Beranda blog Halaman 75

Thohiron: PPU Layak Punya TPI, Potensi Perikanan Capai 18 Ribu Ton

Penajam Paser Utara – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).

Dalam paripurna itu, DPRD memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kabupaten PPU beserta seluruh OPD-nya. Salah satunya pada Dinas Perikanan (Diskan) PPU agar lebih serius mengembangkan sektor perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung.

“Salah satu catatan kami untuk Pemkab, terutama leading sektor Dinas Perikanan, adalah mendorong pembangunan TPI. Ini penting untuk mendukung sektor perikanan kita,” ujar Thohiron yang juga masuk dalam Pansus LKPJ.

Ia menyebut, potensi perikanan di PPU cukup besar, dengan produksi mencapai sekitar 18.000 ton. Namun, ketiadaan TPI yang memadai membuat hasil tangkapan nelayan lebih banyak dipasarkan ke luar daerah.

“Kalau kita punya TPI, hasil tangkapan itu bisa dilelang di daerah sendiri. Ada retribusi yang masuk ke daerah. Selama ini kan banyak yang dijual ke luar,” jelasnya.

Kondisi tersebut dinilai menyebabkan potensi PAD dari sektor perikanan belum tergarap optimal. Padahal, keberadaan TPI dapat mendorong sistem perdagangan yang lebih terpusat dan terkontrol.

Menurutnya, rencana pembangunan TPI sebenarnya telah dibahas sebelumnya, termasuk di wilayah Babulu yang direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage. Namun, hingga kini realisasinya belum berjalan oleh Diskan PPU sebagai leading sector-nya.

“Memang sudah ada wacana sebelumnya, tapi fasilitas yang ada belum layak dan belum bisa menunjang kebutuhan nelayan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan TPI baru. Namun, proyek tersebut masih terkendala akses jalan menuju lokasi.

“Lahannya sudah ada, tapi akses jalannya belum memadai. Itu yang jadi kendala saat kita ajukan ke pusat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survei pemerintah pusat, ketersediaan akses jalan menjadi syarat penting dalam mendukung pembangunan TPI. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, pengajuan bantuan anggaran sulit direalisasikan.

“Makanya kami dorong supaya akses jalannya diperbaiki dulu. Kalau itu sudah siap, peluang bantuan dari kementerian terbuka,” tegasnya.

DPRD PPU berharap rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti, mengingat sektor perikanan dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Potensinya besar. Tinggal bagaimana kita siapkan infrastrukturnya agar bisa dimanfaatkan maksimal untuk daerah,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Musrenbang Kaltim 2027, PPU Ajukan 41 Program untuk Dukung IKN

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan 41 program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang digelar di Samarinda, Kamis (30/4/2026). Usulan tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengatakan usulan tersebut disusun untuk memperkuat posisi PPU dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, PPU mengusulkan peningkatan konektivitas wilayah, termasuk pembangunan jalan pendekat dan Jembatan Sungai Puan yang akan menghubungkan Penajam dengan kawasan Bandara VVIP IKN serta Jembatan Pulau Balang.

Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga menjadi perhatian melalui rencana pembangunan bendungan gerak dan peningkatan jaringan irigasi teknis di Kecamatan Babulu.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 8 serta rehabilitasi SMAN 2 Waru guna meningkatkan akses pendidikan menengah.

Sementara itu, program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan pelindung abrasi di kawasan pesisir seperti Pantai Corong dan Sungai Parit turut masuk dalam daftar prioritas.

Hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027, dengan target penetapan RKPD pada 30 Juli 2026.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam arahannya menekankan agar perencanaan pembangunan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung peran Kalimantan Timur sebagai kawasan penyangga IKN.

“Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak langsung. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan fokus pada program prioritas yang menyentuh kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Wabup PPU Dorong BKPAKSI Perkuat Pembinaan Generasi dan Keluarga

Penajam Paser Utara – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur’an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) PPU masa bakti 2026–2031 di Kantor Bupati PPU, Kamis (30/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Waris menegaskan pelantikan pengurus tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan pendidikan Al-Qur’an dan ketahanan keluarga.

“Peran ini harus dijalankan dengan penuh keikhlasan, integritas, dan semangat kebersamaan, serta bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai BKPAKSI memiliki peran dalam penanaman nilai keagamaan sejak dini serta pembinaan keluarga sebagai bagian dari pembangunan sosial masyarakat.

Sementara itu, Direktur BKPAKSI PPU Rasman mengatakan organisasinya masih tergolong baru dan belum banyak dikenal masyarakat.

“Kami masih perlu memperkenalkan BKPAKSI lebih luas. Visi kami membumikan Al-Qur’an, mulai dari pendidikan usia dini hingga pembinaan keluarga sakinah. Tanpa dukungan semua pihak, tentu ini sulit terwujud,” ujarnya.

Ia menyebut kepengurusan saat ini merupakan periode kedua dengan harapan dapat memperluas jangkauan program pembinaan.

Di sisi lain, Direktur BKPAKSI Kalimantan Timur, Ajib mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan organisasi.

Pengurus BKPAKSI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperluas sosialisasi program agar peran organisasi lebih dirasakan masyarakat.

“Tanpa strategi sosialisasi yang kuat dan program terukur, peran strategis yang diharapkan berpotensi belum optimal,” kata dia.

Penyunting: Robbi Lalat

CPNS 2027 Belum Pasti, PPU Kekurangan Dokter dan Guru

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik30apr2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Tangis Sang Ibu Pecah, Mandala Sempat Batalkan Permintaan Sepatu Baru

0

SAMARINDA — Isak tangis menyelimuti sebuah rumah sederhana di RT 13, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota. Mandala Risky Syahputra, remaja berusia 16 tahun yang dikenal gigih dan pendiam, mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat dini hari (24/4/2026).

Kepergian siswa SMKN 4 Samarinda itu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan menjadi sorotan publik terkait kepedulian sosial serta empati dunia pendidikan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.

Kisah pilu Mandala bermula dari sepasang sepatu sekolah ukuran 41 yang telah dipakainya sejak duduk di bangku kelas 1 SMK. Seiring pertumbuhan fisiknya, ukuran kaki Mandala berubah menjadi 44 hingga 45. Namun, karena memahami kondisi ekonomi keluarganya, ia memilih bertahan menggunakan sepatu sempit tersebut.

Untuk mengurangi rasa sakit akibat gesekan, Mandala bahkan mengganjal bagian dalam sepatunya menggunakan busa pembungkus buah agar tetap bisa beraktivitas.

Sebagai anak sulung yang ingin membantu ekonomi keluarga, Mandala mengikuti program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan besar di Samarinda. Pekerjaan yang mengharuskannya berdiri seharian membuat kondisi kakinya semakin parah hingga membengkak.

Rasa sakit yang terus dirasakan menjalar hingga ke punggung. Kondisinya semakin melemah, nafsu makan menurun, dan berat badannya terus menyusut.

Ratnasari, ibu Mandala, mengenang percakapan terakhir yang hingga kini masih membekas di hatinya. Saat itu, Mandala sempat meminta dibelikan sepatu baru karena sudah tidak kuat menahan sakit.

“Bu, bisa nggak belikan Mandala sepatu? Eh iya Bu, Mandala lupa kalau Mandala ini anak yatim,” ucapnya lirih.

Kalimat sederhana itu kini menjadi luka yang sulit dilupakan sang ibu.

Di tengah kondisinya yang semakin lemah, Mandala justru berusaha menguatkan ibunya agar tetap tegar menjaga adik-adiknya.

“Mandala ini lemah, cuman Mandala lihat Mama ini kuat. Mama harus kuat buat jaga adik,” tuturnya sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya sekitar pukul 02.00 WITA.

Kematian Mandala memicu reaksi dari berbagai pihak. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menilai tragedi tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan kepedulian sosial terhadap siswa kurang mampu.

“Ini tamparan buat semua. Untuk apa ada data gaji orang tua jika komite hanya sibuk mengurusi iuran atau perpisahan, tapi tidak tahu ada siswa yang menderita karena tidak mampu beli sepatu. Ini mencederai pendidikan kita,” tegasnya saat mengunjungi rumah duka.

Jenazah Mandala sempat disalatkan di sekolahnya sebelum dimakamkan di Kuburan Merdeka pada Jumat siang. Kepergian remaja 16 tahun itu meninggalkan pesan mendalam tentang perjuangan, pengorbanan, dan kerasnya kehidupan yang harus dihadapi sebagian anak-anak dari keluarga sederhana.

Keluarga berharap kisah Mandala menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya kepedulian lingkungan sekitar. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

CPNS 2027 Belum Pasti, PPU Kekurangan Dokter dan Guru

0

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih kekurangan tenaga dokter dan guru, sementara kepastian pembukaan seleksi CPNS 2027 belum dapat dipastikan.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah masih didominasi sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan.

“Yang kita butuhkan banyak, terutama dokter dan guru. Kemarin sempat dibuka CPNS dokter, tapi tidak ada yang daftar,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya pelamar tenaga medis menunjukkan masih rendahnya minat untuk bertugas di daerah. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah juga menjadi kendala dalam menyediakan insentif yang kompetitif.

Saat ini, belanja pegawai di APBD PPU mencapai sekitar 47 persen, melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kondisi ini masih menjadi polemik dan sedang dalam proses pembahasan,” jelasnya.

Tingginya belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara cermat pembukaan rekrutmen baru, meskipun kebutuhan tenaga pelayanan dasar masih mendesak.

Pemkab PPU telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan kepegawaian.

“Sudah ada diskusi, dan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas ini bersama,” katanya.

Mudyat menyebut kepastian pembukaan CPNS 2027 masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

“Belum tahu apakah 2027 ada atau tidak. Harapannya tetap ada, terutama untuk kebutuhan pelayanan seperti dokter dan guru,” pungkasnya.

Pewarta : Deddypz
Penyunting: Robbi Lalat

KI Kaltim Kunjungi PPU, Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Penajam Paser Utara – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menerima kunjungan kerja Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Setkab PPU, Rabu (29/4/2026), terkait sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten III Setkab PPU, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samarinda, serta Kominfo PPU.

Dalam kesempatan itu, perwakilan KI Kaltim menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik merupakan agenda tahunan untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan bagi badan publik dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyatakan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan perangkat daerah.

“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik pada badan publik di Kalimantan Timur tahun 2026.

Pemerintah daerah bersama KI Kaltim akan melanjutkan koordinasi dalam pelaksanaan monev guna mendorong keterbukaan informasi di tingkat badan publik.

“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Waris

Penyunting: Robbi Lalat

Pelatihan Ecoprint di IKN, Warga Sepaku dan Samboja Ikut

Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Bank Indonesia (BI) menggelar pelatihan ecoprint bagi masyarakat di wilayah IKN, 27–29 April 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor Kemenko 3 dan Rusun ASN 4 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Pelatihan ini diikuti warga dari wilayah sekitar IKN dan difokuskan pada pengembangan keterampilan pengolahan kain berbasis pewarna alami (ecoprint), sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif.

Fasilitator dari Eco.J Ecoprint Yogyakarta, Indra Suryanto dan Rubi Utami Varalin, memberikan materi mulai dari pengenalan bahan, teknik pewarnaan alami, hingga pembuatan desain produk.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha.

“Target IKN nantinya adalah zero kemiskinan. Kita sepakat bahwa kemiskinan dapat kita hilangkan melalui pengembangan SDM. Masyarakat harus mampu berinovasi dalam produk wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing,” ujarnya.

Kepala Bank Indonesia IKN, Aswin Gantina, menyebut pihaknya mendukung penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan.

“Kami memperkuat kelembagaan dan kapasitas UMKM terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan akses pembiayaan agar usaha dapat berkembang berkelanjutan,” katanya.

Peserta pelatihan, Siti Aisyah dari Kecamatan Samboja, menilai kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha.

“Terima kasih kepada Otorita IKN atas pelatihan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kami. Kami berharap pendampingan seperti ini dapat terus berlanjut agar UMKM kami bisa berkembang,” ujarnya.

Peserta lainnya, Dewi Yulhermawati dari Kecamatan Sepaku, menyebut pelatihan tersebut membuka peluang usaha baru, khususnya bagi ibu rumah tangga.

Pelatihan ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dan ekonomi kreatif di wilayah IKN.

“Ini pengalaman baru bagi kami, terutama ibu rumah tangga. Harapannya kegiatan ini berkelanjutan sehingga kami bisa membentuk usaha bersama di tingkat kelurahan,” ungkapnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Otorita IKN Gelar Pelatihan Satpam bagi Warga Lokal

Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kalimantan Timur menggelar pelatihan tenaga pengamanan bagi warga di wilayah IKN. Kegiatan pelepasan peserta dilakukan pada Rabu (29/4/2026) di Kantor Otorita IKN. Sebanyak 20 peserta mengikuti pelatihan ini, yang berasal dari Kecamatan Sepaku, Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat.

Pelatihan berlangsung pada 29 April hingga 5 Mei 2026 di Balikpapan. Program ini ditujukan untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar di bidang pengamanan.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya bagi masyarakat yang belum bekerja.

“Salah satu tugas kita bersama adalah memastikan masyarakat di seluruh wilayah delineasi IKN terlibat dalam pembangunan. Kami secara konsisten merekrut dan melatih, terutama anak muda yang belum bekerja atau melanjutkan pendidikan, agar memiliki daya tawar melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan,” ujarnya.

Pembina pelatihan, Rudiansyah, meminta peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja.

Selain pelatihan tenaga pengamanan, Otorita IKN juga menjalankan program pemberdayaan lain, termasuk pelatihan bagi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.

“Kita mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang kerja. Pengamanan yang kita jalankan harus mengedepankan profesionalisme,” katanya.

Penyunting: Robbi Lalat

Bendahara Non-S1 Terancam Turun Kelas Jabatan, DPRD Paser Cari Solusi

0

PASER — DPRD Paser mendorong pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai solusi strategis untuk menyelamatkan posisi dan kesejahteraan bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang belum memiliki gelar sarjana.

Langkah itu menyusul aturan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mewajibkan bendahara perangkat daerah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau Strata 1 (S1).

Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi bersama Universitas Widya Gama Mahakam guna membahas pelaksanaan program RPL bagi tenaga tata usaha dan manajemen di lingkungan Pemkab Paser.

“Beberapa poin yang dihasilkan yakni terkait pembiayaan pendidikan sebesar Rp38 juta per mahasiswa dan juga langkah-langkah dari pihak universitas dalam mendampingi para calon mahasiswa,” kata Zulkifli, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan program tersebut bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga keuangan di perangkat daerah yang telah lama mengabdi.

“Ini juga bentuk reward bagi tenaga keuangan yang ada di perangkat daerah Kabupaten Paser atas kontribusinya kepada daerah selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Paser, Basri Mansyur, menilai peningkatan kompetensi melalui program RPL sangat penting, tidak hanya bagi ASN sektor keuangan, tetapi juga bagi tenaga pendidik dan manajemen di daerah.

Menurutnya, masih banyak sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Paser yang menduduki posisi strategis, baik di sekolah maupun instansi pemerintah, namun belum memiliki gelar sarjana.

“Kita masih menemukan banyak guru, khususnya PAUD, yang pendidikan terakhirnya SMA. Padahal saat ini salah satu syarat sertifikasi adalah minimal S1,” jelasnya.

Basri menambahkan, program RPL juga menjadi langkah penting untuk memenuhi ketentuan terbaru KemenPAN-RB terkait standar pendidikan bendahara perangkat daerah.

Ia menyebut bendahara yang belum memiliki gelar S1 berpotensi mengalami penurunan kelas jabatan dari kelas 7 menjadi kelas 5.

“Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masing-masing bendahara atau pembantu bendahara di perangkat daerah,” jelasnya.

Selain menjaga jenjang karier ASN, peningkatan kompetensi melalui program RPL diharapkan mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui SDM yang lebih kompeten.

“Hal ini penting sebagai upaya mendorong peningkatan IPM, rata-rata lama sekolah, juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah melalui peningkatan SDM atau pengajar,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Nash
Editor: Agus S