SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda kembali mengkaji secara serius rencana pemisahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdiri sendiri, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pariwisata.

Wacana tersebut sebenarnya telah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Namun, sebelum direalisasikan, pemerintah menilai perlu dilakukan kajian komprehensif terkait aspek regulasi, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), hingga kemampuan anggaran daerah.

Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan usulan pemisahan telah disampaikan kepada Bagian Organisasi untuk dilakukan kajian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Wacana pemisahan Disporapar sebenarnya sudah lama diembuskan. Kami juga sudah menyampaikan kepada Bagian Organisasi agar dilakukan kajian,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Muslimin, kebijakan tersebut tidak dapat diputuskan secara terburu-buru karena menyangkut perubahan struktur organisasi pemerintahan.

“Harus ada kajian dari bidang organisasi dan pemerintahan, sampai sejauh mana aturan-aturan yang mengatur pemisahan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, pembentukan dua OPD baru akan berdampak pada kebutuhan aparatur serta pembiayaan operasional. Karena itu, seluruh konsekuensi harus dihitung secara matang.

“Ada beberapa pertimbangan, di antaranya kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran ketika pemisahan itu dilakukan. Dulu penggabungan dilakukan dalam rangka efisiensi,” jelasnya.

Muslimin menegaskan, apabila nantinya diputuskan untuk dipisahkan, pemerintah harus memastikan kesiapan personel, dukungan anggaran, serta dasar kajian yang kuat.

“Kalau berbicara pemisahan, berarti ada kebutuhan SDM, anggaran yang harus disiapkan, dan tentunya kajian yang menjadi dasar pelaksanaannya,” tegasnya.

Saat ini proses kajian masih berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Apabila hasil kajian dinilai layak dan mendapat persetujuan Wali Kota Samarinda, restrukturisasi Disporapar berpotensi menjadi salah satu perubahan organisasi perangkat daerah yang cukup besar, dengan harapan masing-masing sektor dapat lebih fokus dalam menjalankan program dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur bersama TRC PPA Samarinda mendatangi Kantor DPRD Kota Samarinda untuk menyerahkan sejumlah bukti terkait carut-marut pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

TRC PPA menilai banyak calon siswa terancam kehilangan hak memperoleh pendidikan setelah gagal diterima di sekolah negeri melalui sistem yang berlaku saat ini. Persoalan tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah dan DPRD.

Ketua TRC PPA Kalimantan Timur dan Samarinda, Rina Zainun, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan agar anak-anak yang belum memperoleh sekolah mendapatkan solusi.

“Hari ini kami menyerahkan bukti-bukti beberapa calon siswa yang tidak diterima di sekolah. Jadi kalau yang terlempar jauh mungkin masih ada kesempatan untuk sekolah, tapi ini sama sekali tidak diterima. Bahkan sudah mendaftar di sembilan sekolah pun tetap ditolak,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Rina mencontohkan salah satu kasus yang dialami seorang ibu tunggal di Kecamatan Palaran. Menurutnya, anak dari keluarga tersebut justru diterima di sekolah yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal sehingga menyulitkan akses pendidikan.

“Kasihan ini, salah satu ibu single mom, tidak punya kendaraan, tinggal di daerah Palaran tapi diterimanya di Samarinda Seberang. Harapannya kan kalau sekolah di sekitar Palaran masih bisa naik sepeda. Tapi ini sudah terlalu jauh,” katanya.

TRC PPA meminta DPRD Kota Samarinda segera mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi SPMB agar tidak lagi menyulitkan masyarakat.

“Kami meminta kepada anggota dewan bagaimana ke depan agar anak-anak ini bisa sekolah. Kemudian regulasinya, sistemnya bisa diubah sehingga tidak lagi mempersulit orang tua saat mendaftarkan anaknya,” tegas Rina.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali sistem seleksi berbasis nilai akademik sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama berdasarkan prestasi.

“Atau dikembalikan seperti dulu menggunakan sistem NEM. Anak-anak bisa bersaing berdasarkan nilai dan menentukan sekolah sesuai kemampuan mereka, bukan semata-mata berdasarkan zonasi atau domisili,” ujarnya.

Menurut Rina, tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem domisili menjadi tidak tercapai apabila siswa yang tinggal dekat sekolah justru harus diterima di wilayah yang jauh.

“Kalau sekarang sistem domisili, rumah dekat sekolah tapi malah terlempar jauh, lalu apa gunanya sistem itu? Tujuan pemerataan pendidikan jadi tidak tercapai kalau anak-anak justru semakin jauh dari sekolah,” katanya.

Hingga kini, TRC PPA mencatat lebih dari 100 aduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Namun, berkas yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap baru mencapai 32 laporan, seluruhnya berasal dari jenjang SMP.

“Hari ini kami fokus menangani SMP terlebih dahulu. Setelah persoalan ini selesai dan anak-anak mendapatkan kepastian sekolah, baru kami lanjutkan penanganan aduan jenjang SMA,” jelasnya.

Rina menyebut sebagian besar laporan berkaitan dengan jalur domisili. Namun, pihaknya juga menerima keluhan dari peserta jalur prestasi yang memiliki nilai Surat Keterangan Lulus (SKL) tinggi maupun hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) masuk peringkat terbaik, tetapi tetap gagal diterima.

“Rata-rata masalah memang di jalur domisili. Bahkan ada peserta jalur prestasi dengan nilai SKL rata-rata sembilan dan hasil TKA masuk 10 besar, tetapi tetap tidak lolos,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Ketidakjelasan status hukum perpanjangan ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim. Persoalan tersebut dinilai tidak boleh berlarut-larut mengingat daerah ini masih mengalami kekurangan sekitar 3.500 tenaga pendidik.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan pemerintah perlu segera menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar persoalan administrasi guru PPPK tidak berdampak terhadap pelayanan pendidikan.

Menurutnya, mekanisme pengangkatan PPPK pada dasarnya sudah memiliki regulasi yang jelas. Namun, masih terdapat persoalan legalitas terhadap sebagian guru yang belum tuntas akibat proses administrasi dan pemberkasan.

“Kalau setahu saya PPPK itu sudah clear. Walaupun memang ada mekanisme khusus di Dinas Pendidikan melalui guru pengganti. Mungkin yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah legalitasnya,” kata Salehuddin, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai keberadaan guru pengganti menjadi instrumen sementara untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik yang hingga kini masih belum terpenuhi di berbagai sekolah.

“Ini juga bagian dari salah satu instrumen untuk mengakomodir kekurangan guru. Mekanismenya bisa kita jalankan dulu, sementara untuk PPPK tetap harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Salehuddin menjelaskan sebagian guru yang belum memperoleh kepastian status merupakan mereka yang sebelumnya terkendala pada proses pemberkasan sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Karena itu, mereka sementara dapat diakomodasi melalui skema guru pengganti. Apalagi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, istilah guru honorer sudah tidak lagi digunakan.

“Yang menjadi masalah memang ada beberapa teman-teman yang saat proses pemberkasan tidak memenuhi syarat. Salah satu solusinya menjadi guru pengganti. Karena sesuai undang-undang, sekarang sudah tidak ada lagi istilah guru honorer,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyinggung aspirasi tenaga non-ASN yang meminta pemerintah tidak membuka rekrutmen aparatur baru sebelum penyelesaian status mereka dilakukan.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah karena berkaitan erat dengan regulasi pemerintah pusat.

“Ini tetap tergantung sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah. Di daerah mungkin kita ingin tidak ada lagi persoalan honorer, tetapi regulasi dari pusat juga memberikan batasan-batasan tertentu. Karena itu memang harus disinkronkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Salehuddin mengingatkan kebutuhan tenaga guru di Kalimantan Timur masih sangat tinggi. Karena itu, mekanisme guru pengganti dinilai menjadi solusi yang realistis sambil menunggu penyelesaian status hukum PPPK.

“Kalau bicara keterisian guru, kita masih kurang. Makanya mekanisme guru pengganti ini menjadi salah satu solusi sementara,” katanya.

Ia menambahkan skema tersebut juga harus disertai kepastian pembiayaan. Menurutnya, honor guru pengganti tidak dibebankan langsung melalui APBD, melainkan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga perencanaan kebutuhan guru harus disusun sejak awal tahun anggaran.

“Pembiayaannya tidak boleh langsung dari APBD, tetapi melalui BOS Pendidikan. Karena itu harus disinkronkan sejak awal, mulai dari perencanaan kebutuhan guru sampai mekanisme rekrutmennya agar tidak menimbulkan persoalan baru,” tutupnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda terus mematangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Menindaklanjuti sorotan Komisi II DPRD Kota Samarinda, perusahaan daerah tersebut kini memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas air dan kelancaran distribusi hingga ke pelanggan.

Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharuddin, mengatakan berbagai langkah perbaikan terus dilakukan agar persoalan yang selama ini dikeluhkan pelanggan tidak kembali terulang.

“Masalah kualitas, kelancaran air di pelanggan itu yang menjadi titik tekan dari Komisi II. Contohnya kualitas air pelanggan, tentunya jangan sampai misalnya terjadi kekeruhan, kita upayakan supaya tidak berulang lagi,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Saat ini cakupan layanan Perumdam Tirta Kencana telah mencapai lebih dari 85 persen wilayah Kota Samarinda. Sementara sekitar 15 persen wilayah lainnya masih menjadi target pengembangan layanan.

Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD Kota Samarinda menargetkan cakupan layanan air bersih dapat mencapai 100 persen pada 2027.

Kaharuddin mengakui target tersebut bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan investasi besar untuk pembangunan jaringan perpipaan, kondisi geografis dan persebaran permukiman juga menjadi tantangan tersendiri.

“Ya kita upayakanlah, tapi memang banyak juga kendala, terutama di perpipaan, kontur wilayah, dan jarak rumah-rumah penduduk yang berjauhan. Itu membutuhkan anggaran yang cukup besar,” jelasnya.

Di tengah kebutuhan anggaran yang besar, Perumdam Tirta Kencana memastikan tidak ada rencana menaikkan tarif air bersih kepada pelanggan.

Menurut Kaharuddin, tarif yang berlaku saat ini masih mengikuti skema penyesuaian bertahap yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Enggak ada potensi kenaikan tarif. Tetap sama. Penyesuaian yang kemarin masih berjalan bertahap. Kalau sekarang sekitar 7 persen dan kemungkinan baru tuntas sekitar September nanti menjadi 9 persen sesuai skema yang sudah ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, arah kebijakan perusahaan pada 2026 juga mengalami perubahan. Jika sepanjang 2025 anggaran banyak dialokasikan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, tahun ini fokus bergeser pada optimalisasi kapasitas instalasi yang sudah ada.

“Kalau 2025 memang banyak anggaran untuk pembangunan IPA. Tahun 2026 kemungkinan tidak ada pembangunan IPA baru. Kami fokus mengoptimalkan instalasi yang ada dan memperbaiki kerusakan-kerusakan di IPA lama, termasuk memanfaatkan kapasitas yang masih idle,” tutur Kaharuddin.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi air bersih, mengurangi gangguan pelayanan, sekaligus menekan tingkat kehilangan air akibat kerusakan jaringan yang telah berusia tua.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.