SAMARINDA — Guna memberikan rasa aman saat mengaspal di jalan raya, perkumpulan Bubuhan Driver Gojek Samarinda berkomitmen menjamin keselamatan ratusan anggotanya. Organisasi ini meluncurkan program jaminan sosial dengan menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan para driver secara kolektif setiap bulannya.

Langkah nyata ini diawali lewat agenda sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Samarinda yang digelar di Cafe Busam, Samarinda, Kamis (21/5/2026) sore.

Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda, Ivan Jaya, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini tercatat ada 100 driver ojek online (ojol) yang iurannya langsung ditanggung 100 persen oleh pihak perkumpulan.

Ivan membeberkan program jaminan sosial ini lahir dari evaluasi mendalam selama satu dekade terakhir mendampingi para driver ojol di Samarinda. Selama kurun waktu tersebut, tidak sedikit rekan sejawat yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia tanpa adanya proteksi.

“Kita punya pengalaman yang cukup pahit selama 10 tahun mengurusi teman-teman driver. Banyak rekan-rekan yang kecelakaan bahkan meninggal dunia, tapi mereka tidak memiliki jaminan keselamatan kerja sama sekali,” ungkap Ivan.

Dampaknya, kata Ivan, ketika ada driver yang harus dirawat di rumah sakit, mereka kesulitan biaya operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Begitu pula saat ada yang meninggal dunia, pihak keluarga tidak mendapatkan kompensasi apa pun untuk melanjutkan hidup.

“Kondisi itu yang membuat kami berkomitmen. Jangan sampai kita kerja di jalan yang penuh risiko, malah tidak punya asuransi apa pun. Ini bahaya untuk diri kita dan keluarga di rumah,” tegasnya.

Ivan menerangkan kuota perlindungan ini akan terus diperbarui dan ditambah setiap bulan demi menyasar seluruh anggota perkumpulan. Namun demikian, pihak organisasi terlebih dahulu melakukan pendataan agar program tepat sasaran.

“Kita data dulu agar tidak mubazir. Jangan sampai yang bersangkutan ternyata sudah dicover oleh perusahaan aplikasi atau sudah membayar secara mandiri,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pendanaan program tersebut murni berasal dari internal perkumpulan tanpa melibatkan pihak aplikator.

“Ini tidak ada sedikit pun dari aplikator. Pendanaan ini murni gerakan 100 persen dari perkumpulan, di mana dana kami kumpulkan secara kolektif dari iuran korwil-korwil, ditambah sedikit sumbangsih dari para donatur,” tambah Ivan.

Langkah mandiri yang diinisiasi komunitas ojol itu mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Sektor pekerja informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) memang menjadi fokus utama perlindungan sosial karena tingkat kerentanannya cukup tinggi.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Zeki Patrianto, menjelaskan para pengemudi ojol saat ini mendapat kemudahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan stimulus berupa pemotongan iuran hingga 50 persen bagi pekerja mandiri di sektor transportasi.

“Melalui PP 50 Tahun 2025, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didiskon pemerintah sebesar 50 persen. Jadi, yang seharusnya membayar Rp16.800 sekarang hanya perlu membayar Rp8.400 saja per bulan,” urainya.

Menurut Zeki, nominal tersebut sangat terjangkau jika dibandingkan manfaat perlindungan yang diterima peserta.

“Jika terjadi risiko terburuk seperti meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris otomatis akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp42 juta yang bisa digunakan untuk modal melanjutkan hidup atau biaya pendidikan anak,” paparnya.

Zeki berharap skema kemandirian yang ditunjukkan Bubuhan Driver Gojek Samarinda ini dapat menjadi contoh bagi pekerja informal lainnya di Samarinda, mulai dari buruh tani, nelayan, hingga pedagang keliling untuk memiliki perlindungan kerja yang memadai. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Momentum 28 tahun Reformasi 1998 diperingati dengan nada kritis oleh mahasiswa, komunitas sipil hingga akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kamis (21/5/2026).

Mengusung tajuk “Reformasi Tak Pernah Ada” dan “Indonesia Baru Tanpa Orba”, sejumlah elemen seperti BEM FH Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Belajar Anak Muda, Sambaliung Corner hingga komunitas lainnya menggelar refleksi di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M. Yamin, Samarinda.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Departemen Kastrad FH Unmul, Fauzan Yuzzaki menegaskan agenda refleksi reformasi digelar untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan rakyat Indonesia menggulingkan rezim Orde Baru.

“Kami ingin mengenang kembali bagaimana dulu perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia untuk menumbangkan orde baru tersebut. Jadi kami ingin merawat ingatan kolektif,” ujarnya.

Menurut Fauzan, situasi demokrasi saat ini menunjukkan berbagai kemiripan dengan praktik pembatasan kebebasan di era Orde Baru. Ia menyebut sebagian kelompok masyarakat menilai rezim hari ini hanya merupakan wajah baru Orde Baru atau yang disebut “Neo-Orba”.

“Kami dari kawan-kawan Kamisan, KBAM dan lainnya berpendapat bahwa hari ini orde baru itu tidak pernah mati, tapi hanya berubah menjadi neo orba,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film sebagai bentuk pembatasan ruang kebebasan berekspresi.

“Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini ada pemutaran film dibubarkan, ada bedah buku juga dibubarkan. Jadi hari ini dengan adanya rezim sekarang itu mengingatkan kembali bahwa orde baru tidak pernah mati, hanya dalam bentuk bungkusan terbaru,” tegasnya.

Fauzan pun mengajak masyarakat untuk tidak diam melihat berbagai bentuk pembatasan hak sipil yang dinilai semakin menguat.

“Pesan kami adalah teruslah melawan, jangan pernah diam karena hak-hak kita sedang dibatasi dan sedang diambil,” ujarnya.

Sorotan serupa juga datang dari Pusat Studi Konstitusi (PUSDIKSI) Fakultas Hukum Unmul. Dalam Webinar Nasional bertajuk “Refleksi 28 Tahun Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Ketua PUSDIKSI FH Unmul, Harry Setya Nugraha menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius.

Menurut Harry, demokrasi saat ini bergerak semakin prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Demokrasi kita semakin bergerak ke arah prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik,” ujarnya.

Ia menyoroti melemahnya mekanisme checks and balances antar lembaga negara hingga kecenderungan menjadikan konstitusi sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.

Tak hanya di tingkat nasional, Harry juga mengkritik arah tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya Kalimantan Timur. Menurutnya, semangat desentralisasi yang menjadi ruh Reformasi kini justru mengalami resentralisasi.

Berbagai kewenangan strategis seperti investasi, perizinan hingga pengelolaan sumber daya alam disebut semakin banyak ditarik kembali ke pemerintah pusat.

Akibatnya, daerah dinilai semakin terbatas menjalankan otonomi secara efektif dan sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.

PUSDIKSI juga menyoroti ketidakadilan fiskal yang dialami Kalimantan Timur. Meski menjadi salah satu daerah penyumbang besar penerimaan negara melalui sektor ekstraktif, Kaltim dinilai belum memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publiknya sendiri.

Selain itu, persoalan eksploitasi sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang perlindungan lingkungan turut menjadi perhatian. Dampaknya terlihat dari kerusakan lingkungan, konflik lahan hingga banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi.

“Masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa memperoleh manfaat yang sebanding,” tegas Harry.

PUSDIKSI FH Unmul juga menyampaikan sembilan sikap akademik ketatanegaraan, di antaranya mendesak pemerintah kembali menempatkan konstitusi sebagai pedoman etik dan hukum tertinggi, menolak politisasi hukum, memperkuat pengawasan antar lembaga negara, hingga mendorong reformasi tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat membangun kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang lebih adil bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur serta menyerukan perlawanan terhadap praktik politik dinasti yang dinilai melemahkan kualitas demokrasi daerah.

“PUSDIKSI FH Unmul menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi melalui kajian akademik, advokasi, dan pendidikan publik demi menjaga arah reformasi tetap berada di koridor negara hukum yang demokratis dan berkeadilan,” tutup Harry. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S