Beranda blog Halaman 4

Wabup PPU Pimpin Apel Gelar Pasukan Satpol PP, Tekankan Penegakan Perda yang Humanis

PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin memimpin Apel Gelar Pasukan dan Serah Terima Bawah Kendali Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten PPU di halaman Kantor Bupati PPU, Kamis (9/7/2026).

Apel diikuti seluruh personel Satpol PP serta para camat se-Kabupaten PPU sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam arahannya, Waris mengatakan apel menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel sekaligus memperkuat koordinasi sebelum pelaksanaan tugas di lapangan.

Ia menilai Satpol PP memiliki peran strategis sebagai penegak Perda, tidak hanya melalui tindakan penegakan hukum, tetapi juga dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan profesional dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Selain itu, Waris menekankan pentingnya mekanisme serah terima bawah kendali operasi guna menjaga efektivitas rantai komando. Melalui mekanisme tersebut, setiap personel diharapkan memahami tugas, fungsi, tanggung jawab, serta alur pelaporan sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, disiplin, loyalitas, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas. Ia meminta sinergi dengan TNI, Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan para pemangku kepentingan terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah PPU.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pelaporan Dini Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personel terhadap mekanisme pelaporan dini sehingga setiap informasi mengenai potensi pelanggaran dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan akurat.

“Melalui penerapan SOP tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU berharap sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah semakin efektif sekaligus meningkatkan profesionalisme Satpol PP dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pembangunan Gedung SMA Negeri 8 PPU Dimulai, Target Rampung Akhir 2026

PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan gedung baru SMA Negeri 8 Penajam Paser Utara (PPU) resmi dimulai melalui peletakan batu pertama di Jalan Pondok Belanda, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kamis (9/7/2026).

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Program Revitalisasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang didanai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Peletakan batu pertama dihadiri Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Margono Hadi Sutanto, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin, Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, kepala SMAN 8 PPU, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten PPU, Ketua Komite SMAN 8 PPU, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.

Margono mengatakan pembangunan gedung baru merupakan upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten PPU.

“Program revitalisasi sekolah yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, modern, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dan masa depan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, komite sekolah, serta seluruh pihak yang mendukung terealisasinya pembangunan tersebut.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan dukungan bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, ia berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai target dengan mengutamakan mutu pekerjaan dan keselamatan kerja.

“Saya berharap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, serta mengutamakan keselamatan kerja sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten PPU yang telah menyiapkan sekaligus menghibahkan lahan untuk pembangunan gedung SMAN 8 PPU.

Saat ini, kegiatan belajar mengajar SMAN 8 PPU masih menempati gedung bersama SMP Negeri 21 PPU dan SD Negeri 038 Penajam.

Armin menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam meningkatkan layanan pendidikan.

“Harapan kami sejalan dengan yang disampaikan Staf Ahli Bupati, yaitu terus membangun kolaborasi dan sinergi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim tidak mungkin bekerja sendiri. Peserta didik yang akan menikmati fasilitas ini adalah anak-anak Penajam Paser Utara,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan gedung baru dapat rampung pada akhir 2026 sehingga segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Pembangunan gedung SMAN 8 PPU ditandai dengan peletakan batu pertama oleh jajaran Pemerintah Kabupaten PPU dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.

“Sehingga dukungan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan masyarakat sangat diperlukan,” tutupnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pemkab PPU Bentuk Gugus Tugas Kampung REDAM, Babulu Laut Diusulkan Jadi Percontohan

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan pembentukan Tim Gugus Tugas Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) sebagai tindak lanjut program yang diinisiasi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis (9/7/2026). Rapat dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU, serta Kepala Bagian Hukum Setda PPU.

Program Kampung REDAM bertujuan mendorong terciptanya masyarakat yang damai, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di tingkat desa maupun kelurahan.

Waris mengatakan pembentukan gugus tugas merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kerja sama berbagai pihak.

“Program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga membangun budaya dialog, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia,” ujarnya.

Ia berharap perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dalam rapat itu juga dibahas pembentukan Tim Gugus Tugas yang akan bertugas melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan Program Kampung REDAM di Kabupaten PPU. Tim direncanakan melibatkan unsur pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, kepolisian, TNI, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Selain itu, pemerintah juga membahas draf Keputusan Bupati PPU tentang penetapan Desa Babulu Laut sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM). Desa tersebut diproyeksikan menjadi Kampung REDAM pertama di Kabupaten PPU.

Apabila ditetapkan, Desa Babulu Laut diharapkan menjadi percontohan dalam membangun budaya damai, memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, serta mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan nonlitigasi.

Pemerintah Kabupaten PPU menargetkan proses pembentukan Tim Gugus Tugas dapat segera diselesaikan agar implementasi Program Kampung REDAM di Desa Babulu Laut dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi model pembangunan perdamaian berbasis masyarakat di daerah.

“Kami berharap proses pembentukan Tim Gugus Tugas Kampung REDAM dapat segera diselesaikan sehingga implementasi program di Desa Babulu Laut dapat berjalan efektif dan menjadi model pembangunan perdamaian berbasis masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pemkab PPU Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Sungai Parit

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyalurkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran di RT 06, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Jumat (10/7/2026). Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor didampingi Wakil Bupati Abdul Waris Muin usai melaksanakan Safari Jumat di Masjid Al Amin, Kelurahan Nipah-Nipah.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta serta bantuan logistik berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga terdampak.

Mudyat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten PPU, kami turut berduka atas musibah ini. Semoga keluarga yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan. Bantuan yang kami serahkan hari ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban keluarga yang sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah cuaca panas dan musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran.

“Mari kita lakukan pencegahan sejak dini, pastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, jangan membakar sampah sembarangan, dan segera laporkan apabila terdapat potensi yang dapat memicu kebakaran,” pesannya.

Menurut Mudyat, pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak bencana melalui bantuan logistik maupun koordinasi lintas instansi agar penanganan berjalan cepat dan tepat.

Saat ini dua keluarga terdampak untuk sementara menempati rumah milik warga di Jalan Habe, RT 06, Kelurahan Sungai Parit, yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. Pemerintah Kabupaten PPU menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi selama masa penanganan pascabencana.

Sebelumnya, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mendatangi RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) setelah menerima informasi kebakaran yang terjadi pada Kamis (9/7/2026). Ia memberikan penghormatan terakhir kepada dua korban meninggal dunia sebelum mengikuti prosesi pemakaman di Tempat Pemakaman Muslim Nipah-Nipah.

Kebakaran tersebut mengakibatkan dua anak meninggal dunia, yakni Muh. Abizar Al Qhani (7), warga Kelurahan Sungai Parit, dan Muhtiti Fatur Frahardika (4), warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Di sela prosesi pemakaman, Waris menyampaikan duka cita kepada keluarga korban sekaligus memastikan pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada keluarga terdampak.

“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Kami berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” katanya.

Ia juga menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, dan Kelurahan Sungai Parit untuk segera menyalurkan bantuan logistik serta membantu pengurusan dokumen administrasi yang hilang akibat kebakaran.

“Saya menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, dan Kelurahan Sungai Parit agar segera mengirimkan logistik bantuan kepada para korban. Selain itu, dokumen administrasi yang hilang akibat kebakaran, seperti dokumen kependudukan dan administrasi penting lainnya, agar segera dibantu pengurusannya sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan,” tegasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pemkab PPU Finalisasi Data 97 Rumah Terdampak Penataan Kawasan Anjungan

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memfinalisasi data warga dan lahan terdampak dalam rencana penataan kawasan anjungan dan Gang Komar, Kelurahan Penajam. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin di Ruang Wakil Bupati, Kamis (9/7/2026).

Rapat dihadiri perwakilan Asisten I dan Asisten II Setkab PPU, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim-DPKPP), Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam, Bagian Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setkab PPU, serta Bagian Tata Ruang Dinas PUPR.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut hasil musyawarah pemerintah dengan warga RT 005, RT 006, RT 007, dan RT 008 Kelurahan Penajam, sekaligus menyinkronkan hasil pendataan subjek dan objek di kawasan yang direncanakan ditata.

Abdul Waris Muin mengatakan rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah sebelum memasuki tahapan berikutnya.

“Hari ini kita samakan persepsi berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, sehingga setiap langkah yang diambil pemerintah nantinya dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil musyawarah sebelumnya, warga pada prinsipnya telah menyetujui rencana relokasi sebagai bagian dari penataan kawasan. Namun, pemerintah daerah masih akan melakukan verifikasi dan finalisasi data sebagai dasar pelaksanaan program.

Hasil pendataan sementara menunjukkan sebanyak 97 rumah masuk dalam kategori terdampak. Data tersebut akan diselaraskan kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten PPU melalui Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, dan Dinas Perkim-DPKPP akan melanjutkan proses finalisasi data warga dan lahan terdampak. Hasil musyawarah serta masukan masyarakat juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tahapan penataan kawasan selanjutnya.

Program penataan kawasan anjungan dan Gang Komar merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus mendukung penataan ruang di wilayah Kelurahan Penajam. Seluruh tahapan pelaksanaan akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan kesepakatan bersama masyarakat terdampak.

“Selain itu, hasil musyawarah dan masukan masyarakat yang telah dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah penanganan selanjutnya,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Kebakaran Rumah di Sungai Parit PPU Tewaskan Dua Anak, Satu Korban Luka Bakar

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik10juli2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Mulai Tempati Asrama, Siswa Kelas XI SMA Taruna Nusantara Tiba di Kampus IKN

NUSANTARA – Sebanyak 191 siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara tiba di Kampus SMA Taruna Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (9/7/2026), setelah menempuh perjalanan dari Magelang melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Setibanya di kampus, para siswa langsung menempati asrama sesuai pembagian yang telah ditentukan.

Kepala SMA Taruna Nusantara IKN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, memastikan seluruh sarana pendukung pembelajaran maupun fasilitas asrama telah siap digunakan. Ia meminta para orang tua tidak khawatir terhadap proses pendidikan maupun kehidupan putra-putri mereka di kampus baru tersebut.

“Mungkin bisa dilihat dari kondisi bangunan yang sudah berdiri, kondisi prasarana yang sudah sangat berubah, sudah dibangun (infrastruktur) juga oleh IKN sehingga dapat berfungsi. Sehingga tidak perlu khawatir, nanti putra-putri mereka di sini dapat belajar yang kurang maksimal atau mungkin fasilitas pendukung yang kurang layak, semuanya itu sudah kita pikirkan dan sudah bisa kita berikan. Jadi saya harap orang tua bisa yakin dengan ini semua dan bisa yakin bahwa putra-putri mereka mendapat pendidikan yang terbaik di kampus IKN ini,” ujar Rudi.

Foto: Para siswa siswi SMA Taruna Nusantara kelas XI sudah tiba di kampus IKN sore tadi. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

Dari total 237 siswa kelas XI yang dijadwalkan pindah dari Magelang, baru 191 siswa yang tiba di IKN. Sebanyak 46 siswa lainnya masih mengikuti sejumlah perlombaan dan dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.

Kedatangan para siswa turut didampingi orang tua masing-masing. Sebelum memasuki asrama, para keluarga memanfaatkan waktu untuk berpamitan di lingkungan kampus. Para siswa tampak mengenakan seragam khas SMA Taruna Nusantara berwarna biru muda.

Rencananya, penyambutan resmi siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara di Kampus IKN akan digelar dalam seremoni di halaman sekolah pada Jumat (10/7/2026) pukul 09.00 Wita.

Foto: Para siswa siswi SMA Taruna Nusantara kelas XI sudah tiba di kampus IKN sore tadi. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

Rudi menjelaskan, SMA Taruna Nusantara IKN menerapkan kurikulum yang memadukan kurikulum nasional dengan pengayaan bertaraf internasional melalui Cambridge serta pendidikan bela negara dan intelijensia untuk pembentukan karakter peserta didik.

“Kurikulumnya kita mengadopsi kurikulum nasional. Cuma kita ada pengayaan kurikulum, yang nanti mungkin kita proyeksikan mereka untuk bisa sekolah ke luar negeri. Kemudian pendidikan bela negara. Karenakan intelegensia ini juga sangat penting untuk membentuk karakter mereka. Jadi ada tiga tadi ya,” jelasnya.

Salah seorang siswi, Anggela A, mengaku antusias memulai pendidikan di kampus baru IKN.

“Harapannya pendidikan di sini (Tarnus IKN) bisa berkembang dan bisa membuat kami semua makin berprestasi lagi,” katanya.

Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat

Sertijab di Polda Kaltim, Kombes Pol Supriyanto Resmi Dilantik sebagai Kapolresta IKN Pertama

NUSANTARA – Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Supriyanto resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus menjadi pejabat pertama yang memimpin Polresta IKN.

Pelantikan dilakukan dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama dan kapolres jajaran Polda Kalimantan Timur yang dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Kamis (9/7/2026).

Dalam arahannya, Kapolda mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

“Ada yang akan melangkah ke tempat baru untuk mengukir cerita dan kesuksesan baru, ada yang baru datang bergabung dalam kapal besar bernama Polda Kaltim, dan yang paling penting adalah semakin mempererat tali silaturahmi,” ujar Endar.

Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan wilayah kerja masing-masing, termasuk mengawal agenda strategis nasional di Ibu Kota Nusantara.

Upacara sertijab turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, pejabat utama Polda Kaltim, para perwira menengah, serta Pengurus Bhayangkari Daerah Kalimantan Timur.

Pembentukan Polresta Kawasan IKN merupakan bagian dari penataan wilayah hukum kepolisian di ibu kota baru yang ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Sebelum dipercaya memimpin Polresta Kawasan IKN, Kombes Pol. Supriyanto menjabat sebagai Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadirpolairud) Polda Kalimantan Timur. Dengan mulai beroperasinya Polresta Kawasan IKN, kepolisian diharapkan dapat memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengamanan seiring meningkatnya aktivitas pemerintahan maupun masyarakat di kawasan Nusantara.

Sementara itu, usai memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Polresta Kawasan IKN, Supriyanto menyatakan pihaknya akan memprioritaskan terciptanya situasi keamanan yang kondusif di kawasan ibu kota baru.

“Jangka pendeknya, kami ingin memberi rasa aman kepada masyarakat di kawasan IKN. Jangka panjangnya, kita menunggu road map Mabes Polri yang tentunya kita singkronkan dengan programnya IKN yang rencananya di tahun 2028 sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) IKN menjadi ibu kota politik,” katanya.

Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat

Buaya Muncul di Sungai Kapao Gunung Seteleng PPU, Tim Gabungan Lakukan Pemantauan dan Pasang Mitigasi

PENAJAM PASER UTARA – Tim gabungan melakukan pemantauan di kawasan Anak Sungai Kapao, RT 06, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Rabu (8/7/2026) malam, setelah menerima laporan masyarakat mengenai kemunculan seekor buaya di aliran sungai tersebut.

Penanganan melibatkan Polsek Penajam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI, pemerintah kelurahan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Kegiatan dipimpin Kapolsek Penajam AKP Syaifudin, didampingi Kepala Pelaksana BPBD PPU Nurlaila, Camat Penajam Rahmat, Lurah Gunung Seteleng Yusdar Yusuf, personel Polres PPU, Babinsa, Ketua RT 06, dan warga setempat.

Laporan warga menyebutkan buaya beberapa kali terlihat di sekitar aliran sungai yang menjadi jalur aktivitas nelayan dan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga sehingga memerlukan penanganan cepat.

Sebelum turun ke lapangan, tim gabungan menggelar koordinasi untuk menyusun langkah penanganan. Seluruh tindakan disepakati mengutamakan keselamatan masyarakat serta tetap memperhatikan ketentuan perlindungan satwa liar melalui koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

Foto: Personel gabungan melakukan pemantauan di kawasan Anak Sungai Kapao, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, menyusul laporan kemunculan seekor buaya yang meresahkan warga. (Istimewa)

Kapolsek Penajam AKP Syaifudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BKSDA untuk menentukan langkah penanganan sesuai prosedur.

“Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Penanganan ini telah dikoordinasikan dengan BKSDA Kalimantan Timur agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Usai koordinasi, tim gabungan melakukan pemantauan di lokasi serta memasang umpan sebagai upaya memastikan keberadaan buaya. Namun, setelah sekitar satu jam pemantauan, satwa tersebut tidak kembali terlihat di permukaan sungai.

Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan faktor keselamatan personel, operasi lapangan sementara dihentikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kelurahan bersama tim gabungan akan memasang papan peringatan di sejumlah titik rawan di sekitar Sungai Kapao. Patroli dan pemantauan juga akan terus dilakukan sambil menunggu perkembangan hasil koordinasi dengan BKSDA Kalimantan Timur.

Foto: Personel gabungan melakukan pemantauan di kawasan Anak Sungai Kapao, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, menyusul laporan kemunculan seekor buaya yang meresahkan warga. (Istimewa)

Syaifudin mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas yang berisiko di sekitar aliran sungai, terutama pada malam hari. Warga juga diminta tidak melakukan penangkapan atau tindakan sendiri apabila kembali melihat buaya, melainkan segera melaporkannya kepada aparat agar dapat ditangani sesuai prosedur.

“Prioritas utama kami adalah keselamatan masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek perlindungan satwa dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Pembangunan IKN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, PPU Tumbuh 19,9 Persen

NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan kajian dampak ekonomi pembangunan IKN Tahap I periode 2022–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat mencapai 19,9 persen, tertinggi di Kalimantan Timur. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat 3,7 persen lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Hasil kajian tersebut dipaparkan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, dalam Seminar Jumat Belajar bertema “Kupas Tuntas Dampak Ekonomi IKN!” yang digelar pada Jumat (26/6/2026).

Menurut Mia, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.


Foto: Aktivitas pembangunan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur. (Humas OIKN)

“Keberhasilan IKN diukur bukan hanya jumlah gedung, tetapi dampak ekonomi, seberapa besar ekonomi itu tumbuh, dan bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Mia.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa dampak ekonomi tahap awal paling besar dirasakan Kabupaten PPU sebagai wilayah inti pembangunan IKN. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya belanja pemerintah dan investasi, dengan sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang utama terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


Foto: Aktivitas pembangunan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur. (Humas OIKN)

Selain itu, aktivitas pembangunan mulai memicu pertumbuhan sektor pendukung seperti perdagangan, logistik, transportasi, akomodasi, serta penyediaan barang dan jasa. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, tetapi juga mulai menjangkau daerah penyangga di Kalimantan Timur.

Otorita IKN memperkirakan dampak ekonomi akan semakin meningkat pada pelaksanaan pembangunan Tahap II. Tambahan nilai PDRB diproyeksikan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU maupun Provinsi Kalimantan Timur.


Foto: Aktivitas pembangunan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur. (Humas OIKN)

Menurut OIKN, proyeksi tersebut menjadi penting di tengah upaya transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari sektor berbasis sumber daya alam menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah. Untuk itu, pembangunan IKN perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, keterlibatan pelaku usaha daerah, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya.

Strategi tersebut sejalan dengan pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan, Samarinda, dan wilayah sekitarnya. Melalui konsep tersebut, pembangunan Nusantara diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong ekonomi Kalimantan Timur tumbuh secara lebih berkelanjutan.

Penulis: Humas Otorita IKN
Penyunting: Robbi Lalat