Beranda blog Halaman 740

Budisatrio Dukung Modernisasi Alat Pertanian PPU untuk Penyangga Pangan IKN

PPU – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono datang ke Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama dengan rombogan duta besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia. Kedatangan mereka untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan ibu kota negara baru dan progresnya.

Membersamai mereka perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN. Selain itu juga ada jajaran pemerintahan daerah, yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Asisten I Setkab PPU Sodikin, Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin juga para kepala desa yang ada di Sepaku.

“Kami tadi membawa teman-teman dari kedutaan besar Amerika Serikat, yang ingin meninjau Titil Nol IKN. Kami dijelaskan proses dan tahapan, serta poin pembangunan IKN, menjadi kota yang smart dengan konsep forest city,” ujarnya, Jumat (3/3/2023).

Dalam kesempatan itu pula, deretan kepala desa juga menyampaikan harapan dan catatan serta tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat sekitar. Utamanya soal persiapan SDM, keterampilan dalam menghadapi IKN, jangan sampai kalah bersaing dengan pekerja dari luar PPU.

“Mereka meminta ada sentuhan untuk pembangunan ke depan, infrastruktur, dan pangan. Ini menjadi catatan, bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak seperti pada lingkungan masyarakat setempat,” jelas Budi.

 

Ia menegaskan pemindahan IKN harus seiring dengan percepatan kedaulatan pangan di daerah itu dan sekitarnya. Tak hanya dirinya, Komisi IV DPR RI juga akan berjuang membantu untuk mempercepat kedaulatan pangan seiring keberadaan IKN itu.

Wilayah yang menjadi fokusnya ialah daerah-daerah di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Khusus di PPU, sebutnya, selain menjadi pertanian berkelanjutan, juga dipersiapkan menjadi daerah penyuplai pangan untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Maksimalkan Infrastruktur pertanian, Kami dukung untuk terapkan konsep pertanian berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Budi.

Selama ini, sambungnya, DPR RI terus mengupayakan pembangunan kedaulatan pangan di Kaltim dengan menyalurkan berbagai alat mesin pertanian (Alsintan) kepada para petani. Dengan begitu pengelolaan ketersediaan pangan di IKN ini harus dilakukan secara modern, sehingga kedaulatan pangan terbangun maksimal.

“Kalau dari Kami sendiri, terus menyupport daerah penyangga IKN. Kami banyak memberikan bantuan alat pertanian modern. Kami harapkan ini bisa membantu kedaulatan pangan di Kaltim, khususnya di PPU,” pungkasnya. (SBK)

Jelang Musda Perbasi PPU, Pengurus Tegaskan Spesifikasi Calon Ketua

0

PPU – Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Penajam Paser Utara (PPU) segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Untuk menentukan kepengurusan masa jabatan 2023-2027 yang memiliki visi dan misi ideal.

Beberapa bakal calon ketua muncul dalam bursa penjaringan. Mulai dari kalangan pengusaha, aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Wakil Ketua Perbasi PPU, Mario menyatakan sampai saat ini para pengurus masih menyusun regulasi-regulasi. Untuk menjadi panduan pelaksanaan musda yang dijadwalkan pada Meret 2023 ini.

“Ada beberapa calon yang saat ini masuk bursa sudah mulai berkomunikasi dengan pengurus Perbasi PPU. Akan tetapi pencalonan ini pun belom dibuka secara resmi oleh pengurus Perbasi PPU,” ungkapnya Sabtu, (4/3/2023).

Mario yang juga Ketua Panitia Musda Perbasi PPU ini menerangkanpenyusunan regulasi ini sesuai keinginan para anggota untuk mendapatkan sosok yang tepat dalam membawa Perbasi PPU berkembang lebih jauh. Bukan hanya di tingkatan provinsi, namun hingga tingkat Nasional

Satu hal yang dikhawatirkan ialah adanya tunggangan politik kepentingan dalam penyelenggaraan Musda Perbasi PPU nanti. Tentu Mario menolak keras, alasannya olahraga dan para atlet bukan ajang untuk dipolitiki.

“Munculnya calon dari kalanan politisipun, Kami juga tidak akan menolak dalam pencalonannya. Yang kami tolak ialah politik yang dibawa ke dalam cabang olahraga ini. Mengingat 2024 akan diadakannya Pemilu. Terserah saja teman-teman Perbasi PPU berpolitik tapi jangan mempolitisi organisasi ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap Musda Perbasi PPU nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian mendapatkan calon-calon ketua dan pengurus yang memiliki semangat, visi dan misi serta spirit dalam pengembangan dan pembinaan atlet daerah.

“Jika memang ada pengurus perbasi yang ingin maju sebagai calon ketua Perbasi PPU yang baru, itu sangat baik. Di samping bukan hanya paham kondisi atlet-atlet basket saat ini, tetapi paham akan perkembangan basket yang ada di Kabupaten PPU. Sebab, tidak menutup kemungkinan pula calon-calon yang sudah berkomunikasi ini tidak paham akan perbasketan,” beber Mario.

Saat ini Perbasi PPU memiliki total 6 klub basket aktif di seluruh PPU dan memilik surat keputusan (SK) Perbasi PPU. Yakni 4 klub
di Kecamatan Penajam dan masing-masing 1 klub di Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu. (NRD)

Pemerintah Ajak Investor Jepang Bangun IKN dengan Skema KPBU

0

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dasarnya jelas dan sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemerintah Indonesia membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“OIKN mendukung para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme KPBU” ujar dia mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, melalui siaran pers, Jumat (3/3/2023).

Tahap pertama pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022 hingga 2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare (ha).

“Dari luas tersebut, 49 persen di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan,” kata Diana.

Terdapat tiga zona Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) di IKN, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan – Kesehatan – Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

“Hingga pekan kedua Februari 2023,  beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya 1,58 miliar dolar AS,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, detail pembangunan IKN meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan fasilitas utama pemerintahan.

Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

“Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan pemerintah membangun IKN,” pungkasnya. (Lip)

Jalur Kereta Pertama IKN Dibangun Setelah 2025

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mulai mengkaji jalur kereta api pertama di ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur. Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono pembangunan kereta pertama di IKN dimulai setelah 2025.

“Di IKN itu proyeksi kita memang masih di atas 2025. Itu yang paling dekat dan saat ini kita sedang menyusun studi dari trase tersebut,” ujar Djarot di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya potensi besar rute pertama jalur kereta api IKN adalah yang akan menghubungkan kawasan inti IKN dengan Balikpapan sebagai kota besar terdekat. Djarot menilai rute itu dipilih mengikuti arah pembangunan tol yang dibangun menuju IKN.

“Di IKN itu ada yang dari Balikpapan menuju IKN dan ke perkotaan IKN ini yang menjadi rencana Kemenhub untuk mendukung atau support IKN,” papar Djarot.

Dia melanjutkan pihaknya masih menimbang apakah kereta pertama di IKN nanti akan bersifat perintis atau penugasan PSO. Sebagai rute baru, ada peluang besar juga kereta pertama di IKN bakal berupa perintis.

“Apakah nanti akan menggunakan perintis atau PSO kita lihat setelah intinya selesai, kemudian paling akhir setelah menjelang dioperasikan, nanti kita hitung lagi bagaimana potensinya dan peluangnya,” ungkap Djarot.

“Yang jelas ada peluang untuk membiayai secara keperintisan karena merupakan suatu lokasi baru,” lanjutnya.

Soal berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk membangun kereta api pertama di IKN, Djarot mengatakan hal itu belum ditentukan. Pihaknya saat ini masih mematangkan proses pra feasibility study, khususnya untuk merampungkan potensi rute yang bakal dibuka.

“Kalau sudah masuk ke DED kita baru bisa mengetahui berapa biaya detail yang diperlukan untuk pembangunan kereta api di IKN,” ujar Djarot. (hal/ara/dtc)

Gembel PPU Buka Lapak Perpustakaan Jalanan di Taman Kantor Bupati

0

PPU – Sekelompok anak muda Penajam Paser Utara (PPU) yang tergabung dalam Komunitas Gemar Belajar (Gembel) kembali mengaktifkan lapak perpustakaan jalanan. Kegiatan yang sempat tertunda selama pandemi Covid-19 ini.

Kegiatan ini merupakan aksi untuk meningkatkan daya literasi bagi anak muda saat ini, khususnya yang berada di Benuo Taka. Maka itu lapak dibuka di Taman Depan Kantor Bupati Kilomter 9 Nipah-Nipah, tempat di mana muda-mudi kerap berkumpul.

“Saat ini Kami mulai bergerak lagi, setelah lama vakum selama pandemi. Rencananya Kami menggelar sebulan dua kali, setiap Jumat awal bulan dan akhir bulan,” ujar salah satu pegiat Gembel PPU, Eza Nugraha, Jumat sore (3/3/2023).

Setiap buka dulu, lapak baca ini terbuka untuk siapa saja yang hendak membaca buku gratis. Setidaknya ada 250 bacaan yang tersedia di lapak ini.

Gembel PPU sendiri bukanlah gerakan baru. Komunitas ini telah ada setidaknya sejak 2016 lalu. Berangkat dari rasa prihatin minimnya minat baca di PPU saat itu.

Salah satu pengagas perpustakaan Gembel, Achmad Fitriyadi mengatakan, di tengah perkembangan jaman saat ini banyak anak muda justru enggan membaca buku. Kemudian terlalu terpaku akan adanya gadget.

Oleh sebab itu pihaknya sengaja membentuk perpustakaan jalanan agar minat baca bisa kembali tumbuh. “Perpustakaan ini awalnya hanya dari obrolan dan diskusi bareng teman-teman kumpulan di klub vespa. Selain karena minimnya minat baca, tontonan yang saat ini kurang berkualitas juga membuat lunturnya budaya membaca buku,” jelasnya.

Koleksi buku yang ada di perpustakaan Gembel ini juga merupakan hasil kumpul-kumpul para anggota. Juga sumbangan dari berbagai pihak yang peduli akan adanya literasi.

“Kalau untuk buku, semua rata-rata sumbangan dan dari hasil kumpulan koleksi milik masing-masing anggota Komunitas Gembel,” tutupnya. (SBK)

Anggaran Pilkades Serentak PPU Berpotensi Bertambah

0

PPU – Selain pada jadwal pelaksanaan, adanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga bakal memengaruhi kebutuhan anggaran kontestasi Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) di Penajam Paser Utara (PPU). Beberapa hal krusial menjadi dasar perlu dana bertambah.

Diketahui, alokasi anggaran Pilkades sebelumnya yakni sekira Rp 500 juta. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Saidin menyebutkan perlu adanya petimbangan dalam menjamin keamanan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

“Saya yakin jelas ada penambahan dari yang kemarin apalagi bertepatan dengan pemilu pastilah pengamanan lebih ketat,” ujarnya Jumat (3/3/2023).

Pelaksanaan yang dijadwalkan pada Oktober 2023 ini masuk pada masa-masa persiapan Pemilu serentak 2024 mendatang. Selain pengamanan, pengawasan juga perlu untuk diperketat.

Meski begitu, Saidin belum dapat menyebutkan potensi kenaikan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang akan ditambahkan baru akan diketahui setelah tim pilkades terbentuk.

Kini pihaknya baru berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Polres PPU dan Kejaksaan Negeri Kejari) PPU, serta instansi lainnya untuk ikut terlibat dalam gelaran pilkades nantinya. Yang akan diikuti sebanyak 14 desa dan digelar serentak.

“Untuk persiapan saat ini, Kami masih akan berkomunikasi dengan lembaga keamanan dan ketertiban. Kami mau meminta pembentukan tim untuk pilkades,” tandasnya.

Dari 14 desa tersebut terdiri dari enam desa di Kecamatan Babulu. Dua desa di Kecamatan Penajam, satu desa di Kecamatan Waru dan lima desa di Kecamatan Sepaku.

Pilkades di PPU akan dipercepat pelaksanaannya karena bertepatan dengan masa pemilu. Sebelumnya pilkades direncanakan pada November 2023. Namun ada edaran Mendagri yang mengharuskan dilaksanakan lebih cepat.

“Ada surat edaran menteri bahwa bisa dilaksanakan sebelum November, akhirnya dilaksanakan Oktober 2023,” pungkas Saidin. (SBK)

MTQ Ke-18 Selesai, Kecamatan Penajam Berhasil Raih Juara Umum

0

PPU – Usai sudah gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2023. Tuan rumah Kecamatan Penajam, dalam ajang ke-18 ini berhasil meraih juara umum.

Penutupan resmi dilakukan oleh SekkabTohar Kamis malam, (9/3/2023) di arena utama Komplek Islamic Center Nipah-Nipah Penajam. Ia mengucapkan dalam konteks musabaqoh ini dalam syariat pelaksanaan syiar Islam, sesungguhnya semua peserta dan para pendukung pelaksana adalah pemenangnya.

“Artinya semua pihak yang terlibat langsung di dalamnya dan ikut berlomba, dengan demikian mereka dan beliau-baliaulah pemenangnya,” ucapnya.

Dengan berakhirnya gelaran ini ada harapan agar para pemenang bisa terus berlatih. Untuk melanjutkan kiprahnya mewakili PPU di ajang MTQ tingkat Kaltim ke-44.

Rencananya yang akan dilaksanakan di Kota Balikapapan pada Mei 2023 mendatang. Tentu dalam ajang itu Tohar menginginkan mereka bisa mengharumkan nama Benuo Taka hingga ke tingkat Nasional.

Kecamatan Penajam meraih juara umum berdasarkan SK LPTQ TK Kab PPU Th 2023 nomor 07/LPTQ-Kab.PPU/II/2023. Dengan perolehan nilai 44, yakni terbaik I nilai 20, terbaik II nilai 16, dan terbaik III nilai 8.

Sekkab PPU Tohar bersama Camat Penajam, Kahar Mashud saat enutupan MTQ Ke-18 PPU. (Humas PPU for MediaKaltimGroup)

Sementara Kecamatan Waru dengan raihan total nilai 21, dengan rincian terbaik I nilai 5, terbaik II nilai 2 dan terbaik III nilai 14. Lalu Kecamatan Babulu total nilai 29 dengan rincian terbaik I nilai 12, terbaik II nilai 13, dan terbaik III nilai 4. Serta Kecamatan Sepaku dengan total nilai 11, rinciannya terbaik I nilai 2, terbaik II nilai 3, dan terbaik III nilai 6.

Untuk MTQ ke-19 tingkat PPU 2024 selanjutnya, akan dilaksanakan di Kecamatan Waru. “Kami atas nama Pemkab PPU menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua pelaksana dan segenap kepanitiaan. Serta seluruh organisasi yang terlibat dalam suksesnya penyelenggaraan MTQ ini. Mudah-mudahan jerih-payah, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, Allah catat sebagai amal ibadah Kita semua,” pungkasnya. (SBK)

Respons Keluhan Jalan Rusak Jenebora-Gersik-Pantai Lango, Dinas PUPR PPU Turunkan Tim Survei

0

PPU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akhirnya merespons keluhan masyarakat terkait akses utama menuju Kelurahan Jenebora, Gersik dan Pantai Lango. Dengan melakukan survei di lokasi dan memastikan perbaikan dalam waktu dekat.

Kepala Bidang Binamarga di Dinas PUPR Petriandy Pasulu melalui Pengawas Jalan dan Jembatan, Heriyanto menuturkan pihaknya telah melakukan pengukuran bagian jalan. Timnya memastikan tingkat kerusakan dan panjang kerusakan yang ada.

“Setelah masuk permohonan, Kami turun ke sana untuk memastikan lokasinya. Setelah diukur diperkirakan kerusakan dan perlu diperbaiki sekitar 3 kilometer,” jelasnya, Kamis (2/3/2023).

Sebelumnya, Dinas PUPR telah mendapatkan laporan keluhan warga yang mengeluhkan kondisi jalan tersebut. Namun untuk melakukan kegiatan, pihaknya masih memerlukan pengajuan dalam bentuk proposal sebagai dasar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, dan permohononan mereka sudah masuk sebagai dasar kami bekerja. Sudah dipastikan jalan ini menjadi kewenangan kabupaten,” ungkapnya.

Pengawan Jalan dan Jembatan di Bidang Binamarga Dinas PUPR PPU, Hariyanto. (Deddy/RadarMedia)

Setelah proses pengukuran ini, Anto, sapaannya, memastikan perbaikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Adapun pengerjaan akan dilakukan oleh UPT PU Penajam, pun penggunaan anggarannya.

“Alat sudah mulai dipersiapkan untuk turun ke lapangan, karena mengingat proposal dari masyarakat sudah ada. Kemungkinan disposisinya akan langsung ke UPT PU Penajam, karena anggaran untuk penambahan agregat ada di UPT PU Penajam,” jelasnya.

Perbaikan yang akan dilakukan diperkirakan hanya pada kontruksi lapisan paling bawah (LPB). Jadi tindakan yang akan dilakukan yaitu penambahan agregat dan pengerasan saja.

Selain karena peningkatan di sana membutuhkan anggaran yang besar, juga ada beberapa alasan lain. Diantaranya ialah karena akses tersebut masuk dalam program jalan pendekat Jembatan Pulau Balang di Pemprov Kaltim.

“Awalnya kita melaksanakan program jalan itu, dikarenakan adanya program dari provinsi mereka mau tangani itu, mau menembuskan jalannya sampai ke Pulau Balang. Jadi Kita sudah dampingi, tapi sampai saat ini belum ada. Kami sudah menanyakan hal tersebut,” tutup Anto. (NRD/SBK)

DPRD PPU Apresiasi Prestasi Pemkab, Bijak; Jangan Berhenti di Adipura

0

PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Khususnya atas capainnya memperoleh penghargaan Piala Adipura kategori Kota Kecil.

Piala Adipura untuk kategori kota kecil tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ke Bupati PPU Hamdam pada gelaran Hari Peduli Sampah Nasional pada selasa (28/2/2023) di Jakarta. Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan.

“Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Pemkab PPU, Kepala Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Penajam Paser Utara, khususnya telah berjuang kerasnya” ujar Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, Kamis (2/3/2023).

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal Implementasi atas amanat UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2025;

Serta upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap wilayah. Oleh karenanya penghargaan adipura ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

“Meski begitu, ini juga menjadi cambuk bagi Kita sebagai kabupaten penerima Adipura. Kita jangan sampai terlena bahkan berleha-leha, Kita harus tetap berjuang mewujudkan lingkungan yang lestari. Peningkatan pendidikan terhadap pengelolaan sampah kepada masyarakat PPU tetap perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga tingkat kesadaran masyarakat PPU terhadap pentingnya pengelolaan sampah tetap meningkat,” jelasnya.

Untuk diketahui Pemkab PPU mendapatkan penghargaan Piala Adipura kali ini setelah terakhir kalinya mendapatkan piala penghargaan tersebut pada tahun 2017 silam. Ia berharap tidak hanya berhenti di Adipura saja, tetapi juga menuntut dari sektor-sektor lain perlu terus berinovasi agar mendapatkan prestasi yang sama.

“Terlepas dari persoalan Adipura, Kita juga mengingatkan kepada Pemkab masih banyak juga PR-PR terkait kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan. Artinya dengan adanya Adipura ini menjadi tolok ukur, bahwa Pemkab Kita sudah bergerak maju. Harapannya apa yang Kita dapatkan untuk kemaslahatan masyarakat PPU, serta untuk teman-teman kebersihan bisa mendapatkan bonus,” harapnya.

Bijak memastikan DPRD PPU akan terus mengawal apresiasi lebih bagi yang sudah bekerja keras untuk Piala Adipura ini. Pihaknya juga akan menyampaikan hal ini pada Pemkab PPU.

“Tentu juga harus ada apresiasi dalam bentuk penghargaan, itu yang pertama. Kedua mungkin penghargaan dalam bentuk lain yang diharapkan para pegawai yang sudah bekerja keras. Pemerintah harus memikir itu, dan Kami dari DPRD PPU juga akan terus mengawalnya,” tutup Bijak. (NRD)

Pemkab PPU Susun 5 Prioritas Pembangunan di 2024, Fokus Bangun Serambi Nusantara

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai tahap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mendatang. Hasilnya didapatkan 5 prioritas pembangunan daerah.

Sekkab Tohar membuka FKP RKPD 2024 di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Kamis (2/3/2023). Didamping oleh Asisten III Setkab PPU Bidang Administrasi Umum Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang PPU Fatmawati serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bapelitbang PPU Ade Rianto Embongbulan.

“FKP RKPD ini dilaksanakan guna menyerap saran, usulan serta masukan dalam rancangan RKPD Tahun 2024 kedepannya,” ungkap Tohar.

Dijelaskannya, saran dan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU akan menjadi penyempurna dari rancangan RKPD ini. Khususnya dalam pembanguan di 2024 mendatang.

Dasar penyusunan RKPD ini mengacu pada isu strategis. Seperti peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, peningkatan pelayanan infrastruktur, demi kesejahteraan masyarakat.

Tohar menyebutkan beberapa prioritas pembangunan daerah yang akan dilakukan tahun depan. Pertama peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kedua, eningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan. Kemudian stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Keempat penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan. Serta terakhir penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

“Pertimbangan kelima hal itu menjadi prioritas lantaran sesuai dengan kondisi kewilayahan di Kalimantan Timur, dan termasuk dalam kondisi terkini di daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya, tegas Tohat, prioritas pembangunan yang akan dilakukan nanti, akan terus dilakukan sinkronisasi dengan OPD terkait. Hal ini juga sebagai bentuk snergitas dalam mewujudkan rencana khusus Pemkab PPU menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dianggap perlu memberikan perhatian terlebih karena juga untuk menggali potensi PPU menjadi Serambi Nusantara,” pungkasnya. (SBK)