DP3AP2KB PPU Ikut Dorong Target ARG Kaltim

admin3

-

17/10/2023

DP3AP2KB PPU Ikut Dorong Target ARG Kaltim

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) ikut mendorong target Anggaran Responsif Gender (ARG) Kalimantan Timur (Kaltim).

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu cara untuk memberi kepastian bahwa melalui kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Bahwa perempuan, laki laki, anak, lansia, ibu hamil, dan disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam pembangunan.

Pada 2022 capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Kalimantan Timur yaitu 11,38 persen atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 4 persen. Sedangkan pada semester satu tahun 2023 masih berada jauh dibawah target 14 persen.

Mengingat pentingnya ARG dalam keberhasilan pembangunan, perangkat daerah harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada satupun yang terlewat. Perempuan dan laki laki mempunyai kesempatan yang sama dalam pembangunan.

“Untuk itulah DP3AP2KB Penajam Paser Utara (PPU) ikut mendorong hal tersebut,” kata Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin.

Upaya yang sudah dlakukan yaitu bekerjasama dengan BPSDM melaksanakan Dilkat PPRG bagi Kasubbag Perencanaan setiap perangkat daerah. Penguatan PPRG perangkat daerah baik pengelola kegiatan maupun vocal point. Pendampingan perangkat daerah melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klinik Si Gen) yang berada di DKP3A Kaltim

Lebih lnajut, saat ini terdapat kesenjangan pembangunan dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan hukum. Hal tersebut yang mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur masih dibawah rata-rata nasional.

“Ini menjadi tugas bersama untuk meningkatkan capaian IDG dan IPG Kaltimantan Timur. Dan berharap, perangkat daerah yang menjadi anggota pokja PUG dapat berpartisipasi secara optimal untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan,” tutupnya. (ADV/RM)

Pranata Humas Pemkab PPU Ikuti Workshop Se-Kaltim

admin3

-

17/10/2023

0

Pranata Humas Pemkab PPU Ikuti Workshop Se-Kaltim

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengirimkan pejabat fungsional hubungan masyarakat (Humas) untuk peningkatan kompetensi kehumasan. Dalam kegiatan Workshop Pranata Humas yang digelar DIskominfo Kaltim, Selasa (17/10/2023)

Adapun yang dikirmkan dalam kegiatan kali ini selain pegawai humas, juga pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU yang membidangi jabatan fungsional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan setelah adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, telah banyak peraturan baru yang mencabut peraturan lama. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait kebijakan tersebut termasuk peraturan mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional.

“Berdasarkan peraturan tersebut juga, mulai 2023 angka kredit konvensional juga diperoleh dari penilaian kerja dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga tidak ada lagi penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK),” ucapnya.

Workshop Pranata Hubungan Masyarakat Seluruh Kaltim 2023 digelar di Balikpapan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pranata humas serta menyamakan persepsi mengenai beberpa mekanisme. Seperti penyesuaian angka kredit konvensional yang dikonversikan ke dalam angka kredit integrasi serta penetapan angka kredit integrasi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, sosialisasi mengenai peraturan baru yang dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Workshop ini juga menambah pengetahuan peserta mengenai media sosial dan pelayanan publik dengan menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Hairunnisa.

Faisal menyebut bahwa kebijakan penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional pranata humas harus diikuti dengan penyetaraan pengetahuan mengenai kehumasan. Ia berharap para pranata humas hasil penyetaraan dapat terus meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.

“Ini merupakan tantangan bagi pranata humas dan PR bagi kami dalam penyetaraan dari berbagai latar pendidikan,” tutup Faisal. (ADV/SBK)

Hetifah Fasilitasi Desa Wonosari jadi Desa Wisata di IKN Lewat Pelatihan dan Pendampingan

admin3

-

17/10/2023

0

Hetifah Fasilitasi Desa Wonosari jadi Desa Wisata di IKN Lewat Pelatihan dan Pendampingan

PPU – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terus melakukan dorongan terhadap kemajuan indutri pariwisata di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Kali ini, dia mengajak Politeknik Pariwisata Makassar ke Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Para akademisi itu diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan serta pendampingan ke pelaku pariwisata di desa ini untuk meningkatkan kompetensinya. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi “pemain utama” dalam pindahanya pusat negara ke Kaltim.

“Bimtek merupakan media untuk bersinergi, membuat rencana bersama, dan action plan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada warga Kaltim saat ini sangat penting, khususnya yang berada di sekitar IKN. Agar jangan hanya jadi penonton,” ujarnya, Selasa (17/10/2023).

Penguatan kapasitas ini secara khusus mengangkat tema “Ekonomi Tumbuh dan Bangkit Melalui Kebangkitan Desa Wisata yang Terkelola dengan Baik”. Dimaksudkan agar nantinya IKN dapat menyerap tenaga kerja dan buka kesempatan usaha bagi warga lokal.

Menurut Hetifah, IKN merupakan peluang besar yang dapat memicu perkembangan di wilayah PPU. Di sisi lainnya, pembangunan di PPU juga harus memiliki berdampak positif bagi masyarakat.

“Jangan sampai hadirnya IKN menjadikan warga tidak sejahtera, sebab hal ini memprihatinkan. Terus terang saya sangat sedih kalau IKN ada, tapi banyak warga PPU yang menganggur. Jangan sampai itu terjadi,” sebut dia.

Adapun peserta pelatihan kali ini diikuti oleh 60 peserta, berasal dari kalangan kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna, Bumdes, BPD, aparatur desa, PKK dan pelaku usaha homestay. Paparan materi disampaikan oleh tim Poltekpar, Muh. Arifin dan Nursalam dan Ketua Asosiasi Desa Wisata se-Indonesia (Asidewi), Andi Yuwono.

Lebih lanjut, Hetifah menegaskan karena adanya IKN, Kaltim kini telah menjadi sorotan dunia. Sehingga kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk dapat bersaing sebagai masyarakat lokal yang unggul sangat besar.

Pilihan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam penilaiannya merupakan hal yang tepat. Terlebih, Desa Wonosari memiliki destinasi Goa Batu Tapak Raja yang saat ini sedang berkembang dan memiliki prospek yang sangat baik ke depan.

“Bimtek ini diharapkan menjadi kegiatan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa hadirnya IKN tidak membuat warga Wonosari menjadi penonton dan berujung tidak sejahtera,” pungkas Hetifah. (SBK)

Pemkab PPU Dorong KCP BNI Sepaku Kembangkan Pembangunan di Sekitar IKN

admin3

-

17/10/2023

0

Pemkab PPU Dorong KCP BNI Sepaku Kembangkan Pembangunan di Sekitar IKN

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mendukung hadirnya industri perbankan di wilayah Kecamatan Sepaku. Hal ini memastikan adanya dukungan finasial warga di sana dalam mengembangkan usahanya.

Sekkab PPU, Tohar menghadiri kegiatan Grand Opening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sepaku, kabupaten PPU, Selasa, (17/10/2023). Ia mengatakan
pemerintah daerah menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran BNI yang telah berkontribusi dalam upaya mendorong pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

“Keberadaan BNI di Sepaku tentunya akan sangat relevan dalam mendukung infrastruktur finansial yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi dan investasi di sekitar kawasan ini,” ujarnya.

Selain itu, BNI KCP Sepaku ini juga merupakan salah satu langkah menuju pembangunan yang lebih besar dan berdampak luas di wilayah PPU. Terutama dengan adanya proyek monumental, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku tambah dia tidak hanya menjadi proyek nasional yang luar biasa, tetapi juga membawa potensi perkembangan signifikan bagi PPU,” jelasnya.

Selain itu, adanya BNI KCP Sepaku juga akan membantu para pelaku bisnis lokal dan nasional. Untuk dapat memiliki akses yang lebih mudah dan efisien, dalam pelayanan keuangan yang mendukung perkembangan proyek IKN.

“Saya yakin dan percaya bahwa BNI sebagai mitra finansial yang handal, akan dapat berperan penting dalam mendukung transaksi keuangan, investasi, dan perkembangan usaha di sekitar kawasan IKN Nusantara,” terang Tohar.

Sementara itu Direktur Network dan Services PT BNI Persero Tbk, Rony Venir berharap BNI mampu berkontribusi bagi daerah khususnya di PPU. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan BNI KCP Sepaku telah melalui tahapan dengan konsep yang berbeda.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya BNI di kecamatan sepaku ini bisa meningkatkan perekonomian di wilayah IKN, khusus nya di kecamatan sepaku, kabupaten PPU,” tutupnya. (ADV/SBK)

Diskominfo PPU Gelar Sosialisasi SP4N-LAPOR! di Kecamatan Waru

admin3

-

17/10/2023

0

Diskominfo PPU Gelar Sosialisasi SP4N-LAPOR! di Kecamatan Waru

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!) pada kelurahan dan desa di Kecamatan Waru,Selasa (17/10/2023).

Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang, mengatakan saat ini kita memasuki era keterbukaan informasi. Sehingga dengan tujuan pemerintah kaitannya dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kita dituntut untuk serba tahu dan serba bisa.

“Agar pemahaman kita sama terhadap keterbukaan informasi publik dan menjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu berikan sosialisasi terkait kebebasan berpendapat, melaporkan, dan kebebasan mengadukan sesuatu,” ungkapnya .

Sosialisasi SP4N-LAPOR! merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di empat kecamatan se-PPU. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat setempat.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik dan terakumulasi keingintahuan bapak ibu terhadap SP4N-LAPOR! serta ucapan terima kasih kepada Kecamatan Waru telah memfasilitasi kegiatan ini,” tutur Herlambang.

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo PPU Roinald Pagayang menambahkan sosialisasi SP4N-LAPOR! untuk mengenalkan aparat desa/kelurahan adanya aplikasi. Yang dapat dijadikan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional.

“Melalui SP4N pemerintah daerah mendapatkan masukan dari masyarakat, penyelenggara memiliki kesempatan melakukan segala macam perbaikan, penyelenggara pelayanan publik memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sebuah peluang untuk memulihkan dan meningkatkan kepuasan serta masyarakat percaya pada kinerja pemerintah dan membangun citra positif di mata masyarakat,”ungkapnya .

Lebih lanjut, SP4N-LAPOR! bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat. Secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik,

“Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Roinald.

Nantinya lanjut Roinald masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan aspiranya melalui laman website www.lapor.go.id. Atau melalui SMS dengan ketik PPU (spasi) isi laporan kirim ke 1708 serta malalui aplikasi android yang dapat di download di Play Store dan App Store untuk iOS.

“Diharapkan layanan aspirasi dan pengaduan SP4N-LAPOR) menjadi satu-satunya kanal aduan layanan publik yang berbasis digital dan digunakan seluruh instansi Pemerintah,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pj Bupati PPU Hadiri Rakor APKASI Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah

admin3

-

17/10/2023

0

Pj Bupati PPU Hadiri Rakor APKASI Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun hadir dalam kwgiatan Koordinasi Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah di Kantor Apkasi, Sahid Sudirman Centre pada Selasa pagi, (17/10/2023). Koordinasi ini didasari oleh Memorandum of Understanding (MoU) antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan 21 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Pertemuan itu juga berkaitan dengan kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah. Serta pelaksanaan Simposium Nasional dan Focus Group Discussion Program Beasiswa Indonesia Emas di Jakarta sebelumnya.

Hal ini bertujuan untuk mendukung perwujudan pengembangan sumber daya manusia unggul di daerah. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam membangun daerah, terutama PPU.

“SDM merupakan prioritas untuk membangun daerah terutama PPU, agar sejalan dengan hadirnya pemindahan dan pembangunan Ibukota Nusantara di sebagian daerah tersebut,” ungkapnya.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengumumkan pemberian 5.000 kuota beasiswa untuk putra-putri daerah berprestasi di seluruh Indonesia. Diberikan untuk yang ingin mengejar pendidikan tinggi di PTN melalui Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah.

Adanya beasiswa ini bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan menarik dan mendukung bakat-bakat lokal terbaik. Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan di daerah.

Kemudian, pentingnya program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah juga guna menjawab kesenjangan pendidikan antar daerah. Ini juga sebagai upaya untuk menyikapi era globalisasi yang menekankan keterampilan teknologi.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten PPU, dimana animo masyarakat cukup tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi. Tetapi hambatan ekonomi masih menjadi masalah.

“Saya berharap agar Kabupaten PPU memiliki kuota beasiswa yang besar untuk menampung jumlah pendaftar yang tinggi di PPU,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina APKASI, Sokhiatulo Laoli menyoroti seriusnya permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di luar pulau Jawa. Faktor-faktor seperti akses terbatas ke perguruan tinggi dan kekurangan guru telah memengaruhi kualitas SDM di daerah tersebut.

“Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah diharapkan menciptakan generasi terbaik daerah yang akan berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan di masa depan. Sokhiatulo berharap program ini akan sukses berkat kerja sama antara anggota APKASI, mitra, PTN, dan kementerian terkait,” tutupnya. (ADV/SBK)

Pemkab PPU Gelar Rapat Terpadu Bersama KLHK Tangani Karhutla

admin3

-

17/10/2023

0

Pemkab PPU Gelar Rapat Terpadu Bersama KLHK Tangani Karhutla

PPU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 2023 ini masih terbilang tinggi. Untuk itu, Pemkab PPU berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan dan pencegahannya.

Menurut data pusat pengendalian dan operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, kejadian karhutla dalam rentang waktu 2023 sebanyak 90 kali. Dengan total luas sebanyak 208,35 hektare.

“Untuk menekan intensitas karhutla tersebut Kami kembali mengambil langkah cepat dan tepat dengan melakukan koordinasi terpadu,” ujar Pj Bupati PPU, Makmur Marbun (17/10/2023).

Adapun pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Thomas Nifinluri. Kemudian juga dengan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan Yudho Sekti Mustiko, Kepala Seksi wilayah III Kaltimtara Balai PPl Wilayah Kalimantan.

Makmur mengatakan tingginya intensitas karhutla di wilayah PPU memerlukan tindakan konkret dalam menekan tingginya kasus tersebut. Untuk menekannya, sambungnya, perlu adanya berkolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

“Ini merupakan langkah proaktif, menjaga kelestarian alam dan melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin timbul,” jelasnya.

Dari komunikasi itu, diketahui KLHK siap mendukung kekuatan personil sarana dan prasarana. Serta melakukan upaya pencegahan karhutla secara permanen dengan melakukan indentifikasi pemantauan dan deteksi dini di wilayah yang rawan.

Selain itu, Pemkab PPU juga akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana penanganan karhutla secara bertahap. Kemudian juga akan dibentuk lagi tim tangguh bencana, yang diawali dengan pembentukan desa tangguh bencana (destana).

Kemudian juga dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api ( MPA). Serta Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang merupakan bagian dari program pembentukan destana.

“Tetap dengan melakukan harmonisasi program Kementerian Lingkungan LHK dengan program BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan,” pungkas Makmur. (ADV/SBK)

Pemkab PPU Komitmen Implementasikan PUG di Lingkungan Kerjanya

admin3

-

16/10/2023

0

Pemkab PPU Komitmen Implementasikan PUG di Lingkungan Kerjanya

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) telah berupaya untuk keberpihakan pengarusutamaan gender (PUG). Selain melalui peraturan, juga mengimplementasikan di lingkungan pemerintahan daerah.

Sekkab PPU, Tohar mengatakan PUG bukan hanya menjadi isu lokal di lingkup kabupaten. Melainkan isu nasional yang harus bisa dipahami secara bijak.

Menurutnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan gender sudah menjadi hal mutlak dilakukan. “Isu nasional dalam hal pengarusutamaan gender harus dipahami secara proporsional, jadi pengarusutamaan gender ada bagian dari kinerja yang harus ada keberpihakan dengan gender,” katanya, beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan keberpihakan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender yang paling monumental adalah bangunan. Sedangkan saat ini beberapa bangunan kantor pemerintah daerah yang melakukan pelayanan publik.

“Makanya kaitannya dengan ini bangunan-bangunan badan publik yang orientasinya pelayanan langsung itu sudah mempersyaratkan adanya keberpihakan kepada gender,” ucapnya.

Tohar menyadari bahwa pengarusutamaan gender tak hanya berbicara soal jenis kelamin, melainkan kebutuhan khusus seperti disabilitas dan lainnya. Pun mengakui bahwa sudah ada beberapa kantor yang menurutnya telah berpihak kepada pengarusutamaan gender.

“Kantor tersebut sebagian memperhatikan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas, kemudian ibu menyusui dan lainnya. Nah ini sebagian besar sudah ada seperti di capil dan perizinan, bagaimana di kantor itu ada ruang laktasi untuk menyusui anak,” tutup Tohar. (ADV/RM)

Pemkab PPU Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat Tahap II di Babulu

admin3

-

16/10/2023

0

Pemkab PPU Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat Tahap II di Babulu

PPU – Peringati Hari Pangan Sedunia ke-43 yang digelar secara serentak dalam Gerakan Pangan Murah di 441 titik di tanah air. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu daerah yang dipilih oleh Pemprov Kaltim dalam menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin (16/10/2023).

Dalam kegiatan itu, Pemkab PPU sekaligus dilaksanakannya Lounching Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Pusat (CPP) Tahap II. Yakni dengan menyalurkan beras dalam periode Oktober 2023 di wilayah Kecamatan Babulu.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan kegiatan ini yang pertama dilakukan di Kabupaten PPU. Adapun beras CPP yang didistribusikan ini diperuntukkan bagi 2.889 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Hari ini kita bersama seluruh unsur pemerintah Provinsi, Pemkab PPU dan Forkopimda dan lintas sektor terkait melaunching distribusi cadagan pangan pemerintah pusat tahap II. Yang hari ini masing-masing memperoleh 10 kilogram beras selama tiga bulan serta jumlah yang disalurkan di Kecamtan Babulu sebanyak 86,7 ton,” ungkapnya.

Makmur menerangkan dasar kegiatan ini dilakukan ialah guna mejaga stabilitas pangan dan inflasi nasional. Termasuk dilakukannya gerakan pangan murah dengan sejumlah komiditas pangan yang ada kepada masyarakat.

“Kegiatan pangan murah ini adalah suatu langka dalam upaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, dengan menggandeng semua pihak terkait tanpa terkecuali. Karena ini adalah kunci dalam menjaga ketersedian pangan, stabilitas harga harga pangan yang berdampak dengan pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan arahan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Oleh karena, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan baik bagi masyarakat. Khususnya yang berstatus miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.

“Adanya Gerakan Pangan Murah ini ialah untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, dibawah harga pasar serta menjaga ketersediaan bahan pangan,” tutupnya. (ADV/SBK)

Dukung Gerakan Anti Nakoba, Pemkab PPU Gelar Tes Urine Ratusan Pegawai

admin3

-

16/10/2023

0

Dukung Gerakan Anti Nakoba, Pemkab PPU Gelar Tes Urine Ratusan Pegawai

PPU – Ratusan pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Setkab Penajam Paser Utara (PPU) jalani tes urine. Kegiatan itu digelar usai pelaksanaan apel pagi, Senin, (16/10/2023).

Tes urine ini digelar sesuai himbauan langsung Pj Bupati PPU, Makmur Marbun melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU. Dalam pelaksanaannya, ia juga langsung memantau jalannya tes urine yang digelar di Aula lantai I kantor bupati PPU ini.

“Melalui kegiatan ini, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada pegawai di lingkungan Pemkab PPU yang terlibat narkotika,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada pegawai yang menggunakan narkotika. Hal itu rencanannya juga akan dilakukan sebulan sekali atau setiap dua bulan sekali.

“Saya juga rencana nanti akan melakukan tas urin berkala apakah setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Makmur tidak ingin ada perangkatnya yang terjerat dengan penyalahgunaan narkotika. Jika ada yang didapatkan maka ia akan langsung menyerahkan untuk diproses hukum.

Seperti diketahui, sebelumnya juga ada balai rehabilitasi untuk para korban narkotika, hasil kerjasama Pemkab PPU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU. Balai tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU dan Rumah Sakit Pratama Sepaku.

“Korban penyalahgunaan narkotika, bisa direhabilitasi medis dan sosial di tempat tersebut. Juga dimaksudkan sebagai pencegahan bertambahnya jumlah pengguna narkotika,” tutup Makmur. (ADV/SBK)