Oleh: Al Kautsar Taufik
(Pegiat Literasi Sadar Hukum)
Pengawasan dana desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi isu fundamental dalam teori ketatanegaraan modern karena berkaitan langsung dengan prinsip good governance dan state accountability. Negara modern menurut teori ketatanegaraan memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan layanan publik tetapi menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa merupakan cermin pelaksanaan demokrasi lokal yang seharusnya mendekatkan negara kepada warga, bukan menjadi alat eksploitasi atau pengayaan segelintir elit desa.
Hukum Indonesia menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan paling dasar dalam hierarki ketatanegaraan. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan dan otonomi kepada desa untuk mengelola sumber daya dan keuangannya. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Desa, yang mempertegas mekanisme pengawasan dan tanggung jawab aparatur desa terhadap penggunaan dana publik. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi instrumen hukum untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Fenomena korupsi di tingkat desa meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan kegagalan struktur pengawasan yang berorientasi hanya pada kontrol administratif. Data Kejaksaan Agung menunjukkan kasus korupsi kepala desa naik dari 187 kasus pada 2023, menjadi 275 kasus pada 2024, dan melonjak hingga 535 kasus pada 2025. Tren ini mengindikasikan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik menjadi tradisi turunan turuntemurun, bukan sekadar insiden sporadis. Angka ini menjadi indikator bahwa pengawasan formal saja gagal menahan laju penyalahgunaan sumber daya publik di desa.
Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori elite capture dalam administrasi publik, yakni ketika kelompok elit lokal menguasai alokasi sumber daya dan menutup akses partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat desa meminta keterbukaan informasi, mereka justru sering menghadapi intimidasi atau hambatan administratif. Mekanisme pelaporan dan keterbukaan publik yang semestinya menjadi hak warga telah disandera oleh birokrat lokal yang mempertahankan kontrol atas informasi dan sumber daya. Situasi semacam ini mencerminkan governance deficit yang nyata, di mana warga tidak memiliki akses setara terhadap informasi publik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Hukum positif Indonesia juga memberikan landasan kewajiban transparansi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengatur publikasi informasi penggunaan dana desa melalui berbagai media, baik digital maupun nondigital, yang harus dapat diakses warga secara mudah. Ketentuan ini merupakan bagian dari reformasi hukum untuk memperkuat public accountability pada tingkat desa. Namun, implementasinya sering kali hanya bersifat simbolis, sehingga keterbukaan informasi tidak berjalan efektif dan tidak mendistribusikan informasi secara merata kepada publik.
Pendekatan teoritis democratic governance menekankan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah atau aparat internal semata. Partisipasi masyarakat menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif dalam mengungkap pelanggaran yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan administratif semata. Studi akademik menegaskan bahwa kombinasi antara transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas birokrasi menjadi tiga pilar utama untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Ketiga pilar ini harus berfungsi simultan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan efektif.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam pengawasan desa bukan sekadar penegakan hukum reaktif, tetapi menjelang aksi preventif yang sistemik. KPK mendorong penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang masih digunakan sekitar 60 persen desa, menunjukkan masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi sebagai alat transparansi. Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Agung bertujuan meningkatkan kesadaran hukum aparat desa dan meminimalkan penyimpangan melalui pendampingan dan teknologi monitoring.
Namun kritik utama terletak pada lemahnya implementasi kontrol eksternal yang memadai. Ketika masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau permintaan transparansi sering mengalami intimidasi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa belum mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi. Budaya administratif yang resisten terhadap kritik merupakan hambatan struktural serius bagi terwujudnya transparansi. Teori constitutionalism mengajarkan bahwa legitimasi hukum dan kebijakan publik berasal dari prinsip rule of law dan keterbukaan informasi, bukan monopoli informasi oleh elit birokrasi.
Oleh karena itu, pengawasan dana desa tidak boleh berhenti pada mekanisme administratif internal semata. Setiap kejaksaan di provinsi, kabupaten, dan kota harus mengambil peran proaktif untuk melakukan audit rutin, audit forensik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Audit harus dipandang sebagai instrumen preventif, bukan hanya responsif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Kolaborasi antara aparat hukum, APIP, KPK, dan masyarakat merupakan strategi holistik untuk menekan budaya KKN yang masih berakar kuat.
Pengawasan dana desa sebagai instrumen ketatanegaraan mendorong realisasi prinsip demokrasi substantif: keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Sistem pengawasan yang efektif harus menyediakan mekanisme akses publik terhadap informasi, perlindungan hukum bagi pelapor informasi, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum anggaran desa. Tanpa reformasi menyeluruh yang melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum secara setara, penyalahgunaan dana desa akan terus berulang, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal serta demokrasi itu sendiri. (*)
