SANGATTA – Penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai berdampak langsung terhadap kehidupan para aparatur sipil negara (ASN).

Di tengah tekanan ekonomi dan cicilan yang terus berjalan, banyak ASN kini terpaksa mencari penghasilan tambahan demi menjaga kebutuhan rumah tangga tetap aman.

Fenomena ASN “nyambi” pekerjaan sampingan mulai ramai diperbincangkan di kalangan pegawai Pemkab Kutim. Ada yang menjadi pengemudi ojek online sepulang kerja, berjualan makanan rumahan, hingga membuka usaha kecil-kecilan melalui media sosial.

“Kalau hanya mengandalkan gaji pokok sekarang cukup berat. Cicilan rumah, kendaraan, sekolah anak tetap jalan. Mau tidak mau harus cari tambahan,” ujar seorang ASN di Sangatta yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, saat kondisi TPP masih stabil, banyak pegawai merasa aman mengambil kredit rumah maupun kendaraan karena kemampuan keuangan dinilai masih mencukupi.

Namun setelah TPP mengalami penurunan, kondisi finansial sebagian ASN mulai terguncang.

“Dulu hitungannya masih cukup. Sekarang harus benar-benar dihemat. Ada teman yang malam narik ojol, ada juga yang jual nasi kuning dan kue,” katanya.

Sejumlah ASN kini mulai memanfaatkan waktu di luar jam kerja untuk mencari tambahan pemasukan.

Ada yang menerima pesanan katering kecil-kecilan, menjual makanan dan minuman secara online, hingga membuka jasa titip untuk menutupi kebutuhan bulanan.

Seorang ASN perempuan mengaku kini hampir setiap malam masih harus memasak untuk memenuhi pesanan makanan dari tetangga maupun rekan kerja.

“Kadang habis pulang kantor lanjut masak sampai malam. Yang penting kebutuhan rumah aman dulu,” ucapnya.

Kondisi tersebut disebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian kondisi fiskal daerah.

Sebagian ASN berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian terkait kondisi TPP agar pegawai bisa kembali menyusun perencanaan keuangan dengan lebih tenang.

Di tengah keterbatasan, para ASN kini dituntut lebih kreatif demi menjaga dapur tetap mengepul dan cicilan tetap terbayar. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

SENDAWAR – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat melalui Pokja III kembali menggelar kegiatan edukatif bagi pelajar lewat Cooking Class Anak Sekolah Tahun 2026 di Gedung TP-PKK Kutai Barat, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan bertema “Pelangi di Piringku – Anak Sehat, Kreatif dan Mandiri” itu dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan dihadiri Ketua TP-PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin beserta jajaran.

Selain itu, kegiatan juga diikuti Ketua TP-PKK kecamatan se-Kutai Barat, kepala sekolah SD dan SMP, guru pendamping hingga para siswa-siswi.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin mengajak seluruh pihak bersama-sama mendukung gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Menurutnya, gerakan tersebut membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat demi menciptakan generasi Kutai Barat yang sehat dan berkualitas.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menilai kegiatan cooking class bukan sekadar mengenalkan keterampilan memasak kepada anak-anak, tetapi juga menjadi langkah penting membangun kesadaran hidup sehat sejak dini.

“Melalui kegiatan ini anak-anak diajak mengenal pentingnya makanan sehat dan bergizi sejak dini. Tidak hanya belajar memasak, tetapi juga memahami bagaimana mengolah pangan lokal menjadi menu yang lezat, menarik, dan memiliki kandungan gizi yang seimbang,” ujarnya.

Frederick mengatakan kegiatan yang menyasar pelajar tingkat SD dan SMP tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Selain mengasah kreativitas, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak.

“Kegiatan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting. Anak-anak diharapkan semakin menyukai konsumsi sayur, ikan, dan berbagai pangan sehat lainnya yang dapat diolah menjadi menu bergizi dan menarik,” terangnya.

Bupati juga menekankan pentingnya membangun keterampilan praktis dan kemandirian anak, khususnya terkait pengetahuan gizi dan pengolahan bahan pangan sehat.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendukung program-program PKK yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan penguatan ekonomi kreatif masyarakat.

Ia berharap kegiatan seperti cooking class dapat terus dikembangkan menjadi lebih inovatif dan menjangkau lebih banyak peserta di Kutai Barat.

Di akhir sambutannya, Frederick mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan semangat serta menjadikannya sebagai sarana menambah ilmu dan mempererat silaturahmi. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai memperketat evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah melalui penyampaian laporan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Kutai Barat itu dibuka langsung Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, di Ruang Rapat Kantor Bappedalitbang, Selasa (12/5/2026).

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakannya, Nanang menegaskan evaluasi triwulan bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Evaluasi ini menjadi momentum untuk memantau kemajuan, mengatasi hambatan, dan memastikan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, sebagaimana komitmen kita mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” ujar Nanang.

Menurutnya, hasil evaluasi triwulan harus menjadi bahan penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan pada triwulan berikutnya, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan RKPD dan Renja tahun mendatang.

Dalam arahannya, Nanang juga menekankan sejumlah poin penting kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemkab Kutai Barat.

Salah satunya, OPD diminta lebih fokus membandingkan target kinerja yang telah direncanakan dengan capaian riil di lapangan sesuai dokumen Renja masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, seluruh OPD dan camat juga diminta lebih proaktif menyajikan data yang akurat dan tepat waktu guna mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kedua, seluruh OPD dan camat diimbau lebih proaktif dalam menyajikan data yang akurat dan tepat waktu guna mendukung penentuan arah kebijakan pembangunan daerah,” katanya.

Nanang juga mengingatkan pentingnya inovasi dan efisiensi anggaran di tengah berbagai tantangan teknis yang dihadapi perangkat daerah.

Karena itu, seluruh OPD diminta aktif mencari solusi terhadap kendala di lapangan agar target pembangunan tahunan tetap tercapai sesuai jadwal.

Menurutnya, evaluasi RKPD harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Di akhir sambutannya, Nanang menyampaikan apresiasi kepada Bappedalitbangda Kutai Barat selaku penyelenggara kegiatan serta seluruh peserta yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kecamatan Damai mulai mematangkan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pendampingan penyusunan Renstra dan SAKIP tersebut digelar di Kantor Kecamatan Damai pada Selasa (12/5/2026) dengan melibatkan Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan dihadiri langsung Camat Damai, Iman Setiadi, bersama Tim Inspektorat Kutai Barat yang dipimpin Irban II Suhartono serta seluruh pejabat eselon di lingkungan Kecamatan Damai.

Pendampingan dilakukan sebagai langkah pemerintah kecamatan untuk memastikan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Camat Damai Iman Setiadi menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kutai Barat atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada tim penyusun Renstra dan SAKIP Kecamatan Damai.

Menurutnya, pendampingan tersebut penting agar dokumen perencanaan yang disusun lebih terarah, terukur dan selaras dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat.

“Pada kegiatan tersebut, Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat memberikan berbagai masukan dan arahan teknis terkait penyempurnaan dokumen Renstra Tahun 2025–2029, khususnya mengenai penyusunan indikator kinerja yang SMART, penyelarasan program dan indikator dengan RPJMD, serta sistematika penyusunan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Camat Iman.

Selain pendampingan teknis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi bagi jajaran Kecamatan Damai untuk menyampaikan berbagai kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Beberapa persoalan yang dibahas di antaranya keterbatasan data dukung, penyesuaian nomenklatur program hingga penyelarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah.

Iman berharap melalui kegiatan tersebut kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Damai dapat terus meningkat.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Damai dapat terus meningkat demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, efektif, dan profesional kepada masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, akhirnya buka suara soal kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK yang belakangan menuai keluhan di lingkungan Pemkab Kutim.

Di hadapan peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kutim 2026, Ardiansyah mengaku pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal paling berat dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini kondisi paling sulit yang kita hadapi. Bukan keinginan kita untuk menyengsarakan pegawai, tetapi ada aturan dan kondisi fiskal yang harus dipatuhi,” ujarnya saat penutupan Latsar CPNS di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (13/5/2026).

Ardiansyah mengungkapkan APBD Kutim mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2024 masih berada di kisaran Rp11 triliun, maka pada 2025 turun menjadi sekitar Rp9 triliun dan kini tersisa sekitar Rp5 triliun.

Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Tahun 2026 ini gelombangnya luar biasa. APBD kita anjlok menjadi lima sekian triliun, sementara ada rumus yang harus dipatuhi, salah satunya belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen,” katanya.

Di tengah tekanan anggaran tersebut, Pemkab Kutim juga dihadapkan pada nasib lebih dari 7 ribu tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).

Ardiansyah mengaku memilih mempertahankan ribuan tenaga honorer dengan mengangkat mereka menjadi PPPK meski konsekuensinya pemerintah harus melakukan penyesuaian TPP ASN.

“Kalau karyawan perusahaan di-PHK, mereka bisa lapor ke bupati. Tapi kalau bupati yang mem-PHK karyawannya sendiri, mereka mau lapor ke mana? Karena itu saya memilih menyelamatkan 7.000 tenaga kerja kita dengan mengangkat semuanya menjadi PPPK,” tegasnya.

Keputusan tersebut ternyata memicu gelombang protes dari sebagian pegawai. Ardiansyah bahkan mengaku menerima banyak kritik keras terkait penurunan TPP.

“HP saya penuh dengan sumpah serapah. Mereka bilang saya bohong soal TPP tidak turun. Saya juga sedih karena banyak pegawai sudah punya cicilan rumah dan kendaraan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia meminta ASN dan PPPK memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan berat dan tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik.

Menurutnya, penyesuaian TPP menjadi langkah darurat agar pemerintah tetap mampu memenuhi kewajiban belanja pegawai tanpa harus mengorbankan ribuan tenaga kontrak yang selama ini bergantung pada pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

Ardiansyah juga mengingatkan bahwa pengabdian aparatur negara tidak semata diukur dari tambahan penghasilan, tetapi dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

“Pengabdian aparatur negara tidak semata diukur dari besaran penghasilan tambahan, tetapi dari kesetiaan menjalankan amanah pelayanan publik. Kita harus tetap kuat menghadapi situasi ini,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S