Beranda blog Halaman 16

BPS Kaltim Perkuat Literasi Data Desa Lewat Integrasi Desa Cantik dan Desapedia

PENAJAM PASER UTARA – Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai diintegrasikan dengan platform Desapedia milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU pada 2026. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola data desa sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Masud Rifai, mengatakan Desa Cantik telah berjalan di PPU sejak 2022. Namun, pelaksanaannya selama ini masih dilakukan secara mandiri tanpa terhubung dengan sistem digital milik pemerintah daerah.

“Tahun 2026 ini yang menjadi spesial adalah pelaksanaannya di tiga desa sekaligus dan diintegrasikan dengan program Desapedia,” kata Masud.

Desapedia merupakan platform digital yang dikembangkan Pemkab PPU untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa. Sistem tersebut mencakup pelayanan administrasi, pengelolaan data desa, hingga penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Masud, Desa Cantik tidak hanya berfokus pada penyediaan data statistik, tetapi juga meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data secara mandiri.

“Tujuan Desa Cantik adalah membangun literasi data di tingkat desa, mulai dari tata kelola data, pengumpulan, pengolahan, publikasi atau diseminasi data, sampai bagaimana menggunakan data itu untuk menyusun kebijakan di level desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong penerapan evidence-based policy atau kebijakan yang disusun berdasarkan data. Karena itu, kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan dan memanfaatkan data menjadi faktor penting dalam penyusunan program pembangunan.

“Sekarang yang terus didorong adalah evidence-based policy atau kebijakan berbasis data. Karena itu, Desa Cantik menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan data,” jelasnya.

Masud menilai integrasi Desa Cantik dengan Desapedia menjadi langkah strategis karena sistem digital yang dikembangkan pemerintah daerah memerlukan dukungan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Desapedia merupakan program yang sangat baik. Tentu program itu perlu diisi dengan data-data yang berkualitas. Desa Cantik hadir untuk memperkuat aspek tersebut sehingga kapasitas desa dalam menyusun kebijakan menjadi semakin baik,” tuturnya.

Menurutnya, penguatan literasi statistik di tingkat desa juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas, program ini sejalan dengan cita-cita membangun dari desa untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengurangan kemiskinan. Harapannya, dengan literasi data dan pemanfaatan teknologi melalui Desapedia, desa mampu menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

PPU Bidik Kelapa Genjah sebagai Komoditas Baru Penopang Ketahanan Pangan di Kawasan Pesisir

0

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai mendorong pengembangan kelapa genjah sebagai komoditas unggulan baru di kawasan pesisir. Komoditas tersebut dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan sekaligus dapat mendukung program ketahanan pangan.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan karakteristik wilayah pesisir di PPU dinilai sesuai untuk budidaya kelapa genjah. Selain produktif, tanaman tersebut juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena permintaan pasar terus meningkat.

“Kita berharap penanaman kelapa genjah ini bisa kita kembangkan, khususnya di Penajam Paser Utara karena kita memiliki wilayah pesisir. Kita melihat ini salah satu tanaman produktif yang sebetulnya memiliki nilai keekonomian yang luar biasa,” kata Mudyat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengembangan kelapa genjah tidak boleh berhenti pada tahap penanaman awal, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kita berharap ini bukan hanya menjadi awal yang kemudian berhenti begitu saja. Kita berharap program ini terus berlanjut sehingga bisa menyejahterakan masyarakat Penajam Paser Utara,” ujarnya.

Mudyat menjelaskan peluang pasar kelapa masih terbuka lebar, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang hingga kini terus meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi daerah untuk mengembangkan komoditas perkebunan yang memiliki nilai tambah.

“Sebetulnya kebutuhan kelapa untuk ekspor secara nasional itu masih sangat tinggi. Karena itu kelapa genjah memiliki peluang ekonomi yang sangat baik untuk dikembangkan,” tuturnya.

Selain prospek pasar, pemerintah daerah juga melihat pengembangan kelapa genjah sejalan dengan upaya diversifikasi komoditas perkebunan di PPU. Selama ini, sebagian besar wilayah pesisir masih didominasi tanaman kelapa dalam maupun komoditas lainnya yang produktivitasnya mulai menurun.

Mudyat menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga membuka peluang bagi petani untuk melakukan peremajaan (replanting) tanaman kelapa menjadi varietas kelapa genjah yang dinilai lebih produktif dan memiliki masa panen lebih cepat.

Pemkab PPU berharap pengembangan kelapa genjah dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang perekonomian daerah.

“Program ini tentu berkaitan dengan ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua itu saling berhubungan,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Polres PPU Sabet Juara III Lomba Ketahanan Pangan Polda Kaltim

0

PENAJAM PASER UTARA – Polres Penajam Paser Utara (PPU) meraih Juara III dalam Lomba Ketahanan Pangan tingkat Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur 2026.

Berdasarkan hasil penilaian, Juara I diraih Polresta Samarinda, Juara II Polres Kutai Timur, sedangkan Polres PPU menempati posisi ketiga.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres PPU AKP Adhi Apriliyan Setyawan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program ketahanan pangan yang dijalankan Polres PPU bersama berbagai pihak.

“Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Polres PPU. Penghargaan ini merupakan hasil dari semangat kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi seluruh personel serta dukungan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan inovasi dan konsistensi dalam mendukung program ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, keikutsertaan dalam lomba tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif dan kerja sama dengan masyarakat.

Ia mengatakan, pelaksanaan program melibatkan sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten PPU.

Lomba ketahanan pangan merupakan salah satu agenda yang digelar Polda Kalimantan Timur untuk mengukur implementasi program ketahanan pangan di jajaran kepolisian resor.

“Hasil yang diperoleh ini akan menjadi evaluasi sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan program ketahanan pangan di daerah,” pungkas Adhi.

Penyunting: Robbi Lalat

Kehadiran IKN Jadi Tantangan Baru Pengelolaan DAS di Kalimantan Timur

0

SAMARINDA – Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kalimantan Timur mulai menyusun arah besar pengelolaan daerah aliran sungai hingga tahun 2030. Langkah tersebut dirumuskan melalui Seminar dan Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan ini menjadi forum perdana bagi kepengurusan periode 2025–2030 untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan. Sehari setelah rapat kerja, Kamis (2/7/2026), jajaran pengurus baru dijadwalkan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.

Raker diikuti unsur pemerintah daerah, Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau, akademisi, praktisi kehutanan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari sinkronisasi pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi daerah tangkapan air, penguatan kelembagaan Forum DAS, hingga kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Foto 2: Suasana Seminar dan Rapat Kerja Forum DAS Kaltim yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan sebagai rangkaian penyusunan program kerja periode 2025–2030. (Agus/Media Kaltim)

Ketua Harian Forum DAS Kaltim, Dr. Saut Marisi H., mengatakan rapat kerja ini menjadi fondasi penyusunan arah kebijakan pengelolaan DAS di Kalimantan Timur selama lima tahun mendatang.

“Forum DAS harus menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan daerah aliran sungai tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Menurut Saut, tantangan pengelolaan DAS semakin kompleks seiring meningkatnya pembangunan, perubahan tata guna lahan, hingga hadirnya IKN yang membutuhkan tata kelola sumber daya air secara berkelanjutan.

“Melalui rapat kerja ini kami menyusun program yang realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan bersama. Harapannya Forum DAS benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Rapat kerja dipimpin langsung oleh Saut Marisi bersama Sekretaris Forum DAS Kaltim, Dr. H. Agus Setiawan, S.Hut., M.P. Seluruh bidang memaparkan rencana kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program hingga 2030.

Forum DAS Kaltim menetapkan visi mewujudkan kelembagaan yang kuat, kolaboratif, transparan, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan daerah aliran sungai yang lestari.

Program kerja disusun secara bertahap. Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan melalui evaluasi AD/ART, penyusunan SOP, pendataan anggota, pemetaan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan DAS.

Pada 2027, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, pembangunan jejaring multipihak, pengembangan basis data DAS, serta penguatan administrasi digital. Tahun 2028 menjadi fase transformasi informasi melalui pembangunan sistem informasi dan dashboard GIS DAS, digitalisasi arsip, publikasi informasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Selanjutnya pada 2029 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi melalui pelatihan, monitoring, evaluasi, serta publikasi laporan tahunan. Sementara pada 2030, Forum DAS akan melakukan evaluasi lima tahunan, menyusun roadmap berikutnya, mengembangkan inovasi teknologi berkelanjutan, dan mempublikasikan capaian organisasi.

Salah satu pembahasan penting dalam rapat kerja berasal dari Bidang Mitigasi Bencana. Bidang ini menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain identifikasi dan inventarisasi para pihak dari hulu hingga hilir dalam penanggulangan bencana, identifikasi potensi konflik, pemetaan dan pendataan bencana berbasis DAS, penjaringan kerja sama antarinstansi, serta penyusunan sistem mitigasi bencana berbasis spasial hingga tingkat desa, kampung, dan kelurahan.

Forum DAS menilai persoalan banjir, longsor, sedimentasi, dan penurunan kualitas lingkungan tidak lagi dapat ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan DAS berjalan berkelanjutan.

Pelantikan pengurus Forum DAS Kaltim periode 2025–2030 dijadwalkan berlangsung Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 Wita di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas’ud akan melantik jajaran pengurus yang dipimpin Ketua Umum Forum DAS Kaltim, Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut., M.E.

Kepengurusan baru tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, hingga pegiat lingkungan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai di Kalimantan Timur. (MK)

Editor: Agus S.

Kapolresta Supriyanto Pimpin Perdana Upacara Hari Bhayangkara, Pengamanan KIPP Jadi Fokus 2026

NUSANTARA – Kapolresta Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kombes Pol Supriyanto untuk pertama kalinya memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah hukum Polresta Kawasan IKN, Rabu (1/7/2026).

Upacara yang digelar di Markas Komando (Mako) Polresta Kawasan IKN tersebut diikuti puluhan personel dan jajaran perwira Polresta IKN.

Usai memimpin upacara, Supriyanto mengatakan fokus pengamanan Polresta Kawasan IKN pada 2026 masih diarahkan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal itu dilakukan menyesuaikan dengan kondisi personel dan tahapan pembangunan IKN yang masih berlangsung.

“Sementara sekarang, dengan keterbatasan dan personel yang ada, kita fokus di tahun 2026 ini, mengamankan di Kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP). Ke depan, dengan program kita ke depan, baru kita kembangkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara maupun wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara di lima Kecamatan, Sepaku, Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, juga Loa Kulu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, cakupan wilayah hukum Polresta Kawasan IKN nantinya akan menyesuaikan dengan wilayah Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN.

Berdasarkan rencana pembagian wilayah, kawasan tersebut akan mencakup tiga bagian, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan IKN, dan Kawasan Pengembangan IKN.

“Untuk operasional seluruhnya, nanti kita menunggu terbentuknya Pemdasus,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara ke-80 tersebut, jumlah personel Polresta Kawasan IKN yang mengikuti kegiatan mencapai puluhan anggota. Saat ini, total personel Polresta Kawasan IKN disebut berjumlah sekitar 96 orang.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penampilan yel-yel personel serta pemotongan kue oleh Bhayangkari sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Saat ini, personel Polresta Kawasan IKN masih melakukan pengamanan terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di KIPP. Beberapa di antaranya yakni pembangunan kawasan legislatif dan sejumlah gedung penunjang pemerintahan.

Supriyanto mengatakan, pengembangan cakupan pengamanan ke wilayah lain akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan rencana pembangunan IKN serta arahan dari Mabes Polri.

“Jangka panjangnya, kita menunggu road map Mabes Polri yang tentunya kita singkronkan dengan programnya IKN yang rencananya di tahun 2028 sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) IKN menjadi ibu kota politik,” katanya.

Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat

Libur Sekolah, Artopia Kids Nusantara Ajak Anak Kenali IKN Lewat Lomba Menggambar

NUSANTARA – Suasana sore di Nusantara Park, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (30/6/2026), berlangsung lebih meriah. Puluhan anak mengikuti Artopia Kids Nusantara – Back to School, sebuah lomba menggambar yang digelar untuk mengisi masa libur sekolah.

Kegiatan yang diinisiasi Creative Event Entertainment tersebut mengangkat tema Semangat Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Kemeriahan Piala Dunia. Sebanyak 20 peserta berusia di bawah 12 tahun ambil bagian, tidak hanya berasal dari Kecamatan Sepaku, tetapi juga dari Balikpapan.

Perwakilan Creative Event Entertainment, Topan, mengatakan kegiatan ini sengaja digelar untuk menghadirkan aktivitas edukatif sekaligus hiburan bagi anak-anak selama libur sekolah.

“Pesertanya 20-an ya, ada dari Balikpapan juga. Mewarnainya dengan waktu satu jam setengah,” tuturnya di lokasi, Selasa (30/6/2026).

Foto: Agar kunjungan lebih bermakna, Nusantara Park hadirkan lomba menggambar untuk anak-anak di IKN. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

Panitia menetapkan tiga juara utama dan tiga juara harapan. Para pemenang memperoleh piagam penghargaan serta goodie bag persembahan Artha Graha Internasional dan Electronic City.

Topan menambahkan, Artopia Kids tidak berhenti pada lomba menggambar. Pekan depan panitia telah menyiapkan agenda lanjutan yang salah satunya berupa lomba baca puisi.

“Kegiatan ini dilaksanakan sehari ya. Tapi ada kelanjutannya, minggu depan, salah satunya baca puisi,” jelasnya.

Salah satu peserta menggambar, Wina, asal Sepaku nampak senang ikut kegiatan ini.

“Ini (gambar) Ibu Kota Nusantara,” ucapnya sambil tertawa kecil.

Kegiatan ini dilangsungkan mulai pukul 16.00 Wita. Adanya kegiatan tersebut, cukup memantik respon pengunjung di Nusantara Park sambil menikmati sore IKN.

Nampak pula para orang tua setia menunggu buah hatinya di lokasi. Ada yang di sekitar panggung, maupun di tempat duduk yang disediakan di Nusantara Park sembari menikmati jajanan dari tenant-tenant yang tersedia.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Nicha R

Dampak Ekonomi IKN Mulai Terlihat, Pertumbuhan PPU Tertinggi di Kaltim

NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah sekitar, terutama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu terungkap dalam Seminar Jumat Belajar bertema “Kupas Tuntas Dampak Ekonomi IKN!” yang digelar Otorita IKN secara hybrid di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Jumat (26/6/2026).

Dalam forum tersebut, Otorita IKN memaparkan hasil kajian mengenai dampak ekonomi pembangunan IKN terhadap kawasan sekitar, mulai dari tingkat kabupaten/kota, Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan, hingga pengaruhnya terhadap ekonomi nasional.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kajian tersebut penting untuk melihat sejauh mana pembangunan IKN berkontribusi terhadap transformasi ekonomi di wilayah sekitar.

“Seminar ini adalah upaya kita bersama untuk memahami dampak ekonomi pembangunan IKN. Kajian ini menganalisis dampak ekonomi secara komprehensif bukan hanya di KIPP, namun sampai Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan. Analisis dampak pembangunan tahap awal ini selanjutnya harus diperbarui secara periodik dalam upaya kita bersama untuk memahami dampak IKN dan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) dalam mendukung transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan, dampak ekonomi terbesar dari pembangunan IKN saat ini berada di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten PPU. Pertumbuhan ekonomi PPU tercatat mencapai 19,9 persen, lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

Sementara itu, ekonomi Kalimantan Timur juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Ibnu Yahya, mengatakan pembangunan IKN dan konsep Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) menjadi peluang untuk mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Menurutnya, transformasi ekonomi tersebut perlu diarahkan agar tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi juga melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri bernilai tambah, serta peningkatan kompleksitas produksi.

“Dengan Tri-City Development-nya IKN, dapat menunjukkan hasil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan analisis dampak ekonomi yang disampaikan oleh Otorita IKN sebelumnya. Ini sangat baik. Untuk itu dengan adanya IKN dan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN) di masa depan, kita berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk bagi wilayah Kalimantan Timur dapat tumbuh sesuai dengan target yang kita harapkan,” kata Ibnu.

Foto: Lebih dari 200 peserta Seminar Jumat Belajar dengan tema “Kupas Tuntas Dampak Ekonomi IKN!” secara antusias mengikuti serta berdiskusi, pada Jumat (26/06/2026) di Kantor Balai Kota Otorita IKN. (HOIKN)

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN Pungky Widiaryanto, Ekonom Senior sekaligus Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Azhari Novy Sucipto, serta Ibnu Yahya dari Kementerian PPN/Bappenas. Diskusi juga menghadirkan penanggap dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pipit Helly Sorayan.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan agar hasil kajian ekonomi pembangunan IKN dapat diterjemahkan menjadi program nyata di tingkat organisasi.

Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi makro ekonomi harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.

“Hari ini kita belajar makro ekonomi, kita harus ‘membunyikan’ itu pada program-program kita (Otorita IKN). Terima kasih untuk semua yang hadir dan telah menginisiasi Kupas Tuntas ini, termasuk untuk yang hadir disini masih nguri-uri dalam memelihara learning organization. Saya percaya, kalau kita berhenti belajar, organisasi yang masih sangat muda ini tidak akan berkembang, teruslah belajar,” tutup Basuki.

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat

Disdamkarmat Samarinda Selidiki Penyebab Pasti Kebakaran Warung Makan

0

SAMARINDA – Kebakaran melanda Warung Makan Bojonegoro di Jalan Flores, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Rabu (1/7/2026) pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 09.03 Wita itu diduga dipicu kebocoran tabung gas elpiji saat aktivitas memasak berlangsung.

Api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu unit ruko. Berkat respons cepat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Samarinda bersama relawan, kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 45 menit sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya.

Pemilik warung, Suwarso, mengatakan kebakaran bermula saat dirinya sedang memasak di dapur. Tiba-tiba muncul api yang diduga berasal dari kebocoran pada selang gas elpiji.

“Waktu itu lagi masak seperti biasa. Tiba-tiba ada dugaan gas bocor dari selang. Sudah sempat kami coba padamkan pakai APAR, tapi api tidak bisa dikendalikan dan malah membesar,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Samarinda, Akhmad Supriyanto, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 09.03 Wita dan langsung mengerahkan personel ke lokasi.

“Begitu laporan masuk, kami langsung bergerak ke lokasi. Saat tiba, api sudah membesar dan melahap satu unit ruko warung makan,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan keterangan pemilik, kebakaran diduga dipicu kebocoran gas elpiji saat pemasangan regulator. Kebocoran tersebut diduga memunculkan percikan api yang kemudian membesar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan.

Dalam penanganan kejadian tersebut, Disdamkarmat mengerahkan tiga unit armada dari Posko 1 dan satu unit armada dari Posko 2, dibantu relawan. Proses pemadaman berjalan lancar karena lokasi berada di tepi jalan serta didukung akses sumber air yang memadai.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Disdamkarmat mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi tabung gas, regulator, dan selang elpiji sebelum digunakan guna mencegah kejadian serupa.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Polresta Samarinda Perkuat Sinergi dengan Forkopimda dan Masyarakat

0

SAMARINDA – Polresta Samarinda menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan GOR Segiri, Samarinda, Rabu (1/7/2026). Upacara yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum bagi jajaran Polri di Kota Tepian untuk memperkuat komitmen meningkatkan profesionalisme sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Samarinda, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai elemen.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi refleksi perjalanan panjang institusi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Alhamdulillah, upacara berlangsung khidmat. Hari ini kita pusatkan di GOR Segiri dengan dihadiri seluruh stakeholder terkait. Usia 80 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal baik maupun buruk yang telah dilewati, dan satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha memperbaiki diri serta meningkatkan profesionalisme,” ujarnya usai upacara.

Setelah upacara yang ditutup dengan defile peserta, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran. Pada kesempatan tersebut, Polresta Samarinda memberikan penghargaan kepada sejumlah komunitas yang dinilai aktif membantu tugas kepolisian, sekaligus memberikan apresiasi kepada personel Polri yang berprestasi.

Menurut Hendri, tema Hari Bhayangkara ke-80, “Polri untuk Masyarakat”, harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan humanis.

“Tema tahun ini benar-benar harus kita wujudkan agar Polri menjadi institusi yang dipercaya dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Samarinda,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Samarinda.

“Kami mohon doa dan dukungan agar Samarinda selalu aman dan kondusif. Mari terus bekerja sama agar Polri betul-betul menjadi institusi yang presisi dan selalu hadir di tengah masyarakat,” tutupnya.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Pemanfaatan Pekarangan Jadi Fokus Program TJSL Pertamina di Balikpapan

0

BALIKPAPAN – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dapat dimulai dari lingkungan rumah. Hal itu menjadi semangat PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Integrated Terminal (IT) Balikpapan yang menggelar pelatihan pengolahan pupuk organik dan pemanfaatan lahan pekarangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Balikpapan.

Kegiatan yang berlangsung bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Balikpapan pada Selasa (30/6/2026) tersebut diikuti lima Kelompok Wanita Tani yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pelatihan mencakup pembuatan pupuk organik cair (POC), kompos, hingga penerapan lubang biopori sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Rudi Mahendra, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar terminal.

“Lahan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal memiliki potensi untuk menghasilkan kebutuhan pangan keluarga apabila dikelola dengan baik. Melalui pelatihan ini, Pertamina ingin membekali para anggota KWT dengan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung,” ujarnya.

Selain menghadirkan penyuluh pertanian sebagai narasumber, Pertamina juga menyerahkan bantuan berupa peralatan pengolahan kompos dan sarana pendukung biopori agar peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang telah diberikan.

Rudi berharap program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi apabila hasil panen yang diperoleh dapat dipasarkan.

“Pendampingan kepada kelompok tani akan terus dilakukan agar program berjalan secara berkelanjutan,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Tim Penyuluhan Pertanian Kota Balikpapan dari Kementerian Pertanian, Roy Hatikorat Siombing. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan tidak selalu identik dengan produksi beras dalam skala besar. Pemenuhan kebutuhan sayuran, cabai, tomat, maupun tanaman pangan lainnya dari pekarangan rumah juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga,” ujarnya.

Roy menilai Kelompok Wanita Tani memiliki peran strategis karena terlibat langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Dengan keterampilan yang memadai, para anggota KWT dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar sekaligus menekan pengeluaran keluarga.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan mengolah limbah rumah tangga seperti air cucian beras, kulit pisang, daun-daunan, dan sisa sayuran menjadi pupuk organik.

“Metode ini lebih ramah lingkungan sekaligus dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KWT Domsuk Ceria, Sanati, menyambut baik pelatihan tersebut. Ia mengaku ilmu yang diperoleh menjadi bekal bagi kelompoknya untuk mulai memanfaatkan pupuk organik berbahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar rumah.

“Selama ini kami masih mengandalkan pupuk kimia dan pupuk kandang. Dengan adanya pelatihan ini, para anggota terdorong beralih ke pupuk organik yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Sanati juga mengapresiasi bantuan peralatan yang diberikan Pertamina karena dapat langsung dimanfaatkan oleh para anggota. Saat ini KWT Domsuk Ceria memiliki sekitar 30 anggota dengan 15 anggota aktif yang membudidayakan berbagai tanaman hortikultura, termasuk buah naga sebagai salah satu komoditas unggulan.

“Hasil panen tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota, tetapi juga dipasarkan sebagai tambahan pendapatan kelompok,” jelasnya.

Ia berharap sinergi dan pendampingan dari Pertamina dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak Kelompok Wanita Tani yang berkembang dan mandiri.

Kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga, Balai Penyuluhan Pertanian, dan Kelompok Wanita Tani diharapkan menjadi contoh sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan berbasis rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan serta penggunaan pupuk organik.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.