Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara cepat tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Menyusul kasus dugaan keracunan yang terjadi di Kecamatan Waru beberapa waktu lalu.
Kasus dugaan keracunan MBG di Kecamatan Waru pada Februari 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan pelajar mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Data yang dihimpun menyebutkan sekitar 25 siswa mengalami gejala seperti muntah, sakit perut hingga sesak napas setelah mengonsumsi makanan dari dapur SPPG Waru.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasional dapur MBG di wilayah Waru sempat dihentikan sementara untuk kepentingan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Mudyat menilai, evaluasi terhadap program tetap harus dilakukan secara cepat dan terukur agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu terlalu lama.
“Evaluasi harus cepat. Hari ini kejadian, besok sudah ada perbaikan,” ujarnya.
Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat, sehingga tidak boleh terhenti dalam waktu lama.
Ia menekankan bahwa perbaikan harus difokuskan pada sistem pelayanan, terutama di dapur pengolahan makanan.
“Yang penting standar terpenuhi. Jangan sampai program berhenti terlalu lama,” tegasnya.
Kasus di Waru sendiri memunculkan sejumlah catatan, mulai dari dugaan kualitas makanan yang tidak layak konsumsi hingga persoalan pengawasan di dapur. Bahkan, terdapat indikasi makanan yang disajikan tidak dalam kondisi baik saat didistribusikan ke siswa.
Selain itu, keterbatasan tenaga pengawas seperti ahli gizi juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan program tersebut.
Mudyat menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat.
Kasus MBG di Waru tidak hanya menjadi persoalan insidental, tetapi juga menjadi ujian terhadap kualitas pelayanan program publik berbasis kebutuhan dasar. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, sistem pengawasan, standar keamanan pangan, serta kecepatan respons menjadi kunci agar program tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Penguatan standar operasional prosedur (SOP) agar kualitas dan keamanan makanan benar-benar terjamin,” tutupnya.
Pewarta: Robbi Lalat
