihan Abipraya senilai Rp8 miliar lebih, juga oleh Abipraya divisi 2 yang memakai jasa rental alat berat.

“Kami sudah melakukan pemortalan dua kali. Bahkan sempat kami lakukan cor jalan di pintu masuk bendungan Agustus tahun lalu,” tegasnya. Keduanya secara tegas meminta tagihan segera dibayarkan. Jika aksi ini tak juga ditanggapi, vendor-vendor akan aksi di kantor Abipraya di Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih menunggu jawaban konfirmasi Senior Vice President (SVP) Divisi Operasi 2 PT Brantas Abipraya, Ince Suil Febryan Maulana, via telepon maupun WhatsApp yang dikirimkan ke nomor yang bersangkutan.

VENDOR LOKAL SEPAKU JUGA KETIBAN BUNTUNG

Tak hanya vendor Balikpapan, sejumlah vendor Sepaku juga ketiban buntung akibat pembayaran tagihannya tertunggak.

Jadinya, mereka ikut bergabung melakukan aksi hari ini di Bendungan Sepaku Semoi, di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku.

Jufriansyah mengatakan, tagihannya belum dibayarkan Abipraya senilai Rp168 juta lebih. “Proyek ini (bendungan). Material alam. Pasir,” sebutnya.

Senada, Rollibis Tobir, vendor material alam dan bahan bangunan di Sepaku juga demikian. “Di bendungan ini masih nyangkut 144 juta, di Intake Sepaku 219 juta. Material alam. Pokoknya sejak tahap kedua jalan. Tahun lalu sempat dibayar 100 juta,” jelasnya.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Half Marathon Perdana di IKN Jadi Ajang Uji Infrastruktur Kawasan Inti Nusantara

admin3
-
0
Half Marathon Perdana di IKN Jadi Ajang Uji Infrastruktur Kawasan Inti Nusantara

NUSANTARA – Sekitar 1.500 pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti ajang Half Marathon Run perdana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (10/5/2026).

Kegiatan yang digelar Swissôtel Nusantara by Accor bersama Otorita IKN itu menghadirkan kategori lari 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer atau half marathon.

Ajang tersebut sekaligus menjadi salah satu aktivitas publik berskala besar yang digelar di kawasan inti pemerintahan IKN.

Rute lari melintasi sejumlah titik strategis di KIPP, mulai dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Otorita IKN, RS Kemenkes, Hunian ASN 1, RS Abdi Waluyo, RS Mayapada, Training Center PSSI, Istana Negara, hingga kawasan Kementerian Sekretariat Negara sebelum kembali finis di Plaza Bhinneka Tunggal Ika.

Peserta datang dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Jawa, serta dari luar negeri seperti Jepang dan Malaysia.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, mengingatkan peserta untuk mengutamakan keselamatan selama mengikuti lomba.

“Semoga Bapak/Ibu semua dapat menikmati Ibu Kota Nusantara dan juga kita berlari dengan aman, kita utamakan keselamatan. Ayo kita lari!” ujarnya sebelum perlombaan dimulai.

General Manager Swissôtel Nusantara, Chrestian Pesik, mengatakan kawasan IKN dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan sport tourism atau wisata olahraga.

“Kami ingin Ibu Kota Nusantara ini lebih banyak dikenal orang. Jalur pelari steril dan sangat bersih. Pemerintah sangat support acara ini,” katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan jarak yang lebih panjang pada tahun mendatang.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan full marathon pertama di Ibu Kota Nusantara,” lanjutnya.

Acara tersebut juga dimeriahkan penampilan grup musik The Soulful dan dipandu Melanie Putria.

Melanie mengaku terkesan melihat perkembangan kawasan IKN secara langsung untuk pertama kalinya.

“Ini kali pertama aku hadir di IKN dan menyaksikan langsung betapa indahnya dan betapa majunya perkembangan IKN,” ujarnya.

Foto: Ribuan peserta mengikuti ajang Half Marathon Run perdana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Minggu (10/5/2026). (Humas OIKN)

Penyelenggaraan Half Marathon Run perdana ini juga menandai semakin terbukanya akses jalan baru di kawasan KIPP 1B dan 1C yang mendukung konektivitas kawasan inti pemerintahan IKN.

Salah seorang peserta asal Balikpapan, Aulia Muhammad, menyebut kondisi lintasan dan cuaca mendukung pelaksanaan lomba.

“Treknya enak dan bagus. Antusiasme pelari juga bagus, ketika start juga on-time. Tidak terasa lari di sini tiba-tiba sudah 20 kilo,” katanya.

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat

Vendor Portal Akses Bendungan Sepaku-Semoi IKN, Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Masuk

admin3
-
0
Vendor Portal Akses Bendungan Sepaku-Semoi IKN, Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Masuk

NUSANTARA – Aksi pemortalan jalan masuk Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Sabtu (9/5/2026), membuat akses kendaraan roda empat menuju kawasan tersebut lumpuh sementara.

Penutupan dilakukan sejumlah vendor lokal yang menuntut pembayaran tagihan proyek kepada kontraktor bendungan, PT Brantas Abipraya (Persero). Meski akses mobil tertutup, para pengunjuk rasa masih memberikan ruang bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

Akibat aksi tersebut, sejumlah kendaraan roda empat terpaksa memutar balik dan membatalkan perjalanan masuk ke area bendungan.

Salah satunya rombongan sekitar 30 pensiunan tenaga pendidik asal Kabupaten Paser yang menggunakan bus pariwisata. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan akibat akses tertutup dump truck 10 roda yang dipasang melintang di pintu masuk.

Perwakilan rombongan, Sutopo, mengaku sempat berkoordinasi dengan massa aksi. Namun setelah memahami situasi, rombongan akhirnya memilih berjalan kaki menuju lokasi bendungan.

“Iya, kalau dibuka bakal masuk semua kendaraan. Jalan kaki enggak papa ya ibu-ibu,” ucap Sutopo di lokasi, Sabtu (9/5/2026).

PHOTO 2026 05 09 17 43 53 1

Sementara itu, salah satu vendor yang melakukan aksi, Jufriansyah mengatakan, portal (dump truck 10 roda) itu akan dibuka setelah ada itikat baik Brantas Abipraya.

“Dibuka sampai ada pembayaran,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, perjalanan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) rupanya menyimpan persoalan tagihan ke sejumlah vendor lokal. Baik dalam hal suplai material, hingga sewa kendaraan operasional.

Demi menuntut pembayaran tagihan, ke salah satu kontraktor yakni Brantas Abipraya (Persero) sedikitnya empat vendor lokal melakukan aksi pemortalan jalan masuk Bendungan Sepaku Semoi, di delineasi IKN, hari ini (9/5/2026). Nilai tagihan para vendor ini mencapai hampir Rp10 miliar.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Nicha R

Danis Sumadilaga Beberkan Kompleksitas Pembangunan IKN di Hadapan Akademisi ITB

admin3
-
0
Danis Sumadilaga Beberkan Kompleksitas Pembangunan IKN di Hadapan Akademisi ITB

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut pembangunan ibu kota baru membutuhkan perencanaan yang rinci, terukur, dan pengendalian yang konsisten dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, saat menjadi narasumber dalam kuliah tamu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan IKN”, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang digelar secara daring tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan akademisi dan mahasiswa.

“Saya ingin memberikan informasi yang lengkap mengenai IKN ini, untuk itu judulnya ada dua yaitu mengenai perencanaan dan juga mengenai pelaksanaan pembangunan,” ujar Danis.

Dalam paparannya, Danis menjelaskan bahwa gagasan pemindahan ibu kota telah muncul sejak era Presiden Soekarno dan terus dibahas pada periode pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, pemindahan ibu kota tidak hanya bertujuan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, tetapi juga untuk mengurangi beban wilayah metropolitan, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Ia menyebut perencanaan IKN dilakukan secara berjenjang melalui berbagai regulasi, mulai dari rencana induk, peraturan presiden, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga pengembangan kawasan.

Selain itu, pembangunan IKN disebut mengacu pada delapan prinsip pembangunan dan 24 indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI), termasuk penerapan konsep bangunan hijau, gedung cerdas, integrasi infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan, Danis mengungkapkan pembangunan awal IKN melibatkan 115 paket konstruksi di dalam kawasan inti, ditambah sejumlah proyek pendukung di luar kawasan.

Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, intake air minum, jaringan energi, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

Menurutnya, pembangunan tahap awal dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum dilanjutkan oleh Otorita IKN dengan melibatkan kementerian, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga masyarakat.

Kuliah tamu tersebut juga membahas sejumlah isu pembangunan IKN, mulai dari konektivitas kawasan, pengelolaan lahan, energi, pembiayaan, hingga kebutuhan sumber daya manusia di sektor infrastruktur.

Di akhir pemaparannya, Danis menekankan pentingnya kompetensi, pengalaman, integritas, dan jejaring bagi generasi muda yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Pintar itu harus, kompetensi itu harus didukung oleh pengalaman, bukan hanya teori. Kemudian integritas harus dijaga, karena tidak cukup hanya kompetensi saja. Dan yang terakhir, kembangkan networking seluas mungkin,” tutupnya.

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat

Otorita IKN Perketat Penindakan Tambang dan Aktivitas Ilegal di Kawasan Hutan

admin3
-
0
Otorita IKN Perketat Penindakan Tambang dan Aktivitas Ilegal di Kawasan Hutan

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan akan terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal, terutama pertambangan dan perambahan kawasan hutan konservasi di wilayah IKN.

Langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN yang dibentuk sejak 2023 dengan melibatkan lintas kementerian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN sekaligus Ketua Umum Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN, Agung Dodit Muliawan, mengatakan pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan, termasuk di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

“Sejak 2023, kami telah membentuk Satgas lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan IKN, termasuk di Tahura Bukit Soeharto,” ujarnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (9/5/2026).

Satgas tersebut melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, Kejati Kaltim, Universitas Mulawarman, Pemprov Kaltim, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemkab Penajam Paser Utara.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kasus aktivitas ilegal telah ditindak. Di antaranya penanganan pengangkutan batu bara ilegal yang telah berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, hingga penanganan tambang ilegal di wilayah Samboja.

Satgas juga melakukan penindakan terhadap pengangkutan batu bara ilegal menggunakan tujuh truk menuju jetty yang selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Agung menegaskan kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan.

“Kami berkomitmen menjaga kawasan konservasi ini dari segala bentuk perambahan dan aktivitas pertambangan ilegal. Penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pengecualian,” tegasnya.

Selain penindakan, Otorita IKN juga melakukan sosialisasi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait aktivitas yang telah ada sebelum pembangunan IKN dimulai.

Ke depan, patroli pengawasan disebut akan ditingkatkan bersamaan dengan penguatan proses hukum terhadap seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan IKN.

Otorita IKN juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau aktivitas ilegal di kawasan hutan dan Tahura melalui nomor resmi +62 811 5999 767.

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat

Perguruan Tinggi se-Kalimantan Diajak Terlibat dalam Pengembangan SDM di IKN

admin3
-
0
Perguruan Tinggi se-Kalimantan Diajak Terlibat dalam Pengembangan SDM di IKN

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendorong perguruan tinggi se-Kalimantan terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan ekosistem pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kalimantan di Multifunction Hall, Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Perguruan Tinggi Kalimantan” itu dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan, pejabat OIKN, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Ketua Komisi X DPR RI.

Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengatakan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penyiapan SDM yang mampu menjawab kebutuhan masa depan.

“Kita bersama-sama membangun IKN dalam rangka menciptakan suatu kota untuk masyarakat Indonesia. SD-SMA sudah ada fasilitas gedungnya, nanti sudah ada juga SMA Taruna Nusantara. Ini adalah cikal bakal siswa kita yang akan masuk ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Ia berharap perguruan tinggi bersama pemerintah dapat merancang kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional.

“Saya berdoa dari teman-teman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini bisa fokus untuk bagaimana kita bisa membuat kurikulum yang berbeda yang dibutuhkan untuk masa depan kita,” lanjutnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai penguatan mutu perguruan tinggi menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan kawasan Kalimantan, termasuk IKN.

“Mutu dari perguruan tinggi adalah keharusan. Mudah-mudahan riset dan pengembangan banyak yang bekerja sama dengan IKN. Hasil rakor ini menjadi penting untuk meningkatkan pendidikan. Tentunya hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi bersama,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, menyebut pembangunan IKN membuka peluang besar bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

“Kita punya IKN yang sedang dibangun, dan di sinilah laboratorium hidup terbesar di Indonesia. Saya kira ini perlu didorong melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan IKN,” ujarnya.

Ia berharap mahasiswa dan dosen dapat dilibatkan dalam berbagai program akademik di kawasan IKN, mulai dari riset, magang, hingga kuliah kerja nyata (KKN) tematik.

“Kami berharap Otorita IKN dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan riset, magang, maupun KKN tematik di IKN,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga memaparkan tiga strategi penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, yakni penguatan kolaborasi akademik, peningkatan kerja sama dengan industri dan mitra pembangunan, serta penguatan talenta dan tata kelola perguruan tinggi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman tanaman endemik Kalimantan di kawasan Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN sebagai simbol komitmen pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat

Audit LKPD 2025 Rampung, Pemkab Kubar Siap Tindaklanjuti Temuan BPK

redaksi
-
0
Audit LKPD 2025 Rampung, Pemkab Kubar Siap Tindaklanjuti Temuan BPK

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Exit Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Jumat (8/5/2026) lalu itu dihadiri langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, para asisten, serta Kepala Inspektorat Kutai Barat.

Exit meeting tersebut menjadi agenda penyampaian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Audit BPK RI selama kurang lebih 35 hari.

Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kamius Junaidi menyampaikan apresiasi kepada Tim Audit BPK RI sekaligus permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Ia menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Hal-hal yang menjadi catatan dalam pemeriksaan ini tentu akan menjadi perhatian bersama untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah,” ujar Kamius.

Sementara itu, Tim Audit BPK RI Perwakilan Kaltim menyampaikan sejumlah temuan dan catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya laporan aset tetap yang belum dilengkapi dokumen sumber pengerjaan, akun hutang jangka pendek yang belum tercatat, kekurangan volume dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, hingga hibah yang terindikasi menimbulkan kerugian.

Tim audit menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar semakin profesional dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu indikator terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Pemeriksaan ini bukan semata mencari kesalahan, namun menjadi bagian dari proses perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Frederick Edwin juga menekankan seluruh unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Di akhir kegiatan, Bupati Kutai Barat secara resmi menerima hasil temuan pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Kaltim sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Turnamen Bung Karno Cup Kubar Angkat Semangat Nasionalisme dan Kebersamaan

redaksi
-
0
Turnamen Bung Karno Cup Kubar Angkat Semangat Nasionalisme dan Kebersamaan

SENDAWAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Barat yang juga Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menegaskan Bung Karno Cup bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat gotong royong masyarakat.

Hal itu disampaikan Frederick Edwin saat membuka Turnamen Sepak Bola dan Volleyball Bung Karno Cup I Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (9/5/2026) sore.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Bung Karno. Semangat Bung Karno tentang persatuan, gotong royong, nasionalisme, dan semangat membangun bangsa harus terus kita hidupkan, salah satunya melalui olahraga,” ujarnya.

Turnamen tersebut mengusung tema “Sempekat Bersama, Pasti Bisa” yang dinilai sangat relevan dengan semangat kebersamaan masyarakat Kutai Barat.

Frederick Edwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan tersebut dan berharap Bung Karno Cup mampu menjadi ruang positif bagi generasi muda.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan disiplin, mempererat persaudaraan hingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal selama turnamen berlangsung.

“Olahraga bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang membangun karakter, kerja sama, semangat juang, serta mempererat persaudaraan,” katanya.

Ia berharap Bung Karno Cup dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial dari Kutai Barat yang nantinya mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Frederick Edwin juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung.

“Menang jangan sombong, kalah jangan berkecil hati. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menjaga persatuan dan kehormatan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjut dia, mendukung penuh kegiatan positif seperti Bung Karno Cup dan berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat di Barong Tongkok.

“Semoga Bung Karno Cup terus berlanjut menuju Bung Karno Cup II dan seterusnya demi mewujudkan Kutai Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” pungkasnya.

Usai menyampaikan sambutan, Frederick Edwin secara resmi membuka turnamen dengan melakukan tendangan bola pertama sekaligus menyerahkan piala bergilir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Kutai Barat dua periode Ismail Thomas, Anggota DPRD Kubar Fraksi PDI Perjuangan Yudi Hermawan, Kepala Dispora Gamas Laden, Plt Kepala Dinas Pariwisata Sumardi, Camat Barong Tongkok Martinus Rudy, Ketua TGM Alsiyus, Ketua KNPI Ferlita Ananda, serta sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Hayam Wuruk Plaza Tower Jadi Markas Operasional Judi Online Asing

redaksi
-
0
Hayam Wuruk Plaza Tower Jadi Markas Operasional Judi Online Asing

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengamankan uang tunai miliaran rupiah hingga berbagai mata uang asing dalam pengungkapan markas judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat.

Penggerebekan tersebut turut menyeret ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi operator aktivitas perjudian daring lintas negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra mengatakan total uang rupiah yang disita dari lokasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar.

“Jumlah nominal uang sebetulnya sudah ada. Yang pasti untuk uang Rupiah ini diperkirakan sekitar Rp1,9 sekian miliar. Kemudian pecahan uang Vietnam itu 53.820.000, kemudian pecahan dolar itu sebanyak 10.210,” ujar Wira saat konferensi pers di lokasi, Sabtu (9/5/2026).

Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung operasional judi online, mulai brankas, paspor, telepon genggam, laptop hingga komputer.

“Dari pelaksanaan proses penindakan yang kami lakukan, kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu brankas, paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara,” katanya.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan total 321 WNA dari berbagai negara.

Dari jumlah itu, sebanyak 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk sementara kami sudah menetapkan 275 orang,” jelas Wira.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sindikat judi online tersebut diketahui baru menjalankan aktivitasnya di Jakarta selama sekitar dua bulan sebelum akhirnya digerebek polisi.

“Dari hasil pemeriksaan, kurang lebih selama dua bulan. Baru dua bulan,” ungkapnya.

Wira menjelaskan para operator tinggal di sekitar kawasan gedung perkantoran tersebut, sedangkan ruangan di dalam tower hanya digunakan khusus untuk operasional perjudian online.

“Mereka rata-rata tinggal di daerah seputaran tower ini. Jadi di atas itu pure hanya digunakan untuk operasional daripada kegiatan perjudian online,” ujarnya.

Polisi juga mendalami proses perekrutan para WNA yang bekerja dalam jaringan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar pelaku mengaku memang datang ke Indonesia untuk bekerja di industri judi online.

“Sebagian besar mereka memang sudah tahu kalau ke sini tujuannya untuk bekerja di judi online,” kata Wira.

Ia menegaskan kasus yang diungkap Bareskrim tersebut merupakan praktik perjudian online murni dan bukan kejahatan penipuan daring atau scam.

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan guna menelusuri aliran dana serta jaringan internasional yang terlibat dalam operasional judi online tersebut. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

1...484950...802Halaman 49 dari 802