JAKARTA – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua membela Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan kapasitas lembaga tersebut dalam mengkritisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Koalisi menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan rekam jejak panjang YLBHI dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

Direktur LBH Papua sekaligus anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Festus Ngoranmele, mengatakan YLBHI bersama jaringan 18 kantor LBH telah berdiri sejak dekade 1970-an. Menurutnya, pengalaman organisasi tersebut bahkan lebih panjang dibanding usia Komnas HAM maupun Kementerian HAM.

“Apalagi institusi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru seumur jagung,” kata Festus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Ia menegaskan, selama puluhan tahun YLBHI tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga aktif melakukan advokasi litigasi, nonlitigasi, hingga mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

“Caranya dengan pendekatan advokasi litigasi, advokasi non-litigasi, dan advokasi kebijakan yang sudah dilakukan di tingkat nasional maupun daerah dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua,” ujarnya.

Koalisi menilai tidak tepat jika kredibilitas YLBHI dipersoalkan hanya karena menyampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang HAM. Menurut mereka, organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap setiap kebijakan publik, termasuk pembahasan regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Karena itu, koalisi mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam setiap tahapan pembahasan revisi UU HAM.

Selain itu, mereka meminta sepuluh poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya terkait pelibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dalam proses penyusunan revisi undang-undang tersebut.

Polemik ini bermula setelah Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak ada pasal dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dipersoalkan selama hampir dua bulan pembahasannya dibuka kepada publik.

Pigai juga mempertanyakan kredibilitas YLBHI dalam mengkritisi RUU HAM dengan menyebut lembaga bantuan hukum lebih tepat berfokus pada isu hukum. Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang menegaskan YLBHI memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi HAM dan berhak memberikan masukan terhadap penyusunan revisi UU HAM.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap praktik pemalsuan usia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, tiga dari lima anak mengaku memanipulasi usia agar tetap dapat membuat akun media sosial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan persoalan tersebut muncul karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital.

“Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi,” ujar Nezar Patria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh platform digital memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi para pengguna.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” katanya.

Nezar menjelaskan sejumlah platform kini mulai memanfaatkan teknologi berbasis algoritma untuk mendeteksi akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur sehingga aksesnya dapat dibatasi secara otomatis.

“Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem teknologi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan orang tua melalui pendampingan penggunaan media digital. Menurut Nezar, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan platform, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga.

Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS. Pemerintah menegaskan implementasi regulasi tersebut akan terus diperkuat melalui kolaborasi bersama seluruh platform digital guna menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan ruang publik yang lebih menghargai martabat perempuan serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Ajakan tersebut disampaikan sebagai respons atas perbincangan publik mengenai narasi yang mengangkat pengalaman biologis perempuan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan karya seni, budaya, maupun berbagai bentuk komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, setiap pesan yang disampaikan kepada publik diharapkan tidak memperkuat stigma maupun diskriminasi terhadap perempuan.

“Pengalaman biologis perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, maupun keguguran merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipahami dengan empati dan penghormatan. Narasi yang menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan candaan atau penggambaran yang merendahkan berpotensi memperkuat stereotip gender yang menghambat terwujudnya kesetaraan perempuan dan laki-laki,” ujar Arifah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, upaya mencegah kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun budaya yang menghormati setiap individu. Penggunaan bahasa yang inklusif serta penyampaian pesan yang tidak menormalisasi diskriminasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara.

Arifah menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok yang masih rentan mengalami ketidaksetaraan.

“Kemen PPPA menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi,” katanya.

Ia juga mengajak pelaku industri kreatif, media, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin di berbagai tingkatan untuk bersama-sama membangun ruang publik yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kemen PPPA meyakini karya seni dan budaya memiliki kekuatan besar sebagai media edukasi, refleksi sosial, sekaligus penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara,” tutup Arifah.

Pernyataan Kemen PPPA tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap narasi mengenai pengalaman biologis perempuan yang beredar di ruang publik. Momentum itu dinilai menjadi pengingat bahwa karya seni, budaya, maupun komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan norma sosial sehingga diharapkan dapat mendorong penghormatan terhadap martabat perempuan sekaligus memperkuat kesetaraan gender.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar berbagai permasalahan yang muncul tidak terus berulang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan pimpinan BGN setelah muncul dugaan korupsi lebih bersifat meredam dampak politik daripada membenahi persoalan mendasar dalam tata kelola program.

“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene merupakan program legacy utama Presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada figur yang memimpin BGN, melainkan pada desain program yang sejak awal dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Besarnya anggaran yang dikelola tanpa sistem pengawasan yang kuat, kata dia, membuka ruang terjadinya penyimpangan.

JPPI juga menilai kasus hukum yang menyeret jajaran BGN berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” katanya.

Karena itu, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Organisasi tersebut mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain Program MBG, peningkatan transparansi tata kelola anggaran, serta penguatan sistem pencegahan korupsi agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah meninjau ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan evaluasi tidak cukup dilakukan hanya pada level pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah juga perlu membenahi desain program beserta arah kebijakan anggarannya agar lebih tepat sasaran.

JPPI menilai pendekatan universal yang diterapkan saat ini perlu dikaji ulang dan diganti dengan skema yang lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Evaluasi total desain program. Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah. Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Selain perubahan sasaran penerima manfaat, JPPI juga meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran Program MBG kepada publik agar pengawasan dapat dilakukan secara transparan.

“Audit transparansi institusi. Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik, serta harus membangun fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh,” katanya.

JPPI juga mengingatkan agar besarnya anggaran Program MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Koreksi kebijakan anggaran. Mengembalikan marwah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG,” tutup Ubaid.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.