PENAJAM PASER UTARA – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memanfaatkan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan capaian pembangunan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa reses merupakan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Reses kemarin sudah kita lakukan. Itu memang amanah undang-undang dan wajib kita laksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, DPRD PPU juga memastikan sejumlah capaian pembangunan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh terkait kinerja pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat melihat seakan-akan tidak ada kinerja pemerintah. Contohnya program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki. Itu bagian dari proses,” jelasnya.
Selain itu, program Koperasi Merah Putih dan rencana pembangunan sekolah rakyat di wilayah Lawe-Lawe turut disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Lahan untuk sekolah rakyat di Lawe-Lawe sudah disiapkan sekitar tujuh hektare dan secara administrasi sudah layak. Kemungkinan tahun ini mulai dibangun,” katanya.
Di tingkat daerah, para legislator juga memaparkan sejumlah program, seperti pendidikan gratis, pengembangan sekolah cerdas, serta pembangunan infrastruktur yang masih berjalan.
Namun demikian, dari hasil dialog dengan masyarakat, khusus dalam giatnya mencatat masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi.
“Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, UMKM bisa berkembang, dan persoalan air bersih dari PDAM yang masih menjadi keluhan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan layanan air bersih secara optimal, bahkan harus menggunakan pompa tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Itu menjadi catatan kami untuk didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Selain itu, rencana revitalisasi kawasan pesisir juga menjadi perhatian, termasuk penataan infrastruktur jalan dan pengembangan wilayah secara lebih terarah.
“Ke depan tentu kita butuh inovasi pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.
Raup juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
Ia berharap masyarakat tetap optimistis di tengah keterbatasan anggaran, sementara pemerintah daerah terus memaksimalkan program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Anggaran kita sekarang sekitar Rp1,1 triliun. Ini menjadi tantangan, tapi tanggung jawab tetap harus dijalankan. Tinggal bagaimana kita mengelola anggaran secara efektif,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat
