PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil minyak dan gas (migas) dalam meningkatkan produksi nasional sekaligus pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2025 di Hotel Tentrem, Jogjakarta, Rabu (29/10/2025). Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.”
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jajaran SKK Migas, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta para kepala daerah penghasil migas se-Kalimantan dan Sulawesi.
Mudyat menilai, kolaborasi antara SKK Migas dan pemerintah daerah harus diikuti dengan penguatan kewenangan daerah agar bisa terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami berharap SKK Migas maupun perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dapat mengkolaborasikan bagaimana dampak Transfer Keuangan Daerah (TKD) bisa diikuti dengan pemberian kewenangan lebih besar bagi daerah penghasil, agar tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi sumber daya alamnya,” ujar Mudyat Noor.
Ia menambahkan, penguatan sinergi dan kewenangan tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target produksi nasional yang berkelanjutan.
“Kami berharap sektor migas di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten PPU, akan semakin baik dan berdampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya peran daerah penghasil migas agar tidak sekadar menjadi penonton, tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan industri hulu migas.
“Kami tidak berharap banyak, tetapi paling tidak daerah ini diberikan kesempatan untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga ikut berperan sebagai pemain utama yang terlibat langsung dalam proses kegiatan hulu migas,” kata Rudy Mas’ud.
Rudy menilai, forum seperti ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, SKK Migas, dan kementerian terkait untuk membahas berbagai persoalan, termasuk penurunan pendapatan daerah dari sektor migas.
Ia mencontohkan, pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya bisa mencapai Rp17 triliun kini turun drastis di bawah Rp6 triliun akibat pemotongan sekitar 73 persen.
“Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua agar dapat ditemukan solusi bersama,” tegasnya.
Selain itu, Rudy mendorong agar kegiatan hulu migas dapat memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal, termasuk melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang mendukung infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengusulkan agar rencana kerja kontraktor migas disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kita juga harus bekerja keras bersama, karena banyak hal yang perlu lintas kementerian untuk diselesaikan, terutama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. SKK Migas dan operator tentu memiliki peran masing-masing sesuai tupoksi, dan ke depan mungkin perlu dibuat workshop khusus untuk membahas penyelesaian persoalan-persoalan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tutur Rudy.
Dari pihak SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, perwakilan lembaga tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi hulu migas.
“Kegiatan hulu migas berperan vital dalam menopang ketahanan energi nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui sinergi lintas pihak, kita berharap muncul multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, wilayah kerja SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi saat ini mencakup 46 wilayah eksplorasi dan produksi, dengan kontribusi sekitar 42 persen terhadap produksi migas nasional. Forum tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi bersama untuk memperkuat jaringan antardaerah penghasil migas.
“Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang dialog yang produktif. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi gagasan dan merumuskan langkah nyata bagi masa depan industri migas Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat




