BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah kampung di Berau masih masuk dalam kawasan budidaya kehutanan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kampung tidak leluasa menjalankan pembangunan maupun mendorong kegiatan ekonomi warga.
Menurut Elita, aturan pada kawasan budidaya kehutanan membatasi pembangunan infrastruktur serta aktivitas pemanfaatan lahan, termasuk untuk berkebun. Akibatnya, berbagai usulan kampung kerap terkendala secara regulasi.
“Hampir semua kampung ada kawasan budidaya kehutanan. Secara aturan, kita tidak bisa membangun infrastruktur dan masyarakat juga tidak bisa berkebun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini DPRD Berau bersama pemerintah daerah tengah membahas revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Proses ini penting untuk menampung aspirasi kampung, khususnya terkait penyesuaian status kawasan,” ucapnya.
Elita berharap, revisi RTRW ke depan dapat membuka peluang perubahan status kawasan budidaya kehutanan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
“Jadi pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi masyarakat di kampung bisa lebih fleksibel,” pungkasnya.
Penulis: (Srn)
