SAMARINDA — Kritik terhadap kinerja pengawasan legislatif daerah kembali mencuat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Warkhatun Najidah, menilai DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum memaksimalkan instrumen konstitusional dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Najidah dalam forum diskusi yang digelar Fraksi PKB DPRD Kaltim pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hak-hak istimewa DPRD seperti interpelasi dan hak angket tidak seharusnya diperlakukan seperti prosedur hukum acara yang berbelit dan memakan waktu panjang.

“Ini hak konstitusional, bukan prosedur hukum acara yang harus menunggu berlapis-lapis tahapan. Harusnya bisa digunakan secara sistematis dan metodis,” ujarnya.

Najidah menilai berbagai polemik di daerah, termasuk dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebenarnya dapat dibaca sejak awal sehingga DPRD seharusnya mampu mengambil langkah lebih progresif.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak cukup hanya sebatas forum tanya-jawab, melainkan harus berlanjut hingga proses penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

“Pengawasan itu bukan sekadar bertanya. Harus ada penyelidikan jika menyangkut kepentingan publik yang luas,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Najidah turut menyoroti fenomena pengembalian barang dalam proses pengadaan yang belakangan menjadi perhatian publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Beberapa di antaranya menyangkut kendaraan dinas hingga fasilitas rumah jabatan yang disebut akan dikembalikan atau diganti menggunakan dana pribadi.

Meski mengapresiasi adanya itikad baik, ia menilai langkah tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan hukum yang muncul.

Menurutnya, dalam sistem pengadaan barang dan jasa terdapat prinsip hukum serta integritas kesepakatan yang tetap harus dipenuhi.

“Ada ratio legis dan integritas kesepakatan yang harus dipenuhi. Pengembalian itu ada mekanismenya, biasanya sebelum barang digunakan dan jika tidak sesuai spesifikasi,” jelasnya.

Najidah menambahkan, pengembalian barang yang telah digunakan berpotensi tetap menyisakan persoalan kerugian negara apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaannya.

“Kalau sudah dipakai lalu dikembalikan, itu bukan penyelesaian hukum yang tepat. Ini bukan soal personal, tapi soal sistem yang harus dibenahi,” tutupnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum mengambil sikap tegas terkait dorongan penggunaan hak angket di DPRD Kaltim. Di tengah tekanan publik dan gelombang tuntutan mahasiswa, fraksi tersebut memilih menunggu perkembangan politik lintas fraksi.

Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP, Nurhadi Saputra, mengatakan keputusan politik tidak bisa diambil secara sepihak, terlebih dengan jumlah anggota fraksi yang relatif kecil.

“Enggak mungkin juga itu terjadi kalau cuma hanya kami. Apalagi kami ini termasuk fraksi terkecil, hanya empat orang,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (29/4/2026).

Nurhadi mengungkapkan hingga kini belum ada forum resmi lintas fraksi untuk membahas langkah konkret terkait hak angket maupun hak interpelasi.

Karena itu, sikap Demokrat-PPP masih menunggu arah politik dari fraksi-fraksi lain yang memiliki jumlah kursi lebih besar di DPRD Kaltim.

“Kami ini ibaratnya menunggu saja bagaimana sikap teman-teman fraksi lain yang jumlah anggotanya lebih besar,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap memiliki keleluasaan menentukan sikap politik tanpa intervensi langsung dari partai.

“Ketua partai kami memberi kebebasan kepada kami sebagai anggota fraksi untuk menentukan sikap, karena dianggap sudah memahami persoalan yang terjadi,” jelasnya.

Di tengah situasi tersebut, Nurhadi mengaku sudah berkomunikasi dengan Fraksi PKB yang disebutnya menunjukkan dukungan terhadap penggunaan hak angket.

“Mereka siap, setuju, bahkan semangat. Karena memang ada beberapa hal di internal DPRD yang juga tidak sepaham dengan pimpinan,” ungkapnya.

Namun, menurutnya, sikap sejumlah fraksi besar lainnya masih belum jelas sehingga konsolidasi politik belum menemukan titik temu.

Nurhadi menilai dorongan penggunaan hak angket maupun interpelasi bukan hanya muncul dari tekanan masyarakat, tetapi juga menjadi refleksi kegelisahan internal DPRD sendiri terhadap sejumlah persoalan yang berkembang.

“Ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi. Sebenarnya ada apa? Karena tuntutan ini bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari DPRD,” tegasnya.

Ia juga menyoroti mekanisme pembahasan anggaran yang dinilai belum transparan. Menurutnya, pemberian dokumen anggaran yang terlalu dekat dengan jadwal pembahasan membuat pengawasan tidak berjalan maksimal.

“Itu strategi yang sering terjadi. Buku anggaran diberikan satu hari sebelum pembahasan. Akhirnya tidak maksimal,” kritiknya.

Selain itu, Nurhadi turut menyinggung isu pergantian Ketua DPRD Kaltim. Meski menganggap hal tersebut sebagai hak partai politik terkait, ia mengingatkan agar fungsi pengawasan legislatif tetap berjalan profesional.

“Silakan saja, itu hak partai. Tapi fungsi pengawasan harus tetap jalan. Jangan sampai hubungan afiliasi mengganggu profesionalitas,” ujarnya.

Menurutnya, kedekatan politik dengan pihak eksekutif tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

“Kalau memang mau menjauh dari isu nepotisme, ya buktikan. Tunjukkan bahwa tetap bisa saling mengawasi,” pungkasnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S