Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD memperingati Hari Jadi ke-24 PPU, Rabu (11/3/2026). Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus penegasan posisi strategis PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD PPU Raup Muin dan dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah PPU Tohar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Pemkab PPU, Wakil Bupati Abdul Waris Muin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjaga situasi kondusif di PPU. Menurutnya, kondisi yang aman, damai, dan demokratis menjadi modal penting bagi kelangsungan pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pada usia ke-24 tahun, Kabupaten PPU memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
“Hal ini menjadi peluang besar sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk mempersiapkan daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan berupa penurunan kapasitas fiskal yang berdampak pada alokasi anggaran pembangunan. Kendati begitu, berbagai program prioritas tetap dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten PPU pada 2025 turun dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 5,58 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga menurun dari 10.780 jiwa menjadi 9.340 jiwa.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menjalankan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang diberikan kepada 5.404 siswa kelas I SD dan SMP dengan bantuan Rp600 ribu per siswa per tahun. Program ini direncanakan diperluas pada 2026 untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa pendidikan dari jenjang SD hingga S3 yang telah menjangkau 1.459 penerima, termasuk bagi guru PAUD.
Pada sektor kesehatan, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran lebih dari Rp37 miliar untuk Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi 83.924 jiwa. Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten PPU meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.
Pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan sosial melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan petani yang telah menjangkau sekitar 22 ribu orang pada 2025 dan akan diperluas untuk nelayan.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga saat ini, sebanyak 19.406 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mendapat pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara di sektor pertanian, Pemkab PPU mengembangkan program food estate seluas 500 hektare di Kecamatan Babulu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tak hanya itu, penguatan pelayanan publik juga terus dilakukan melalui digitalisasi layanan. Pada 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten PPU mencapai nilai 4,25 dengan kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,75,” bebernya.
Pemkab PPU juga telah meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital guna mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terintegrasi.
Selain capaian pembangunan, pemerintah daerah juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Treasury Award 2025, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, hingga penghargaan revitalisasi bahasa daerah pada Festival Bahasa Ibu Nasional.
Maka dari itu, Ketua DPRD PPU Raup Muin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum peringatan HUT ke-24 Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penguat semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Ia juga mengingatkan kembali sejarah terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara yang lahir dari perjuangan para tokoh pemekaran hingga akhirnya resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 2002.
“Perjuangan panjang para tokoh pendiri daerah menjadi landasan penting bagi kita semua untuk terus melanjutkan pembangunan dan memajukan Kabupaten Penajam Paser Utara,” pungkas Raup.
Pewarta: Robbi lalat
