Beranda blog Halaman 6

Ketua AKPSI Mudyat Noor Dorong Pemerintah Tinjau Skema DBH Sawit untuk Daerah Penghasil

admin3
-
0
Ketua AKPSI Mudyat Noor Dorong Pemerintah Tinjau Skema DBH Sawit untuk Daerah Penghasil

Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang juga Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor, mendorong pemerintah pusat meninjau kembali skema dana bagi hasil (DBH) sektor kelapa sawit agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih proporsional.

Usulan tersebut disampaikan saat membuka Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat” yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Mudyat menilai daerah penghasil sawit masih menghadapi ketimpangan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit. Menurutnya, aktivitas perkebunan yang tinggi berdampak langsung terhadap infrastruktur daerah, terutama jalan yang digunakan sebagai jalur distribusi hasil perkebunan, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas.

“Jalan-jalan daerah rusak akibat aktivitas angkutan sawit, tetapi dana yang diterima daerah sangat terbatas. Sementara masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan,” jelas Mudyat Noor.

Ia mengungkapkan, sejumlah daerah penghasil sawit rata-rata hanya menerima dana sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai belum memadai untuk membiayai perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas perkebunan.

Karena itu, Mudyat mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali mekanisme pembagian pendapatan dari sektor sawit. Salah satu opsi yang disampaikan ialah membuka peluang kontribusi dari harga tandan buah segar (TBS) maupun mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan dapat berjalan lebih optimal.

“Sawit bukan hanya berbicara tentang produksi dan ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang paling penting harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Mudyat berharap workshop tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata kelola industri sawit nasional yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.

Dalam forum yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris, mengusulkan agar AKPSI menghimpun seluruh daerah penghasil sawit untuk merumuskan skema kontribusi dari hasil penjualan TBS. Ia mengusulkan adanya kontribusi sebesar 5 persen dari nilai TBS yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Al Haris, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi selama puluhan tahun dengan luas mencapai sekitar satu juta hektare. Karena itu, manfaat ekonomi dari sektor tersebut perlu dirasakan secara lebih merata.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah AKPSI dalam mendorong pemerataan ekonomi sebagaimana menjadi salah satu arah kebijakan nasional.

“Karena itu, kekayaan dari sektor sawit harus dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 turut dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Jenderal AKPSI, para kepala daerah penghasil sawit, pelaku usaha perkebunan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengatakan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, mulai dari krisis pangan, energi, hingga perubahan iklim.

Menurutnya, industri sawit memiliki kontribusi penting dalam mendukung program biodiesel, hilirisasi industri, dan ketahanan energi nasional. Namun, pengelolaan sektor tersebut juga harus mampu menjawab tantangan seperti regulasi internasional, kampanye negatif terhadap sawit, serta dinamika perdagangan global.

“Yang kita bicarakan bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi juga kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” kata Akhmad.

Penyunting: Robbi Lalat

Wabup PPU Minta Pengawas Perketat Disiplin Guru dan Awasi Tata Kelola Sekolah

admin3
-
0
Wabup PPU Minta Pengawas Perketat Disiplin Guru dan Awasi Tata Kelola Sekolah

PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meminta seluruh pengawas sekolah meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan guru, kepala sekolah, hingga tata kelola administrasi dan keuangan sekolah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Arahan tersebut disampaikan kepada 32 pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan di setiap satuan pendidikan.

Waris mengungkapkan, pemerintah daerah masih menerima sejumlah laporan terkait rendahnya disiplin sebagian tenaga pendidik. Salah satunya mengenai guru yang diduga tidak menjalankan tugas mengajar secara optimal.

“Ada juga laporan terkait guru-guru yang katanya malas masuk karena rumahnya dekat dengan sekolah. Laporan-laporan seperti ini harus ditindaklanjuti oleh pengawas,” katanya.

Menurutnya, pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mencakup pemantauan langsung terhadap kinerja sekolah.

Ia meminta setiap pengawas menyusun laporan secara berkala yang memuat hasil pengawasan, termasuk kondisi administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah.

“Saya tekankan mulai hari ini dan seterusnya, buat laporan dan lakukan tindak lanjut. Termasuk laporan administrasi dan laporan keuangan sekolah,” ujarnya.

Waris menegaskan hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah terhadap kinerja kepala sekolah maupun guru. Ia menilai pengawasan yang efektif penting untuk mencegah berbagai persoalan yang dapat mengganggu kualitas pendidikan.

Ia berharap pengawasan yang lebih intensif dapat meningkatkan disiplin aparatur pendidikan, memperbaiki tata kelola sekolah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kabupaten PPU.

“Kalau pengawas ya harus betul-betul menjadi pengawas. Semua kepala sekolah dan guru akan terus dievaluasi. Kalau perlu saya laporkan ke pimpinan untuk dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Abdul Waris Muin Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Gusung PPU

redaksi
-
0
Abdul Waris Muin Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Gusung PPU

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik8juli2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

DPRD Kukar Pastikan Hak Pendidikan Santri Tetap Terpenuhi

redaksi
-
0
DPRD Kukar Pastikan Hak Pendidikan Santri Tetap Terpenuhi

TENGGARONG – Penutupan Pondok Pesantren Ibadurrahman di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya berdampak pada proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga menyisakan persoalan pendidikan bagi lebih dari 100 santri yang hingga kini belum memiliki kepastian melanjutkan sekolah.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Kartanegara bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah pihak terkait di Kantor DPRD Kukar, Senin (6/7/2026).

Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, mengatakan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 100 santri yang tetap tinggal dan mengikuti aktivitas belajar di Pondok Pesantren Ibadurrahman. Sebagian telah memilih pindah ke lembaga pendidikan lain, namun sebagian lainnya masih bertahan sambil menunggu kepastian.

Karena itu, DPRD bersama Kementerian Agama akan melakukan pendampingan agar hak pendidikan para santri tetap terpenuhi.

“Karena itu, kita bersama Kementerian Agama akan terus melakukan pendampingan sekaligus memantau para santri yang masih berada di pondok pesantren tersebut,” ujar Aini Farida.

Ia menjelaskan hasil RDP akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menentukan langkah lanjutan bagi seluruh santri terdampak.

Menurutnya, DPRD juga akan terus memantau perkembangan di lapangan. Apabila diperlukan, rapat koordinasi lanjutan akan kembali digelar guna memastikan penyelesaian persoalan pendidikan para santri berjalan optimal.

Di sisi lain, para orang tua santri mengaku mulai merasakan dampak langsung akibat penutupan pondok pesantren tersebut. Mereka mengaku kebingungan menentukan kelanjutan pendidikan anak-anaknya.

Salah seorang wali santri mengungkapkan anaknya enggan pindah ke pesantren lain meski hampir seluruh teman sekelasnya telah lebih dulu meninggalkan Pondok Pesantren Ibadurrahman.

“Teman-teman anak saya sudah berpindah semua, sisa sendirian dan diminta pindah juga tidak mau,” ungkap seorang wali santri dalam forum RDP.

Para wali santri berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar proses belajar anak-anak mereka tetap berjalan. Sebagian juga berharap ada jalan keluar yang memungkinkan operasional pondok pesantren kembali dibuka atau disiapkan alternatif pendidikan yang tidak merugikan para santri.

Sementara itu, perwakilan TRC PPA Kalimantan Timur, Sudirman, menegaskan pembahasan dalam RDP tidak lagi berfokus pada proses hukum, melainkan pada upaya mencari solusi terbaik bagi para santri dan santriwati yang terdampak.

Menurutnya, sejak awal pihaknya mendorong Kementerian Agama mengambil peran aktif dalam menjamin keberlangsungan pendidikan para santri.

“Yang pertama, kehadiran kami di sini menyikapi undangan untuk mencari solusi terhadap para santri maupun santriwati yang saat ini masih aktif di sana,” tutup Sudirman.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Pemkab Kubar Siapkan Anggaran untuk Percepat Transformasi Ekonomi

redaksi
-
0
Pemkab Kubar Siapkan Anggaran untuk Percepat Transformasi Ekonomi

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,64 triliun. Target tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang II Tahun 2026 di Gedung DPRD Kutai Barat, Senin (6/7/2026).

Bupati menjelaskan, dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp249 miliar, Pendapatan Transfer Rp2,35 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp43,72 miliar.

“Struktur pendapatan ini kami susun dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan potensi yang ada, sekaligus memperhatikan dinamika transfer dari pemerintah pusat,” ujar Frederick.

Pada sektor belanja daerah, Pemkab Kutai Barat menetapkan target capaian kinerja pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,45 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan diperkirakan mencapai Rp5 miliar. Selisih pembiayaan tersebut akan dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran sekaligus mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Frederick menegaskan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 tetap diarahkan untuk mendukung efektivitas pembangunan, reformasi birokrasi, serta percepatan transformasi ekonomi daerah.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah menjadi sasaran utama pembangunan, dengan fokus pada empat sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

“Keempat sektor ini menjadi kunci untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Barat,” ungkapnya.

Dokumen KUA dan PPAS tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kutai Barat sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2027.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Proyek Jalan Perbatasan Dikawal DPRD Hingga Tuntas

redaksi
-
0
Proyek Jalan Perbatasan Dikawal DPRD Hingga Tuntas

UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan pembangunan ruas jalan penghubung Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dengan Kalimantan Utara harus mengutamakan kualitas agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (2/7/2026). Menurutnya, pembangunan jalan tersebut merupakan langkah strategis yang telah lama dinantikan masyarakat untuk membuka akses dan memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan perbatasan Kalimantan.

“Peninjauan ini tentu kita apresiasi. Ini bentuk komitmen nyata pemerintah bersama DPRD dalam membuka konektivitas antarprovinsi yang selama ini dinantikan masyarakat,” ujar Devung, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan proyek tersebut tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga harus memperhatikan mutu konstruksi agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

“DPRD berkomitmen mengawal proyek tersebut. Kami minta kualitas dikedepankan. Jangan asal tembus. Jalan ini harus kuat, tahan puluhan tahun, dan benar-benar aman dilalui masyarakat,” tegasnya.

Menurut Devung, pembangunan yang mengabaikan kualitas berpotensi menimbulkan kerusakan dini hingga meningkatkan risiko bencana, seperti longsor, yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Karena itu, DPRD Mahakam Ulu menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek hingga seluruh pekerjaan selesai sesuai standar yang ditetapkan.

“Ruas jalan Mahulu–Kaltim–Kaltara diproyeksikan menjadi urat nadi baru penghubung wilayah perbatasan Kalimantan. Namun keberhasilan proyek ini tidak diukur dari tembusnya jalan semata, melainkan dari seberapa lama dan seberapa aman jalan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat,” tandasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Neni: Liburan Terbaik adalah yang Penuh Ilmu dan Inspirasi

redaksi
-
0
Neni: Liburan Terbaik adalah yang Penuh Ilmu dan Inspirasi

BONTANG – Bunda Literasi Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengajak anak-anak memanfaatkan masa liburan sekolah dengan mengikuti Program Bermain dan Berliterasi Selama Liburan ke Perpustakaan (BERLIAN) yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang.

Program tersebut menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang dikemas secara menarik untuk menumbuhkan minat baca, sekaligus mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan anak-anak selama masa liburan.

Berbagai aktivitas telah disiapkan, di antaranya Bintang Baca, Replay, Dongeng Anak (DONAT), hingga Cinema Pusdabon. Seluruh kegiatan dirancang agar anak-anak dapat belajar sambil bermain dalam suasana yang menyenangkan.

Neni mengatakan perpustakaan kini tidak hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi juga ruang belajar yang nyaman, kreatif, dan inspiratif bagi anak-anak.

“Belajar tidak harus membosankan. Di Perpustakaan Daerah Kota Bontang, anak-anak bisa bermain, membaca, berkreasi, berimajinasi, sekaligus menambah wawasan dalam suasana yang menyenangkan,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Ia juga mengajak para orang tua untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anak memanfaatkan waktu liburan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat.

Menurutnya, Program BERLIAN menjadi salah satu upaya menanamkan budaya literasi sejak dini sekaligus menghadirkan pengalaman liburan yang lebih bermakna bagi generasi muda.

“Jangan lewatkan masa liburan begitu saja. Jadikan setiap hari lebih bermakna dengan berkunjung ke Perpustakaan Daerah Bontang. Ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk meramaikan Program BERLIAN. Karena liburan terbaik adalah liburan yang penuh cerita, ilmu, dan inspirasi,” jelasnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Bontang berharap anak-anak dapat mengisi waktu liburan dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga meningkatkan minat baca, memperluas pengetahuan, serta membangun karakter melalui budaya literasi.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S.

Polisi Kejar Pelaku Penikaman di Jalan Siti Aisyah

redaksi
-
0
Polisi Kejar Pelaku Penikaman di Jalan Siti Aisyah

SAMARINDA – Seorang penjual es teh berinisial MFA menjadi korban penganiayaan berat setelah ditikam orang tidak dikenal (OTK) di kawasan Jalan Siti Aisyah, RT 19, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Senin (6/7/2026) malam sekitar pukul 20.00 Wita.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka tusuk serius di bagian dada dan punggung sebelah kanan. Korban langsung dievakuasi warga dan relawan menggunakan ambulans ke RS Dirgahayu Samarinda untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolresta Samarinda melalui Perwira PAMAPTA III, Ipda Sofian Adi Cahyono, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi bergerak ke lokasi setelah menerima laporan keributan dari masyarakat.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di Jalan Siti Aisyah. Di lokasi tersebut terjadi penganiayaan yang mengakibatkan seorang laki-laki berinisial MFA mengalami luka robek di bagian dada depan sebelah kanan dan punggung sebelah kanan,” ujarnya.

Di lokasi kejadian, petugas mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku saat melakukan penikaman. Barang bukti tersebut kini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

“Kami menemukan satu buah pisau yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk melukai korban,” tambahnya.

Terkait motif, polisi masih melakukan pendalaman. Berdasarkan informasi awal, kasus tersebut diduga dipicu persoalan asmara atau kecemburuan. Namun, penyidik masih mengumpulkan keterangan para saksi sebelum menyimpulkan penyebab pasti kejadian.

“Informasi awal yang kami terima dari TKP ada unsur kecemburuan. Cuma kami masih belum pastikan lagi karena informasinya masih simpang siur, sementara si korban ini diketahui sudah memiliki istri. Seperti apa kelanjutannya, nanti akan kami ungkap setelah penyelidikan lebih lanjut,” jelas Ipda Sofian.

Saat ini Tim Jatanras Polresta Samarinda masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya disebut telah mulai dikantongi.

Sementara itu, Ketua RT 19 Kelurahan Jawa, Muhammad Alwi Idris, mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari warga ketika korban telah dibawa ke rumah sakit.

“Infonya kejadian jam 20.00 Wita. Pas saya datang ke lokasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Kejadiannya itu di sebuah kios tempat jualan es teh,” katanya.

Ia juga menyebut korban belum pernah melaporkan keberadaannya kepada pengurus RT sehingga identitas administratifnya belum tercatat.

“Korban ini tidak melapor ke pihak RT, jadi kami agak kesulitan mengetahui identitas lengkapnya secara langsung. Memang rata-rata pedagang di sini jarang melapor. Tadi saya langsung berkoordinasi dan melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat agar segera ditangani,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, korban masih menjalani perawatan intensif di RS Dirgahayu Samarinda. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan masih mendalami kasus tersebut.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Kejati Kaltim Perkuat Pembuktian Kasus TPP Guru Lewat Penggeledahan

redaksi
-
0
Kejati Kaltim Perkuat Pembuktian Kasus TPP Guru Lewat Penggeledahan

TENGGARONG – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru ASN dan insentif guru non-ASN Tahun Anggaran 2020–2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Senin (6/7/2026) merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat pembuktian perkara.

Menurutnya, penyidik mencari dan mengamankan dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN di lingkungan Disdikbud Kukar.

Penggeledahan dilakukan di Kantor Disdikbud Kukar di Jalan Lais, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Selain di Kantor Disdikbud Kukar, penyidik juga melakukan penggeledahan di lokasi lain. Namun, Kejati Kaltim belum mengungkap lokasi maupun pihak yang menjadi sasaran penggeledahan tersebut.

Seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyidikan.

Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan Disdikbud Kukar. Pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi dokumen dan fakta yang telah diperoleh selama proses penyidikan.

“Tujuan dilakukannya penggeledahan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,” ujar Toni Yuswanto.

Ia menegaskan, tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyalahgunaan pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN pada Disdikbud Kukar Tahun Anggaran 2020 hingga 2025.

“Tim penyidik berhasil mengamankan dan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara yang ditangani untuk proses penyidikan selanjutnya,” tutupnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Perpustakaan Daerah PPU Jadi Ruang Literasi, Riset, dan Pelestarian Budaya

admin3
-
0
Perpustakaan Daerah PPU Jadi Ruang Literasi, Riset, dan Pelestarian Budaya

PENAJAM PASER UTARA – Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meluncurkan program LITERIA (Literasi Interaktif, Riset, dan Arsip Nusantara) sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya lokal melalui pengembangan literasi, riset, dan pengarsipan.

LITERIA Episode 1 digelar di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten PPU, Selasa (7/7/2026), mengusung tema “Kuliner, Bahasa, dan Cerita Rakyat sebagai Media Literasi Budaya melalui Program Interaktif di Perpustakaan Daerah.” Kegiatan berlangsung secara hybrid, yakni luring dan daring melalui Zoom.

Program tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, arsiparis, anggota DPRD, pelaku UMKM, masyarakat umum, hingga pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi budaya sekaligus memperkuat pelestarian pengetahuan lokal.

Sekretaris Dispusip PPU, Aswar Bakri, yang mewakili Kepala Dispusip PPU Fatmawati, mengatakan LITERIA merupakan program inovasi tahunan yang dirancang untuk memperluas fungsi perpustakaan.

“LITERIA merupakan salah satu bentuk inovasi yang secara konsisten kami laksanakan setiap tahun di Dinas Perpustakaan dan Arsip,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan sesi Panggung Gagasan (Lightning Talk) yang menghadirkan enam narasumber dari berbagai bidang. Materi yang disampaikan meliputi transformasi perpustakaan, pelestarian budaya Paser, arsip budaya sebagai memori kolektif, kuliner tradisional sebagai identitas daerah, dukungan kebijakan terhadap literasi budaya, hingga penguatan inovasi literasi di daerah.

Setelah itu, peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang membahas lima isu strategis, yakni kondisi budaya lokal, pemanfaatan bahasa dan cerita rakyat sebagai media literasi, pelestarian budaya di kalangan generasi muda, peran perpustakaan dan arsip dalam menjaga pengetahuan lokal, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Game Literasi Interaktif, penyampaian kesimpulan dan rekomendasi hasil diskusi, serta penyerahan cendera mata kepada para narasumber.

Melalui LITERIA, Dispusip PPU menargetkan perpustakaan daerah semakin berperan sebagai pusat literasi, riset, dan dokumentasi budaya yang mendukung pelestarian warisan lokal sekaligus memperkuat ekosistem pengetahuan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lanjut Aswar, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi ruang yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan riset berbasis potensi daerah.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam program LITERIA diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi. Kajian yang dihasilkan ditargetkan berkembang menjadi karya ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Selain itu, hasil riset juga akan dikemas dalam bentuk e-book dan audiobook agar dapat diakses lebih luas, termasuk oleh penyandang disabilitas.

“Intinya adalah bagaimana membangun perpustakaan agar benar-benar bertransformasi, bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem riset, bahkan jika memungkinkan menjadi pusat riset di daerah,” tegasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

1...567...850Halaman 6 dari 850