Beranda blog Halaman 6

Wali Kota Dorong Percepatan Operasional Terowongan Samarinda

redaksi
-
0
Wali Kota Dorong Percepatan Operasional Terowongan Samarinda

SAMARINDA – Proses pembangunan Terowongan Samarinda kini memasuki tahap akhir sebelum resmi difungsikan untuk masyarakat. Setelah seluruh pekerjaan fisik dinyatakan rampung, Pemerintah Kota Samarinda kini fokus menyelesaikan proses perizinan laik fungsi sebagai syarat utama operasional terowongan.

Tahapan tersebut menjadi fase paling krusial karena menyangkut aspek keamanan dan kelayakan struktur sebelum infrastruktur bawah tanah itu dibuka untuk publik.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terowongan Samarinda, Rezky Samudra Aprilyan, mengatakan saat ini tim teknis masih melakukan penyamaan persepsi bersama pihak Balai Kementerian dan tenaga ahli konstruksi.

“Kalau terowongan sendiri sampai sejauh ini sedang dalam proses perizinan laik fungsi. Sampai hari ini kami sudah beberapa kali meeting. Terakhir terkait persamaan persepsi antara tenaga ahli dari BKJTK (Badan Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan). Setelah ini akan ada proposal pengujian,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Proposal tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan pengujian lapangan yang mengacu pada standar operasional prosedur terbaru Direktorat Jenderal tahun 2025.

Rezky menjelaskan, proses evaluasi hingga terbitnya izin laik fungsi memiliki batas waktu maksimal 69 hari kerja sejak proposal pengujian disetujui.

“Iya harus cepat, karena kalau sudah masuk proposal, kalau tidak salah ada tenggat 69 hari kerja untuk seluruh perizinan itu selesai,” katanya.

Meski Pemerintah Kota Samarinda menargetkan terowongan segera dioperasikan untuk membantu mengurai kemacetan, pihak teknis menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

“Pak Wali minta kalau bisa cepat dioperasikan. Tapi memang sekarang masih fokus mengejar perizinan. Kalau ada revisi, sehari dua hari langsung kami kirim lagi,” jelasnya.

Rezky menyebut proses pengurusan izin sebenarnya telah dimulai sejak Maret 2026 dan sudah melalui beberapa kali rapat koordinasi bersama pihak Balai Kementerian.

Namun proses sempat mengalami penyesuaian setelah pemerintah pusat menerbitkan regulasi baru pada Desember lalu yang mengubah mekanisme perizinan dari persetujuan desain menjadi langsung fokus pada izin laik fungsi.

Dalam tahap pengujian nanti, salah satu indikator utama yang menjadi perhatian ialah potensi deformasi atau pergerakan struktur di dalam terowongan.

“Iya, memastikan bahwa struktur terowongan aman dan siap dioperasikan. Paling utama deformasi di dalam terowongan. Kalau di dalam ada pergerakan, itu yang jadi perhatian utama,” tegas Rezky.

Jika nantinya ditemukan adanya pergerakan struktur yang melebihi ambang toleransi, maka evaluasi teknis lanjutan wajib dilakukan sebelum izin operasional diterbitkan.

Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh tahapan pengujian dan administrasi dapat berjalan lancar sehingga terowongan yang menjadi salah satu proyek strategis daerah tersebut segera dapat dimanfaatkan masyarakat. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Rolling Vespa dan Festival Musik Meriahkan Samarinda Mods Mayday 2026

admin3
-
0
Rolling Vespa dan Festival Musik Meriahkan Samarinda Mods Mayday 2026

SAMARINDA – Ribuan scooterist dari berbagai daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) memadati jalan-jalan utama Kota Samarinda dalam kegiatan rolling Vespa yang menjadi puncak kemeriahan Samarinda Mods Mayday 2026, akhir pekan, Minggu (31/5/2026).

Konvoi ratusan Vespa dari berbagai generasi dan model itu bergerak tertib melintasi sejumlah ruas jalan kota sebelum berakhir di Temindung Creative Hub. Kehadiran para scooterist menarik perhatian masyarakat yang memadati sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan kendaraan khas asal Italia tersebut.

Suasana penuh keakraban dan persaudaraan terasa sepanjang kegiatan. Tidak hanya diikuti komunitas Vespa dari Samarinda, rolling juga dihadiri scooterist dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang datang untuk merayakan kebersamaan dalam semangat Mods Mayday.

Ketua Panitia Samarinda Mods Mayday 2026, Yudi Adi Prabowo, mengatakan kegiatan tersebut memang dirancang sebagai wadah yang mampu menyatukan komunitas, pelaku usaha kreatif, serta masyarakat dalam suasana yang positif dan produktif.

“Bukan hanya sekadar ajang kumpul komunitas, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi, kreativitas, hiburan, dan aksi sosial. Kami ingin kegiatan ini memberikan pengalaman yang positif sekaligus mempererat persaudaraan antar komunitas,” ujarnya.

Menurut Yudi, persiapan kegiatan dilakukan selama beberapa pekan bersama berbagai komunitas dan relawan. Dukungan sponsor, media partner, pemerintah daerah, serta berbagai pihak turut berkontribusi sehingga rangkaian acara dapat berjalan lancar.

Selain rolling Vespa, Samarinda Mods Mayday 2026 juga menghadirkan konser musik ska dan reggae, bazar UMKM, donor darah, sarasehan komunitas, kontes Vespa, hingga pameran Vespa klasik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Yudi berharap momentum perayaan 10 tahun SKAwan Samarinda dan 11 tahun Kutu Vespa Samarinda tersebut dapat semakin mempererat solidaritas komunitas yang selama ini tumbuh di Kalimantan Timur.

“Harapan kami SKAwan Samarinda dan Kutu Vespa Samarinda bisa terus menjadi rumah bersama bagi para pecinta Vespa dan musik alternatif. Semoga persaudaraan yang sudah terjalin selama ini semakin kuat dan seluruh scooterist yang hadir bisa membawa pulang kenangan baik, semangat kebersamaan, serta terus menjaga budaya saling menghormati di jalan maupun di komunitas,” katanya.

Ia berharap Samarinda Mods Mayday dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif bagi komunitas, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata di Kalimantan Timur.

Dengan antusiasme ribuan peserta dan tingginya partisipasi komunitas, Samarinda Mods Mayday 2026 menjadi salah satu perhelatan komunitas scooterist terbesar di Kalimantan Timur tahun ini sekaligus menunjukkan kuatnya budaya persaudaraan yang telah lama melekat dalam dunia Vespa.

Ia berharap Samarinda Mods Mayday dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi komunitas, pelaku UMKM, dunia kreatif, dan sektor pariwisata Kalimantan Timur.

“Semoga Samarinda Mods Mayday terus tumbuh lebih besar setiap tahun dan menjadi ruang bertemu bagi seluruh komunitas dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh persaudaraan,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Hadapi Tekanan Fiskal, Desa di PPU Diminta Kembangkan Potensi Lokal

admin3
-
0
Hadapi Tekanan Fiskal, Desa di PPU Diminta Kembangkan Potensi Lokal

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor membuka Seminar Nasional Festival Inovasi Daerah yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Setkab PPU Nicko Herlambang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Tita Deritayati, Kepala Cabang Bankaltimtara, dosen MBKIK SPS Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna, pakar marketing dan branding Yuswohady, serta para kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU.

Mengusung tema “Kolaborasi Cerdas Mewujudkan Inovasi Nyata dan Village Branding Berdaya Saing”, seminar tersebut membahas penguatan inovasi desa di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah.

Dalam sambutannya, Mudyat Noor mengatakan desa tidak hanya dituntut membangun infrastruktur, tetapi juga harus mampu menggali potensi lokal, membangun identitas wilayah, dan menciptakan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten PPU mendorong seluruh pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal melalui inovasi dan kolaborasi antar-desa. Langkah ini dinilai krusial guna menghadapi keterbatasan fiskal dan dampak ekonomi global yang memicu pemotongan dana desa,” jelas Mudyat Noor.

Menurutnya, ketergantungan terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jangka panjang dapat menjadi tantangan bagi keberlanjutan pembangunan desa. Karena itu, pemerintah desa diminta menyusun program yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

“Dibutuhkan satu kolaborasi atau konsorsium umum. Ketika ada keunggulan yang sama dimiliki oleh beberapa desa, dengan modal yang besar bisa saling bekerja sama untuk satu kegiatan usaha yang produknya bisa dijual ke luar,” ujarnya.

Ia mencontohkan kerja sama antardesa dapat dikembangkan di berbagai kecamatan, mulai dari Babulu, Waru, Penajam hingga Sepaku. Desa pesisir, menurutnya, dapat fokus mengembangkan sektor kelautan dan pariwisata bahari, sedangkan desa agraris didorong meningkatkan produktivitas pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

“Pemerintah daerah mengingatkan bahwa pembangunan tingkat kabupaten tidak akan berhasil tanpa adanya kemandirian di tingkat desa. Melalui seminar ini, seluruh pemangku kepentingan dan kepala desa diharapkan fokus mengeksplorasi sumber daya yang ada demi mewujudkan pelayanan minimal masyarakat yang optimal,” tegas Mudyat.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha diperlukan untuk melahirkan gagasan dan solusi yang mampu mendorong desa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi di bidang pariwisata, UMKM, budaya, pertanian, hingga ekonomi kreatif perlu dikembangkan dengan strategi yang tepat agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Selain pengembangan ekonomi, konsep village branding juga dinilai penting untuk membangun identitas dan citra positif desa. Desa yang memiliki karakter dan keunggulan yang jelas akan lebih mudah menarik wisatawan, investor, maupun peluang pengembangan ekonomi lainnya.

“Pemerintah daerah mengingatkan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten tidak akan berhasil tanpa adanya kemandirian di tingkat desa. Seminar nasional ini diharapkan tidak menjadi ruang diskusi semata, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan inovasi daerah yang berkelanjutan di Kabupaten PPU,” tutupnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Blueprint City Branding PPU “Gerbang Nusantara” Fokus Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

admin3
-
0
Blueprint City Branding PPU “Gerbang Nusantara” Fokus Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor membuka Diseminasi Blueprint City Branding Kabupaten PPU di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah PPU Tohar, kepala perangkat daerah, para camat, tenaga ahli, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.

Mudyat mengatakan city branding menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun identitas dan citra daerah yang lebih terarah di tengah perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Melalui city branding ini kita ingin memperkuat citra daerah, meningkatkan daya tarik investasi, mendukung pengembangan sektor pariwisata, serta memperluas peluang pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” kata Mudyat.

Ia menjelaskan, penyusunan city branding mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, hingga Peraturan Bupati PPU Nomor 33 Tahun 2025 tentang Logo dan Tagline City Branding “Gerbang Nusantara” Kabupaten PPU.

Menurutnya, pengembangan city branding perlu disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, karakteristik wilayah, serta nilai lokal yang dimiliki Kabupaten PPU. Selain itu, kegiatan diseminasi juga ditujukan untuk menyamakan arah dan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam pengembangan identitas daerah.

Blueprint city branding tersebut juga mencakup rencana revitalisasi ruang publik sebagai bagian dari upaya memperkuat wajah kawasan perkotaan di Kabupaten PPU.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap penyusunan blueprint city branding dapat menjadi pedoman dalam pengembangan identitas daerah sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan menuju PPU sebagai “Gerbang Nusantara”.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Ade Rianto menjelaskan blueprint city branding PPU difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, investasi, dan ekonomi kreatif.

Menurut Ade, sejumlah rencana aksi jangka pendek telah disiapkan, seperti pengembangan desa wisata berbasis budaya, pembentukan kelembagaan desa wisata, hingga pembangunan fasilitas pendukung berupa homestay, galeri kerajinan, dan panggung seni budaya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan promosi wisata melalui platform digital, penyusunan kalender budaya, hingga pelatihan pemandu wisata lokal dan pengelolaan event budaya.

Pada sektor ekonomi kreatif, Pemkab PPU disebut telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

“Ke depan akan dilakukan penguatan regulasi, pembangunan ruang kreatif, promosi produk lokal, hingga pelatihan desain kreatif, konten digital, dan branding produk lokal,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Safari Jumat di Gunung Seteleng, Warga Masih Hadapi Masalah Air Bersih dan Penerangan Jalan

admin3
-
0
Safari Jumat di Gunung Seteleng, Warga Masih Hadapi Masalah Air Bersih dan Penerangan Jalan

PENAJAM PASER UTARA – Persoalan ketersediaan air bersih dan minimnya penerangan jalan kembali dikeluhkan warga Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Keluhan tersebut disampaikan langsung warga saat kegiatan Safari Jumat yang digelar Bupati PPU Mudyat Noor di Masjid Al-Ikhlas, Jumat (29/5/2026).

Salah satu warga, Sunarko, mengungkapkan distribusi air PDAM di wilayahnya selama ini kerap tidak lancar. Bahkan, air disebut baru mengalir pada tengah malam dan harus menggunakan pompa tambahan.

“Kadang-kadang air PDAM mengalir pukul 12 malam, itu pun harus pakai mesin pompa air. Tidak jarang yang keluar hanya angin,” keluh Sunarko.

Ia juga menyoroti tarif air yang dinilai cukup mahal, namun belum sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat.

“Kami berharap ada solusi dari pemerintah terkait kesulitan air bersih ini, khususnya di Kelurahan Gunung Seteleng,” harapnya.

Selain persoalan air bersih, warga lainnya, Ahmad, turut mengeluhkan minimnya penerangan jalan di sejumlah titik wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang gelap cukup membahayakan karena akses itu setiap hari dilalui masyarakat.

Menjawab itu, Mudyat Noor mengatakan Safari Jumat menjadi sarana silaturahmi sekaligus ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Karena itu kami membawa sejumlah OPD agar persoalan yang disampaikan bisa langsung ditindaklanjuti atau diberikan penjelasan,” katanya.

Foto: Bupati PPU Mudyat Noor berdialog dengan warga Kelurahan Gunung Seteleng saat kegiatan Safari Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan Safari Jumat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Wakil Ketua II DPRD PPU Andi Yusuf, para asisten, staf ahli bupati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU.

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU Tohar menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembenahan secara bertahap sesuai skala prioritas.

Menurut Tohar, persoalan air bersih di PPU merupakan masalah lama yang diwarisi sejak sistem pelayanan PDAM masih berada di bawah PDAM Tanah Grogot.

“Kita akui memang ada persoalan. Sekarang sudah ada pemisahan pelayanan dan beberapa titik sudah teridentifikasi mengalami kendala jaringan. Ke depan akan terus dilakukan upaya agar pelayanan air bersih bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk antara PDAM, pemerintah daerah, hingga instansi teknis terkait.

Terkait penerangan jalan dan infrastruktur, Tohar mengatakan pemerintah daerah memiliki target memperkuat konektivitas antarwilayah di PPU guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.

“Tujuannya agar konektivitas wilayah semakin baik dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, termasuk keterbatasan jaringan listrik di beberapa kawasan yang membutuhkan investasi cukup besar.

“Kami koordinasi dengan PLN, ternyata ada wilayah yang jaringan listriknya belum memungkinkan karena keterbatasan investasi jaringan. Ini yang terus kita upayakan agar bisa segera teratasi,” jelasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Kursi Kuliah Kian Sulit, Jalur ‘Titipan’ Mulai Jadi Keresahan Orangtua

redaksi
-
0
Kursi Kuliah Kian Sulit, Jalur ‘Titipan’ Mulai Jadi Keresahan Orangtua

PENGUMUMAN hasil UTBK-SNBT 2026 akhirnya keluar. Sejak Senin (25/5) sore lalu, ribuan siswa membuka laman pengumuman dengan wajah tegang. Tetapi yang paling banyak menahan cemas sebenarnya bukan hanya para siswa. Orangtua juga ikut menunggu.

Ada yang terus memegang ponsel sejak siang. Ada yang bolak-balik memantau grup WhatsApp para orangtua. Sebagian lainnya memilih tenang sambil menunggu hasil pengumuman keluar.

Masuk perguruan tinggi saat ini memang bukan lagi urusan anak-anak. Orangtua ikut masuk dalam seluruh proses panjang itu.

Tahun ini saya ikut merasakannya sendiri. Putra saya, Muhammad Zacky Alghofari, baru menyelesaikan masa pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah itu, saya ikutkan les dengan metode karantina selama dua bulan di Malang untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK dan berbagai jalur masuk perguruan tinggi.

Saya memahami betul kondisinya. Selama di pondok pesantren, porsi pendidikan lebih banyak pada ilmu agama. Sementara untuk menghadapi persaingan masuk perguruan tinggi, terutama program studi favorit, penguatan pelajaran umum tetap diperlukan.

Sebagai orangtua, harapan kami, anak bisa mendapatkan kampus terbaik dan masa depan yang baik.

Akhirnya, pada pengumuman 25 Mei lalu, anak saya mengabarkan diterima di Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentu ikut bangga. Apalagi Fakultas Kedokteran sekarang menjadi salah satu program studi paling ketat dan paling banyak diburu siswa dari berbagai daerah.

Tetapi prosesnya juga tidak mudah. Rasa waswas tetap ada sejak awal pendaftaran hingga pengumuman keluar. Dan saya yakin, ribuan orangtua lain di Kaltim maupun daerah lain mengalami hal yang sama.

Apalagi persaingan masuk perguruan tinggi memang semakin berat.

Data Panitia SNPMB 2026 mencatat jumlah peserta UTBK-SNBT tahun ini mencapai 871.496 orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 256 ribu peserta yang dinyatakan lolos. Artinya, lebih dari 600 ribu peserta kembali harus mencari peluang melalui jalur lain.

Karena itu, setelah pengumuman UTBK keluar, sebenarnya perburuan kursi kuliah baru dimulai.

Sejak beberapa hari terakhir, grup WhatsApp orangtua langsung ramai. Informasi jalur mandiri beredar ke mana-mana. Jadwal pendaftaran, biaya formulir, model tes online maupun offline, hingga peluang tiap kampus langsung menjadi bahan pembicaraan para orangtua.

Nama-nama kampus besar seperti UI, UNAIR, ITS, UNDIP, IPB, UNPAD, hingga berbagai UIN kembali ramai diburu. Sebagian membuka jalur mandiri memakai nilai UTBK, sebagian menggelar tes mandiri tersendiri, dan ada pula yang menggabungkan nilai rapor dengan ujian tambahan.

Yang menarik, jalur mandiri sekarang juga semakin beragam.

Ada tes online dari rumah, ada tes domisili di daerah masing-masing, ada yang tetap wajib datang langsung ke kampus, hingga ada jalur prestasi akademik khusus. Bahkan beberapa kampus membuka gelombang penerimaan sampai Juli 2026.

Untuk Fakultas Kedokteran, persaingannya jauh lebih berat. Beberapa kampus seperti UNAIR, UI, Udayana, UNS, hingga berbagai UIN yang membuka Fakultas Kedokteran langsung menjadi rebutan. Jadwal tes dan pendaftaran pun dimulai sejak akhir Mei sampai Juli.

Karena itu banyak siswa praktis tidak punya waktu lama untuk beristirahat setelah UTBK.

Belum sempat beristirahat, mereka sudah kembali belajar menghadapi tes mandiri berikutnya.

Orangtua juga sama. Banyak yang langsung sibuk menghitung biaya. Mulai biaya formulir, tiket perjalanan, biaya tes, uang kuliah, kos, laptop, hingga kebutuhan hidup anak ketika kuliah nanti.

Persoalan berikutnya adalah biaya. Khusus untuk program studi seperti Kedokteran, perjuangannya tidak berhenti ketika pengumuman keluar. Banyak orangtua sudah mengeluarkan biaya besar sejak awal.

Mulai dari bimbingan belajar, try out, kelas intensif, hingga program karantina yang nilainya bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah.

Biaya terbesar justru sering muncul setelah anak dinyatakan diterima.

Pada jalur mandiri, sejumlah kampus masih menerapkan uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi. Untuk program studi favorit seperti Kedokteran, nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, di luar UKT yang harus dibayar setiap semester.

Karena itu, banyak orangtua tidak hanya memikirkan bagaimana anak bisa lulus seleksi, tetapi juga bagaimana membiayai kuliahnya nanti.

Jalur mandiri sendiri bukan berarti kampus bisa menerima mahasiswa tanpa batas. Pemerintah sudah mengatur kuotanya. Untuk PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker), kuota jalur mandiri maksimal 30 persen dari total mahasiswa baru. Sedangkan PTN Badan Hukum (PTNBH) dapat menerima hingga 50 persen melalui jalur mandiri.

Status sebagai PTNBH membuat kampus-kampus seperti UI, UGM, ITB, dan UNAIR memiliki ruang lebih besar untuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri.

Meski begitu, persaingannya tetap tidak ringan. Setelah lebih dari 600 ribu peserta tidak lolos SNBT, sebagian besar kini mengalihkan harapan ke jalur mandiri. Kursi yang tersedia memang bertambah, tetapi jumlah peminatnya juga melonjak tajam.

Belakangan muncul juga keresahan lain di tengah masyarakat. Mulai dari isu jalur “orang dalam”, titipan, sampai anggapan bahwa jalur mandiri hanya berpihak kepada mereka yang punya uang dan koneksi.

Cerita seperti ini hampir selalu muncul setiap musim penerimaan mahasiswa baru.

Karena itu, kampus harus benar-benar menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai siswa yang sudah belajar bertahun-tahun, ikut les, try out, hingga rela jauh dari keluarga untuk ikut karantina belajar, justru kalah oleh praktik-praktik yang tidak sehat.

Sebab bagi banyak keluarga, masuk perguruan tinggi bukan soal gengsi. Ini menyangkut masa depan anak-anak mereka.

Bagi keluarga di Kaltim, perjuangannya sering kali lebih berat lagi. Banyak anak harus melanjutkan kuliah ke Pulau Jawa karena pilihan program studi yang lebih banyak dan lebih lengkap. Artinya, orangtua juga harus menyiapkan biaya kos, transportasi, kebutuhan hidup bulanan, hingga tiket pesawat untuk pulang-pergi.

Karena itu saya melihat, masuk perguruan tinggi saat ini bukan lagi perjuangan siswa semata. Ini sudah menjadi perjuangan satu keluarga.

Orangtua ikut terlibat sejak awal. Ikut mencari informasi kampus, membandingkan jurusan, membayar biaya les, mengantar anak mengikuti tes, hingga menunggu hasil pengumuman dengan perasaan yang sama tegangnya.

Mungkin karena itulah, ketika seorang anak dinyatakan diterima, yang lega bukan hanya dirinya. Orangtuanya pun ikut merasakan kebahagiaan yang sama.

Sebaliknya, ketika belum berhasil, yang kembali menyusun rencana bukan hanya siswa, tetapi seluruh keluarga.

UTBK boleh selesai. Tetapi perjuangan banyak keluarga mencari bangku kuliah masih panjang. Dan dalam proses itu, keadilan jangan sampai hilang. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

“Gerbang IKN yang Masih Gelap” Kegagalan Infrastruktur Dasar dan Krisis Keadilan Pembangunan di Penajam Paser Utara 

admin3
-
0
“Gerbang IKN yang Masih Gelap” Kegagalan Infrastruktur Dasar dan Krisis Keadilan Pembangunan di Penajam Paser Utara 

Oleh: Al Kautsar Taufik (Koordinator Aliansi Pemerhati Keadilan (APK) Kaltim) 

Penajam Paser Utara (PPU) saat ini berada dalam posisi strategis sebagai salah satu wilayah inti penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Status ini secara teoritis menempatkan PPU sebagai wajah awal dari transformasi pembangunan nasional. Namun, realitas empiris di lapangan justru memperlihatkan paradoks yang mencolok: wilayah strategis nasional masih bergulat dengan persoalan paling dasar, yakni penerangan jalan dan kualitas infrastruktur jalan yang tidak layak. 

Berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, hingga tahun 2024 telah terpasang sekitar 560 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten PPU. Namun demikian, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa kebutuhan riil masih berada pada kisaran 400 hingga 600 titik tambahan PJU, yang menunjukkan bahwa cakupan layanan belum mencapai tingkat pemerataan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sejumlah wilayah seperti Babulu, Waru, hingga Sepaku masih memiliki ruas jalan dengan tingkat penerangan yang sangat minim. 

Lebih problematis lagi, persoalan PJU di PPU tidak berhenti pada aspek kuantitas, tetapi juga menyentuh dimensi keandalan infrastruktur (infrastructure reliability). Sejumlah PJU yang telah terpasang dilaporkan tidak berfungsi secara optimal akibat faktor usia instalasi, kerusakan komponen, vandalisme, serta lemahnya sistem pemeliharaan berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur masih bersifat pembangunan berbasis proyek, bukan berbasis keberlanjutan layanan publik. 

Salah satu potret paling nyata dari kondisi ini terlihat pada ruas jalan dari kawasan sekitar Kantor Bupati Penajam Paser Utara menuju arah Petung. Pada malam hari, jalur ini masih didominasi oleh kondisi minim penerangan, dengan titik-titik gelap yang cukup panjang setelah melewati kawasan pusat pemerintahan. Alih-alih mencerminkan standar infrastruktur wilayah penyangga IKN, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang tajam antara pusat administratif dan wilayah pergerakan masyarakat. 

Situasi ini semakin kompleks karena pada saat yang sama, kondisi fisik jalan di beberapa titik masih mengalami permasalahan serius berupa kerusakan permukaan, lubang jalan, dan ketidakrataan badan jalan. Kombinasi antara jalan rusak dan minim penerangan menciptakan risiko berlapis: meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan, serta terbukanya ruang bagi aktivitas kriminal pada malam hari akibat minimnya visibilitas dan pengawasan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini tidak dapat semata-mata dibaca sebagai persoalan teknis atau keterbatasan anggaran. Lebih jauh, ini menunjukkan adanya kegagalan tata kelola infrastruktur dasar (basic infrastructure governance failure) yang ditandai oleh tiga hal utama: 

  1. perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat,  
  2. lemahnya sistem pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dan  
  3. ketidakterpaduan antara pembangunan jalan dan penerangan sebagai satu kesatuan sistem layanan publik.  

Dalam kerangka good governance, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan distribusi layanan publik (equity), akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah yang memiliki status strategis nasional seperti PPU. Ironisnya, wilayah yang seharusnya menjadi etalase awal IKN justru masih memperlihatkan problem klasik pembangunan daerah: infrastruktur dasar yang tertinggal di tengah narasi modernisasi nasional. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami dari Aliansi Pemerhati Keadilan (APK) Indonesia menilai bahwa situasi ini tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar isu teknis pembangunan, melainkan telah memasuki ranah ketidakadilan pembangunan (developmental injustice). Ketika jalan utama menuju pusat pemerintahan daerah masih gelap, berlubang, dan tidak aman, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga hak dasar warga atas keselamatan dan akses layanan publik yang layak. 

Oleh karena itu, APK Indonesia menegaskan bahwa seluruh temuan dan realitas lapangan ini harus segera ditindaklanjuti secara serius melalui langkah-langkah konkret, bukan sekadar perencanaan administratif. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan: 

  • evaluasi menyeluruh terhadap sistem PJU yang ada,  
  • pemetaan ulang titik rawan gelap dan rawan kecelakaan,  
  • integrasi pembangunan jalan dan penerangan dalam satu kebijakan infrastruktur terpadu,  
  • serta penguatan sistem pemeliharaan berbasis keberlanjutan, bukan respons insidental.  

Tanpa pembenahan yang serius dan terukur, maka status PPU sebagai “gerbang IKN” berpotensi menjadi narasi simbolik semata yang tidak tercermin dalam kualitas hidup masyarakat di lapangan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh megastruktur dan proyek strategis nasional, tetapi oleh hal yang paling mendasar: apakah jalan yang dilalui masyarakat setiap hari cukup terang untuk menjamin keselamatan mereka atau justru menjadi ruang gelap yang mengancam kehidupan sosial itu sendiri. (*)

Warga Telemow Ditemukan Selamat Setelah Empat Hari Hilang di Hutan PT ITCI KU

admin3
-
0
Warga Telemow Ditemukan Selamat Setelah Empat Hari Hilang di Hutan PT ITCI KU

PENAJAM PASER UTARA – Setelah empat hari pencarian, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang warga Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), bernama Rofik (40), yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Hutan HPH PT ITCI Kartika Utama KM 41, Kecamatan Sepaku.

Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 16.25 WITA saat berjalan kaki keluar dari dalam hutan menuju Posko Camp 41.

Kepala Pelaksana BPBD PPU Nurlaila mengatakan pencarian dilakukan secara intensif oleh tim gabungan sejak laporan diterima pada Senin (25/5/2026).

“Korban telah ditemukan dalam kondisi selamat dan selanjutnya diantar menuju rumahnya. Berdasarkan informasi korban, lokasi ditemukannya bungkus mi dan bungkus rokok merupakan tempat korban beristirahat selama dua hari. Kemudian pada hari ketiga korban mulai bergerak kembali untuk mencari jalan keluar dari dalam hutan,” kata Nurlaila dalam laporan resmi BPBD PPU.

Ia menjelaskan, korban sebelumnya pergi menjerat hewan bersama rekannya bernama Dewa pada Sabtu (23/5/2026) di kawasan KM 41 Hutan HPH PT ITCI Kartika Utama.

Namun pada Minggu malam (24/5/2026), Dewa memberi kabar kepada keluarga bahwa Rofik hilang dan belum ditemukan. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada DPKP Pos Maridan dan pihak kepolisian.

Tim gabungan selanjutnya melakukan pencarian secara bertahap dengan menyisir area hutan menggunakan kendaraan operasional hingga berjalan kaki menuju titik terakhir korban terlihat.

Operasi pencarian melibatkan tim gabungan dari BPBD PPU, DPKP Pos Maridan, Basarnas Balikpapan, aparat Desa Telemow, Pospol Maridan, Bhabinkamtibmas, pihak pengamanan PT ITCI Kartika Utama, Damkar PT ITCI KU, Otorita Ibu Kota Nusantara, keluarga korban, hingga warga setempat.

Pada hari keempat pencarian, tim menemukan sejumlah petunjuk berupa bungkus mi instan dan bungkus rokok di area sekitar lokasi pencarian sebelum akhirnya korban ditemukan selamat.

“Pencarian resmi dihentikan dan seluruh tim gabungan kembali ke pos masing-masing,” ujar Nurlaila.

Penyunting: Robbi Lalat

Komisi I DPRD PPU Nilai Forum TJSL Belum Maksimal, Minta Segera Direstrukturisasi

admin3
-
0
Komisi I DPRD PPU Nilai Forum TJSL Belum Maksimal, Minta Segera Direstrukturisasi

PENAJAM PASER UTARA – Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Forum TJSL yang dibentuk pemerintah daerah dinilai belum berjalan maksimal sehingga perlu dilakukan pembenahan agar program bantuan perusahaan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD PPU Ishaq Rahman mengatakan pihaknya mendorong restrukturisasi Forum TJSL agar pelaksanaan program sosial perusahaan lebih terarah dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Sangat tidak maksimal. Karena itu kami juga mendorong agar forum TJSL dilakukan restrukturisasi,” kata Ishaq.

Menurutnya, penguatan forum perlu dilakukan melalui regulasi yang lebih jelas, termasuk pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur struktur serta mekanisme kerja forum tersebut.

“Harapannya ke depan forum ini dibuatkan Peraturan Bupati (Perbub), sehingga ketuanya langsung kepala daerah. Kemudian ketua hariannya diisi oleh wakil bupati, sedangkan sekretarisnya bisa dari unsur manajemen perusahaan,” ujarnya.

Ishaq menilai pelibatan unsur masyarakat juga penting agar program TJSL perusahaan dapat diawasi bersama dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, forum juga harus melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, hingga pemuda. Dengan begitu, pelaksanaan TJSL bisa sama-sama kita kontrol agar benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Sebelumnya, efektivitas Forum TJSL di PPU memang sempat menjadi perhatian sejumlah pihak. Forum yang dibentuk Pemerintah Kabupaten PPU sejak 2023 itu bertujuan menyinkronkan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah agar tidak tumpang tindih.

Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah kalangan menilai forum tersebut masih belum optimal dan cenderung bersifat seremonial.

Pemerintah daerah juga terus mendorong agar program TJSL perusahaan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ishaq juga menyebut komunikasi terkait peningkatan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat telah mulai dibicarakan bersama pihak manajemen perusahaan.

“Dan itu juga sudah kami jajaki bersama pihak manajemen untuk dibicarakan ke tingkat yang lebih tinggi, agar ke depan bisa direalisasikan,” ujarnya.

Pewarta: Robbi Lalat

Masjid Negara IKN Gelar Salat Iduladha Perdana, Ribuan Paket Daging Kurban Dibagikan

admin3
-
0
Masjid Negara IKN Gelar Salat Iduladha Perdana, Ribuan Paket Daging Kurban Dibagikan

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara untuk pertama kalinya menyelenggarakan Salat Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Negara IKN, Rabu (27/5/2026).

Selain menjadi momentum ibadah bersama, pelaksanaan Iduladha tahun ini juga diikuti penyaluran ribuan paket daging kurban kepada masyarakat sekitar IKN dan para pekerja di kawasan pembangunan IKN.

Salat Iduladha dilaksanakan di Masjid Negara IKN dengan khotbah yang disampaikan Athian Ali. Dalam khotbahnya, ia menyampaikan bahwa setiap orang beriman akan menghadapi ujian dari Allah SWT dan ukuran keimanan seorang muslim tercermin dari kecintaannya kepada Allah SWT yang melebihi kecintaan terhadap dunia dan seluruh isinya.

Usai pelaksanaan salat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban. Tahun ini terkumpul 29 ekor sapi dan sembilan ekor kambing dari para sohibul kurban.

Foto: Umat muslim melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Negara IKN, Nusantara, Rabu (27/5/2026), yang untuk pertama kalinya digelar oleh Otorita IKN.

Dari jumlah tersebut, dua ekor sapi merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan satu ekor sapi merupakan bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 13 ekor sapi juga didistribusikan ke sejumlah kecamatan dalam wilayah delineasi IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono turut berpartisipasi sebagai sohibul kurban dengan menyerahkan satu ekor sapi.

“Hari ini kita melaksanakan Salat Iduladha di Masjid Negara IKN dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi kita semua. Semua kurban ini dari warga untuk warga,” ujar Basuki.

Melalui pelaksanaan kurban tahun ini, diperkirakan sebanyak 4.895 paket daging kurban dialokasikan bagi masyarakat di sembilan desa dan kelurahan sekitar IKN.

Selain itu, sebanyak 1.090 paket disalurkan kepada para pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), meliputi petugas kebersihan, keamanan, resepsionis, pekerja konstruksi, hingga pekerja non-konstruksi.

Sisa paket daging kurban didistribusikan kepada para sohibul kurban sapi dan kambing, panitia kurban, serta pekerja pendukung yang bertugas di Masjid Negara IKN, Basilika Nusantara, Balai Kota Nusantara, RSUP Nusantara, dan kompleks perkantoran Bank Indonesia.

Foto: Umat muslim melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Negara IKN, Nusantara, Rabu (27/5/2026), yang untuk pertama kalinya digelar oleh Otorita IKN.

Pelaksanaan kurban di IKN juga melibatkan peternak lokal. Salah seorang peternak asal Samboja, Rosibul Aklil, mengaku pembelian ternak untuk kebutuhan kurban memberikan manfaat bagi usahanya.

Penyelenggaraan Iduladha perdana di Masjid Negara IKN menjadi bagian dari aktivitas keagamaan di Nusantara sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pekerja melalui penyaluran hewan serta daging kurban.

“Alhamdulillah ternak kami dibeli oleh Otorita IKN sekitar tiga sampai empat ekor. Ini sangat membantu kami. Terima kasih karena telah memfasilitasi penggemukan ternak kami di Samboja,” ujar Rosibul.

Penulis: Humas Otorita IKN
Penyunting: Robbi Lalat

1...567...797Halaman 6 dari 797