Penajam Paser Utara – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Dalam paripurna itu, DPRD memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kabupaten PPU beserta seluruh OPD-nya. Salah satunya pada Dinas Perikanan (Diskan) PPU agar lebih serius mengembangkan sektor perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung.
“Salah satu catatan kami untuk Pemkab, terutama leading sektor Dinas Perikanan, adalah mendorong pembangunan TPI. Ini penting untuk mendukung sektor perikanan kita,” ujar Thohiron yang juga masuk dalam Pansus LKPJ.
Ia menyebut, potensi perikanan di PPU cukup besar, dengan produksi mencapai sekitar 18.000 ton. Namun, ketiadaan TPI yang memadai membuat hasil tangkapan nelayan lebih banyak dipasarkan ke luar daerah.
“Kalau kita punya TPI, hasil tangkapan itu bisa dilelang di daerah sendiri. Ada retribusi yang masuk ke daerah. Selama ini kan banyak yang dijual ke luar,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan potensi PAD dari sektor perikanan belum tergarap optimal. Padahal, keberadaan TPI dapat mendorong sistem perdagangan yang lebih terpusat dan terkontrol.
Menurutnya, rencana pembangunan TPI sebenarnya telah dibahas sebelumnya, termasuk di wilayah Babulu yang direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage. Namun, hingga kini realisasinya belum berjalan oleh Diskan PPU sebagai leading sector-nya.
“Memang sudah ada wacana sebelumnya, tapi fasilitas yang ada belum layak dan belum bisa menunjang kebutuhan nelayan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan TPI baru. Namun, proyek tersebut masih terkendala akses jalan menuju lokasi.
“Lahannya sudah ada, tapi akses jalannya belum memadai. Itu yang jadi kendala saat kita ajukan ke pusat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei pemerintah pusat, ketersediaan akses jalan menjadi syarat penting dalam mendukung pembangunan TPI. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, pengajuan bantuan anggaran sulit direalisasikan.
“Makanya kami dorong supaya akses jalannya diperbaiki dulu. Kalau itu sudah siap, peluang bantuan dari kementerian terbuka,” tegasnya.
DPRD PPU berharap rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti, mengingat sektor perikanan dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensinya besar. Tinggal bagaimana kita siapkan infrastrukturnya agar bisa dimanfaatkan maksimal untuk daerah,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat

