PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Forum nasional ini menjadi ajang konsolidasi strategis kepala daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya di sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur.
Rakernas APKASI XVII menghadirkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, sebagai narasumber utama. Dalam arahannya, Amran memberikan motivasi kepada para bupati se-Indonesia sekaligus mencetuskan slogan baru, “APKASI Seribu Aksi, APKASI Seribu Tindakan.”
Ia menekankan bahwa kemajuan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Kebijakanlah yang menentukan pembangunan, bukan anggaran. Di situlah dahsyatnya sebuah kebijakan,” tegas Amran.
Rakernas APKASI XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Januari 2026, dengan agenda utama memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Dalam sesi materi, Kementerian Pertanian mendorong seluruh kepala daerah untuk fokus pada hilirisasi komoditas strategis perkebunan untuk periode 2025–2027. Komoditas prioritas meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, lada, dan pala. Para bupati juga diminta segera mendata kebutuhan daerah serta mengusulkan jenis bibit agar proses distribusi dapat segera direalisasikan.
Selain sektor pertanian, Rakernas juga menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, yang memaparkan tiga strategi utama penyelenggaraan infrastruktur yang selaras dengan misi Asta Cita.
Strategi tersebut meliputi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang berpedoman pada Asta Cita dan berbasis potensi keunggulan wilayah, dukungan infrastruktur berkeadilan untuk memenuhi target instruksi presiden dan infrastruktur berbasis masyarakat, serta penguatan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten PPU untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi nasional. Khususnya dalam penguatan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Menurutnya, Kabupaten PPU memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkab PPU siap melakukan pendataan komoditas unggulan daerah serta menyiapkan langkah-langkah konkret, termasuk penguatan kelembagaan petani, penyediaan bibit unggul, dan dukungan infrastruktur pendukung.
“Arahan Menteri Pertanian menjadi motivasi sekaligus penguat bagi kami di daerah. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Mudyat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar program pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Bupati PPU menekankan perlunya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah desa dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami akan memastikan program pembangunan daerah selaras dengan Asta Cita dan kebijakan nasional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
