Beranda blog Halaman 85

Ketua KAHMI PPU Ingin Organisasi Tak Sekadar Seremonial

SAMARINDA — Bertempat di Hotel Puri Senyiur, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sekaligus Ketua KAHMI, Mudyat Noor, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV KAHMI dan Forhati Kota Samarinda, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wali Kota Samarinda, jajaran Presidium KAHMI Provinsi Kalimantan Timur, serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.

Dalam keterangannya, Mudyat Noor menyampaikan rasa syukur atas tingginya antusiasme peserta yang hadir dalam agenda tersebut. Ia berharap Musda tidak hanya menjadi seremoni pergantian kepengurusan, tetapi juga melahirkan pemimpin baru yang mampu membawa organisasi lebih progresif.

“Alhamdulillah, agenda hari ini adalah mengesahkan Musda KAHMI dan Forhati Kota Samarinda yang keempat. Pesertanya cukup ramai. Harapan kita, Musda ini menghasilkan pemimpin baru yang mampu membawa kemajuan bagi organisasi ke depannya,” ujarnya.

Mudyat juga menanggapi arahan Wali Kota Samarinda terkait pentingnya peran strategis organisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, KAHMI dan Forhati harus mampu bertransformasi dan tidak hanya terjebak dalam kegiatan rutin tahunan.

Ia menilai organisasi alumni HMI tersebut harus memainkan fungsi kontrol sosial yang nyata, sejalan dengan latar belakang para anggotanya yang berasal dari berbagai bidang, mulai dari politik, bisnis, hingga pemerintahan.

“Kami ingin KAHMI dan Forhati menjadi wadah untuk menularkan ide-ide yang membawa kemajuan. Bukan hanya organisasi yang melaksanakan rutinitas seperti halalbihalal atau kurban saja, tapi benar-benar menjadi penggerak dan kontrol di berbagai bidang,” tegasnya.

Melalui Musda IV ini, KAHMI dan Forhati Samarinda diharapkan mampu memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan daerah serta menghadirkan gagasan-gagasan strategis bagi masyarakat.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Retret Akmil Bahas Kinerja Daerah dan Program Strategis Nasional

0

SANGATTA — Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, membeberkan sejumlah arahan penting dari Presiden usai mengikuti retret pimpinan DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15–19 April 2026.

Forum yang diikuti sebanyak 503 ketua DPRD tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah daerah.

Salah satu perhatian utama Presiden adalah persoalan pengelolaan sampah. Menurut Jimmi, Presiden menilai penanganan sampah menjadi indikator dasar dalam mengukur kualitas tata kelola suatu daerah.

“Kalau menangani sampah saja tidak beres, bagaimana menangani situasi yang lebih kompleks seperti perang dan sebagainya,” ujar Jimmi.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan dalam forum tersebut. Pemerintah pusat mendorong agar program itu tetap dijalankan secara optimal meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.

“MBG ini harus dimaksimalkan. Dampak positifnya bukan sekarang, tapi jangka panjang. Walaupun ada polemik soal prosedur, tujuannya tetap untuk masa depan,” jelasnya.

Menurut Jimmi, program MBG merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah untuk menjamin kualitas generasi mendatang.

“Yang penting kebutuhan makan anak-anak harus terjamin, dalam kondisi apa pun,” tegasnya.

Sementara itu, terkait isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Jimmi memastikan pembahasan tersebut tidak muncul dalam agenda retret.

Ia menyebut seluruh peserta masih menunggu perkembangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta aturan lanjutan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tidak dibicarakan. Kita tunggu saja keputusan MK dan PKPU,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Lomba Poster dan Video Jadi Ruang Aktualisasi Pelajar Bontang

0

BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing di era digitalisasi.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap ajang Lomba Desain Poster dan Video yang diselenggarakan CPanel STITEK Bontang dengan tema “Digital Ethics & Creative Technology for Gen-Z”.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Taman 3D, Jalan Awang Long, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Berbagai program pendidikan telah dijalankan, mulai dari pembagian seragam, sepatu, dan tas gratis bagi pelajar hingga pemberian Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis bagi mahasiswa.

Menurut Neni, peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan budaya membaca, belajar, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Saya juga berharap ke depannya anak-anak Bontang dapat beraktualisasi membuat film-film pendek untuk memajukan ekonomi kreatif melalui digitalisasi, tentunya dengan pendampingan dari Dispopar dan STITEK,” ujarnya.

Neni juga mengapresiasi perkembangan STITEK Bontang yang dinilai terus melakukan inovasi dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Saat ini, STITEK Bontang tengah berproses menuju status universitas sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap generasi muda Bontang, khususnya Gen-Z, mampu mengembangkan kreativitas sekaligus memahami etika dalam pemanfaatan teknologi digital.

“Generasi muda diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi secara positif,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Ketua Komite I DPD RI Dorong Budaya Literasi di Era Digital

0

BONTANG — Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, memberikan wejangan kepada peserta Lomba Desain Poster dan Video Pendek se-Kota Bontang 2026 terkait pentingnya budaya literasi serta kehati-hatian dalam menggunakan media sosial.

Dalam sambutannya, Andi Sofyan menyoroti fenomena masyarakat yang kerap membagikan informasi tanpa membaca secara utuh. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat memicu kesalahpahaman hingga berujung persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kita harus menjadi bangsa pembaca. Jangan sampai karena malas membaca informasi secara utuh, lalu terprovokasi dan terjerat hukum,” tegas Andi Sofyan, Sabtu (25/4/2026) di Auditorium Tiga Dimensi.

Ia juga menyinggung perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, termasuk hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kini mampu membantu berbagai bidang, termasuk diagnosis medis.

Menurutnya, generasi muda harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan produktif.

“Anak-anak generasi sekarang hidup di era kemajuan teknologi. Oleh karena itu, jadilah generasi yang bijak bermedia sosial dan manfaatkan gawai untuk hal-hal yang kreatif,” tambahnya.

Lomba tersebut diikuti sebanyak 69 peserta dari kalangan SMP dan SMA/sederajat se-Kota Bontang. Para peserta menampilkan berbagai karya kreatif dengan tema etika digital dan pemanfaatan teknologi.

Melalui kegiatan itu, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya kreatif, tetapi juga cerdas serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital.

“Lewat ajang ini, sangat diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya kreatif, tetapi juga cerdas dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang yang dinilai menampilkan karya terbaik dan inovatif.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Wabup PPU Tekankan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla dan Kekeringan di HKBN 2026

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi melalui Apel Gelar Pasukan dan Peralatan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati PPU, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino. PPU bahkan menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang melaksanakan apel kesiapsiagaan tersebut pada tahun 2026.

Apel melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD Kalimantan Timur, hingga instansi vertikal dan relawan. Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan pentingnya koordinasi terpadu dalam menghadapi potensi bencana.

Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan simulasi penanggulangan karhutla oleh personel gabungan, disertai inspeksi pasukan dan pengecekan peralatan. Armada pemadam kebakaran serta kendaraan operasional BPBD turut diperiksa guna memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi bersama.

“Fenomena El Nino tahun ini berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan ekstrem. Apel ini merupakan bukti nyata komitmen kita memastikan seluruh unsur, baik TNI, Polri, BPBD, relawan, hingga mitra perusahaan, siap bergerak cepat dan terkoordinasi dalam melindungi masyarakat dari risiko kebakaran lahan maupun krisis air bersih,” tegasnya.

Ia juga mendorong peningkatan langkah mitigasi, seperti patroli di wilayah rawan kebakaran serta penguatan ketahanan air melalui optimalisasi embung dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab PPU berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk tidak melakukan pembakaran lahan, semakin meningkat guna mewujudkan daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, kegiatan ditutup dengan penanaman pohon sebagai simbol upaya pemulihan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

“Melalui penanaman pohon ini, kita kirimkan pesan bahwa perlindungan terhadap lingkungan adalah kunci utama pengurangan risiko bencana di masa depan,” pungkasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Hadiri HAI Sawit Symposium 2026 di Jakarta, Bupati PPU Buka Peluang Investasi Sektor Sawit

Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri kegiatan HAI Sawit Symposium 2nd yang diselenggarakan PT Hai Sawit Indonesia bersama Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 22–23 April 2026 ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, sekaligus memperkuat kolaborasi kedua negara sebagai produsen sawit terbesar dunia.

Mengusung tema Updating Best Management Practice (BMP), simposium ini menghadirkan berbagai pembaruan strategi, teknologi, serta manajemen perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi berkelanjutan.

Kehadiran Mudyat yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030 menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Simposium ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu dan peluang pengembangan industri sawit, khususnya di daerah penghasil.

Usai kegiatan, Mudyat menegaskan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berorientasi jangka panjang.

“Kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara bijak, profesional, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Mudyat.

Selain mengikuti sesi simposium, Mudyat juga berdialog dengan peserta dan narasumber terkait strategi peningkatan produktivitas, hilirisasi produk sawit, hingga tantangan global industri.

Ia juga meninjau stan pameran yang menampilkan berbagai teknologi tepat guna di sektor perkebunan, seperti alat pertanian, mesin tanam dan angkut, pupuk dan benih, serta produk olahan limbah kelapa sawit bernilai ekonomis.

Keikutsertaan Bupati PPU dalam forum ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dan investasi, sekaligus mendorong pengembangan sektor perkebunan yang lebih maju dan berkelanjutan di Kabupaten PPU.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola perkebunan yang sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai kabupaten penghasil sawit, kita perlu untuk terus bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola industri perkebunan yang sehat dan berkelanjutan, demi kesejahteraan pelaku usaha sawit, baik itu swasta dan terlebih lagi masyarakat yang menggeluti usaha perkebunan sawit”, lanjutnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Disbudpar PPU Terapkan WFH Terintegrasi Gerakan ASRI, Pegawai Tetap Wajib Disiplin dan Gotong Royong

0

Penajam Paser Utara – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerapkan sistem Work From Home (WFH) yang diintegrasikan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), sebagai upaya menjaga produktivitas sekaligus kualitas lingkungan kerja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi tertanggal 23 April 2026 yang mengatur kewajiban aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tetap melakukan absensi sebagai bentuk disiplin kinerja, meskipun bekerja dari rumah.

Selain itu, penerapan WFH juga dibarengi dengan kegiatan gotong royong di lingkungan kantor sebagai implementasi Gerakan ASRI.

Kepala Disbudpar PPU, Safwana, menegaskan bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja pegawai, baik saat bekerja dari rumah maupun di kantor.

“Lingkungan kerja yang bersih dan tertata akan berdampak langsung pada fokus dan efektivitas kerja pegawai,” ujarnya.

Pendekatan ini mencerminkan model kerja hibrida yang memadukan fleksibilitas dengan kedisiplinan serta kebersamaan. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman dinilai mampu mendukung produktivitas pegawai secara berkelanjutan.

Melalui integrasi WFH dan Gerakan ASRI, Disbudpar PPU berharap tercipta keseimbangan antara efisiensi kerja dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat budaya kerja produktif di lingkungan pemerintahan.

Ia menambahkan, kegiatan gotong royong yang dijadwalkan secara rutin bertujuan membangun budaya kerja kolektif sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya lingkungan kerja yang sehat.

“Kan WFH tidak mengurangi tanggung jawab, justru kita menumbuhkan kesadaran bersama terhadap pentingnya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman,” terangnya.

Pewarta: Deddy Pz
Penyunting: Robbi Lalat

Infrastruktur PPU Didorong, Raup Muin: Jalan Lingkar PPU Kunci Percepat Ekonomi Daerah

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik24apr2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Safari Jumat Jadi Forum Serap Aspirasi, PPU Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, memimpin kegiatan Safari Jumat di Masjid Istiqomah, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi sekaligus ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait isu pembangunan dan kesejahteraan.

Turut hadir Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah PPU Tohar, para asisten dan tenaga ahli bupati, Camat Sepaku, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Mudyat Noor menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan di tengah tantangan ekonomi dan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan.

Ia juga menyoroti dinamika yang terjadi di Kecamatan Sepaku sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan IKN membawa dampak positif, namun juga memunculkan sejumlah persoalan sosial yang perlu diantisipasi.

“Pembangunan IKN ini luar biasa dan menjadi kebanggaan, tetapi kita juga harus memastikan tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara kawasan inti dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Mudyat menyebut sejumlah isu yang mulai muncul, antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur. Untuk itu, Pemkab PPU terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Otorita IKN, guna mencari solusi yang tepat.

Upaya yang dilakukan di antaranya mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta peningkatan akses air bersih melalui penambahan sambungan rumah tangga di wilayah Sepaku.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Kalau APBD tidak mampu, kita cari dari provinsi, pusat, bahkan CSR atau investasi pihak ketiga. Yang penting pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Mudyat juga mendorong pemerintah desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kerja sama antar desa.

“Desa harus mulai mandiri, menggali potensi masing-masing, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Safari Jumat akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai sarana menyerap aspirasi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kegiatan ini kita lakukan rutin setiap Jumat, tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga berdiskusi terkait persoalan pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU Tohar menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akibat perubahan kondisi fiskal.

“Saya minta ada fasilitasi dan mentoring kepada kepala desa dalam melakukan penyesuaian APBDes, karena ini juga dialami di tingkat kabupaten. Program yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah harus cermat dalam menentukan prioritas, termasuk memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan.

Selain itu, Tohar juga menyinggung penguatan gerakan lingkungan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah) yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkab PPU berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menghadapi tantangan pembangunan, khususnya di wilayah penyangga IKN.

“Peran aparat kewilayahan sangat penting untuk hadir di tengah masyarakat, mendorong partisipasi, dan memastikan program berjalan dengan baik,” tegasnya.

Penyunting: Robbi Lalat

Kebakaran Lahan di Bonles Picu Kekhawatiran Api Meluas

0

BONTANG — Kebakaran lahan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (23/4/2026) sore. Mengetahui kejadian tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang langsung bergerak cepat menuju lokasi.

Regu Charlie Disdamkartan dari Pos Bontang Barat diterjunkan bersama Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat untuk melakukan penanganan.

Setibanya di lokasi, petugas langsung dihadapkan dengan kondisi lahan yang dipenuhi asap tebal serta kobaran api yang berpotensi meluas ke area sekitar.

Tim gabungan kemudian segera melakukan upaya pemadaman guna mengendalikan api agar tidak semakin membesar dan merambat ke wilayah lain.

“Kami belum tahu pasti apinya muncul dari mana, sebab setibanya di lokasi kebakaran, lahan sudah penuh dengan asap tebal,” ujar salah satu petugas gabungan di lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih terus dilakukan petugas. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerugian material akibat kejadian tersebut.

Petugas juga terus melakukan penyekatan dan pendinginan di beberapa titik guna memastikan api tidak kembali menyala dan meluas ke kawasan lain yang berpotensi terdampak.

Masyarakat diimbau tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan titik api baru, terutama di wilayah yang rawan kebakaran lahan saat cuaca panas.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S