BONTANG – Sebuah jembatan yang menjadi akses utama warga di RT 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah dilaporkan mengalami kerusakan dan diduga kehilangan sejumlah balok penyangga. Kondisi tersebut membuat warga khawatir karena jembatan disebut mulai bergoyang saat dilintasi kendaraan.

Menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat, Lurah Elis Biantoro langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari hasil penelusuran awal, diketahui jembatan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kemarin kami sudah ke lokasi jembatan yang isunya hilang beberapa bagian. Sebelum ke lapangan kami telusuri dulu, ternyata jembatan tersebut aset provinsi,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Saat melakukan pengecekan langsung, pihak kelurahan menemukan adanya bekas baut yang terlepas pada bagian balok penyangga jembatan. Di sisi lain, beberapa baut lainnya masih terlihat terpasang di sejumlah titik.

Menurut Elis, kondisi itu memunculkan dua kemungkinan, yakni komponen penyangga memang belum terpasang sepenuhnya atau benar-benar hilang.

“Setelah saya lihat langsung di balok penyangga ada bekas baut bolong dilepas. Kedua, beberapa meter juga ada baut yang masih terpasang. Jadi ada dua kemungkinan, apakah memang belum dipasang siku atau memang hilang,” katanya.

Ia menjelaskan, bagian yang diduga hilang memiliki panjang sekitar 36 meter sehingga membutuhkan cukup banyak balok penyangga. Namun, warga sekitar mengaku kecil kemungkinan terjadi pencurian karena lingkungan dinilai cukup aman dan terdapat pos siskamling yang aktif melakukan penjagaan.

“Saya sempat tanya warga, mereka merasa lingkungan aman dan ada pos siskamling. Jadi kemungkinan hilang juga masih tanda tanya,” lanjutnya.

Untuk sementara waktu, warga diimbau membatasi penggunaan jembatan, khususnya kendaraan roda empat. Saat ini akses masih diperbolehkan untuk kendaraan roda dua sambil menunggu hasil koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami tindak lanjut awal hanya dilewati roda dua. Tetap saya imbau dibatasi untuk roda empat. Sebab jembatan ini seperti di Bontang Kuala, kalau ada urgent bisa masuk untuk roda empat,” ujarnya.

Pihak kelurahan berencana berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang guna memastikan kondisi konstruksi jembatan dan mencari penyebab pasti hilangnya bagian penyangga tersebut.

Selain itu, warga juga diminta meningkatkan penjagaan lingkungan, terutama pada malam hari. Dugaan sementara, apabila memang terjadi kehilangan material, pengambilan dilakukan saat kondisi air pasang.

Elis menambahkan, sejauh ini tidak ada laporan resmi yang masuk ke kelurahan. Informasi awal justru diketahui melalui pemberitaan media dan keluhan warga sekitar.

“Tidak ada warga yang melapor langsung, mereka lapor ke media. Karena itu lingkungan saya, maka saya harus lihat langsung,” tutupnya. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – Penerapan tarif masuk di kawasan wisata Bontang Kuala mulai menuai keluhan dari sejumlah warga. Distribusi penarikan retribusi yang mulai berjalan di kawasan tersebut menetapkan tarif Rp5 ribu untuk orang dewasa dan Rp2 ribu untuk anak-anak.

Sejumlah masyarakat menilai biaya tersebut cukup membebani, terutama bagi pengunjung yang datang bersama keluarga. Mereka mengaku harus menyiapkan pengeluaran tambahan sebelum menikmati fasilitas wisata di kawasan pesisir tersebut.

Salah seorang pengunjung, Selvi, mengaku biaya yang dikeluarkan cukup terasa apabila datang bersama beberapa anggota keluarga.

“Kalau datang bersama keluarga tentu lumayan juga. Belum lagi untuk beli makan atau minuman di sana. Tapi katanya bayar di sini sudah termasuk gratis parkir di dalam,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Keluhan lain muncul karena sebagian masyarakat menganggap kawasan BK selama ini merupakan ruang publik terbuka yang kerap dimanfaatkan warga lokal untuk bersantai, menikmati suasana laut, hingga berkumpul bersama keluarga.

Meski demikian, sebagian warga juga memahami penerapan retribusi dilakukan untuk mendukung pemeliharaan kawasan wisata serta menjaga kebersihan lingkungan.

Namun, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus bagi warga lokal atau melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang diterapkan.

Diketahui, Pemerintah Kota Bontang sebelumnya mulai menerapkan retribusi di sejumlah kawasan wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung perawatan fasilitas umum dan kawasan wisata. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan berbagai bantuan sosial bagi warga di wilayah Sidrap tidak lagi dapat dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang setelah adanya keputusan yang menetapkan wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Hal itu disampaikan Neni saat diwawancarai terkait dampak administratif terhadap sejumlah penerima bantuan di wilayah perbatasan tersebut, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), layanan kesehatan, hingga pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib mengikuti aturan administrasi serta ketentuan hukum yang berlaku. Warga yang telah berstatus administrasi Kutim tidak lagi bisa menerima bantuan yang bersumber dari APBD Kota Bontang.

“Kalau itu sudah keputusan akhir dan mengikat, ya kita ikuti aturannya. Yang masuk Kutim tentu tidak bisa lagi dibiayai oleh APBD Bontang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan sosial hingga pembiayaan layanan publik memiliki dasar administrasi yang ketat sehingga tidak memungkinkan diberikan kepada warga yang memiliki identitas kependudukan Kutim.

“Tidak mungkin APBD Bontang dipakai untuk warga Kutim. Misalnya bantuan tunai langsung buat warga Kutim, itu tidak boleh,” katanya.

Diketahui, terdapat sekitar 156 warga di wilayah Sidrap yang sebelumnya masuk dalam skema bantuan Pemerintah Kota Bontang dan kini harus menyesuaikan status administrasi mereka setelah perubahan kewilayahan tersebut.

Meski demikian, Neni memastikan kondisi tersebut seharusnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, pemerintah daerah yang kini menaungi wilayah tersebut memiliki tanggung jawab penuh menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.

“Yang harus siap siaga tentu Kutim. Mereka pasti sudah punya mitigasi untuk mensejahterakan warga di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Perubahan status wilayah Sidrap sendiri mulai berdampak pada berbagai layanan publik yang sebelumnya terintegrasi dengan Pemerintah Kota Bontang. Penyesuaian data administrasi warga kini menjadi salah satu tahapan penting agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing daerah. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S